Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara inijuga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataanyang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan denganstatus diri, hakhak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama,kewarisan dan lainlain

Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara inijuga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataanyang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan denganstatus diri, hakhak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama,kewarisan dan lainlain

Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara inijuga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataanyang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan denganstatus diri, hakhak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama,kewarisan dan lainlain

Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara inijuga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataanyang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan denganstatus diri, hakhak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama,kewarisan dan lainlain

Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara inijuga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataanyang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan denganstatus diri, hakhak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama,kewarisan dan lainlain

;Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 17 dan 19 tanggal 6November 2000 Nomor: 21, 25 dan 27 tanggal 10 Oktober2000, Akta Kuasa Jual Nomor: 4 tanggal 9 Oktober 2000Nomor: 18 dan 20 tanggal 6 November 2000 Nomor: 22, 26,28 tangga1 18 Oktober 2000 dan akta pelunasan Nomor: 8dan 9 tanggal 11 Januari 2001 dibuat Notaris SoetartoHardjosoebroto, SH.

;Akta pengikatan jual beli No.17 dan 19 tanggal 6November 2000 Nomor: 21, 25 dan 27 tanggal 10 Oktober2000, akta kuasa jual Nomor: 4 tanggal 9 Oktober 2000Nomor: 18 dan 20 tanggal 6 November 2000 Nomor: 22, 26,28 tangga1 18 Oktober 2000 dan akta pelunasan Nomor: 8dan 9 tanggal 11 Januari 2001 dibuat Notaris SoetartoHardjosoebroto, S.H.

keberatan ataspernikahan Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, makapernikahan antara Pemohon dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal13 Juni 2007 di di Kampung Patipi Pulau, Kecamatan Teluk Patipi,Kabupaten Fakfak, dan ternyata telah sesuai dengan Syariat Islam, makapernikahan tersebut dianggap telah mememenuhi ketentuan Pasal 2 ayat(1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 juntco Pasal 10 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juntco Pasal 14, 21, 25, 26,28

Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara inijuga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataanyang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan denganstatus diri, hakhak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama,kewarisan dan lainlain

Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara inijuga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataanyang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan denganstatus diri, hakhak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama,kewarisan dan lainlain

Mjrukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 21, 25, 26,28, 30 serta Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi para Pemohon tidak pulaterdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 huruf(d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah dalam perkara ini jugatelah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, telah memenuhirukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 21, 25, 26,28, 30 serta Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi para Pemohon tidak pulaterdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 huruf(d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah dalam perkara ini jugatelah

Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, telah memenuhirukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 21, 25, 26,28, 30 serta Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Para Pemohon tidakpula terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah dalam perkaraini

Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara inijuga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataanyang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan denganstatus diri, hakhak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama,kewarisan dan lainlain

Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikahtidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndang Nomor 1 tahun1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhiketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;Hal. 8 dari 10 Hal. Pen.

Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara inijuga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataanyang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan denganstatus diri, hakhak Suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama,kewarisan dan lainlain

Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara inijuga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataanyang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan denganstatus diri, hakhak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama,kewarisan dan lainlain

Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara inijuga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataanyang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan denganstatus diri, hakhak Ssuami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama,kewarisan dan lainlain

Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena pernikahantersebut terjadi sebelum berlakunya Undangundang Nomor 1 tahun 1974,maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhiketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataanyang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan denganstatus diri, hakhak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama,kewarisan danlainlain;

Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikahHal. 7 dari 10 Hal.

Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Ffpernikahan tersebut dianggap telah mememenuhi ketentuan Pasal 2 ayat(1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 juntco Pasal 10 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juntco Pasal 14, 21, 25, 26,28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yangmenikah tidak mempunyai halangan menikah menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara inijuga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam;Menimbang