Putusan Nomor 161 7/B/PK/PJK/2017 Pasal 2 ayat (2) huruf c:Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yangbersifat strategis berupa: barang hasil pertaniansebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 hurufc; dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai;Bahwa sehubungan dengan putusan Mahkamah Agungatas Hak Uji Materiil tersebut, dengan ini dapat kamisampaikan tanggapan sebagai berikut:Bahwa apabila suatu putusan telah dibuat maka adajangka waktu' pelaksanaannya sampai dengandinyatakan tidak berlaku

Sebab Perda yang menyimpang dari kekuatan hukumyang berlaku dalam proses perbuatannya bukanlah tanggungjawaborang yang melakukan perbuatan berdasarkan Perda, melainkan Perdatersebut dapat diuji melalui hak uji materiil (yudisial review) untukmendapatkan kebenaran atas Perda tersebut ;2.

(PPPSRS) harus memenuhi Pasal77 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia No.20 Tahun 2011Tentang Rumah Susun Bab X Kelembagaan Bagian kesatu BadanPelaksana J.O dan PERWALI Bogor No.65 Tahun 2018 dalamketentuan Pasal 14 ayat (2) mengesahkan Akta Pendirian PPPSRSbahwa pengesahan PPPSRS harus melalui Walikota.Halaman 52 dari 66 halaman putusan Nomor 102/PDT/2020/PT.BDG7.Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 28 P/HUM/2019 tertanggal 23 Mei 2019 tentang permohonankeberatan hak

uji materiil dari para pemohon terhadap peraturanmenteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat No.23/Prt/M/2018tentang perhimpunan pemilik dan penghuni sebagaimana pertimbanganhukum Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalamparagraf 25 hal.81 dan paragraf 26 hal.82.Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri PekerjaanUmum Dan Perumahan Rakyat Nomor 23/Prt/M/2018 TentangPerhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun yangmenyatakan Pemilik atau wakil Pemilik sebagaimana dimaksud

kehutanan; Pasal 2 ayat (1) huruf f:Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu yangbersifat strategis berupa: f. barang hasilpertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 angka 1 huruf c, dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai; Pasal 2 ayat (2) huruf c:Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentuyang bersifat strategis berupa: c. barang hasilpertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 angka 1 huruf c dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai;Bahwa sehubungan dengan putusan MahkamahAgung atas Hak

Uji Materiil tersebut, dengan inidapat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) sampaikan tanggapan sebagai berikut:Halaman 70 dari 77 halaman Putusan Nomor 2122 B/PK/PJK/2017Bahwa apabila suatu putusan telah dibuat makaada jangka waktu pelaksanaannya sampaidengan dinyatakan tidak berlaku atau dicabut.Bahwa dalam ketentuan UU Peratun dikenalasas vermoeden van rechmatigheid yang berartibahwa keputusan organ pemerintahan yangdigugat hanya dapat dibatalkan dan bukan bataldemi hukum;Bahwa istilah

Putusan Nomor 1687/B/PK/PJK/20173.7.diajukan Termohon Peninjauan Kembali serta tidak terdapatkesalahan penerapan hukum;Bahwa kemudian, terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor7OP/HUM/2014 Perkara Permohonan Hak Uji Materiil antaraKamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melawanPresiden Republik Indonesia, yang mana dalam putusan tersebutMahkamah Agung menerima uji materi yang disampaikan olehKADIN;Bahwa sebagaimana diketahui bahwa Permohonan Hak UjiMateri terhadap PP 31, berkaitan dengan materi:

Terhadap PMK78 pada intinyamemutuskan bahwa norma atau kaidah di dalam PMK78 tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan perpajakanyang lebih tinggi (UU PPN).Bahwa dengan demikian kebijakan Pemohon Peninjauan Kembaliyang tertuang di dalam norma atau kaidah PMK78 sah secarahukum dan PMK78 dapat diterapbkan pada sengketa yangdiajukan Termohon Peninjauan Kembali serta tidak terdapatkesalahan penerapan hukum.Bahwa kemudian, terdapat Putusan Mahkamah Agung No70P/HUM/2013 Perkara Permohonan Hak

Uji Materiil antaraKamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melawan PresidenRepublik Indonesia, yang mana dalam putusantersebutMahkamah Agung menerima uji materi yang disampaikan olehKADIN.Bahwa sebagaimana diketahui bahwa Permohonan Hak Uji Materiterhadap PP 31, berkaitan dengan materi: Pasal 1 ayat (1) huruf c:Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah:barang hasil pertanian;Halaman 66 dari 74 halaman.

Bahwa dengan demikian, Peraturan Menteri Keuangan Nomor:78/PMK.03/2010 dapat diterapkan pada sengketa yang diajukanTermohon Peninjauan Kembali dan tidak terdapat kesalahanpenerapan hukum.Bahwa kemudian, terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor70 P/HUM/2014 Perkara Permohonan Hak Uji Materiil antaraKamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melawanPresiden Republik Indonesia, yang mana dalam putusantersebut Mahkamah Agung menerima uji materi yangdisampaikan oleh KADIN.Bahwa sebagaimana diketahui bahwa

BAHWA JUDEX FACTIE TELAH SALAH DAN KELIRU MENERAPKANHUKUM PEMBUKTIAN DAN ASPEK "PERBUATAN MELAWAN HUKUM"1.Bahwa Pemohon Kasasi tidak sepakat dengan pertimbangan hukumputusan Judex Facti pada halaman 141 143, yang pada pokoknyamengenyampingkan putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusitanggal 25 Juli 2006 No 003/PUUIV/2006 yang menyatakan perbuatanmelawan hukum materiil bertentangan dengan UUD sehingga tidakmemiliki kekuatan hukum mengikat.

M.BUMN/2004, tertanggal 24 Maret2004 yang menyetujui rekomendasi KKSK dalam Keputusan KKSKNo. 0O1/K.KKSK/03/2004 untuk memberikan bukti penyelesaiankewajiban kepada Sjamsul Nursalim (Surat Menteri BUMN S150Tanggal 24 Maret 2004) (BUKTI P21).Selain itu, INPRES No. 8 Tahun 2002 yang menjadi dasar pemberianJaminan Kepastian Hukum bagi Pemegang Saham yang TELAHSELESAI melakukan kewajiban berdasarkan Perjanjian PKPS, telah diujisecara materiil di Mahkamah Agung, dimana berdasarkan putusanperkara gugatan Hak

Uji Materiil No.03/G/HUM/2003, Tanggal 3 Mel2006, INPRES No. 8 Tahun 2002 TELAH DINYATAKAN sah dan tetapberlaku;Bahwa berdasarkan Laporan BPKRI tanggal 30 Nopember 2006 nomor:34G/XII/11/2006, mengacu pada perintah KKSK dengan landasan yuridissebagaimana diuraikan di atas, pemberian jaminan kepastian hukumberupa bukti penyelesaian kepada pemegang saham yang kooperatifdiberikan juga kepada: No.Jenis Pola Tanggal Terbit Hal. 20 dari 63 hal.

Bahwa setelah MajelisHakim mempelajari gugatan Para Penggugat, didalamnya tidak ada dalilyang mempermasalahkan pertentangan norma hukum dari peraturanperundangundangan dibawah UndangUndang yang mengharuskandiajukannya gugatan hak uji materiil yang menjadi kewenangan MahkamahAgung Republik Indonesia.

Nomor 431 K/Pdt.SusPHI/2015TENTANGPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSIATAS HAK UJI MATERIL UNDANG UNDANG NOMOR 13 Tahun 2003TENTANG KETENAGAKERJAANTERHADAP UNDANG UNDANG DASAR NEGARAREPUBLIK INDONESIA Tahun 1945Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PPU1/2003tanggal 28 Oktober 2004 tentang Hak Uji Materiil Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 dan telah dimuat dalam Berita Negara Nomor92 Tahun 2004 tanggal

Hak uji materiil terhadap KUHAP itu juga tidakmenguji pada undangundang hukum pidana formil yang dimiliki oleh lembagalembaga Penyidik PPNS atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut jadidisitulah dimiliki kekhasan atau kekhususannya misalnya dalam tindak pidanaperpajakan atau tindak pidana korupsi, di dalam perpajakan itu mereka memilikSPRINDIK Umum dan SPRINDIK Khusus kenapa ada 2 (dua) SPRINDIkkarena ada aspek Ultimum Remedium tadi ketika misalnya anda mau melunasikerugian pendapatan negara misalnya

Universitas Indonesia Periode 20112015, (fotocopy dari fotocopy);Bukti TI dan TII : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor : 002/P/2012, Tentang Perubahan Atas Keputusan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Nomor : 229/P/2011, tentang Tim Transisi PeralihanUniversitas Indonesia Menjadi Pergugrua Tinggi Yang DiselenggarakanPemerintah, tanggal 5 Januari 2012, (fotocopy sesuai dengan asli); Bukti TI dan TII : Tanda bukti penerimaan dan registrasi berkas PermohonanKeberatan Hak

Uji Materiil di Mahkamah Agung RI dengan register perkaraNomor : 06 P/HUM/ Th. 2012, tanggal 9 Maret 2012 , (fotocopy sesuai dengan asli);Bukti TI dan TII : Surat Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 161/KMA/HK.01/ XII/ 2011, tanggal 6 Desember 2011, tentangPendapat Hukum Prof.

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang secara Absolut(Kompetensi Absolut) memeriksa dan mengadili perkara ini, Karena dasargugatan menyangkut Hak Uji Materiil (Yudicial Review merupakandomain atau yurisdiksi Absolut Mahkamah Agung R.I.1) Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang (KompetensiAbsolut) mengadili gugatan a quo berdasarkan dalil Para Penggugatpada angka 20, 21 dan 22 halaman 6 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI No.55/Bappebti/KP

Undang Undang No. 32 Tahun 1997 tentang PerdaganganBerjangka Komoditi.2) Bahwa dengan demikian jelaslah apabila Para Penggugat mendalilkanadanya Surat Keputusan Kepala Bappebti in casu Turut Tergugatselaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan denganPeraturan Perundangundangan yang berlaku, maka seharusnya ParaPenggugat mengajukan Hak Uji Materiil (judicial review dan halHal 30 dari 164 Hal.Put.No.463/Pdt.G/2011/PN.Jkt.

Lagipulaterhadap permohonan hak uji materiil beberapa pasal dalam PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tersebut telah diputus oleh MajelisHakim Agung dalam perkara Nomor 68P/HUM/2015 pada tanggal 3 Maret2016 (vide bukti P13 = T30);Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangantersebut di atas, maka terbukti Tergugat dalam mengeluarkan keputusanobjek sengketa baik ditinjau dari aspek kKewenangan Tergugat, substansimaupun prosedur penerbitannya tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan

SE13/MEN/SJHK/I/2005, tanggal 7 Januari 2005adalah penjabaran dan dalam rangka menjalankan Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 012/PUU1/2003 tanggal 28 Oktober 2004, sehubungandengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU1/2003 tanggal 28Oktober 2004 tentang Hak Uji Materiil UndangUndang Nomor 13 TAHUN2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UndangUndang Dasar RepublikIndonesia Tahun 1945 dan telah dimuat dalam Berita Negara Nomor: 92Tahun 2004 tanggal 17 Nopember 2004, maka untuk memberikan kejelasanbagi

Konstitusi pada tanggal 2 Februari 2010 telahmemutus permohonan uji materiil dimaksud dengan amar putusannyaantara lain : 202 222 202 oo nnn nnn nnn non on one nnn nee eee neMenyatakan Pasal 7 ayat (4) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2003berikut penjelasannya dan Lampiran Il tentang batas wilayahKabupaten Seram Bagian Barat sepanjang menyangkut Pasal 7ayat (2) huruf b bertentangan dengan UUD 1945 dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat" ;Bahwa Tergugat pada tanggal 12 Juli 2010 telah mengajukanpermohonan Hak

Uji Materiil kKe Mahkamah Agung terhadap PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2010 tentang Batas DaerahKabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku TengahProvinsi Maluku.

SE13/MEN/SJHK/I/2005, tanggal 7 Januari 2005adalah penjabaran dan dalam rangka menjalankan Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 012/PUU1/2003 tanggal 28 Oktober 2004;Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 tentang Hak Uji Materiil UndangUndangNomor 13 TAHUN 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dimuat dalamBerita Negara Nomor 92 Tahun 2004 tanggal 17 Nopember 2004, makauntuk memberikan kejelasan

TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEHNISPENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH dan~ menjalankan = danmengamankan PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANGRETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH, untuk itu seharusnya kalauPara Penggugat keberatan terhadap pengenaan Retribusi bukanlah menggugatBUPATI SITUBONDO yang hanyalah menjalankan amanat PeraturanPerundangundangan tetapi menggugat Produk Hukum tersebut diatas yangberupa PERMEDAGRI NOMOR 17 TAHUN 2007 dan PERDA KABUPATENSITUBONDO NOMOR 23 TAHUN 2011, melalui Hak

Uji Materiil (Yudicialreview) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;5.

pertimbanganfilosofis PERDA NOMOR 23 TAHUN 2011 tersebut yang berbunyi "Dalam rangkapenyelenggaraan Otonomi Daerah Pemerintah mempunyai Hak dan Kewajibanmengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya untuk meningkatkanefisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepadamasyarakat, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, diperlukansumbersumber pembiayaan yang salah satunya adalah Retribusi Daerah,sehingga seharusnya Para Penggugat menggugat Produk Hukum tersebutmelalui Hak

Uji Materiil (Yudicial review) ke Mahkamah Agung RepublikIndonesia;182Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat mengandung Cacat Formil oleh karenayang bertindak sebagai Penggugat adalah bukan orang yang berhak sehinggaorang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat dalamkuasa yang demikian yang hal ini dapat dibuktikan dengan keluarnya beberapaPara Penggugat dalam Gugatan tersebut dengan mencabut Kuasanya;Bahwa Gugatan Penggugat adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium)karena Pihak

Hak uji materiil yang menjadikewenangan Mahkamah Agung ini tidak dapat diambil alin olehPengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Hakim Kasasi, Dengandemikian apa yang dilakukan oleh Anggota Dewan dalam APBD 2002Kota Bogor telah mengacu pada peraturan yang ada, dan bukanlahperbuatan melawan hukum sebagaimana dalam putusan a quo.b.