Ditemukan 173 data
193 — 76
pada tahun 2003telah diperjanjikan menyangkut :118a pihak yang mengeluarkan barang beras dari kawasan kepabeanan adalah :INKUD (Jack Tanim);b Pihak yang berhak untuk memasarkan dan menerima laporan hasil penjualanberas impor adalah INKUD dalam hal ini Jack Tanim, kemudian setelah terjaditransaksi dan kesepakatan harga pembelian yang Jack Tanim bahwa pihakpembeli telah menyetor uang pembelian beras ke rekening Escrow di BankMandiri; Bahwa saksi tidak tahu proses bagaimana beras keluar dari kawasan pabeanan
76 — 127
Penasehat Hukum), Terdakwa tidak menyangkal yangditandatangani dan diparaf;Bahwa sejak tahun 2008 ditugaskan di Kantor Bea Dan Cukai Mataram;Bahwa pada saat di Bandara tugas di bagian P2 dan tidak pernahditugaskan di tempat lain;Bahwa pada saat bertugas di Bandara International Lombok, Terdakwamenerima uang lembur;Bahwa Terdakwa tugas di Bandara International Lombok mulai tahun2011;Bahwa pintu Internasional ada 2 (dua) pintu, di atas dan di bawah;108 Bahwa saksi Turmuzi merupakan koordinator di bagian pabeanan
105 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 17 Tahun 2006, oleh karenasecara akal sehat saja tentunya perlu dipertanyakan untuk apa KPPBCEntikong Provinsi Kalimantan Barat dibentuk dan Terdakwa ditempatkansebagai stafnya disana kalau bukan untuk mengurus dan menanganimasalah Kepabeanan atas Lalu Lintas Barang antar Negara;Bahwa Kantor Pelayanan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) EntikongProvinsi Kaloar sudah sejak tahun 1995 sampai sekarang di buka dankegiatannya selaku Tupoksi adalah mengawasi lalu lintas barang danmemeriksa barang masuk ke Pabeanan
Nomor211/Pid.B/2010/PNSGU tanggal 13 Janauri 2011 Jo Putasan MahkamahAgung RI Nomor 1073 K/Pid.Sus/2011 tanggal 19 Juli 2011 telah dihukumkarena dipersalahkan Memasukkan Barang Tanpa Surat PemberitahuanBarang (PIB) atau Pemberitahuan Pabeanan dalam rangka impor barang,sehingga dari putusan tersebut di atas dimana Majelis Hakim PengadilanNegeri Sanggau dan Majelis Kasasi Mahakamah Agung sudah mengakuikalau Kantor Pelayanan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) EntikongProvinsi Kalobar adalah termasuk tempat
94 — 39
didalam kontainer yangditangkap BNN tersebut ada ekstasi karena dari awal setahusaksi hanya Fish Tank (Aquarium) dan Asesorisnya sedangkanTerdakwa I menyatakan tidak ada tanggapan ;Menimbang,bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telahpula mengajukan ahli sebagai berikutAHLI :KURNIA SAKTIONO,SH.dipersidangan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikutBahwa ahli bekerja sebagai PNS Bea dan Cukai di PelabuhanTanjung Priok dengan Jabatan sebagai Kepala seksi PabeananCukai I Bidang Pelayanan Pabeanan
83 — 268
Bandara International Lombok mulai tahun2011;Bahwa Terdakwa awalnya sebagai pelaksana pemeriksa, kemudiansejak 1 Januari 2012 menjadi Kasubsi P2;Bahwa yang menjadi anak buah Terdakwa adalah saksi I Made Ari,saksi Supriyanto, saksi Bayu Andromeda, saksi Agus Sriyono;Bahwa di Bandara Internasional Lombok ada bagian Pabean juga yangbertugas;109Bahwa Terdakwa sebagai kordinator P2 di BIL;Bahwa pintu Internasional ada 2 (dua) pintu, di atas dan di bawah;Bahwa saksi Turmuzi merupakan koordinator di bagian pabeanan
155 — 62
Data Produksi Konsentrat pasir besi , data ekspor pasir besi, Surat Setoran Pabeanan, Cukai, dan Pajak (SSCP), dan SSBP. x. 1 bendel Peraturan Perundangan tentang Kegiatan Pertambangan :- UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara- Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batu Bara- PP Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha.55. 1 (satu) bendel copy dokumen PT.
IndoModern Minning SejahteraCopy Surat jin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus UntukPengangkutan dan PenjualanData Produksi Konsentrat pasir besi , data ekspor pasir besi, SuratSetoran Pabeanan, Cukai, dan Pajak (SSCP), dan SSBP.1 bendel Peraturan Perundangan tentang Kegiatan Pertambangan : UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentangPenyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batu Bara PP Nomor 23 tahun 2010 tentang
1.DYMAS ADJI WIBOWO, S.H., M.H.
2.A.A. NGURAH WIRAJAYA, S.H.
3.FARIS ALMER ROMADHONA, S.H.
4.INDAH RAHMAWATI, S.H.
5.ESTI HARJANTI CANDRARINI, S.H.
Terdakwa:
JOHAN ADITYA KUNCORO
141 — 35
bila barang yang dilaporkan dalam RKDP dan Manifest ada yangberbeda maka akan dilimpahkan ke unit P2 untuk diteliti lebih dalam lagiapakah ada suatu tindak pidana atau tidak;Bahwa indicator agar suatu barang itu bisa di reekspor adalah barangitu harus sama, tidak ada unsur pelanggaran terhadap UndangundangKepabeanan dan reekspor bisa dilakukan untuk barang yang tidakmemenuhi perijinan dan tidak mampu memenuhi perijinan tersebut;Bahwa kalau untuk barang yang di reekspor dan masuk kedalamwilayah pabeanan
223 — 69
fasilitas kawasan berikat, maka diyakini bahwapengeluaran barang impor yang terjadi adalah di tempattempat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 102 huruf f UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.Sehingga terkait dengan tempat dikeluarkannya barang impor dimaksud tidak perludipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telahmelakukan perbuatan mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikankewajiban pabeanan
200 — 66
Data Produksi Konsentrat pasir besi , data ekspor pasir besi, Surat Setoran Pabeanan, Cukai, dan Pajak (SSCP), dan SSBP. x. 1 bendel Peraturan Perundangan tentang Kegiatan Pertambangan :- UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara- Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batu Bara- PP Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha.55. 1 (satu) bendel copy dokumen PT.
Data Produksi Konsentrat pasir besi , data ekspor pasir besi, Surat Setoran Pabeanan,Cukai, dan Pajak (SSCP), dan SSBP. 1 bendel Peraturan Perundangan tentang Kegiatan Pertambangan : UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan UsahaJasa Pertambangan Mineral dan Batu Bara PP Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha. 55.1 (satu) bendel copy dokumen PT. SUCOFINDO (PERSERO), terdiri dari :.
Data Produksi Konsentrat pasir besi , data ekspor pasir besi, Surat Setoran Pabeanan,Cukai, dan Pajak (SSCP), dan SSBP. . 1 bendel Peraturan Perundangan tentang Kegiatan Pertambangan : UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan UsahaJasa Pertambangan Mineral dan Batu Bara PP Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha. 55. 1 (satu) bendel copy dokumen PT.
992 — 1457
fasilitas kawasan berikat, maka diyakini bahwapengeluaran barang impor yang terjadi adalah di tempattempat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 102 huruf f UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.Sehingga terkait dengan tempat dikeluarkannya barang impor dimaksud tidak perludipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telahmelakukan perbuatan mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikankewajiban pabeanan
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
142 — 166
Data Produksi Konsentrat pasir besi , data ekspor pasir besi, SuratSetoran Pabeanan, Cukai, dan Pajak (SSCP), dan SSBP.1 bendel Peraturan Perundangan tentang KegiatanPertambangan : UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentangPenyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral danBatu Bara PP Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan KegiatanUsaha.54. 1 (satu) bendel copy dokumen PT. SUCOFINDO (PERSERO), terdiri dari:a.
258 — 122
FIG menggunakan jasa dari pihakPPJK untuk mengurus ke pabeanan dan hasil produksi tersebut di Packing laludi stafing dan PT. FIG menggunakan jasa pengapalan evergreen. Prosesstaffing tersebut pihak Bea Cukai menyaksikan dan melakukan penyegelan diPabrik.Karyawan PT.
161 — 55
jumlah atau jenis barang tidaksesuai maka importir melakukan penambahan bayar dahulu, dan apabilajumlah/jenis barang sesuai, maka dikumen PIB dikembalikan ke KepalaSeksi Kepabeanan untuk dilakukan penelitian tarif dan harga.Dalam hal tarif dan harga ditetapbkan kurang bayar, maka Kepala seksiPabean ke Kepala Seksi Perbendaharaan untuk melakukan penagihankekurangan pembayaran tersebut, dan apabila kekurangan pembayarantersebut sudah dilunasi maka PIB dari seksi Perbendaharaan dikembalikanke seksi Pabeanan