PENETAPANNomor: 245/Pdt.P/2021/PA.DpkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan kekuasan untukbertindak terhadap anak yang diajukan oleh :Pemohon;Pemohon mengajukan permohonan kekuasaan untuk bertindakterhadap anak dibawah umur, terhadap 3 (tiga) orang anak yang masihdibawah umur dan/atau belum cakap hukum masingmasing

dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta hukum bahwaPemohon selama dalam perkawinan dengan suaminya yang bernamaNAMA, telah dikaruniai 3 (tiga) anak, masingmasing bernama NAMAANAK, NAMA ANAK, dan NAMA ANAK, serta ternyata anak tersebutmasih dibawah umur oleh karenanya dipandang belum cakap bertindaksecara hukum, maka berdasarkan Pasal 47 ayat ( 1 ) UndangUndangNomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019, anak tersebut beradadalam kekuasan

masihmengikuti ketentuan KUHPerdata yang menentukan bahwa seseorang yangbelum berusia 21 tahun adalah orang yang belum dewasa dan karenanya tidakcakap melakukan perjanjian, sebab itu untuk melangsungkan perkawinan harusmendapat ijin dari orang tua;Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak dan kewajiban antara orang tuadengan anak, UU Perkawinan mengatur secara berbeda, dimana dalam Pasal47 Ayat (1) ditentukan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun ataubelum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasan

;Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak dan kewajiban antara orang tuadengan anak, UU Perkawinan mengatur secara berbeda, dimana dalam Pasal47 Ayat (1) ditentukan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun ataubelum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasan orang tuanyaselama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".

- Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ; - Menetapkan Pemohon yaitu : NASRUL LAHAGU tersebut sebagai pemegang kekuasan orang tua dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa yaitu : 1. WANDIKA DOBITRA LAHAGU, 2. RIONALDI LAHAGU, 3. EDO HARAJAKI LAHAGU, 4. NIKO INDRA JAYA LAHAGU dan 5.

untuk mewakili kepentingan anakanak Pemohonmasih dibawah umur tersebut;Maka oleh karena itu Pemohon datang Kehadapan Bapak untuk memohonkanagar sudilahkiranya Bapak menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan gunamemeriksa permohonan Pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir diPersidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohonkan Penetapan PengadilanNegeri sebagai berikut :e Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;e Menetapkan Pemohon yaitu :NASRUL LAHAGU tersebut sebagai pemegang kekuasan

beralasan dan patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa disamping itu ternyata permohonan Pemohon juga tidakbertentangan dengan hukum dan kepatutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;Mengingat dan memperhatikan segala aturan hukum dan perundangundanganyang bersangkutan dengan penetapan ini;MENETAPKANe Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;e Menetapkan Pemohon yaitu :NASRUL LAHAGU tersebut sebagai pemegang kekuasan

PRAYUDI ATMOSUDIRDJO membedakan antarawewenang (Competence, bevoegdheid) atau kewenangan(Authority gezag), yang dimaksud kewenangan adalahapa yang disebut kekuasan formal yang berasal darikekuasaanlegislatif (diberikan oleh Undang Undang)atau dari kekuasaan eksekutif/administratif ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 Undang Undang Dasar1945 sekarang (hasil amandemen) disebutkan bahwa1.

Kekuasan Kehakiman dilakukan oleh sebuahMahkamah Agung dan Badan Peradilan yangberada dibawahnya dalam lingkunganPeradilan Umum, lingkungan PeradilanAgama, lingkungan Peradilan Militer,lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara danoleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK) ; Bahwa berbeda dengan Undang Undang Dasar 1945 sebelumamandemen, yang mengatur Kekuasan Kehakiman dilakukanoleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Kehakiman dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, PeradilanMiliter dan Peradilan Tata

persidangan pemohon menyatakan tidak ada lagimengajukan sesuatu dan memohon penetapan dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeriberpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan menjatuhkan penetapannya ;wane en ene nn ene ne nnn nen nen een eee nee eee ene TENTANG HUKUMNYA +Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah sebagaimanatersebutdiatas yaitu penggantian tahun kelahiran yaitu tanggal O1 Juli 1952, menjadi, lahir tanggal O1Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan kekuasan

Kkacepat, dan biaya ringan, maka Majelis Hakim harus segera menentukansikapnya dan ditambah lagi acara gugatan sederhana sangat singkat sekali,sehingga Penggugat tidak serius dalam berperkara;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak serius dalam berpekaramaka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dihukum untukmembayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;Mengingat Pasal 2 ayat (4) Undangundang RI Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasan

sepeda motor tersebut ke Tapanuli Tengah kerumahayahnya, dan sekira pukul 05.00 Wib terdakwa tiba di rumah orangtuanya diKalangan Pandan Tapanuli Tengah, kemudian terdakwa memarkirkan sepedamotor milik saksi koroan HERDI ALFINUJI RAMBE didepan rumah orangtua,namun sepeda motor milik saksi koroban HERDI ALFINUJI RAMBE hilangdaridepan rumah orangtua terdakwa.e Bahwa dengan diserahkan saksi korban HERDI ALFINUJI RAMBEsepeda motor miliknya tersebut yang menandakan bahwa sepeda motortelah berad pada kekuasan

sepeda motor tersebut ke Tapanuli Tengah kerumahAyahnya, dan sekira pukul 05.00 Wib terdakwa tiba di rumah orangtuanya diKalangan Pandan Tapanuli Tengah, kemudian terdakwa memarkirkan sepedamotor milik saksi koroan HERDI ALFINUJI RAMBE didepan rumah orangtua,namun sepeda motor milik saksi koroban HERDI ALFINUJI RAMBE hilangdaridepan rumah orangtua terdakwa.e Bahwa dengan diserahkan saksi koroban HERDI ALFINUJI RAMBEsepeda motor miliknya tersebut yang menandakan bahwa sepeda motortelah berad pada kekuasan

(Tujuh juta rupiah).e Bahwa dengan diserahkan saksi koroban HERDI ALFINUJI RAMBEsepeda motor miliknya tersebut yang menandakan bahwa sepeda motorHalaman 17 dari20 Putusan Nomor 182/PID.B/2015/PN Pmstelah berad pada kekuasan / dipercayakan kepada terdakwa , sehinggaterdakwa haruslah segera mengembalikan sepeda motor tersebut kepadasaksi korban HERDI ALFINUJI RAMBE ( Kapan diminta oleh saksikorban HERDI ALFINUJI RAMBE, terdakwa harus memberikannya) .Maka hal ini juga didukung dengan adanya pengakuan

PENETAPANNomor: 0193/Pdt.P/2021/PA.Dpk>aeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapandalam perkara permohonan kekuasan untuk bertindak terhadap anakyang diajukan oleh :Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal

anak tersebut harus dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta hukum bahwakedua anak Pemohon dari perkawinannya dengan isterinya yangbernama NAMAh, yang bernama NAMA ANAK (lakilaki) dan NAMAANAK ( perempuan ) masih dibawah umur, oleh karenanya anaktersebut dipandang belum cakap bertindak secara hukum, makaberdasarkan Pasal 47 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 16 tahun 2019, anak tersebut berada dalam kekuasan

Mesin G420ID765666 warna hitam milik saksikorban HENDRI SUTIKNO BIN HARUN ada pada kekuasan terdakwa bukankarena kejahatan melainkan karena meminjamnya kepada saksi korban untukmembeli pulsa ke Bayung Lencir pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 didepan rumah sdr. Martina di RT. 10 RW. 04 Simpang Telkom Desa SimpangTungkal Kec. Tungkal Jaya Kab.

Mesin G420ID765666 warna hitam milik saksikorban HENDRI SUTIKNO BIN HARUN ada pada kekuasan terdakwa bukan karenakejahatan melainkan karena meminjamnya kepada saksi korban untuk membeli pulsa keBayung Lencir pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 di depan rumah sdr. Martina diRT. 10 RW. 04 Simpang Telkom Desa Simpang Tungkal Kec.

Selanjutnya disebut sebagai :PEMOHON; Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca permohonan Pemohon perihal Permohonan mohoniin untuk melaksanakan kekuasan sebagai orang tua;Setelah memeriksa suratsurat bukti dan keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannyatertanggal 19 November 2019 yang diterima dan terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 21 November 2019 denganRegister Nomor : 515/Pdt.P/2019/PN Smr, telah mengajukan

permohonanmohon ijin untuk melaksanakan kekuasan sebagai orang tua dengan alasanalasan sebagai berikut :1.

masih dalam asuhan pemohon,sedangkan AFRIZAL NUR CHOLIS dan MUHAMMAD HAEKAL dianggapsudah cakap untuk dapat melakukan perbuatan hukum ;Menimbang, bahwa karena anak pemohon yang bernama ZAHRAPUTRI AUDINA tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun danjuga belum pernah melangsungkan perkawinan, maka ia masuk dalamkategori masih di bawah umur dan belum mampu melakukan perbuatanhukum ;Menimbang, bahwa dengan meninggalnya HIDAYAT, maka pemohonsebagai seorang ibu adalah satusatunya pemegang kekuasan

orang tuaterhadap anaknya yang masih di bawah umur dan belum mampu melakukanperbuatan hukum tersebut ;Menimbang, bahwa pemohon sebagai seorang ibu adalah jugapemegang kekuasan orang tua yang cakap melakukan perbuatan hukum,dalam kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan orang tua tersebutpemohon wajib mengelola harta milik anaknya yang masih di bawah umur danbelum dewasa serta belum cakap melakukan perbuatan hukum ;Hal 8 dari 10 halaman, No. 97/Pdt.P/2019/PN.Dpk.Menimbang, bahwa agar pemohon dapat

Majelis Hakim tidak mengabulkan permintaanini;Menurut pendapat kami jika surat yang di kirim oleh kanwilmelalui pos dan ternyata tidak sampai ke alamat kami inimerupakan suatu hal DILUAR KEKUASAN KAMI;Bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakankekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yangmencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.Berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Sebagaimana telah diubahdengan

ayat (1).Bahwa Majelis Hakim belum mempertimbangkan apakah surat yangdikirim oleh terbanding sudah sampai ke alamat pemohon banding.Sehingga dua alat bukti berdasarkan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa PajakSebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor: 14 Tahun2002 Tentang Pengadilan Pajak pasal 76 bisa terpenuhi sebelummengambil keputusan;Surat yang dikirim melalui pos tidak sampai ke alamat kami sehingga inimerupakan suatu hal DILUAR KEKUASAN

. , masihdibawah umur, maka untuk melakukan suatu perbuatan hukumdiperlukan izin untuk melaksanakan Kekuasan sebagai Kakek untukMenjalankan warisan berupa, Sebuah Perusahan PT. PELAYARANALLVINNA PRIMA.;10.

anak, dan 1 (satu)di antaranya, yakni RENO TRI MALSI yang dilahirkan di Kedaton padatanggal 22 Februari 2014, yang masih dalam asuhan pemohon ;Menimbang, bahwa karena anak pemohon yang bernama RENOTRIMALSI tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan jugabelum pernah melangsungkan perkawinan, maka ia masuk dalam kategorimasih di bawah umur dan belum mampu melakukan perbuatan hukum ;Menimbang, bahwa dengan meninggalnya RISMAN, maka pemohonsebagai seorang ibu adalah satusatunya pemegang kekuasan

orang tua,terhadap anaknya yang masih di bawah umur dan belum mampu melakukanperbuatan hukum tersebut ;Menimbang, bahwa pemohon sebagai seorang ibu adalah jugapemegang kekuasan orang tua yang cakap melakukan perbuatan hukum,dalam kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan orang tua tersebutpemohon wajib mengelola harta milik anaknya yang masih di bawah umur danbelum dewasa serta belum cakap melakukan perbuatan hukum ;Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksisaksi, tujuandari pemohon mengajukan

Majelis Hakim tidak mengabulkan permintaan ini.Menurut pendapat kami jika surat yang di kirim oleh kanwil melalui posdan ternyata tidak sampai ke alamat kami ini merupakan suatu halDILUAR KEKUASAN KAMP;Bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakankekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yangmencari keadilan terhadap Sengketa Pajak;Berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Sebagaimana telah diubahdengan

ayat (1);Bahwa Majelis Hakim belum mempertimbangkan apakah surat yangdikirim oleh terbanding sudah sampai ke alamat pemohon banding.Sehingga dua alat bukti berdasarkan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan PenyelesaianSengketa Pajak Sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor: 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak pasal 76 bisaterpenuhi sebelum mengambil keputusan;Surat yang dikirim melalui pos tidak sampai ke alamat kami sehinggaini merupakan suatu hal DILUAR KEKUASAN

Aulia Rahman, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf(a) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 kekuasan Tergugat terhadap anaknyayang bernama ANAKcukup beralasan untuk dicabut;Menimbang, bahwa meskipun kekuasan Tergugat terhadap anaknyayang bernama M. Aulioa Rahman telah dicabut, akan tetapi berdasarkan Pasal49 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 Tergugat tetap berkewajibanmemberi nafkah terhadap anaknya M.

sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diridari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya serta agar kedepannya diperlukan untuk dokumendokumen kependudukan lainnya yangakan dibuat oleh Pemohon;Menimbang, bahwa pada saat di persidangan, Hakim memeriksa wajahdari Pemohon, dengan dicocokkan antara P.1, P.2, P5 wajah yang adasebagaimana wajah Pemohon yang hadir di persidangan;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan

pertimbanganpertimbangan tersebut,maka Permohonan Pemohon pada Poin 2 cukup beralasan dan tidakbertentangan dengan hukum, dan oleh karena itu Petitum Poin 2 patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, makabiaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, maka Petitum Poin 3 dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Poin 2 dan Poin 3 dikabulkanmaka Petitum Poin 1 layak dan patut untuk dikabulkan;Mengingat Pasal 5 dan Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasan

No. 203/Pdt.P/2014/PA.JSberada dalam kekuasan orang tua, berada didalam kekuasan wali, dan pasal 51 ayat (2)dinyatakan bahwa Wali sedapatdapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atauorang lain yang sudah dewasa, berpikr sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, sertadalam ayat (3) dinyatakan bahwa wali wajib mengurus anak yang berada didalampenguasaannya dan harta bendanya sebaikbaiknya, dengan menghormati agama dankepercayaan anak itu;Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan pasal

2006 dan Perubahan keduadengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepadaPara Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syara danketentuan pasal pasal dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, UndangUndang Nomor 7 Ttahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasan

Jukih)sebagai wali dari (Kagumi Azzalea Bilqis binti Parid Ridwan), lahir di Tangerang, 25 Juni 2013;