Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan selain dari yangtelah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindakpidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikaHalaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2832/Pid.Sus/2020/PN Mdngolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi

Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu

untukkepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuandan tehnologi.Menimbang,bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentruan pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

Utrsediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini ( Vide padal 39ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009 ) ;Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas makanarkotika golongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta reagensia laboratorium setelan mendapat persetujuanMenteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemilki pekerjaan

yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium .Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki persetujuan setelah Menteri atas rekomondasi Kepala BadanPengawas obat dan Makanan untuk menggunakan narkotika golongan Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka Terdakwaterbukti telah secara melawan hukum atau tanpa hak apa bila melakukanperbuatan yang berkaitan penguasaan, kepemilikan

Unsur tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan IIlmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan Iselain dari yang telahditetapbkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidananarkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan dalam bentuk bukantanaman selain dari yang telah ditetapbkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggaptelah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan dalam bentuk

UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atauobat yang berasal dari tanaman atu bukan tanaman, baik sintetis maupunsemisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 474/PID/2021/PT BNAhilangnya rasa, mengurangi Sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapatmenimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongangolongan,yang mana hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi

berdasarkanketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yangberbunyi Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi .Menimbang, bahwa ketentuan hukum Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35tahun 2009 menyatakan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan dapatdipergunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan danTehnologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia Laboratorium setelahmendapatkan persetujuan

Menteri atas rekomendasi Kepala Badan PengawasObat dan Makanan*.Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 ayat(2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, bahwaNarkotika dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan,maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Tehnologi setelahmendapatkan persetujuan dari Menteri, selain untuk keperluan tersebut dilarangoleh Undangundang, maka terhadap perbuatan seseorang yang kedapatanmemiliki, menyimpan, menguasai

berisi NarkotikaGolongan dengan berat 0,1649 gram di genggaman tangan sebelah kanandan menurut terdakwa barang bukti tersebut didapat dengan cara membelidari KIONG (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) danrencananya akan di edarkan di Kepulauan Pramuka Jakarta Utara; Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, ataumenyerahkan narkotika golongan tidak memiliki ijin dari pihak yangberwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentinganilmu pengetahuan dan tehnologi

terdakwa barang bukti tersebut didapat dengan cara membelidari KIONG (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) danrencananya akan di edarkan di Kepulauan Pramuka Jakarta Utaryangkemudian terdakwa ditangkap anggota Kepolisian sektor Pademangan Bahwa terdakwa Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki , menyimpan,menguasal atau menyediakan narkotika Golongan bukan tanaman tidakmemiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI danbukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi

paket plastic Klib bening berisi Narkotika Golongan denganberat 0,1649 gram di genggaman tangan sebelah kanan dan menurut terdakwabarang bukti tersebut didapat dengan cara membeli dari KONG (DPO) sehargaRp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya akan di edarkan diKepulauan Pramuka Jakarta Utara;Menimang, bahwa terdakwa membeli, atau menyerahkan narkotikagolongan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementeriankesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Tehnologi Menengah, atasnama Moch. Amin, Nomor 04 OC ou 0016399 tanggal 28 April 1983, yangditandatangani Kepala Sekolah Tehnologi Menengah PGRI Lamongan, yangbermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuaidengan aslinya (P.4);5.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari pejabat yangberwenang karena Narkotika Golongan hanya digunakan/diperuntukkanuntuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi,Reagensia Diagnostig dan Reagensia Laboratorium serta dilarangdigunakan untuk kepentingan lainnya.Sena Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 114 ayat

Kretek berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal waarnaputih dengan berat netto 0,468 gram adalah benar mengandungmetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 LampiranUndangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika.e Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika golongan bukan tanaman tanoa mendapat ijin dari pejabatyang berwenang karena Narkotika Golongan hanyadigunakan/diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan IlmuPengetahuan dan Tehnologi

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan selain dari yangtelah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindakpidana narkotika;Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 3433/Pid.Sus/2020/PN MdnBahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika

Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melanggar pasal27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016perubahan Undang Undang 11 tahun 2008 tentang Undang Undang Informasidan Tehnologi Elektronik dan atau 310 KUHP2. Terdakwa bebas dari pidana penjara3. Terdakwa bebas dari pidana denda Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh jutarupiah)4. Barang bukti diserahkan kepada Terdakwa5.

Dengan era keterbukaan dan tehnologi seperti saat ini siapapun dapatmengakses segala yang terjadi , untuk itu diperlukan kesopanan di dalammenggunakan Tehnologi ITE.

HUTABARAT dan IMAM TAUFIK ISMAILanggota satuan Narkoba Polsek Sunda Kelapa dan dilakukan penggeledahanbadan dan pakaian ditemukan 1 (Satu) plastic klib bening narkotika jenis sabusabu dengan berat Netto 0,1348 gram yang selanjutnya di Bawa ke Polseksunda Kelapa untuk proses lebih lanjut;Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, ataumenyerahkan narkotika golongan tidak memiliki jin dari pihak yangberwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmupengetahuan dan tehnologi

ISMAILanggota satuan Narkoba Polsek Sunda Kelapa dan dilakukan penggeledahanbadan dan pakaian ditemukan 1 (Satu) plastic klib bening narkotika jenis sabusabu dengan berat Netto 0,1348 gram yang selanjutnya di Bawa ke Polseksunda Kelapa untuk proses lebih lanjut.Bahwa terdakwa Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki , menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika Golongan bukan tanaman tidakmemiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI danbukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Utr Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, ataumenyerahkan narkotika golongan tidak memiliki ijin dari pihak yangberwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi; Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboraturium Forensik BadanReserse Kriminal Polri Nomor LAB : 4627/NNF/2019/ tanggal 15 September2020 yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU a.nKAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengankesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

dengandokumen yang sah;Halaman 11 Putusan Nomor : 324/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.PstMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Ayat (1) UU No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika, jika Narkotika hanya dapat digunakan/disalurkan olehIndustri Farmasi, pedangang besar farmasi, dan sarana penyimpananpenyediaan Farmasi Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 tahun2009 tentang Narkotika bahwa narkotika hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 35tahun 2009 bahwa Narkotika golongan hanya dapat disalurkan oleh pedagangbesar farmasi tertentu kapada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untukkepentingan pengembangan IImu Pengetahuan dan tehnologi dengan tata carapenyaluran yang diatur dengan peraturan Menteri Kesehatan;Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yangbersangkutan yaitu terdakwa ROBI di dalam memiliki, menyimpan ataumenguasai Narkotika golongan tidak berwenang

setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dengandokumen yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Ayat (1) UU No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika, jika Narkotika hanya dapat digunakan/disalurkan olehIndustri Farmasi, pedangang besar farmasi, dan sarana penyimpananpenyediaan Farmasi Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 tahun2009 tentang Narkotika bahwa narkotika hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 35tahun 2009 bahwa Narkotika golongan hanya dapat disalurkan oleh pedagangbesar farmasi tertentu kapada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untukkepentingan pengembangan IImu Pengetahuan dan tehnologi dengan tata carapenyaluran yang diatur dengan peraturan Menteri Kesehatan;Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yangbersangkutan yaitu terdakwa ROBI di dalam memiliki, menyimpan atauHalaman 15 Putusan Nomor : 324/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pstmenguasai

bukan tanaman jenmis Shabu tanpa dilengkapi dengan surat izindari pejabat yang berwenang maupun Menteri Kesehatan RI karena hal tersebut terdakwalakukan bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan ataupun pengembangan ilmupengetahuan, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan terdakwa tersebut telahmelawan hukum yang berlaku di Indonesia ;Bahwa Narkotika dinyatakan oleh Undangundang hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Selanjutnya ditegaskan Narkotika Golongan I dilarangdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya untuk kepentingan ilmupengetahuan dan tehnologi (pasal 8 UURI No.35 tahun 2009) ;Dengan demikian Undangundang telah menentukan batasan bahwa orang perorangantidak dapat diperbolehkan untuk memiliki atau menguasai Narkotika untuk kepentinganselain dari pada untuk kepentingan ilmu pengetahuan ;Dengan demikian unsure Tanpa hak atau melawam hukum menurut Majelis telah terbukti ;4 Ad. 3.

netto seluruhnya 0.3466 gram adalahbenar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan nomorurut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotikae Bahwa terdakwa menavarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari pejabat yangberwenang karena Narkotika Golongan hanya digunakan/diperuntukkanuntuk kepentingan pengembangan Iimu Pengetahuan dan Tehnologi

plastik klip masingmasing berisikankristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0.3466 gram adalahbenar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan nomorurut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotikae Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotikagolongan bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenangkarena Narkotika Golongan hanya digunakan/diperuntukkan untuk kepentinganpengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapbkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

pernikahannya tidak dicatatkan di Kua Kecamatan Sokaraja,Kabupaten Banyumas.Menimbang, bahwa secara khusus dalam hal pembuktian asal usul anakterkait hubungan keperdataan dengan lakilaki sebagai ayahnya, dapatditemukan adanya kaidah hukum baru yang tercantum dalam bagian ketentuanPasal 43 ayat (1) undangundang nomor 1 tahun 1974 berdasarkan Putusanmahkamah Konstitusi (MK) nomor 46/PUU/IX/2011 yang dian diantaranyamenjelaskan bahwa lakilaki sebagai ayahnya, dapat dibuktikan berdasrkanimu pengetahuan dan tehnologi

dan /atau alat bulkti lain menurut hukummempunyiai hubungan darah;Hal 7 dari 11 hal Penetapan No.0075/Pdt.P/2019/PA.BmsMenimbang, bahwa atas kaidah pembuktian secara khusus berdasarkanimu pengetahuan dan tehnologi dan / atau alat bukti lain menuurt hukummempunyai hubungan darah, yang salah satunya metodenya yang dikenalsecara umum adalah melalui tes DNA, Hakim berpendapat bahwa sepanjangterkait dengan pembuktian atas dalil pengakuan maka alat bukti secara umumsebagaimana telah diatur dalam ketentuan

dansenantiasa diakui selaku anak dari Para Pemohon oleh keluarga ParaPemohon.Menimbang, bahwa secara khusus, dalam hal pembuktian asal usulanak terkait hubungan keperdataannya dengan lakilaki sebagai ayahnya,dapat ditemukan adanya kaidah hukum baru yang tercantum dalam bagianketentuan Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU/IX/2011yang diantaranya menjelaskan bahwa lakilaki sebagai ayahnya, dapatdibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi

dan/atau alat buktilain menurut hukum mempunyai hubungan darahMenimbang, bahwa atas kaidah pembuktian secara khususberdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan/atau alat bukti lain menuruthukum mempunyai hubungan darah, yang salah satunya metodenya yangdikenal secara umum adalah melalui tes DNA, Hakim berpendapat bahwasepanjang terkait dengan pembuktian atas dalil oengakuan maka alat buktisecara umum sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1866 BWyaitu. bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan