Pembanding/Tergugat : Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta,
Terbanding/Penggugat : PT Bali Towerindo Sentra, Tbk. Diwakili oleh Jap Owen Ronadhi

PUTUSANNomor : 153/B/2020/PT.TUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksadan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBANGUNAN' SISTEMJALAN BERBAYAR ELEKTRONIK PROVINSI DKI JAKARTA,berkedudukan di Jalan Taman Jati Baru, No. 1, Jakarta Pusat10150.

obyek sengketa sudahsesuai ketentuan hukum atau tidak atau dengan kata lain apakahTergugat/Pembanding dalam menerbitkan obyek sengketa mempedomani(mengacu) pada peraturan dasar yang mengatur pelelanganpembangunan sistem jalan berbayar elektronik atau tidak; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hasil pembuktian, ketentuan(peraturan dasar) yang mengatur pelelangan pengadaan pembangunansistem jalan berbayar elektronik tunduk pada ketentuan khusus (bersifatlex spesialis) di luar ketentuan yang mengatur pengadaan

barang/jasapemerintah dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018; Menimbang, bahwa Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 61angka 1 huruf a secara tegas menyatakan : Dikecualikan dari ketentuanPeraturan Presiden ini adalah pengadaan barang/jasa pada BadanLayanan Umum.

Selanjutnya dalam ketentuan angka 2 pasal tersebutmenyatakan : Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umumdiatur tersendiri dengan Peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum; Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan tersebut, dalamPeraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah YangDikecualikan (PERLEM LKPP 12/2018) diatur bahwa pengadaan barangdan jasa pada Badan Layanan Umum (BLU) diatur tersendiri denganperaturan pimpinan BLU (vide Pasal 5 PERLEM LKPP); Hal. 9 dari 13 hal. Put.

POKJA PEMILIHAN LI BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH ACEH PADA TENDER LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR SUMBER DANA APBD ACEH TAHUN 2020, dkk. VS MANSUR S., dk.

Penggugat:
PERSEROAN TERBATAS RATU AGUNG PITOELAS
Tergugat:
1.PEMPROV BENGKULU CQ POKJA PEMILIHAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
2.PT PEBANA ADI SARANA

, siapa yang bertanggung jawabtanpa ada tanda tangan dan stempel dan terlihat sekali Tergugat dalambekerja arogan, cacat substansi, dan menimbulkan cacat hukum; MohonYang Mulia sepatutnya mempertimbangkan gugatan Penggugat dansepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan, yang jelas bertentangan denganPrinsip Pengadaan Barang/Jasa Pasal 6 dan Bagian Keempat EtikaPengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;Halaman 6 dari 39 halaman Putusan

barang dan jasa;.

Barang/JasaPemerintah dapat dilaksanakan melalui penyedia maupun swakelola.Adapun Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pengadaanmelalui Penyedia terdiri dari:1, Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);2.

Berdasarkan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah pasal 5 Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa point byang berbunyi "melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan,terbuka, dan kompetitif , dan salah satu Prinsip Pengadaan Barang Jasa yaitutransparan, terbuka, dan bersaing sebagaimana tertuang dalam Pasal 6Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tersebut, serta tanpa mengindahkanpasal 8 Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Etika PengadaanHalaman 26 dari

Pebana Adi Sarana perusahaan yang berasal dariProvinsi Sumatera Barat danberdasarkan Peraturan Presiden No 16 Tahun2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 5 KebijakanPengadaan Barang/Jasa point b yang berbunyi "melaksanakan PengadaanBarang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif ",dan salah satuPrinsip Pengadaan Barang Jasa yaitu transparan, terbuka, dan bersaingsebagaimana tertuang dalam pasal 6 Peraturan Presiden No 16 Tahun2018tersebut, serta tanpa mengindahkan pasal 8

Penggugat:
PT MESSAWA SEPANG PERKASA
Tergugat:
KELOMPOK UNTI KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) KABUPATEN MAMBRAMO RAYA
Intervensi:
PT. BINA KARYA JUNIOR.

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) KABUPATENMAMBERAMO RAYA Berkedudukan di Jalan Sujarwo Condronegoro AngkasaJayapura. 2222 ona nnn nnn nanan nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn ne ene2. PT. BINA KARYA JUNIOR yang diwakili oleh DANIEL PAMPANG..,S.T.Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. BINA KARYA JUNIORBeralamat JI. Raya Abe Jayapura RT/RW 003/006 Kelurahan Entrop, DistrikJayapura Selatan Provinsi Papua.

Penggugat:
Paniha Hutahayan
Tergugat:
1.Giri Giralbadi
2.Pejabat Pembuat Komitmen
3.Kuasa Pengguna Anggaran
Turut Tergugat:
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

MITRA BUANA WIDYASAKTI ; Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Proyek APBN Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (DIPA 2005), Dkk

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI SATUAN KERJA SNVT PJSA SUMATERA II PROVINSI SUMATERA UTARA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSISATUAN KERJA SNVT PJSA SUMATERA IlPROVINS SUMATERA UTARA BALAI WILAYAHSUNGAI SUMATERA Il, berkedudukan di Jalan Jend.Besar A.H. Nasution No. 30, Lantai IV, Kel. PangkalanMasyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan.Selanjutnya disebut sebagai ............ TERGUGAT ;2. PT.

Bahwa, Penggugat mengikuti Pelelangan yang dilaksanakan oleh Tergugatpada tanggal 31 Oktober 2016, pada website Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat melalui Aplikasi Sistem Pengadaan SecaraElektronik (SPSE) Lelang Perkuatan Tebing Sungai Deli Sepanjang 625 MKota Medan oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi padaSNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Sumatera Utara Balai WilayahSungai Sumatera Il dengan Nilai Harga Perhitungan Sendiri (HPS) sebesarRp. 13.850.929.400, (tiga belas

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun2015, Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pasal19 Ayat (1) HURUF C. bahwa, memperoleh paling kurang 1 (satu)pekerjaan sebagai Penyedia Barang/jasa dalam kurun waktu 4(empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupunswasta, termasuk pengalaman subkontrak dan huruf d. bahwa,ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dikecualikan bagiPenyedia Barang/Jasa

Multikarya Bisnis Perkasa, adalah Perseroan yang baruHal. 11 Putusan Perkara No. 26/G/2017/PTUNMDN14.15.beroperasi selama 2 (dua) tahun dimulai sejak Tahun 2015, oleh karena ituperbuatan Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memilikikemampuan pada Klasifikasi Bangunan Sipil Subkualifikasi pekerjaanyang sesuai/sejenis (SI001) bertentangan juga dengan Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 19 ayat (1) Penyediabarang/ jasa dalam pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa wajib memenuhipersyaratan

UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Bahwa, terhadap Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 180/B.1.3/PJSA/POKJA/BWS.SII/2017, tanggal 30 Januari 2017, yang menjadi ObyekSengketa dalam Perkara ini yang dikeluarkan oleh Tergugat bukan merupakanwewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya karena ObyekSengketa yang dikeluarkan Tergugat adalah Keputusan yang diterbitkan dalamproses lelang pengadaan barang dan jasa yang pada akhirnya bermuara padakontrak

PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PUSAT SURVEY GEOLOGI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 2. KEPALA BADAN GEOLOGI DAN PUSAT SURVEY GEOLOGI. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 3. DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (LKPP R.I), 4. PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE

PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PUSAT SURVEYGEOLOGI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALREPUBLIK INDONESIA. berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 57 KotaBandung. ;Dalam hal ini memberi kuasa1. Suprayogi, SE. Jabatan Ketua Panitia PengadaanBarang dan2. Nur Supriyanto. Jabatan Sekretaris PanitiaPengadaan Barang dan3. Dedy Gunanto, S. Kom. Jabatan Anggota PanitiaPengadaan Barang dan4.

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH,LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA (LKPP R.I) berkedudukan di Gedung SMESCOUKM Lt.8, JalanGatot Subroto Kav. 94, JakartaSelatan.;Dalam hal ini memberi kuasakepada:. Setya Budi Arijanta. Jabatan Direktur Penanganan Permasalahan. Raden Ari Widianto. Jabatan Kepala Bagian. Yulianto Prihandoyo. Jabatan Kepala Sub direktorat BimbinganTekniS;. Dwi Satrianto. Jabatan Kepala Subdirektorat BantuanHUKUM) 222222 222222.

;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pegawaipada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah yang beralamat Kantor di Gedung SMETower Lt.8, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling94, JakartaBerdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 923/DIV/12/2011, tertanggal 29 NopemberSelanjutnya disebut sebagai TERGUGATINTAN ANGKASA AIRDiwakili oleh MILA WINATA, kewarganegaraanIndonesia, beralamat di Komplek KIMU Jl. PintuGerbang Tol Cibitung Bekasi, pekerjaan DirekturUtama, bertindak untuk dan atas nama PT.

SOPAN vs KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR NUSA TENGGARA I PADA SATUAN KEGIATAN PKSDA TAHUN ANGGARAN 2016

Barang/Jasa Pemerintah dengan alasan:a.

Penggugat telah menyampaikan Dokumen Penawaran Teknis yang sesuaidengan Peraturan Presiden RI No: 54 Tahun 2010 yang telah diubahdengan No: 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPasal 19 ayat (1) huruf e yang berbunyi Penyedia Barang/Jasa dalamPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa waejib memenuhi persyaratansebagai berikut, pada huruf e berbunyi: memiliki sumber daya manusia,modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam PengadaanBarang/Jasa24.

penandatanganan kontrak bukan bagian dari tugas ULP dan bukanbagian dari pengadaan barang jasa, proses terakhir yang dilakukan Pokjaadalah mengumumkan pemenang pengadaan barang/jasa;e Bahwa alur Pengadaan barang/jasa, adalah KPA atau PPK membutuhkanpengadaan barang/jasa kemudian meminta bantuan kepada ULP, selanjutnyaULP menyerahkan/menunjuk POKJA yang kemudian memproses pengadaanbarang/asa sampai mendapatkan hasil berupa pemenang pengadaanbarang/jasa, yang selanjutnya diserahkan kembali kepada PPK

;e Bahwa evaluasi yang berkenaan dengan penilaian tentang termasuk mengenaitenaga ahli berada di fase evaluasi tekhnis;e Bahwa fase dalam pengadaan barang/jasa secara umum adalah prosespenawaran, evaluasi administrasi, evaluasi tehnis, evaluasi harga, kualifikasi;Halaman 34e Bahwa sebelum proses pengadaan barang/jasa atau dokumen penawaran awaldisusun, maka harus sudah ditetapbkan mengenai kriteriakriteria tertentutermasuk kriteria mengenai tenaga ahli;Bahwa dalam suatu paket perencanaan yang membuat

Pengumuman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;2. Penilaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi ataupascakualifikasi;3. Evaluasi administrasi;4. Evaluasi teknis dan harga;5.

Terbanding/Tergugat : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BIRO UMUM SEKRETARIAT PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
Terbanding/Tergugat : KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BORI UMUM SEKRETARIAT PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
Terbanding/Tergugat : KELOMPOK KERJA 1 B (POKJA 1 B ) UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH (ULP) PROVINSI DKI JAKARTA
Terbanding/Tergugat : KETUA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH (ULP) PROPINSI DKI JAKARTA
Terbanding/Tergugat : KETUA

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH (ULP) PROPINSI DKI JAKARTA
Terbanding/Tergugat : GUBERNUR PROPINSI DKI JAKARTA

Penggugat:
CV DEYAN PUTRA UTAMA diwakili SUTIYAR
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN POKJA 036-B UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

SOPAN vs KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR NUSA TENGGARA I PADA SATUAN KEGIATAN PKSDA TAHUN ANGGARAN 2016

Lombok Barat ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2016Nomor 012/VIIVSKBH/201 6;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING;MELAWANKELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASAKONSTRUKSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJAHalaman 1 dari9 Hal.

KOPERASI KULAK MITRA PAKUAN ARDIN JABAR;1.PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PUSAT SURVEY GEOLOGI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA;2.KEPALA BADAN GEOLOGI DAN PUSAT SURVEY GEOLOGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA;3.DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (LKPP R.I);4.PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE;

UKM/IX/2003, tanggal 3 September 2003,yang beralamat di Jalan Baranang Siang No. 1517 Kosambi,Kota Bandung ; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING MELAWAN1 PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PUSAT SURVEYGEOLOGI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA.berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 57 Kota Bandung,dalam hal ini memberi kuasa kepada : Hal! dari 14 hal Put.135/B/201 1/PT.TUN.JKTSuprayogi, SE. Jabatan Ketua Panitia PengadaanBarang dan Jasa ;Nur Supriyanto.

M.App.Sc. jabatan AnggotaKelompok Kerja Pemetaan Geofisika Udara ;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral Republik Indonesia, Kantor Badan Geologiberalamat di Jalan Diponegoro No. 57 Bandung, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 1 Nopember 2011, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT II / TERBANDING II ;3 DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIANSANGGAH,LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (LKPPR.I

Jabatan Kepala Bagian Hukum;Januar Indra, Jabatan Kepala Seksi Bimbingan Teknis Instansi PemerintahMustika Rosalina Putri, Jabatan Perancang Peraturan Perundangundangan ;Sari Melani, Jabatan Penyusun Bahan Saksi Ahli Instansi Pemerintah Pusat ;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pegawai padaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yangberalamat Kantor di Gedung SME Tower Lt.8, Jalan JenderalGatot Subroto, Kavling 94, Jakarta 12780, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2012 ;

berikut ;Menimbang, bahwa Para Tergugat / Terbanding tidak mengajukan eksepsitentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berdasarkanPasal 48 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua AtasUndang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akantetapi meskipun tidak diajukan peradilan banding mempertimbangkan tentangkewenangan absolut tersebut sebagai berikut ;Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama telah keliru memaknaiketentuan mengenai pengadaan

barang/jasa Pemerintah, padahal tata caramenyelesaikan sengketa pengadaan barang dan jasa/pemerintah telah diatur dalamPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yaitu melalui penyelesaian internal berupasanggahan dan sanggahan banding, dan setelah mempergunakan semua upayapenyelesaian internal tersebut, maka berdasarkan Pasal 48 jo.

.; 2.KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI BALI; 3.KETUA POKJA PENGADAAN BARANG PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP ) BARANG / JASA PEMERINTAH PROVINSI BALI, MELAWAN1.FEBY FAUZAN GINANJAR,

Tjok Tresna, Denpasar Bali ;3.KETUA POKJA PENGADAAN BARANG PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP ) BARANG / JASA PEMERINTAH PROVINSI BALI,beralamat di Jl. Basuki Rahmat Niti Mandala,Denpasar Bali, dalam hal ini memberikankuasa kepada A. FEROSENODARMAWAN,SH.,MH., Kepala Kejaksaan TinggiBali, alamat di Jalan Tantular No. 5 Renon,Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 5 Januari 2011 dan selanjutnyamemberikan kuasa dengan hak Subsitusikepada : SR. NASUTION,SH.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasarmenolaknya karena bukti surat P.5. dan P.6. tersebut hanyaberupa foto copy tanpa ada aslinya, sehingga putusanMajelis Hakim tersebut bertentangan dengan HukumAcara ;e Bahwa proses pelelangan yang dimenangkan olehPenggugat / Terbanding tidak sah dan harus diadakanlelang ulang karena telah terjadi kebocoran sebelum saatpenanda tanganan kontrak yang berarti telah menyalahiketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 BAB Il, terbukti sesuaikesepakatan oleh Unit Layanan Pengadaan

Barang dan Jasaadtelah disepakati pengumunan pemenang lelang barudapat diumumkan tanggal 29 April 2011 melalui LPSE/Internet, akan tetapi kenyataannya PT.

sendiri sendiri ;e Bahwa gugatan Penggugat / Terbanding kurang pihak, olehkarena masih ada subyek hukum lain selain Tergugat III /Pembanding Ill yang juga harus digugat oleh Penggugat,yaitu Kepala UPL (Unit Layanan Pengadaan) yang bertugasmemimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatanpengadaan barang / jasSa, mengingat sesuai Pasal 7aPeraturan Gubernur Bali No. 53 Tahun 2009 tentangPembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / Jasa,Kepala ULP harus ikut bertanggung jawab dalam kegiatandan pengadaan

barang / jasa ;DALAM POKOK PERKARA :e Bahwa Tergugat III / Pembanding III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak pernahmelakukan pelaksanaan pelelangan ulang terhadap prosespengadaan blangko SKPDKP dan Lebel Edar Mikol denganpagu anggaran Rp. 7.180.000.000, karena Tergugat Ill /Pembanding III telah mengusulkan calon pemenang lelangyaitu PT.

,M.H. lawan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Gedung Pustaka dan Febi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun Anggaran 2016

PENGGUGAT ;LAWANPanitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Gedung Pustaka dan Febipada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot KalaLangsa Tahun Anggaran 2016, Berkedudukan di Jl.Meurandeh Kota Langsa 5Selanjutnya disebut sebagai ................2::0.1TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca; 1. Penetapan ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor :17/Pen.Dis/2016/PTUNBNA tanggal 27 Mei 2016 tentang Penetapan Lolos Dismisal;2.

Surat Pemberitahuan Sanggahan Banding yang dikeluarkan pada tanggal16 Mei 2016 oleh Panitia Pengadaan Barang /Jasa Pembangunan GedungPustaka dan Febi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun Anggaran 2016;2. Berita Acara Pemenang Tender Pembangunan Gedung Pustaka dan Febipada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa TahunAnggaran 2016, sebagai pemenang PT. Jasa Mandiri Nusantara ; ll.

Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalamPeraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya serta telahditetapkan dalam Dokumen Pengadaan :: Tidak mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia sendiri; Pada tahap Upload Berita Acara Hasil Pelelangan sampai masasanggah hasil pelelangan Berita Acara Hasil Pelelangan tidakUpload. === = == 222 nnn nnn nn nnn nn nnn nn nn nen nnn ne ee nnnHalaman 6 dari 16Putusan

BUSIMOR ENGINEERING LAWANTERGUGAT : KELOMPOK KERJA 034-PK UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA, DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Penggugat:
PT RAHLIN AULIA MANDIRI
Tergugat:
Kelompok Kerja Pemilihan Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Gorontalo Utara

KARYA ANUGRAH PERSADA dalam hal ini diwakili oleh GIATNO
Terbanding/Tergugat : KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG JASA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROV. KAL TENG

HAKIKAT diwakili direktur HASRUDDIN JAMAL Diwakili Oleh : Winda Anwar,SH.MH
Terbanding/Tergugat : POKJA I ULP PENGADAAN BARANG DINAS PERKEBUNAN PROV. SULAWESI SELATAN Tahun Anggaran 2018

.; keduanyaberkewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal dan berkantor di JalanTidung V Stapak 9 No.123, Kota Makassar; pekerjaan Advokat ;Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING ;Nama JabatanTempat Kedudukan :Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING ; MELAWAN:POKJA ULP PENGADAAN BARANG DINASPERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATANTahun Anggaran 2018 ; Jalan Perkebunan No. 7 Makassar ProvinsiSulawesi Selatan; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telahmembaca:1.

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah denganPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, oleh karena itu Eksepsi Tergugatberdasarkan hukum untuk diterima (vide putusan halaman 25); Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak cermatmemperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku terhadapPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sehingga membawa konsekwensiyang keliru dalam menilai fakta dan menerapkan aturan hukum dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa peraturan Pengadaan Barang dan JasaPemerintah

, Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 telah beberapa kalimengalami perubahan dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 16Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, dimana dalam Pasal50 ayat (1) Pelaksaan Pemilihan melalui tender/seleksi meliputi : a.

Hakikat digugurkan pada lelang, yang menjadi pertimbangan pihakTergugat, oleh karena itu melanggar pasal 56 ayat (10), (11) Peraturan PresidenRI (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (vide putusan halaman 6) ;Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding mengambil keputusanmengacu pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 16 Tahun2018, dimana ada beberapa proses tahapan yang harus dilalui yaitu : 1. AspekAdministrasi, :a. Tahapan Proses EvaluasiAdministrasi ;b.

Hakikat telah mengikuti 5 (lima) paket secarabersamaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa mencermati Keputusan Objek Sengketa, BeritaAcara Hasil Pelelangan Nomor ; 044/SDP/Tahunan/APBN/X/2018 Tanggal 24Oktober 2018 tentang Pengadaan Pupuk Organik Intensifikasi Tanaman Kayuyang dikeluarkan oleh POKJA Pengadaan Barang Dinas Perkebunan TahunAnggaran 2018 dimana CV. Hakikat dalam hasil evaluasi dinyatakan tidak lulusdengan kekurangan :1.

SOPAN VS KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR NUSA TENGGARA I PADA SATUAN KEGIATAN PKSDA TAHUN ANGGARAN 2016;

barang/jasa;Halaman 2 dari 12 halaman.

Barang/JasaPemerintah pada Pasal 19 ayat (1) huruf e (yang berlaku umum);Bahwa Penggugat digugurkan oleh Tergugat sesuai sanggahan pemenanglelang pekerjaan pembangunan embung serbaguna Lendang Terong diKabupaten Lombok Timur Nomor 1IK.02.03AS/ULP/PokjaPKSDA/570,tanggal 10 Maret 2016 yaitu adalah gugur teknis yang tercantum padaStandar Dokumen Pengadaan secara Elektronik (yang berlaku khusus)dalam:a.

Lembar Data Kwalifikasi BAB IV huruf B angka 4 dianggap Tidak Ada;Bahwa masalah Teknis yang digugurkan oleh Tergugat, sebenarnya telahPenggugat lengkapi dan uraikan dalam Dokumen Penawaran sesuaiPerpres Nomor 54 Tahun 2010 Bagian Ketujuh Penyedia Barang/Jasa,Pasal 19 ayat (1);Bahwa tindakan sewenangwenang dari Tergugat telah disengaja dandisadari untuk melawan UndangUndang RI dan Peraturan Presiden RI incassu: Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang diubah dengan Nomor 4 Tahun2015 tentang Pengadaan Barang

Barang/Jasa Pemerintah denganalasan:a.

Penggugat telah menyampaikan Dokumen Penawaran Teknis yangsesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 yang telahdiubah dengan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah Pasal 19 ayat (1) huruf e yang berbunyi PenyediaBarang/Jasa dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajibmemenuhi persyaratan sebagai berikut, pada huruf e berbunyi: memilikisumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yangdiperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa24.