Ditemukan 1721 data
10 — 3
Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkanuntuk kehati hatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara,maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan denganHal 5 dari 9 halaman Penetapan 1213/Pdt.P/2019/PA.Cjrperaturan Undangundang No.1 tahun 1974 dan Hakum
11 — 4
Kecamatan Karangtengah sehingga tidak memilikibuku nikah;Menimbang,bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkanuntuk kehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara,maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan denganperaturan Undangundang No.1 tahun 1974 dan Hakum
12 — 4
Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkanuntuk kehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara,Hal 5 dari 8 halaman Penetapan 0498/Pdt.P/2018/PA.Cjrmaka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan denganperaturan Undangundang No.1 tahun 1974 dan Hakum
10 — 8
dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukanItsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam hanya terbatassebagaimana dalam pasal aquo, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undangundang No.1tahun 1974 dan Kompilasi Hakum
9 — 4
Urusan Agama Kecamatan Campakamulya, Kabupaten Cianjur;Menimbang,bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkanuntuk kehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara,maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan denganperaturan Undangundang No.1 tahun 1974 dan Hakum
13 — 6
akantetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dali dalil gugatannya untukmenyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedlur pengadiian.Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihakyang selalu hadir yaitu penggugat oilehnya itu perkara iui tidak dimediasi.Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datangmenghadap dan pula tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halanganyang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hakum
16 — 3
Hj.Budi Purwantini, MH, sebagai Hakum Tunggal dan dibantu oleh H. AchmadSuroso, S.Sy, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut pada hari itujuga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiripara Pemohon beserta pihak yang diajukan dispensasi;Ketua Majelis,Dra. Hj. Budi Purwantini, MHHal. 7 dari 8 hal. Penetanpan. No. 465/Padt.P/2020/PA.SmadgPanitera Pengganiti,H. Achmad Suroso, S.SyRincian Biaya Perkara :1. BiayaPendaftaran Rp. 30.0002. BiayaProses Rp. 50.0003.
10 — 8
dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukanItsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam hanyaterbatas sebagaimana dalam pasal aquo, akan tetapi Majelis Hakim berpendapatbahwa dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap wargaNegara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan denganperaturan Undangundang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hakum
12 — 13
Nikahnya ke Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam hanya terbatassebagaimana dalam pasal aquo, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamHalaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1067/Pdt.P/2020/PA.Cjrrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undangundang No.1tahun 1974 dan Kompilasi Hakum
11 — 12
Nikahnya ke Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam hanya terbatasHalaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1068/Padt.P/2020/PA.Cjrsebagaimana dalam pasal aquo, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undangundang No.1tahun 1974 dan Kompilasi Hakum
6 — 2
tahun 1989 yang diubah denganundangundang Nomor 03 tahun 2006 dan undangundang Nomor 50 tahun 2009tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut PengadilanAgama ;Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugatmaka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR, Penggugat wajib memembuktikan dalilgugatannya;Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di bawahsumpahnya atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya saksi saling bersesuaian;maka Majelis hakum
13 — 4
Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkanuntuk kehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara,maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan denganHal 5 dari 8 halaman Penetapan 1187/Pdt.P/2017/PA.Cjrperaturan Undangundang No.1 tahun 1974 dan Hakum
8 — 3
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur ;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkanuntuk kehati hatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara,maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan denganperaturan Undangundang No.1 tahun 1974 dan Hakum
14 — 6
Pemohon agarperkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 2017bertempat di Lingkungan Mapak Dasan, Kelurahan Jempong Baru, KecamatanPenetapan nomor206/Pdt.P/2018/PAMtr hlm. 8 dari 10 Hlm.Sekarbela, Kota Mataram dalam wilayah Kantor Urusan Agama KecamatanSekarbela, Kota Mataram, patut dinyatakan sah oleh karena telah beralasanhukum dan karenanya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk efekstiinya maksud ketentuan pasal 2 ayat (2)Undangundang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hakum
10 — 8
Nikahnya ke Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam hanya terbatassebagaimana dalam pasal aquo, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamHalaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1064/Pdt.P/2020/PA.Cjrrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undangundang No.1tahun 1974 dan Kompilasi Hakum
11 — 3
Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkanuntuk kehati hatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara,maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan denganHal 5 dari 9 halaman Penetapan 1218/Pdt.P/2019/PA.Cjrperaturan Undangundang No.1 tahun 1974 dan Hakum
8 — 3
akta kelahiran anak dan kepentingankeperdataan lainnya;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkanuntuk kehati hatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara,maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan denganperaturan Undangundang No.1 tahun 1974 dan Hakum
2 — 3
Bahwa berdasarkan dalil dalil serta alasan alasan hukum = yangPemohon uraikan diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua PengadilanAgama Kabupaten Malang cq Majelis Hakum yang memeriksa danmengadili perkara ini agar bekekenaan menjatuhkan putusan yangamarnya sebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan permohonan talak ini untuk seluruhnya;2.
9 — 3
Nikahnya ke Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam hanya terbatassebagaimana dalam pasal aquo, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwadalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, makasepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan UndangHalaman 4 dari 7 putusan Nomor 0954/Pdt.P/2019/PA.Cjrundang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hakum
6 — 5
anak serta kepentingan pengurusan administrasi lainya;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukankePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkan untukkehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka menjagaketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan UndangundangNo.1 tahun 1974 dan Hakum