/5316/92, tanggal 25 Februari 1992,Perihal Tindak Lanjut Permintaan BantuanPengukuran dan Persertipikatan TanahTanahyang di kuasai/dimiliki oleh Polres Bone ;Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak PakaiNomor :1/Desa Ceppaga tanggal 21091992,Gambar Situasi Nomor : 561/1992 tanggal 22071992, luas 11.160 M2, atas nama DepartemenHankam Republik Indonesia Untuk Kebun PolsekKecamatan Libureng ;Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara HasilInventarisasi Barang Milik Negara oleh TimPelaksana DJKN Depkeu

Nomor 30Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu Penggugattelah terbukti dengan sengaja melakukan pemalsuan dokumen atau pemberianketerangan yang tidak benar pada waktu melamar terkait dengan status kelahiran,kedudukan sebagai anggota Polri dan statusperkawinan; Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)tanggal 5 Maret 2009 pada point 17 dan atas Hasil Audit Investigasi Nomor :LAP11/I/J.9/2009 tanggal 02 April 2009 (vide bukti T2) atas pertanyaan timItjen Depkeu

No. 219 PK/Pid.Sus/201822.23.24.25.26.27.Pusat Penanggulangan Krisis Tahun Anggaran 2007 kepadaDirektur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI, besertabaju surat;1 (satu) lembar fotokopi Surat Sekjend Depkes RI kepada DirjenAnggaran Depkeu RI Nomor KU.01.SJ.1.0022 tanggal 5 Januari2007 perihal Revisi DIPA Nomor 00110/02401.0//2007 SatuanKerja Pusat Penanggulangan Krisis Tahun Anggaran 2007 dan 1(satu) lembar lampirannya beserta 1 (satu) lembar copy disposisiDirektorat Jenderal Anggaran dan Direktur

Rustam S Pakaya, MPH.1 (satu) lembar fotokopi Surat Sekjend Depkes RI kepada DirjenAnggaran Depkeu RI Nomor KU.01.SJ.1.0128 tanggal 31 Januari2007 perihal Revisi DIPA Nomor 00110/02401.0//2007 SatuanKerja Pusat Penanggulangan Krisis Tahun Anggaran 2007 dan 1(satu) lembar lampirannya beserta 1 (satu) lembar copy disposisiDirektorat Jenderal Anggaran dan Direktur Anggaran terhadapsurat tanggal terima 5 Februari 2007.1 (satu) bundel (23 lembar) fotokopi dilegalisir Lampiran V RincianHal. 29 dari 77

ROBERT PARDEDE, umur 67 Tahun, pekerjaan pensiunan PNS,beralamat di Komplek Dirjend Anggaran DepKeu. PondokBambu Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagaiPembanding IV semula Penggugat IV;5. TOGI PARDEDE ,S.H., M.H., umur 59 Tahun, pekerjaan HakimPengadilan Negeri, beralamat di JIn. Tambun Permata No.41RT 01 RW 08 Kel. Pusaka Rakyat Kec. Taruma Jaya, BekasiSelatan, Jawab Barat, selanjutnya disebut sebagaiPembanding V semula Penggugat V;6. Prof. Dr.

Kristiadi Direktur Pembinaan Kekayaan NegaraDitjen Moneter Dalam Negeri Depkeu yang pada pokoknya memuatpernyatan sebagai berikut :1. Bahwa penyelesaian masalah hutang piutang antara Pemerintah dan ldjiHataji/Group CV. Haruman sebagaimana tercantum dalam Perjanjiantanggal 17 Januari 1980 telah selesai dilaksanakan secara tuntas.2. Bahwa berhubung dengan itu, maka kami dan atas nama ldji Hatajimaupun untuk dan atas nama Group CV.

J.B.Kristiadi Direktur Pembinaan Kekayaan Negara Ditjen Moneter DalamNegeri Depkeu yang pada pokoknya memuat pernyataan bahwapenyelesaian masalah hutang piutang antara Pemerintah dan ldjiHataji/Group CV. Haruman sebagaimana tercantum dalam Perjanjiantanggal 17 Januari 1980 telah selesai dilaksanakan secara tuntas,sehingga ldji Hatadji maupun yang mengatasnamakan ldji Hatajimaupun Group CV.

Kristiadi Direktur Pembinaan Kekayaan NegaraDitjen Moneter Dalam Negeri Depkeu yang pada pokoknya memuatpernyatan sebagai berikut :1. Bahwa penyelesaian masalah hutang piutang antara Pemerintah dan djiHataji/Group CV. Haruman sebagaimana tercantum dalam Perjanjiantanggal 17 Januari 1980 telah selesai dilaksanakan secara tuntas.2. Bahwa berhubung dengan itu, maka kami dan atas nama ldji Hatajimaupun untuk dan atas nama Group CV.

J.B.Kristiadi Direktur Pembinaan Kekayaan Negara Ditjen Moneter DalamNegeri Depkeu yang pada pokoknya memuat pernyataan bahwapenyelesaian masalah hutang piutang antara Pemerintah dan ldjiHataji/Group CV. Haruman sebagaimana tercantum dalam Perjanjiantanggal 17 Januari 1980 telah selesai dilaksanakan secara tuntas,sehingga Idji Hatadi maupun yang mengatasnamakan ldji Hataji maupunGroup CV.

Biaya konstribusi 2006 10.000.00 Kwitansi RakhmadiPinjamDJA Depkeu untuk 0 Maryadi juntukinstall system IBKD danaplikasi GDO1 tidakterprosesdi BKDQe Pengobatan wakil, 2006 4.125.900 Kwitansi Tarmiji SPJ Cumalbantuan tokoh satu (SPJagama, hadiah dicampurKetua Pengadilan, aduk) Hal. 5 dari 67 hal. Put. No. 828 K/Pid.Sus/2014 bantuan pasir batuuntuk Kupang Hulu3: Biaya pelantikan 6 April 2006 100.000. catatan H.

Biaya konstribusi 2006 10.000.000 Kwitansi Rakhmadi Pinjam untukDJA Depkeu untuk Maryadi BKD dan tidak Hal. 23 dari 67 hal. Put. No. 828 K/Pid.Sus/2014 install system terproses diaplikasi GDO1 BKD2. Pengobatan wakil, 2006 4.125.900 Kwitansi Tarmiji SPJ Cuma satubantuan tokoh (SPJ dicampuragama, hadiah aduk)Ketua Pengadilan,bantuan pasir batuuntuk Kupang Hulu3. Biaya pelantikan 6 April 2006 100.000. 000 jcatatan H.

Netway Utama, tanggal 29 Maret2009 untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) SKPKB No. 00005/ 207/06/ 424/ 07, tanggal 9 Maret 2007, sehingga kurang bayarnya PPN (Barang dan19Jasa) menjadi Rp. 1.249.649.447,, sesuai Bukti Pemindahbukuan Depkeu DirjenPajak KPP Bandung Karees No.

Netway Utama, tanggal 29 Maret2009 untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) SKPKB No. 000051 2071061 4241 07, tanggal 9 Maret 2007, sehingga kurang bayarnya PPN (Barang danJasa) menjadi Rp. 1.249.649.447,, sesuai Bukti Pemindahbukuan Depkeu DirjenPajak KPP Bandung Karees No.

Netway Utama, tanggal 29 Maret2009 untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) SKPKB No. 000051 2071061 424107, tanggal 9 Maret 2007, sehingga kurang bayarnya PPN (Barang danJasa) menjadi Rp. 1.249.649.447,, sesuai Bukti Pemindahbukuan Depkeu DirjenPajak KPP Bandung Karees No.

Dirjen Perbendaharaan Depkeu) Lembar5.130).1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso PT BankMandiri (Persero) Tok. tanggal 1922010 tentang setoran tunai sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penerima Manan PramonoNomor rekening 1860006482597.131).1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso PT BankMandiri (Persero) Tbk. tanggal 01102010 tentang setoran tunai sebesarRp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Penerima Leni Lestari, Ir.Nomor rekening

Dirjen Perbendaharaan Depkeu) Lembar5.130).1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT BankMandiri (Persero) Tok. tanggal 1922010 tentang setoran tunai sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penerima Manan PramonoNomor rekening 1360006482597.131).1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso PT BankMandiri (Persero) Tbk. tanggal 01102010 tentang setoran tunai sebesarRp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Penerima Leni Lestari, Ir.Nomor rekening

PEMERI NTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakarta cq Menteri Keuangan RIdi Jakarta cq Direktur Lelang Dirjen Pajak Depkeu RI diJakarta cq Kakanwil Dirjen Pajak Sumatera Utara cqKepala Kantor Lelang Negara Medan, beralamat di JalanDiponegoro No. 30 A Medan, dalam hal ini diwakili olehKuasanya : BURHANUDDIN. H. MANIK, SH Dkk KepalaKPKNL baik bersamasama maupun sendirisendiriberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2012,selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai ....TERLAWAN Il ;4.

Bahwa saksi membenarkan hasil pemeriksaan dari Irjen Depkeu dan BPK,pada bulan Agustus 2009, yaitu penyediaan 8 (delapan) tabung pemadamkebakaran sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) danpenambahan daya PLN 80 KVA sebesar Rp. 7.800.000, (tujuh jutadelapan ratus ribu rupiah) yang belum terlaksana.Atas keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwamenyatakan keberatan dan untuk itu keberatan terdakwa akan dituangkandidalam Nota Pembelaan terdakwa.14. Saksi: Martin Halomoan L.

berita acara pelaksanaan pekerjaan 100% ;Bahwa dalam hal demikian, maka yang bertanggung jawab adalah rekanankarena yang bersangkutan tidak melaksanakan pekerjaannya secara100%;Atas pendapat ahli, terdakwa menyatakan cukup.Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 26Februari 2013, terdakwa Drs.Muhammad Nthai, MM, telah memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak PratamaKabanjahe, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Depkeu

Surya Simanjuntak,berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Depkeu RI SK.KMK Nomor :649/KM.1/UP.11/2008, tanggal 16 September 2008, selain sebagai KepalaKantor, juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat PembuatKomitmen (PPK), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara Il Nomor : Kep180/WPUJ.26/2008, tanggal 24 September 2008 . ; Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dan Sarana / PrasaranaLingkungan Kantor Pelayananan Pajak Bumi

Muhammad Nithai menjabat sebagaiKepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe, berdasarkan SuratKeputusan Sekretaris Jenderal Depkeu) RI SK.KMK ~~ Nomor649/KM.1/UP.11/2008, tanggal 16 September 2008, selain sebagai Kepala Kantor,terdakwa juga diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/PejabatPembuat Komitmen (PPK), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara Il Nomor : Kep180/WPUJ.26/2008, tanggal 24 September 2008.

SbyBahwa Saksi tidak tahu apakah saat dibentuk panitia dana dari Depkeu sudahdialokasikan atau belum;Bahwa Saksi tidak tahu menahu perihal pagu dana yang akan diluncurkan;Bahwa Saksi tidak tahu bahwa ada surat dari Depkeu yang menyatakan telahdialokasikan dana sebesar 50 Milyar untuk UM dan KPA diminta untukmempersiapkan segala sesuatunya;(PH mengajukan bukti ke hadapan Majelis Hakim dengan disaksikan oleh JPU danSaksi);Bahwa Untuk penyusunan HPS Saksi tidak tahu perihal penyusunannya, tiba2diundang

persetujuan rektor, kemudian proposal dikirim ke Kemendikbuddan Kemenkeu;Bahwa pertengahan Desember 2008, UM mendapat undangan dari Dirjen Anggaranuntuk penelaahan proposal maupun Rencana Anggaran yang diajukan;Bahwa Saksi memerintahkan sekertaris ULPBJ bersama Fuad dan Sodiq untukmengikuti penelaahan dan penyusunan data dukung senilai 50 Milyar rupiah;Bahwa Tim melaporkan pada saksi bahwa penelaahan selesai, hasilnya menunggu dariDepkeu;Bahwa pada akhirnya proposal pengadaan barang disetujui oleh Depkeu

karena adasurat pemberitahuan dari Depkeu bahwa proposal disetujui;Bahwa setahu Saksi dalam sistem Kemendikbud usulan proposal dilengkapi dengandata dukung;Bahwa RKAKL dibuat sebagai kelengkapan dari proposal pertama.

Bambang mengusulkan dalam pengumuman24diberi catatan bahwa saat pengumuman ini dikeluarkan DIPA dalam prosespenyelesaian di Depkeu dan bilamana DIPA tidak turun, peserta lelang tidak dapatmenuntut apa pun pada panitia lelang;Bahwa yang ditunjuk rektor sebagai PPK adalah Andoyo dengan dasar KeputusanMenteri dan SK Rektor;Bahwa anggota panitia lelang berdasar SK rektor adalah Abdullah Fuad selaku KepalaLab Fisika, Sutoyo selaku Koordinator Tim Sekertariat ULPBK, Bambang Supriyatnoselaku Ketua ULPBJ

Jahe 11/18 RT.03 RW.10 Larangan Selatan Kota Tangerang yang dikeluarkan oleh Dirjen Bea dan Cukai Depkeu RI;7) 1 (satu) lembar sertifikat yang dikeluarkan oleh Toyota Motor Thailand Co.LTD;8) 1 (satu) lembar FC KTP an. IR, Bothi Ratna Setiawati, alamat Jl. Jahe 11/18 RT.03 RW.10 Larangan Selatan Kota Tangerang;9) 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran Toyota Yaris; warna silver, tahun 2008, nopol : B-1079-CFD, Noka : MR054HY 9184633723, Nosin : 1NZX-861115, atas nama IR.

Bahwa TergugatVIl adalah bagian dan badan pemerintah Republik Indonesia yangberada dibawah Departemen Keuangan R.T. sehingga penyebutannya dalam suratgugatan harus lengkap rnenyebutkan kedudukannya yaitu sbb.Halaman 29 dari Halaman 62PEMERINTAH RI cq DEPKEU RI cq DIREKTORA JENDERAL KEKAYAANNEGARA(DJKN) cq KANTOR WILAYAH IX DJKN SEMARANG cq KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG sebagaiTERGUGATVII..

Penggugat sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:EKSEPSI MENGENAI SUBYEK HUKUMNYA:Halaman 55 dari Halaman 62Bahwa pertama tama TergugatV menyatakan menolak dengan tegas tegas seluruh isi,maksud dan dalildalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang dengan tegastegasdiakui akan kebenarannya;Bahwa TergugatVIl adalah bagian dan badan pemerintah Republik Indonesia yangberada dibawah Departemen Keuangan R.I. sehingga penyebutannya dalam suratgugatan harus lengkap rnenyebutkan kedudukannya yaitu sbb.PEMERINTAH RI eq DEPKEU

Sumamo) Nomor 715/ FO0000/2004S3,tanggal 12 November 2004 kepada Direktur Penerimaan Negara BukanPajak dan Badan Layanan Umum Ditjen Anggaran dan PerimbanganKeuangan Depkeu perihal Tambahan Subsidi untuk Program Bensin TanpaTimbal. 34.2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur Utama (Widya Purnama)PT.

Sumamo) Nomor 715/FO0000/2004S3, tanggal 12 November 2004 kepada DirekturPenerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum DitjenAnggaran dan Perimbangan Keuangan Depkeu perihal TambahanSubsidi untuk Program Bensin Tanpa Timbal. 34.2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur Utama (WidyaPurnama) PT.

Ena Sarana Energi.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor01058/1.824.271 tertanggal 1 Juni 2010, jenis barang : alat teknikmekanikal elektrikal hasil tambang batubara jasa periklanan, jasakonsultan manajemen (bisnis, SDM).Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP) KegiatanUsaha Pokok perdagangan besar bahan bakar : gas, cair dan padatserta produk sejenis.Kartu NPWP/ Surat Keterangan terdaftar dari Depkeu RI Dirjen PajakKantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Nomor 03.048.563.5019.000tertanggal

Ena Sarana Energi.e Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor01058/1.824.271 tertanggal 1 Juni 2010, jenis barang : alat teknikmekanikal elektrikal, hasil tambang batubara, jasa periklanan, jasakonsultan manajemen (bisnis, SDM).e Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP) kegiatan usahapokok : perdagangan besar bahan bakar : gas, cair dan padat sertaproduk sejenis.e Kartu NPWP/ Surat Keterangan Terdaftar dari Depkeu RI Dirjen pajakKantor wilayah DJP Jakarta Selatan Nomor 03.048.563.5019.000tertanggal

Aneka Bangun Eka Pratama yang ditujukan Kepala BiroPerlengkapan, Perencanaan dan keuangan dan sekjen depkeu yangisinya / hasilnya saksi tidak tahu;Bahwa Panitia Pengadaan tidak pernah melakukan klarifikasidengan PT Tamiang Multi Prada karena percaya dengan PTPuramas Mahadika untuk menyampaikannya kepada PT TamiangMulti Prada;Bahwa saksi baca dokumen kontrak tanggal 25 September 2008,yang isinya : Pengadaan lift 2 ( dua ) unit senilai Rp 2535.732.000,dengan pembayaran : Uang muka 20 % = Rp 307.146.400

Agus sedangkan saksi dulu belumpunya tapi sekarang sudah punya sertifikasi yang dikeluarkan daribadan / balai diklat pengadaan barang dan jasa Depkeu ;Bahwa DIPA No. 0013.0 / 01501.0 / XIll / 2008, tangga 31Desember 2007, Pagunya Rp 1.559.460.000,HPSnya Rp1559.459, dan Kontraknya Rp 1.535.732.000;Bahwa saksi tidak ikut membuat HPS, yang membuat rekan saksiyang 3 (tiga) orang;Bahwa saksi pernah disuruh oleh Abdullah Mujid malam harinyauntuk mengantar surat ke PT.

Bahwa saksi menjadi Kepala berdasarkan SK Menteri Keuangan danstaf ada 3 orang yang satu dari Kanwil ;Bahwa selama proses pengadaan lift panitia murni pemikiran saksikarena ada yang punya sertifikat dan yang lain sudah pengalamankarena sudah pernah menjadi panitia;Bahwa Kewenangan dari panitia melakukan proses sampaidengan mengumumkan pemenang lelang;Bahwa adanya banding setelah ada surat Menkeu mengenaipenghentian, maka tanggal 5 Desember 2008 Kepala Rumah46Tangga GKN menyurati Biro Perlengkapan Depkeu

KementerianKesehatan RI tahun 2007 baru ada anggaran untuk RumahSakit Sardjito Yogjakarta setelah keluarnya revisi SP SAPSK bulan Nopember 2007 dan sebelumnya hanya untuk RumahSakit Adam Malik Medan sajae Bahwa dalam revisi DIPA sebagaimana dalam SP SAPSKhanya ada pengadaan alat kesehatan KB LINAC saja dan tidakada untuk kegiatan pembangunan gedung atau banker.Berdasarkan SAPSK Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Bina Pelayanan MedikPusat Tahun Anggaran 2007 sebagaimana yang termuat dalam Surat dariDirjen Anggaran Depkeu

TPS) precise plan ElektaBahwa menindaklanjuti permintaan RS Adam Malik dan RS DR.Sarjito tersebut, saksi Mulya A Hasjmy pada tanggal 28 Maret 2007selaku Setditjend Pelayanan medik melalui Dirjend Pelayananmedik Kemenkes mengajukan usulan kepada Dirjend AnggaranDepkeu RI tentang revisi pencairan tanda bintang (*) dan volumekegiatan (diantaranya berupa usulan penambahan pengadaanLinac untuk RSUP Sardjito Jogjakarta) terhadap DIPA1189.0/02404.0/2006 tanggal 31 Desember 2006 dan olehDirjen Anggaran Depkeu

(BB-1079)1079 2 (dua) lembar : Usulan ETT Dephut Tagihan Jasper Uang Muka dan Tahap I serta Usulan Depkeu.(BB-1080)1080 69 lembar : Dokumen tentang Pekerjaan Jasa Pemeliharaan SKRT Dephut Tahun 2008.(BB-1081)1081 1 (satu) lembar : Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 02-07-2008 Nomor:00137/LS-RO-OM/VII/2008, yang ditandatangani a.n. Menteri Kehutanan Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penerbit SPM Drs. Tjutju Surjaman, Msi.(BB-1082)1082 1 (satu) buah : Cap stempel Polres NTT (Resor Kupang).

(BB1079)1079 = 2 (dua) lembar : Usulan ETT Dephut Tagihan Jasper Uang Muka dan Tahap serta Usulan Depkeu.(BB1080)1080 (69 lembar : Dokumen tentang Pekerjaan Jasa Pemeliharaan SKRT DephutTahun 2008.(BB1081)1081 1 (satu) lembar : Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 02072008Nomor:00137/LSROOM/VII/2008, yang ditandatangani a.n. MenteriKehutanan Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penerbit SPM Drs. TjutjuSurjaman, Msi.(BB1082)1082 =1 (satu) buah : Cap stempel Polres NTT (Resor Kupang).

201 dari 395 halBahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2007 pada saatrapat kerja di komisi IV DPR RI;Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah selaku Kabiro Perencanaan Dephutdan saksi sebagai Ketua Komisi IV ;Bahwa Komisi V DPR RI membidangi kehutanan, pertanian dan pangan;Bahwa pada saat raker tersebut yang dibahas ada dua hal yaitu yangpertama mengenai kebijakan Dephut secara keseluruhan dan APBN diDephut;Bahwa dalam pembahasan anggaran antara Komisi IV DPR RI denganDephut tersebut dari Depkeu

tidak hadir;Bahwa apabila pembahasan anggaran antara Komisi IV DPR RI denganDephut sudah ada kesepakatan Departemen yang bersangkutan yangakan mengajukan ke Depkeu;Bahwa dalam pembahasan anggaran antara Komisi IV DPR RI denganDephut tidak lobi dan konsultasi melalui telepon atau pertemuan untukmembahas SKRT;Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Gede Linggih sebagai anggotaKomisi V DPR RI sebagai tim yang membahas SKRT tersebut;Bahwa saksi kenal dengan Hilman Indra dan Azwar Chesputra dan yangmenjadi

(BB1079)1079 = 2 (dua) lembar : Usulan ETT Dephut Tagihan Jasper Uang Muka dan Tahap serta Usulan Depkeu.(BB1080)1080 (69 lembar : Dokumen tentang Pekerjaan Jasa Pemeliharaan SKRT DephutTahun 2008.(BB1081)1081 1 (satu) lembar : Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 02072008Nomor:00137/LSROOM/VII/2008, yang ditandatangani a.n. MenteriKehutanan Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penerbit SPM Drs. TjutjuSurjaman, Msi.(BB1082)1082 1 (satu) buah : Cap stempel Polres NTT (Resor Kupang).

(BB1079)1079 = 2 (dua) lembar : Usulan ETT Dephut Tagihan Jasper Uang Muka danTahap serta Usulan Depkeu.(BB1080)1080 (69 lembar : Dokumen tentang Pekerjaan Jasa Pemeliharaan SKRTDephut Tahun 2008.(BB1081)1081 1 (satu) lembar : Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 02072008Nomor:00137/LSROOM/VII/2008, yang ditandatangani a.n. MenteriKehutanan Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penerbit SPM Drs.Tjutju Surjaman, Msi.(BB1082)1082 1 (satu) buah : Cap stempel Polres NTT (Resor Kupang).

Hukum Umum, AHU-AH.01.10-37040 tanggal 15 Oktober 2012 ;22) SIUP No. 01058/1.824.271 tanggal 1 Juni 2010 ;23) Tanda Daftar Perusahan Perseroan Terbatas (TDP) No. 09.03.1.51.64973 tanggal 10 Juni 2010 ;24) Kartu NPWP No. 03.048.563.5-019.000 tanggal 29 Maret 2010 ;25) Surat Keterangan Terdaftar dari Depkeu Rl Dirjen Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan PEM-01421/WPJ.04/Kp.0503/2010 tanggal 6 April 2010 ;26) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) No. 545/072/IUP.OP/DISTAMA/III/2010

Sipil (CPNS), seharusnya uanguanghonor tersebut diserahkan ke Kantor Pos Pemeriksa Ternate dan selanjutnya keKas Negara, namun oleh Terdakwa dikuasai / dimiliki, tidak disetorkan denganmempertanggung jawabkan secara fiktif sehingga menimbulkan KerugianNegara sebesar Rp. 419.520.000,00 ;Bahwa tindakan Terdakwa melanggar ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2)Keppres No. 42/2002 dan Pasal 14 ayat (3) perjanjian No. 001/PPMPTK/MU/2005 tanggal 03 Mei 2005 serta Pasal 7 ayat (6) Peraturan DirjenPerbendaharaan Depkeu