Bersifat individual, artinya Keputsan Tata Usaha Negara itu tidakditujukan untk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yangdituju.Kalau yang dituju itu lebih cdari seorang, maka tiap tipa nama orangyang terkena keputusan itu disebutkan, misalnya keputusan tentangpembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkannama nama yang terkena keputusan tersebut.Bersifat final, artinya sudah defintif dan karenanya dapatmenimbulkan akibat hukum.Keputusan yang masih memerlukan persetujuan

Oleh karenaHalaman29 dari97 hal Perkara Nomor: 060/G/2015/PTUNSMGitu, untuk dan demi hukum, maka yang harus ditetapkan sebagaiPihak dalam perkara a quo adalah Bupati Pati;Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 1, UndangUndangNomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 danselanjutnya diubah berdasarkan UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :*Keputsan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan

Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangkapembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputsan tersebut.2. Bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa Obyek Sengketa telah3.menetapkan sanksi terhadap PENGGUGAT berupa kewajiban pembayaran dendaadministratif atas tuduhan melakukan pelanggaran administratif. Selain itu,TERGUGAT didalam Obyek Sengketa juga mewajibkan PENGGUGAT untukmembayar kewajiban murni PSDH dan DR.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktumengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelahmempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkutdengan keputsan itu seharusnya tidak sampai padapengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.Oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas bentukpencemaran nama baik di dalam Gugatannya secara rinci makaTergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini di Pengadilan Tata Usaha

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarapada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkansemua kepentingan yang tersangkut dengan keputsan ituseharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilankeputusan tersebut.D.

Hadamean Dongoran selaku KetuaPanitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan surat keputsan Nomor: 800/09 tanggal 2 januari 2014 dan menunjuk Dodi Asrizal, S.Pi selaku timVerifikasi;bahwa ada 24 kelempok nelayan yang mengajukan proposal bantuan alattangkap ikan kepada dinas pertanian dan kelautan kota medan yangditindaklanjuti Ir.

Hadamean Dongoran selaku Ketua PanitiaPenerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan surat keputsan Nomor :800/09 tanggal 2 januari 2014 dan menunjuk Dodi Asrizal, S.Pi selaku timVerifikasi;bahwa ada 24 kelempok nelayan yang mengajukan proposal bantuna alattangkap ikan kepada dinas pertanian dan kelautan kota medan yangditindaklanjuti Ir.

Sementara itu kewenangan Tergugat untuk menerbitkan jjinusaha perkebunan hanya dapat dilakukan di areal di luar kKawasanhutan ;10)Bahwa fakta hukum Tergugat mengabaikan surat keputsan MenteriKehutanan Nomor SK.383/Menhutll/ 2006 tanggal 5 Juli 2006, untukpemberian ijin diluar areal luar kawasan hutan ;11)Berdasarkan fakta tersebut, dari segi kewenangan (bevoegheid /competence), ijin perkebunan yang diterbitkan oleh Tergugat atas namaPT.Tunas Prima Sejahtera (PT.TPS) seluas kurang lebih 3.754,69 Ha

penyelenggaraan pendidikan formalnya;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, hasil verifikasi yang disampaikansecara elektronik pada tanggal 29 Oktober 2017 tersebut merupakan suatu keputusanberbentuk elektronis sebagaimana yang ditentukan Undangundang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 1 angka 11 yang berbunyi :Keputusan Elektronis adalah Keputusan yang dibuat atau disampaikan denganmenggunakan atau memanfaatkan media elektronik;Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti Keputsan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktumengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelahmempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkutdengan keputsan itu. seharusnya tidak sampai padapengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.2. Bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala BadanNarkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2012 TentangKode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional, menyatakan :a.

Bahwa Penggugat sudah mengetahui juga terhadap terbitnya objeksengketa a qou, yaitu sejak tanggal 16 Desember 2019 hal tersebutsudah menjadi fakta Notoir di Desa Cadas ngampar, dan dibuktikandengan adanya konsolidasi/rapat/pertemuan dirumahnya Penggugatdengan tujuan untuk membatalkan surat keputsan a qou dan sekaligusakan menghalang halangi Tergugat II Intervensi untuk menghadiripelantikannya oleh Bupati Bogor e.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktumengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelahmempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkutdengan keputsan itu. seharusnya tidak sampai padapengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.Sehingga gugatan terhadap pembatalan suatu sertifikat hak atas tanahharus diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara bukan ke PengadilanNegeri setempat, serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia

:e Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku;e Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktumengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain darimaksud diberikannya wewenang tersebut;e Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktumengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelahmempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkutdengan keputsan

Bahwa selain itu bila merujuk pada poin 3 (Tiga) Keputsan Menteri DalamNegeri Nomor 43 Tahun 1977 tanggal 18 Februari 1977 yang menyebutkan :Apabila diatas areal tanah yang diberikan dengan hak pengelolaan tersebutmasih terdapat tanah, bangunan dan tanaman milik rakyat, maka pembayaranganti ruginya wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh penerima hak, demikian pulapemindahan penduduk ketempat pemukiman baru ;Dari diskripsi Kemendagri tersebut, maka yang berkewajiban melakukanpembebasan dan pembayaran

Fotocopy Surat Keputsan Bupati Bulungan Nomor 522.1/09/EK/ILIV/2013 (diberitanda T.IV39);40. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 03/PDT.G/2012/PN.TG/SLR (diberi tanda T.IV40);Menimbang, bahwa suratsurat bukti tersebut adalah berupa fotocopy yang telah diberimaterai secukupnya dan telah pula dicocokan dengan aslinya kecuali bukti T.IV28 adalahfotocopy dari fotocopy ;TERGUGAT V;1.Fotocopy Akta Kesepakatan Bersama Jual Beli Saham PT.

PemberhentianPerangkat DeSa) 22 20222 nn nnn nnn nn nen ne nnn nen nnn ne nanoBahwa pada tanggal 17 April 2020, Tergugat baru menindaklanjuti suratnomor 140/190/2020, kemudian mengangkat kembali perangkat desayang telah diberhentikan In Casu Para Penggugat dengan menetapkanSurat Keputusan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian DanPengangkatan Perangkat Desa Lahaji Kecamatan Napano KusambiKabupaten Muna Barat; 222 2022220Bahwa pengankatan kembali perangkat desa sebagaimana ditetapkandalam Surat Keputsan

ketiga dalam perkara a quoyang dimohonkan banding oleh Terbanding II/Pembanding,dimana pada pokoknya terdapat hubungan TerbandingIl/Penggugat Interensi dengan objek sengketa sebagai pemilikobjek sengketa guna mempertahankan hak dan kepentingansendiri sebagi pihak ketiga/Penggugat Interensi dalam perkara aquo, sehingga tidak dirugikan atau kehilangan hak TerbandingII/Pembanding/Penggugat Interensi dengan adanya gugatanperkara pokok yang diajukan oleh PenggugatPokok/Pembanding/Tergugat Interensi oleh Keputsan

Hadamean Dongoran selaku KetuaPanitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan surat keputsan Nomor: 800/09 tanggal 2 januari 2014 dan menunjuk Dodi Asrizal, S.Pi selaku timVerifikasi;bahwa ada 24 kelempok nelayan yang mengajukan proposal bantuna alattangkap ikan kepada dinas pertanian dan kelautan kota medan yangditindaklanjuti Ir.

Hadamean Dongoran selaku Ketua PanitiaPenerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan surat keputsan Nomor :800/09 tanggal 2 januari 2014 dan menunjuk Dodi Asrizal, S.Pi selaku timVerifikasi;bahwa ada 24 kelempok nelayan yang mengajukan proposal bantuan alattangkap ikan kepada dinas pertanian dan kelautan kota medan yangditindaklanjuti Ir.

menerangkan sebagai berikut@ Koleksi Museum Radya Pustaka pernah dilakukaninventarisasi oleh BP3 yang berupa pendataan,pencatatan dan foto untuk dolumentasi ;@ Kelima arca Ciwa, Mahakala, Durga dan Agastya63yang hilang merupakan bagian dari candi candihindu dan arca arca tersebut di tempat candicandi hindu yang lain juga ada ;@ Kelima arca, arca Ciwa, DurgaMahisaasuramardini bertangan dua, DurgaMahisaasuramardini bertangan delapan, arcaAgastya dan arca Mahakala yang hilang sampaisaat ini belum ada surat keputsan

Foto copy UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, bukti TT1; Buku UU No. 21 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, bukti TT2 ; Foto copy Perturan pencatatan Bursa EfekSurabayaNo..A, bukti TT3; a ee POFoto copy Keputsan Ketua Pengawas Pasar Modal N..

Oleh Karena itu, seyogyanya penggugat terlebih dahulu dapatmenilai apakah sertipikat yang ada di pihak penggugat telah diterbitkansesual prosedur serta didasari data fisik dan data yuridis yang benarsehingga dapat memahami apakah Keputsan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan undangundang (onwetmatig) sehingga terjadi perbuatan yang tidak berwenang, diluar kewenangan atau perbuatan sewenang wenang.