Ditemukan 276 data
1.LALU RUSLAN
2.MALIKI
3.MISNEH
4.I WAYAN SUKARTE
5.A. ATIMAH
Termohon:
BUPATI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
137 — 23
Bahwa namun perlu diketahui permohonan apa saja yang dapatdimohonkan kepada Badan/atau Pejabat Pemerintahan yang dapat digunakanuntuk permohonan guna memperoleh putusan penerimaan permohonan, agartidak terjadi tumpang tindih atau kekacauan hukum antara pengajuan gugatandan permohonan keputusan fiktif positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara,bahkan untuk mencegah terjadinya penyelundupan hukum dalam praktekpermohonan fiktif positif.h. bahwa dalam buku Anotasi Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi
134 — 80
seharusnya didahulukan, padadasarnya yang dimaksud sebagai Tergugat adalah orang yang dirasa melanggarhak Penggugat atau hak mereka itu dan tidak mau secara sukarela melakukansesuatu yang diminta itu, sehingga Eksepsi inipun harus dikesampingkan ; Menimbang, bahwa Eksepsi yang menyatakan bahwa tidak ada hubunganhukum antara Penggugat dengan Tergugat I karena selama ini tergugat I tidakpernah membuat kesepakatan atau perjanjian bersama dengan Penggugat, sehinggagugatan Penggugat salah alamat, menurut anotasi
tersebut harus dikesampingkan ; Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan hukum tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat dan mengambil sikap bahwa Eksepsi dari KuasaHukum Tergugat I tersebut, harus dinyatakan ditolak ; Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan pokok perkara dalam perkara A Quo sebagaimana dibawah ini ;Menimbang , bahwa dalam pasal 163 HIR terdapat adanya asas siapa yangmendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya , dalam hal ini apabila kitamembaca anotasi
Sebagai patokan dapatdikemukakan , bahwa hendaknya tidak selalu satu pihak saja yang diwajibkanmemberikan bukti , akan tetapi harus dilihat secara kasus demi kasus , menurutkedaaan yang kongkrit dan pembuktian itu hendaknya diwajibkan kepada pihakyang paling sedikit diberatkan ; 206Menimbang , bahwa sejalan dengan anotasi dari Ny. Retnowulan Sutantodan Iskandar Oeripkartawinata tersebut, DR. Harifin A.
pihak yang paling sedikit diberatkan berdasarkan kepatutan dan keadilan,dan berdasarkan kaedah hukum dalam putusan Mahkamah Agung nomor 547 K/Sip/1971 , tanggal 15 Maret 1972 pada dasarnya adalah bahwa beban pembuktianyang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif ,adalah lebih berat daripada beban pembuktian pihak yang harus membuktikansesuatu yang positif , yang tersebut terakhir ini dibebankan kepada pihak yang lebihmampu untuk membuktikannya ;Menimbang, bahwa dalam anotasi
62 — 20
Penggugat tersebutcacat formil (plurium litis consortium);Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 bahwasanya suatugugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut suatu hak atas sebidangtanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagaipihak Tergugat ataupun Turut.Tergugat adalah orangorang yang secaranyata benarbenar menguasai atau menghaki tanah yang disengketakandalam perkara a quo tersebut;Bahwa berdasarkan anotasi
Penggugat);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg atau Pasal 163 HIRbahwasanya barang siapa yang mendaiilkan mempunyai suatu hak, ataumengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untukmembantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hakatau peristiwa tersebut dalam hal ini apabila kita membaca anotasi dariRetnowuian Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunyahukum acara perdata dalam teori dan praktek, diungkapkan bahwa secarasepintas lalu, asas
sedikit diberatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 283 RBQ atauPasal 163 HIR tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanyaPara Penggugat dan Tergugat Serta Turut Tergugat Il, ill dan IV berkewajibanuntuk membuktikan seiuruh daiiidalil dalam gugatannya dan membuktikanseluruh dalildalil sangkalannya, sehingga Para Penggugat dan Tergugat sertaTurut Tergugat Il, Ill dan IV masingmasing berkewajiban untuk membuktikanhalhal tersebut di atas;Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi
sebelum meninggal dunia telah menuliskan surat penyarahan atauwasiat yang berkaitan dengan harta kekayaannya dimana surat penyarahanatau wasiat tersebut secara otomatis akan berlaku ketika Onesius Tangkelangi(Si Pemberi Wasiat) telah meninggal dunia, yang didalam surat penyerahanatau wasiat tersebut telah jelas dimana yang telah menjadi hak dari Bulupuangdan dimana yang telah menjadi hak dari Agustina Sondok Langi (Penggugat)sebagaimana bukti surat tertanda P 1;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam anotasi
69 — 51
Eksepsi gugatan tidak jelas/kabur (Obscuur libel).Menimbang, bahwa Eksepsi Terlawan I pada pokoknya menyatakan bahwaapakah gugatan ini merupakan gugatan perlawanan atau gugatan perbuatan melawanhukum atau sebuah gugatan pengaduan Konsumen, Majelis Hakim akan berpendapatdan mengambil sikap sebagai berikut : Menimbang, bahwa dari anotasi Retnowulan Sutantio, SH. dan IskandarOeripkartawinata,SH. dalam bukunya hukum acara perdata dalam teori dan praktek,Penerbit Mandar Maju, Bandung, tahun 1995 pada
1.HEPPIES M.H. NOTANUBUN, S.H.
2.PRASETYO PURBO, S.H.
Terdakwa:
MUHAMAD TAMRIN Alias TAM
101 — 63
karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapTerdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapbkan agar Terdakwa tetapberada dalam tahanan;Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan mengajukan barangbukti berupa : 1 (Satu) plastik transparan besar berwarna putih yang didalamnyaberisikan serbuk kristal yang diduga adalah narkotika jenis sabusabu dan 1 (satu)unit Handphone warna putih;Sehingga status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawahint;Menimbang, bahwa dari anotasi
371 — 234
ayat (1) UU KIP menyebutkan:Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiappengguna informasi publik;Dalam ketentuan ayat tersebut didalamnya terkandung asas maximumacces, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifatterbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, maknaterbuka dan dapat dikases adalah bahwa setiap informasi publik dapatdicari, dilinat, diperoleh, dimiliki, disimpan, diolah, disebarluaskan dan dapatdi akses melalui media (Anotasi
EDWIN SIAHAAN
Terdakwa:
1.DIRMAN VIKI PAYUNG alias DIRMAN
2.IVAN WAISID alias IVAN
63 — 16
dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Mak 1(Satu) buah sendok pipet putih; 1 (satu) buah sendok pipet bening; 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih; 1(Satu) buah tutup botol plastik yang dilubangi; 1(Satu) buah sumbu pembakar dari aluminium foil; 1(satu) buah bekas pembungkus rokok Marlboro warna putih; 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor simcard081358314141; Sehingga status barang bukti tersebut akan ditentukan dalamamar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa dari anotasi
RANING BINTI TANAWALI
Tergugat:
Drs. MARTONO BIN GALATU
189 — 54
gugatannya dan begitu pula Tergugatharus membuktikan dalildalil bantahannya;Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan adalah apakah benar bahwa tanahobyek sengketa adalah milik Penggugat, apakah benar ada jual beli antaraPenggugat dan Tergugat atas tanah obyek sengketa tersebut dan apakah Tergugattelah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;Menimbang, bahwa dalam pasal 283 RBg terdapat adanya asas siapa yangmendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya , dalam hal ini apabila kitamembaca anotasi
145 — 42
yang dilakukan Majelis Hakim tanggal 20 Januari 2015;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 bahwasanya suatugugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut Suatu hak atas sebidangtanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditariksebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat adalah orangorang yangsecara nyata benarbenar menguasai atau menghaki tanah yangdisengketakan dalam perkara a quo tersebut;Bahwa berdasarkan anotasi
Penggugat);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg atau Pasal 163 HIRbahwasanya barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, ataumengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untukHalaman 26 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Polmembantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hakatau peristiwa tersebut dalam hal ini apabila kita membaca anotasi dariRetnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunyahukum acara perdata dalam teori
sedikit diberatkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 283 RBg atauPasal 163 HIR tersebut di atas maka Mejelis Hakim berpendapat bahwasanyaPara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat Il, Ill dan IV berkewajibanuntuk membuktikan seluruh dalildalil dalam gugatannya dan membuktikanseluruh dalildalil sangkalannya, sehingga Para Penggugat dan Tergugat sertaTurut Tergugat Il, Ill dan IV masingmasing berkewajiban untuk membuktikanhalhal tersebut di atas;Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi
414 — 379
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakanpenangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebutharus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapTerdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka peru ditetapkan agar Terdakwa tetap beradadalam tahanan;Menimbang, bahwa dari anotasi
87 — 45
pokokperkaranya, oleh karena Penggugat dalam gugatannya telah mengajukantuntutan Provisi agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (conservatoirbeslag) atas tanah obyek sengketa dan menghukum Tergugat , Tergugat ll,Tergugat Ill dan Tergugat IV atau siapapun yang memperoleh hak dari padanyauntuk tidak melakukan segala bentuk Pembangunan diatas tanah obyeksengketa;Menimbang, berdasarkan tutuntan provisi dari penggugat maka, MajelisHakim akan mempertimbangkannya, yaitu bahwa pengertian putusan provisimenurut anotasi
Drs. Herman Harun, B.Sc., M.M.
Termohon:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
280 — 194
PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor6/P/FP/2017/PTUN.BNA tanggal 21 Desember 2017 yang antaralain memuat pertimbangan hokum sebagai berikut:Menimbang, bahwa oleh karena pada sumber hukum yang terdapatdalam peraturan perundangundangan tidak terdapat criteriamengenai permohonan fiktif positif, maka Majelis Hakim telahmencari pada sumber hukum lain, salah satunya melaluipendapat/doktrin hukum yang sampaikan oleh Dr.Santer SitorusPutusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.PDGHalaman 25dalam buku Anotasi
130 — 48
Hal ini senada dengan anotasi HMA Kuffal, SH.
122 — 38
rasakeadilan dan mewujudkan kepastian hukum;Menimbang, bahwa akibat perouatan Terdakwa telah mengakibatkorban mengalami, kehilangan hakhaknya sebagai anak yang harus dilindungi,maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhnkan kepadaTerdakwa adalah hukuman pidana penjara ;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakuiperbuatannya, namun majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidakakan menghapuskan unsurunsur tindak pidana yang telah dilakukan olehTerdakwa;Menimbang, bahwa dari anotasi
57 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.437 K/Pdt.Sus/20102)3)4)kemudian pada tanggal 16 Juli 2009 pertemuan dilanjutkan denganpanggilan terakhir, PPHSM tidak hadir, Termohon tidak hadirsedangkan SPM Hotel Soechi hadir (vide : bukti TT44)" ;Anotasi :Surat Panggilan Terakhir Nomor : 567/758/DSTKM/2009 tertanggal13 Juli 2009 menerangkan : Pihak pengusaha PT.
59 — 50
Penggugat);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg atau Pasal 163 HIR bahwasanya barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untukmenegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikantentang adanya hak atau peristiwa tersebut dalam hal ini apabila kita membaca anotasi dariRetnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya hukum acaraperdata dalam teori dan praktek, diungkapkan bahwa secara sepintas lalu,
untuk membuktikan seluruh dalildalil dalam gugatannya danmembuktikan seluruh dalildalil sangkalannya, sehingga Para Penggugat dan Para Tergugat ,ll, dan Tergugat Ill masingmasing berkewajiban untuk membuktikan halhal tersebut di atas,sedangkan untuk Para Tergugat IV dan Tergugat V oleh karena di dalam jawaban dandupliknya tidak pernah menyangkal akan seluruh dalildalil dari surat gugatan Para Penggugatmaka Majelis Hakim tidak memberikan kewajiban dan beban pembuktian;Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi
yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat, sehingga sesuai denganketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 285 RBg atau Pasal 165 HIR terhadap aktaotentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volleding enbindende bewiskracht) dan batas minimal pembuktiannya mampu berdiri sendiri tanpabantuan alat bukti lain sehingga pada dirinya telah terpenuhi batas minimal pembuktiansepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam anotasi
1.HEPPIES M.H. NOTANUBUN, S.H.
2.ARLY SUMANTO, S.H.
3.PRASETYO PURBO, S.H.
Terdakwa:
LINUS MANUTYAKIT Alias NUS Alias LINUS
62 — 25
parang yang isinya terbuat dari besi dengan panjang53 Cm (lima puluh tiga centimeter) dan pegangannya terbuat dari kayu yangpanjangnya 15Cm (lima belas centimeter). 1 (Satu) buah horden (penutup jendela)berwarna merah muda (pink) yang terdapat gambar bungabunga pada bagianbawahnya dan terdapat rendarenda serta bernodakan darah. 1 (Satu) buah taplakmeja berwarna putin dengan motif bungabunga sehingga status barang buktitersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa dari anotasi
1.HEPPIES M.H. NOTANUBUN, S.H.
2.PRASETYO PURBO, S.H.
Terdakwa:
MAULA ARIWIBOWO Alias MAULANA ARI Alias ARI
64 — 35
tujuan684401010417530 atas nama Ariyanto tanggal 15 maret 2019 danscreenshot SMS;2 (dua) lembar Nota tanggal 14 Desember 2018. 1 (satu) unit Kompresor Angin (Air Compressor) merk HUNDAIwarna orange. 1 (satu) unit mesin ketintin gmerk Honda warna merah dengantangkai warna putih. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Silver yangterpasang kondom warna bening;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sahsehingga statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa dari anotasi
IWAN JANI SIMBOLON, S.H.
Terdakwa:
ASWAN JAELANI
47 — 13
perkara ini terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukandipersidangan statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka statuspenahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perluditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa dari anotasi
106 — 16
Yahya Harahap, SH) serta mengutip anotasi hukum dari beberapaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun setelah memeriksaSurat Kuasa Khusus dari Penggugat dimaksud, Majelis beroendapat bahwaTergugat telah keliru dalam memahami redaksionalnya.