Sebaliknya Terdakwa tidak dapatdipersalahkan melakukan transaksi pembelian Narkotika, kepemilikan,penguasaan Narkotika secara melawan hukum;Bahwa hal tersebut sangat penting untuk dipertimbangkan oleh JaksaPenuntut Umum dalam merumuskan dakwaan ataupun tuntutan;Bahwa berdasarkan prinsip hukum pidana yaitu Hakim tidak dapatmenghukum Terdakwa hanya berdasarkan pada perbuatan atau actusreus semata, untuk menghukum seseorang wajib dibuktikan adanya unsurperbuatan pidana atau actus reus dan unsur pertanggungjawaban

pidanadiantaranya unsur kesalahan atau mens rea;Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya yang memohonagar Terdakwa dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo.Pasal 132 ayat (1) hanya mendasarkan pertimbangannya padapembuktian actus reus atau perbuatan materil semata tanpamempertimbangkan, niat, maksud, tujuan atau keinginan Terdakwa dalamhal membeli shabu, menguasai, memiliki, menyimpan shabu;Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya sangattidak beralasan karena

sehingga wajar dan masuk akal jika mobil terdakwa dalam posisimenanjak tikungan mengambil sebagian besar jalan, dengan kecepatanpelan kurang lebih 20 km/jam, dan saksi korban KASMNAN juga tidakmemberikan kesempatan kepada terdakwa untuk melaju terlebih dahulu,melainkan secara ceroboh dari arah atas jalan, saksi koroban KASMNAN jugaterus melajukan kendaraan sepeda motornya, sehingga tidak ditemukanadanya unsur kelalaian;Menimbang, bahwa disamping itu dalam llmu Hukum Pidana dikenalpula adanya Asas Actus

Reus, yang lengkapnya berbunyi : Actus non facitreum, nisi mens sit rea, yang maksudnya adalah bahwa Sesuatu perbuatantidak dapat membuat orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat.Actus Reus itu harus dilengkapi dengan mens rea, dan harus dibuktikandalam Penuntutan, bahwa terdakwa telah melakukan actus reus dengandisertai mens rea, yaitu niat jahat atau suatu kesengajaan untuk menimbulkanperkara yang dituduhkan kepadanya.

Dua segi yang menjadi masalah pentingdalam actus reus dan mens rea adalah :1) Adanya perbuatan lahiriah sebagai pejelmaan dari kehendak,misalnya perbuatan mengambil dalam perkara pencurian;2) Kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan tadi;Mens rea merupakan unsur mental yang bervariasi dalam pelbagaijenis peristiwa pidana, misalnya dalam perkara pembunuhan mensreanya merupakan niat jahat untuk meniadakan nyawa orang lain,dalam perkara pencurian mens reanya adalah niat jahat untukHalaman

Terdakwa tidak pernahmenjadi jaringan/sindikat peredaran gelap Narkotika;Bahwa dalam putusan judex facti hanya mempertimbangkan secarakasat mata actus reus/perbuatan materil Terdakwa yaitu membeli danmemiliki ganja, tanopa mempertimbangkan mes rea Terdakwa. Hal ini tentubertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawabpidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntutperkara di pengadilan.

Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidanaTerdakwa hanya dengan dasar actus reus semata sama sekali tidakdibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;Bahwa selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkapkalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpanNarkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikandan pemakaian bagi penyalahguna Narkotika;Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna Narkotika dapatdiketahui berdasarkan fakta yang terungkap

Putusan Nomor 165 K/Pid.Sus/2019perbuatan yang secara kasat mata saja yaitu actus reus/perbuatan materilTerdakwa yaitu membeli dan memiliki shabu, tanpa mempertimbangkanmens rea Terdakwa. Sedangkan berdasarkan fakta sidang niat/mens reaTerdakwa membeli, memiliki shabu tersebut untuk tujuan digunakan sendiri.Bahwa cara pandang Penuntut Umum tersebut tentu bertentangan denganprinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawab pidana yang wajibditerapkan dalam setiap pemeriksaan perkara dipengadilan.

Bahwa penuntutandan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar actus reus sematasama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan diIndonesia.Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa penyalahguna, hal ini dapatdibuktikan dari hasil pemeriksaan persidangan terungkap fakta antara lain;Bahwa ketika ditangkap Polisi Terdakwa baru selesai menggunakannarkotika secara melawan hukum.

Unsur actus reus (physical element), yaitu perbuatan lahiriah atau esensi darikejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan ;2.

Unsur mens rea (mental element), yaitu kondisi jiwa atau sikap kalbu daripelaku saat melakukan perbuatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana yangtelah diuraikan di atas, mens rea (mental element) dari terdakwa, yaitu niatterdakwa untuk menjaga diri, sehingga tindakan nyata tersebut menjadi actus reus(physical element), yaitu terdakwa membawa 1 (satu) buah bilah pisau yangdibungkus dengan sarung warna coklat yang disimpan di dalam saku jacket kainwarna biru yang sedang digunakan

Asas Presumptio Justae Causa dan Asas Contrario Actus tidakberlaku atas suatu KTUN yang telah cacat secara kewenangan1. Dalam Hukurn Adrninistrasi Negara/Hukum Tata Usaha Negaradikenal dua asas terkait suatu KTUN, yaituasas Presumptioustae Causa danasas Contrario.Aaus.Presumptio ustae Causa adalah asas yang dijadikan rujukan bahwa suatuKTUN yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara harusnalaman 24 dari 95 halaman.

,M.Si. menerangkan bahwa untuk menilai cacat atau tidaknya suatu KTUN,dilihat dari 3 aspek, yaitu ratione materiae, ratione loci, dan ratione temporis.Sepanjang 3 aspek tersebut terpenuhi, maka suatu KTUN sah danmengikat, serta asas Presumptio ustae Causa dan Contrario .Actus dapatditerapbkan. Namun, apabila salah satu dari 3 aspek tersebut tidak terpenuhi,maka KTUN tersebut cacat dan tidak mempunyai kekuatan dan akibathukum.

Artinya jelas bahwa asas Presumptio ustaeCattsae dan Contrario .Actus hanya dapat diterapbkan sepanjang memenuhiasasasas ratione materiae, ratione loci, dan ratione temporis.3. Berdasarkan keterangan kedua ahlitersebut di atas dalam persidangan,maka KTUNKTUN baik terkait KP maupun terkait IUP Terbanding IlIntervensi dh.

Dikarenakan batal, maka asasasas Presumptio ustae Causadan asas Contrario .Actus tidak dapat diterapkan terhadap KTUNKTUN dariBupati Konawe tersebut.4. Walaupun para ahli Hukum Administrasi Negara dalam persidangan telahmenerangkan terkait tidak dapat diterapbkannya asas Presumptio ustae Causadan Contrario .Actus pada KTUN yang cacat secara kewenangan, namunhalaman 25 dari 95 halaman.

Hal inisejalan dengan Asas Contrario Actus dalam Hukum AdministrasiNegara adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usahanegara yang menerbitkan keputusan tata usaha Negara dengansendirinya juga berwenang untuk membatalkannya;b.

Tata UsahaNegara Bandar Lampung, karena sama sekali tidak tepat dan tidakberalasan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata UsahaBandar Lampung yang mengadili perkara a quo pada halaman 76alinea terakhir menyatakan: Menimbang, bahwa Tergugat memperolehkewenangan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan danNon Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal Dan PelayananPerizinan Terpadu Provinsi Lampung, dihubungkan dengan asasContrarius Actus

salahmenerapkan hukum, sehingga adalah tidak patut menurut hukumapabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medanmemberikan pertimbangan hukum atas pertimbangan hukumPengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung bahwa tindakanTermohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah sesuai dengankewenangannya untuk menerbitkan objek sengketa, apabila dilakukanterlebih dahulu analisa dan pertimbangan yang saksama terhadap faktafakta dan bukti yuridis secara keseluruhan dan menghubungkannyadengan asas Contrarius Actus

Dian Puji Nugraha, yang dihadirkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 12 Mei 2016 telah menerangkanbahwa untuk mencabut suatu perijinan harus memperhatikan azasContrario Actus. Dalam pasal 64 UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 Tentang Administrasi Negara diatur pencabutan dilakukan olehpejabat yang berwenang dengan alasan cacat wewenang, prosedur,dan substansi.

paling lambat 5 hari sejak ditemukannya dasar pencabutan;Penerbitan Objek sengketa melanggar waktu pencabutan yang 5 (lima)hari karena Dasar Pendelegasian adalah Perguo Lampung Nomor 41Tahun 2015 dan dasar pencabutan didasarkan pada surat DinasPertambangan dan Energi yang terakhir adalah tanggal 18 Juni 2015;Bahwa pendelegasian dapat dilakukan menurut Pasal 13 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara, tetapidalam hal pencabutan izin, pendelegasian harus mengikuti asascontrarius actus

;Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman;Bahwa memang benar Pemohon Kasasi memiliki dan menyimpan Shabu,namun sebagaimana niat (mens rea) untuk di konsumsi sendiri sebagaipemakai;Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana disampaikanoleh pengakuan Pemohon Kasasi Maksud pembelian Narkotika tersebutuntuk dikonsumsi oleh Pemohon Kasasi;Bahwa dari keterangan ini, maka sebenarnya terungkap mens rea (niatjahat) dan actus

reus (perbuatan jahat) dari Terdakwa adalah untukmemakai Narkotika tersebut, artinya penguasaan Narkotika oleh PemohonKasasi bukanlah untuk menjual atau menjadi perantara ataupun hanyasekedar mengkoleksi / menyimpan atau sebagai koleksi sematamata.Namun hal ini didorong oleh keinginan Pemohon Kasasi untuk memakaiparang haram tersebut;Bahwa Para ahli hukum berpendapat bahwa suatu perbuatan dianggaptelah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harusdipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur actus

reus (physical element) danunsur mens tea (mental element);Zainal Abidin Farid menyatakan bahwa actus reus merupakan unsur suatudelik, sedangkan mens rea termasuk pertanggungjawaban pembuat.Unsur actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatanyang dilakukan, sedangkan unsur mens rea adalah sikap batin pelakupada saat melakukan perbuatan (Zainal Abidin Farid, 1995:35);Bahwa undangundang Narkotika secara eksplisit membedakankepemilikan dan penguasaan pengguna / pecandu Narkotika

No. 802 K /PID.SUS/201662.63.64.65.dijadikan pertimbangan oleh Penuntut Umum dalam menuntut dan JudexFacti Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan hukuman bagi PemohonKasasi;Bahwa dengan tidak mempertimbangkan pertanggungjawaban pidanayang dilakukan Pemohon Kasasi dalam hal ini kepemilikan Narkotika untukdigunakan sendiri bertentangan dengan Asas Actus Noti Tacit Reum NisiMens Sit Rea menyatakan bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikanseseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah;Bahwa sesuai

kewajiban) yang dapatdimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehinggasecara historis krimonologis manusia sebagai subjek hukum telahdengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secarategas undangundang menentukan lain.Bahwa, demi menjelaskan secara jelas bahwa, unsur barang siapaterpenuhi atau tidak maka dalam suatu perkara pidana maka suatuperobuatan yang dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakansanksi pidana, maka harus dipenuhi dua unsur utama, yaitu adanyaunsur actus

Unsur actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atauperbuatan yang dilakukan, sedangkan2. unsur mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukanperbuatan ( Zainal Abidin Farid, 1995:35 ).Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai actusreus, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalou dari pelaku perbuatan itudisebut mens rea.

Jadi actus reus adalah merupakan elemen luar(external element), sedangkan mens rea adalah unsur kesalahan (faultelement) atau unsur mental (mental element). Bahwa, unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud Jaksa Penuntut Umum tersebut, harusdikaji dan diteliti terlebin dahulu. Seseorang dipidana tidak cukup hanyakarena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan denganhukum atau bersifat melawan hukum.

Bahwa perbuatan (actus reus)dan niat terdakwa (mens rea) yaitu dengan maksud bertanggung jawabdan keingginan penuh menyelesaikan permasalahan keuangan saksikorban / pelapor atau pihak lainnya yang merasa dirugikan dari kondisigoncangan keuangan KSU Gema Puan tidak dapat dijadikan dasaruntuk melakukan, menyatakan atau menuntut terdakwa telah bersalahdalam suatu tindak pidana, namun perbuatan terdakwa secara khusushanya sebagai niat baik dan pertanggungjawaban atas kondisi KSUGema Puan.Bahwa dalam

dapat dijadikan saksi dalamperkara ini sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya.3. saksi DIAH NUR CAHYANI Binti SUPANGAT, dan saksi FATKURRACHMAN Bin ABDUL MUNIP yang dalam keterangannya dibawahsumpah dan di depan persidangan pada intinya telah menyatakanbahwa, terdakwa tidak secara sah dan terbukti sebagai pelaku tindakpidana sebagaimana dalam unsur barang siapa yang diatur dalampasal 372 atau 378 KUHP;Bahwa dengan demikian maka Unsur barang siap setelah ditelusuridan dibedah dengan unsur actus

Unsur actus reus (physical element), yaitu perouatan lahiriah atau esensidari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan ;2.

mental element), yaitu kondisi jiwa atau sikap kalbu daripelaku saat melakukan perbuatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimanayang telah diuraikan di atas, mens rea (mental element) dari terdakwa yaituniat terdakwa untuk memiliki sepeda motor saksi korban, kemudian sikap batintersebut diwujudkan oleh terdakwa dengan mencuri sepeda motor saksikorban dengan tindakan permulaan mengambil kunci yang tergantung disepeda motor tersebut, sehingga tindakan nyata tersebut menjadi actus

Sedangkan tujuan Terdakwamembeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis shabusebagaimana terungkap disidang adalah untuk maksud dan tujuandigunakan secara melawan hukum;Bahwa Penuntut Umum jangan hanya mempertimbangkan actus reus/perbuatan fisik, materil Terdakwa, tetapi wajib pula mempertimbangkanmens rea/ kesalahan Terdakwa.

menyimpan ataumenguasai Narkotika, tidak serta merta diterapkan dan dipersalahkanmelakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 112Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebabbukankah para Terdakwa sebelum memakai secara melawan hukum harusHalaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 2545 K/Pid.Sus/2019lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan, bahwa tidak mungkin dapatmemakai Narkotika tanpa melalui tahapan tersebut;Bahwa memori Penuntut Umum hanya mempertimbangkan actus

Pemeriksaan NarkotikaNomor SKN/228/XII/Ka/Klinik/2017/BNNPSB dari Badan Narkotika NasionalRepublik Indonesia Provinsi Sumatera Barat tertanggal 19 Desember 2017yang ditandatangani dr Marryo Borry WD benar Terdakwa menggunakanNarkotika jenis Sabu melalui pemeriksaan urine Terdakwa;Bahwa Mahkamah Agung berpendapat Judex Facti tidak tepat dantidak obyektif dalam memahami unsur pertanggungjawaban pidana dalamperkara a quo sebab hanya mempertimbangkan perbuatan secara kasatmata saja yaitu hanya melihat actus

Penjatuhan pidana Terdakwa hanya atas dasar actus reussemata tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;Bahwa cara pandang Penuntut Umum maupun Judex Facti tersebuttentu. bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teoripertanggungjawaban pidana yang wajib diterapkan dalam setiappemeriksaan perkara di Pengadilan.

Terdakwa tidakpernah menjadi jaringan/sindikat peredaran gelap narkotika;Bahwa dalam putusan judex facti hanya mempertimbangkan secara kasatmata actus reus atau perbuatan materil Terdakwa yaitu membeli danmemiliki sabu, tanpa mempertimbangkan mens rea Terdakwa. Hal ini tentubertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggung jawabpidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut perkaradi pengadilan.

Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanyadengan dasar actus reus semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistemhukum dan peradilan di Indonesia;Selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalauTerdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotikadalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaianbagi penyalahguna narkotika;Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna narkotika dapatdiketahui berdasarkan fakta yang terungkap

Sedangkan tujuan Terdakwamembeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabusabusebagaimana terungkap di sidang adalah untuk maksud dan tujuandigunakan secara melawan hukum;Penuntut Umum jangan hanya mempertimbangkan actus reus/perbuatanfisik, materil Terdakwa, tetapi wajib pula mempertimbangkan mens realkesalahan Terdakwa.

ditangkap Polisi pada tahapsedang bertransaksi membeli kemudian memiliki, menyimpan ataumenguasai Narkotika, tidak serta merta diterapkan dan dipersalahkanmelakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 112Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009; sebab bukankahTerdakwa sebelum memakai secara melawan hukum harus lebih dahulumembeli, menguasai, menyimpan, bahwa tidak mungkin dapat memakaiNarkotika tanpa melalui tahapan tersebut;Bahwa memori Penuntut Umum hanya mempertimbangkan actus

padaketerangan yang tidak benar dan tidak sah;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Peraturan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang PeraturanPelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang PersyaratanDan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pembatalan aktadapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembatalan akta dengan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pembatalan aktadengan cara tanpa melalui pengadilan atau Contrarius Actus

orang tua dari subyek akta, perubahan atas data aktakelahiran Pemohon hanya dapat dilakukan dengan mekanisme pembatalanakta pencatatan sipil melalui putusan pengadilan atau tanpa melalui putusanpengadilan;Menimbang, bahwa karena perubahan atas data akta kelahiran anakPemohon hanya dapat dilakukan dengan mekanisme pembatalan aktapencatatan sipil melalui putusan pengadilan atau mekanisme pembatalan aktapencatatan sipil tanoa melalui putusan pengadilan atau yang disebut jugadengan istilah Contrarius Actus

DalamPasal 72 ayat (1) Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 tentang PerubahanHalaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PN SgiAtas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan pembatalan akte disini melalui putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, dalam pada itu dengan perkembangannyapembatalan akte dapat juga dilakukan dengan pembatalan dokumenPendaftaran Penduduk tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus (vide, Pasal38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

AdministrasiKependudukan dijelaskan bahwa pembatalan akta dilakukan atas permintaanorang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalamproses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;Menimbang, bahwa oleh karena praktik selama ini banyak sekallimengajukan permohonan perbaikan identitas kependudukan masyarakat,Disdukcapil sampai saat ini selalu mengarahkan ke Pengadilan untuk untukdibatalkan aktanya, sedangkan Disdukcapil mempunyai kewenanganContrarius Actus

Sus/2018dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) sebagaimana dalamperkara a quo;Bahwa dalam putusan judex facti hanya mempertimbangkan secarakasat mata actus reus/perbuatan materil Terdakwa yaitu membeli danmemiliki sabu, tanpa mempertimbangkan mens rea Terdakwa. Hal initentu. bertentangan dengan oprinsip hukum pidana atau teoripertanggungjawab pidana yang wajib diterapkan dalam setiapmemeriksa dan menuntut perkara di pengadilan.

Bahwa penuntutandan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar actus reussemata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilandi Indonesia;Fakta hukum lainnya untuk menunjukkan benar Terdakwa penyalahgunayaitu Terdakwa tidak pernah terkait dalam kegiatan peredaran gelapnarkotika, hal ini dapat dibuktikan hasil pemeriksaan persidangan tidakterungkap fakta Terdakwa pernah menjual, mengedarkan secara gelapnarkotika.

Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehdari kejahatan;Bahwa dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenalsebagai actus reus, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbudari pelaku perbuatan itu disebut mens rea. Jadi, actus reusadalah merupakan elemen luar (external element), sedangkanmens rea adalah unsur kesalahan (fault element) atau unsurmental (mental element).

Artinya bahwa actus reus itumenyangkut perbuatan yang melawan hukum (unlawful act)sedangkan mens rea mencakup unsurunsur pembuat tindakpidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektif suatutindak pidana atau keadaan psikis pembuat.Seperti disebutkan diatas kesalahan itu sendiri di dalam hukumpidana dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan (dolus) dankealpaan (culpa).

gunaNarkotika;Bahwa judex facti seharusnya mempertimbangkan mens reaTerdakwa seperti yang terungkap di persidangan, mens rea Terdakwamembeli dan memiliki sabusabu tersebut sematamata untukdigunakan secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan lainnya;Bahwa fakta hukum lainnya bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna dan hal ini dapat diketahui melalui latar belakang Terdakwabahwa Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan sabusabu;Bahwa judex facti dalam putusannya hanya mempertimbangkansecara kasat mata actus

Padahalberdasarkan fakta sidang bahwa mens rea Terdakwa sangat jelastelah menggunakan sabusabu;Bahwa hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidanaatau teori pertanggungjawaban pidana bahwa untuk menghukumseseorang harus terbukti adanya unsur actus reus dan mens rea;Bahwa asas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggidalam praktik peradilan pidana adalah tidak ada pidana tanpa adakesalahan.

Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwahanya dengan dasar actus reus sematamata sama sekali tidakdibenarkan dalam system hukum dan peradilan di Indonesia;Bahwa untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkapdipersidangan bahwa sudah menjadi notoire feiten bahwa pembeliandan kepemilikan sabusabu dalam jumlah relatif sedikit yaitu beratnetto seluruhnya 0,00102 gramsebagaimana dalam perkara a quodapat diyakini untuk sekali

Unsur actus reus (element perbuatan), yaitu perbuatan lahiriah atau esensidari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan ;2.

kalbu daripelaku saat melakukan perbuatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimanayang telah diuraikan di atas, mens rea (mental element) dari terdakwa yaituniat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor saksi korban sehinggamemperoleh uang, kemudian sikap batin tersebut diwujudkan denganterdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan akan menemui temannyasehingga terdakwa berhasil menguasai sepeda motor saksi korban untukdibawa pergi, sehingga tindakan nyata tersebut menjadi actus