Papua Rimba Lestari;Menteri Kehutanan RI

Keputusan Menteri Kehutanan NomorSK.204/MENHUT11/2004tanggal 14 Juni 2004 tentang Pembatalan KeputusanGubernur Propinsi Papua Nomor : 164 Tahun 2002tanggal 5 Nopember 2002 tentang Pemberian IzinUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alamkepada PT. Papua Rimba Lestari Di KabupatenJayapura Propinsi Papua (selanjutnya disebut SKMENHUT NO.SK.204/MENHUTII/2004 tanggal 14 Juni2004). 2. Bahwa SURAT MENHUT NO.S.62/KUM2/2008 tanggal 18Januari 2008 dam SK MENHUT No.

Bahwa PENGGUGAT, berdasarkan Keputusan GubernurPropinsi Papua Nomor 164 Tahun 2002 tanggal 5 Nopember2002 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu (IUPHHK)/Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kepadaPT.

Papua Rimba Lestari, telah memperoleh Ijin UsahaHal 7 dari 70 hal Put.No.24/G/2008/PTUNJKTPemanfaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)/Hak PengusahaanHutan (HPH) seluas + 91.050 (sembilan puluh satu ribulima puluh) hektar yang terletak dikelompok hutanSungat Biri Sungai Wiru, Kabupaten Jayapura, PropinsiPapua (selanjutnya disebut IUPHHK/HPH).

(BUKTI PfJu2 sans saneBahwa TERGUGAT, melalui keputusannya yaitu) SK MENHUTNo.SK.204/MENHUT1I1/2004 tanggal 14 Juni 2004, telahmembatalkan IUPHHK/HPH yang diperoleh PENGGUGAT,sebagaimana Amar pertama keputusan tersebut yangberbunyiMembatalkan Keputusan Gubernur Propinsi Papua Nomor164 Tahun 2002 tentang Pemberian Ijin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam PT.

PapuaRimba Lestari seluas + 91.050 (sembilan puluh saturibu. lima puluh) hektar, yang terletak dikelompokhutan Sungai Biri Sungai Wiru, Kabupaten Jayapura,Propinsi Papua. (BUKTI P2).

FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PROVINSI PAPUA;

X7 No.6 Jakarta, Jakarta Selatan 12940,NPWP 01.069.536.9.091000, yang diwakili oleh ClementinoEnrico Navito Lamury selaku Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI PAPUA, berkedudukan diKompleks Kantor Gubernur, Jalan Soa Siu Dok II Jayapura,Papua, yang diwakili oleh Dr. M. Ridwan Rumasukun, S.E.

,M.M, jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan danAsset Daerah Provinsi Papua dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/11518/SET,tanggal 4 Oktober 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79861/

PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim untukmembatalkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/64/Tahun2015 tanggal 6 Maret 2015, tentang Penolakan Terhadap PengajuanHalaman 1 dari 7 halaman.

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor: 973/1783 tanggal 8 Oktober 2014 untuk Masa Pajak Juni 2014juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/64/ Tahun 2015tanggal 6 Maret 2015; dan,4.

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ("UU PDRD"),Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 ("Perdasi4/2011") dan Peraturan Gubernur Papua terkait besarnya tarif Pajak AirPermukaan ("Pergub") dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan faktafaktadan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan

HARDAYA SAWIT PAPUA PLANTATION; PT. HARDAYA SUGAR PAPUA PLANTATION

HARDAYA SAWIT PAPUA PLANTATION, beralamat di Jin. CikiniRaya No. 78 Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakilioleh Dra. SITI HARTATI MURDAYA, KewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. HardayaSawit Papua Plantation, beralamat di Jln.

HARDAYA SUGAR PAPUA PLANTATION, beralamat di Jin. CikiniRaya No. 78 Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili2010 ..../oleh Dra. SITI HARTATI MURDAYA, KewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. HardayaSugar Papua Plantation, beralamat di Jln. LembangTerusan D51 Menteng, Jakarta Pusat;Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada IRSANPARDOSI, S.H.

Hardaya Sawit Papua Plantation dan mendudukannyasebagai Tergugat II Intervensi 1; Telah membaca Putusan Sela Nomor: 12/G/2010/PTUN.JPRtanggal 27 Mei 2010 tentang masuknya Pihak Ketiga atas namPT.

HardayaSawit Papua Plantation Untuk Keperluan Kelapa Sawit DiDistrik Jagebob Kabupaten Merauke;Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 3 Tahun 2010tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian Izin LokasiTanah Seluas 44.812 Hektar kepada Direktur PT. HardayaSugar Papua Plantation Untuk Keperluan Perkebunan TebuDi Distrik Jagebob Kabupaten Merauke;DASAR GUGATAN;1.

Untuk ituPenggugat harus mengadakan pengurusanpelepasan kawasan hutan tersebut kepadaDepartemen Kehutanan dengan terlebihdahulu berkoordinasi dengan DinasKehutanan Propinsi Papua;124.

FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PROVINSI PAPUA;

X7 Nomor 6, JakartaSelatan, 12940, yang diwakili olen Clementino Enrico NavitoLamury, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan di JalanSoa Siu Dok 2, Jayapura, Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. M.

/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Pemohon Bandingtidak mempunyai kewajiban untuk membayar PAP yang dikenakan olehPemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/1783, dan oleh karenaHalaman 1 dari 7 halaman.

Nomor 188.4/158/Tahun2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/60/Tahun 2015 tanggal 7 Mei 2015, atas nama: PT FreeportIndonesia, NPWP 01.069.536.9.091000, beralamat di Jalan HR.

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor 973/1783 tanggal 8 Oktober 2014 untuk Masa Pajak Februari2014 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/60/Tahun2015 tanggal 6 Maret 2015 sebagaimana telah dibetulkan denganKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/158/Tahun 2015 tanggal 7Mei 2015; dan4.

2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ("UU PDRD"), PeraturanDaerah Provinsi Papua Nomor : 4 Tahun 2011 ("Perdasi 4/2011") danPeraturan Gubernur Papua terkait besarnya tarif Pajak Air Permukaan("Pergub") dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkanbuktibukti yang terungkap dalam persidangan serta

TANDAN SAWITA PAPUA

Penggugat:
PT Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Teminabuan Bank Papua Cabang Teminabuan
Tergugat:
Marthen Flasy

Lopulalanmasingmasing selaku Pegawai PT.Bank Pembangunan Daerah Papua,Kantordi JIn. Soekarno Hatta No.1 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :201/SKBPD/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019, dan Surat Tugas Nomor :202/TMN/2019 tanggal 12 Juli 2019, secara besamasama maupun sendirisendiri bertindak untuk dan atas nama PT.Bank Pembangunan DaerahPapua. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANNama : Marthen Flasy ( CV.

Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor CabangTeminabuan Nomor : 06/293/TMN/2018tanggal 05 Juni 2018 PerihalSurat Peringatan ( Ke satu),b. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor CabangTeminabuan Nomor : 06/325/TMN/2018 tanggal 06 Juli 2018 PerihalSurat Peringatan II (Ke dua), danc. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor CabangTeminabuan Nomor : 06/391/TMN/2018 tanggal 08 Agustus 2018Perihal Surat Peringatan Ill (Ke tiga).7.

Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor CabangTeminabuan Nomor : 06/293/TMN/2018 tanggal 05 Juni 2018 PerihalSurat Peringatan (ke satu)5) Bukti P.5 : Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor CabangTeminabuan Nomor : 06/325/TMN/2018 tanggal 06 Juli 2018 PerihalSurat Peringatan II (ke dua)6) Bukti P.6 : Surat PT.

Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor CabangTeminabuan Nomor : 06/293/TMN/2018 tanggal 05 Juni 2018 PerihalSurat Peringatan (ke satu)Bukti P.5 : Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor CabangTeminabuan Nomor : 06/325/TMN/2018 tanggal 06 Juli 2018 PerihalSurat Peringatan II (ke dua)Bukti P.6 : Surat PT.

Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor CabangTeminabuan Nomor : 06/391/TMN/2018 tanggal 08 Agustus 2018Perihal Surat Peringatan III (ke tiga)Menimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti Surat di atasPenggugat juga mengajukan saksi dipersidangan yakni :1.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017 ; 3. Mewajibkan TERGUGAT I untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017 ; 4. Menyatakan batal Tindakan Faktual TERGUGAT II melakukan penggeledahan dan penyitaan barang pada tanggal 15 Maret 2017 ; 5.

GUBERNUR PAPUA (TERGUGAT I)2. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA (TERGUGAT II)

Kota JayapuraProvinsi Papua, Pekerjaan Swasta; Dalam Perkara ini memberikan kuasa kepadaANTHONIUS DIANCE, S.H.

DEREK HEGEMUR, SH, MH., JabatanKepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua; 3. SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum., JabatanKepala Bagian Pelayanan Bantuan Hukum danKajian HAM Biro Hukum SETDA Provinsi Papua;4. ABNER KEHEK, SH., M.Hum., Jabatan KepalaBagian Pembinaan dan Pengawasan ProdukHukum Kabupaten dan Kota Biro Hukum SETDAProvinsi Papua; 5. ANTON Y. KOIBUR, SH., MH., Jabatan KepalaSub Bagian Bantuan Hukum dan PengkajianHAM pada Bagian Pelayanan Bantuan Hukumdan Kajian HAM Biro Hukum SETDA Provinsi6.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA, berkedudukan diJalan Sam Ratulangi Nomor 7 Dok V Atas KotaJayapura Papua; 20nnnnenn anneDalam Perkara ini memberikan kuasa kepada: 1. Y. DEREK HEGEMUR, SH, MH, Jabatan KepalaBiro Hukum SETDA Provinsi Papua; 2. SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum, JabatanKepala Bagian Pelayanan Bantuan Hukum danKajian HAM Biro Hukum SETDA Provinsi Papua;3. ABNER KEHEK, SH., M.Hum.

Nomor : 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017menjadi batal dan tidak Sah; 000nnennenannnnnsBahwa Perda Gubernur Papua nomor 15 tahun 2013 yangdijadikan dasar Tergugat mengeluarkan KTUN berupa SuratPerintah Tugas Gubernur Papua Nomor : 300 / 1534 / SET tanggal9 Februari 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum, karenabertentangan dengan Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 74 Tahun 2013 yang bersifat Material dan Substansial; Bahwa Perda Gubernur Papua Nomor 15 Tahun 2013 in casubelum dapat diberlakukan

Batasan Rahasia; Kemudian dari sisi hukum administrasi Negara, Format PaktaIntegritas yang ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2016 olehKetua DPR Papua dan Gubernur Papua apakah tidak salah,karena Pakta Integritas tersebut ditandatangani oleh dua Institusiyang levelnya sama, namun Judulnya diatas merupakan judultunggal GUBERNUR PAPUA menggunakan Lambang Garudawarna Kuning, bila dilinat dari rumuskan Pakta Integritas yangdikeluarkan oleh Transparency International maka PI yang dijadikandasar mengeluarkan

Tandan Sawita Papua

Penggugat:
PT Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Teminabuan Bank Papua Cabang Teminabuan
Tergugat:
Achamad Fadil

Bank Pembangunan Daerah Papua, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat ;Achamad Fadil, Tempat Tanggal Lahir Mojokerto, 09 Mei 1968, Jenis Kelamin Lakilaki, Tempat Tinggal Kampung Wernas Kelurahan Kaibus KecamatanTeminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat,Pekerjaan Wiraswata, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar pihak Penggugat;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang bahwa Penggugat

dan Ikan bandeng ;Bahwa awalnya Tergugat menyetor lancar namun setelah Tergugatalinkan ke Bank lain Tergugat tidak mengangsur dengan baik dan mulai macetpada Tahun 2017 akhir;Bahwa kredit yang belum disetor oleh Tergugat kurang lebihRp.60.000.000,(Enam puluh juta);Bahwa yang masih belum dibayarkan oleh Tergugat pokoknya Kuranglebih Rp.40.000.000,(enpat puluh juta), bunga kurang lebin Rp. 19.000.000,(Sembilan belas juta) dan Denda kurang lebih Rp.500.000,(lima ratus riburupiah);Bahwa pihak Bank Papua

dan Ikan bandeng ;Bahwa awalnya Tergugat menyetor lancar namun setelah Tergugatalinkan ke Bank lain Tergugat tidak mengangsur dengan baik dan mulai macetpada Tahun 2017 akhir;Bahwa kredit yang belum disetor oleh Tergugat kurang lebihRp.60.000.000,(Enam puluh juta);Bahwa yang masih belum dibayarkan oleh Tergugat pokoknya Kuranglebin Rp.40.000.000,(enpat puluh juta), bunga kurang lebin Rp. 19.000.000,(Sembilan belas juta) dan Denda kurang lebih Rp.500.000,(lima ratus riburupiah);Bahwa pihak Bank Papua

Bank Papua ;Bahwa menurut para saksi sekitar tahun 2015 Tergugat ada mengajukanKredit pada Tahun 2015 dengan jumlah Rp.1.500.000.000,(satu Milyar Lima RatusJuta Rupiah) dengan jangka waktu 3 Tahun ;Bahwa setahu para saksi Tergugat mempunyai usaha Warung makan, JasaTransportas!

Bank Papua sendiri telan melakukam somasi kepadaTergugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Surat Peringatan Nomor: 06/2/TMN/2018Tanggal 30 Januari 2018 (Bukti P4), Surat Peringatan I Nomor: 06/84/TMN/2018Tanggal 7 Februari 2018 (Bukti P5) dan Surat Peringatan III Nomor:25/84/TMN/2018 Tanggal 7 Februari 2018 (Bukti P6) ;Menimbang, bahwa namun sampai dengan persidangan ini pihak Tergugatselaku Debitur tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam perjanjian kredityang telah dibuat dan ditandatangani oleh

Penggugat:
PT Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Teminabuan Bank Papua Cabang Teminabuan
Tergugat:
Marthen Flasy

Lopulalanmasingmasing selaku Pegawai PT.Bank Pembangunan Daerah Papua,Kantordi JIn. Soekarno Hatta No.1 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :201/SKBPD/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019, dan Surat Tugas Nomor :202/TMN/2019 tanggal 12 Juli 2019, secara besamasama maupun sendirisendiri bertindak untuk dan atas nama PT.Bank Pembangunan DaerahPapua. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANNama : Marthen Flasy ( CV.

Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor CabangTeminabuan Nomor : 06/293/TMN/2018tanggal 05 Juni 2018 PerihalSurat Peringatan ( Ke satu),b. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor CabangTeminabuan Nomor : 06/325/TMN/2018 tanggal 06 Juli 2018 PerihalSurat Peringatan II (Ke dua), danC. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor CabangTeminabuan Nomor : 06/391/TMN/2018 tanggal 08 Agustus 2018Perihal Surat Peringatan Ill (Ke tiga).7.

Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor CabangTeminabuan Nomor : 06/293/TMN/2018 tanggal 05 Juni 2018 PerihalSurat Peringatan (ke satu)5) Bukti P.5 : Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor CabangTeminabuan Nomor : 06/325/TMN/2018 tanggal 06 Juli 2018 PerihalSurat Peringatan II (ke dua)6) Bukti P.6 : Surat PT.

Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor CabangTeminabuan Nomor : 06/293/TMN/2018 tanggal 05 Juni 2018 PerihalSurat Peringatan (ke satu)Bukti P.5 : Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor CabangTeminabuan Nomor : 06/325/TMN/2018 tanggal 06 Juli 2018 PerihalSurat Peringatan II (ke dua)Bukti P.6 : Surat PT.

Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor CabangTeminabuan Nomor : 06/391/TMN/2018 tanggal 08 Agustus 2018Perihal Surat Peringatan III (ke tiga)Menimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti Surat di atasPenggugat juga mengajukan saksi dipersidanganyakni :1.

FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PROVINSI PAPUA;

Rasuna Kavling X7 Nomor 6, Jakarta 12940, yangdiwakili oleh Clementino Enrico Navito Lamury, Direktur PTFREEPORT INDONESIA;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan di KantorGubernur Papua, Jalan Soa Siu Dok II, Jayapura, Papua;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Dr. M.

Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban untuk membayar PAPyang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP973/2224, dan oleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada MajelisHalaman 1 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 328/B/PK/Pjk/2018Hakim yang Terhormat untuk membatalkan SKPDPAP 973/2224tentang Kewajiban membayar PAP yang dikenakan oleh PemerintahProvinsi Papua;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.79866/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/68/Tahun

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor: 973/2224 tanggal 12 November 2014 untuk Masa PajakNovember 2014 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/69/Tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015 sebagaimana telah diubahdengan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/162/Tahun 2015tanggal 7 Mei 2015; dan4.

(Termohon PeninjauanKembali) dengan nilai objek Pajak Air Permukaan untuk Masa PajakMasa Pajak November 2014 sejumlah Rp357.696.000.000,00; SKPDPAP tersebut diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembaliberdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor :28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ("UUPDRD"), Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor : 4 Tahun 2011(Perdasi 4/2011) dan Peraturan Gubernur Papua terkait besarnya tarifPajak Air Permukaan (Pergub) dapat dibenarkan,

FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PROVINSI PAPUA;

X7 Nomor 6, JakartaSelatan, 12940, yang diwakili olen Clementino Enrico NavitoLamury, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan di JalanSoa Siu Dok 2, Jayapura, Papua;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. M.

/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Pemohon Bandingtidak mempunyai kewajiban untuk membayar PAP yang dikenakan olehPemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/2389, dan oleh karenaHalaman 1 dari 7 halaman.

Desember 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/226/Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan GubernurPapua Nomor 188.4/58/Tahun 2015 tanggal 6 Juli 2015, atas nama: PTFreeport Indonesia, NPWP 01.069.536.9.091000, beralamat di Jalan HR.Rasuna Said Kav.

Desember 2013 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/58/Tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/226/Tahun2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/58/Tahun 2015 tanggal 6 Juli 2015; dan4.

28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ("UU PDRD"), PeraturanDaerah Provinsi Papua Nomor : 4 Tahun 2011 ("Perdasi 4/2011") danPeraturan Gubernur Papua terkait besarnya tarif Pajak Air Permukaan("Pergub") dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh PemohonPeninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori PeninjauanKembali dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibuktiyang terungkap dalam persidangan

FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PROVINSI PAPUA;

X7 Nomor 6, Jakarta Selatan (12940),yang diwakili oleh Clementino Enrico Navito Lamury, jabatanDirektur:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan diKompleks Kantor Gubernur, Jalan Soa Siu Dok II Jayapura,Papua;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa DR. M.

., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala BadanPengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/11529/SET, tanggal 4 Oktober 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor 973/1272/Dispenda tanggal 1 Juni 2015 untuk Masa Pajak Mei2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/225/Tahun2015 tanggal 1 Juli 2015; dan;4.

Putusan Nomor 334 B/PK/Pjk/2018Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu Penetapan Pajak Air Permukaan (SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan atau SKPD PAP)yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua (TermohonPeninjauan Kembali) dengan nilai objek Pajak Air Permukaan untukMasa Pajak Mei 2015 sebesar Rp.369.619.200.000; SKPD PAPtersebut diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali berdasarkanpada ketentuan yang diatur dalam UndangUndang

Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ("UU PDRD"),Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 ("Perdasi4/2011") dan Peraturan Gubernur Papua terkait besarnya tarif Pajak AirPermukaan ("Pergub") dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan faktafaktadan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan

Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik fasilitas olahraga Aro-M yang beralamat di Kompleks Bumi Marina Asri, Amban, Manokwari, Papua Barat;3. Menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menggunakan fasilitas ARO-M sebagai Pusat Pelatihan Derah (PUSLATDA) dan tempat penampungan atlet sehubungan dengan even Pra-PON XX menuju PON XX 2020 Papua;4.

Menyatakan bahwa cabang-cabang olahraga yang dipersiapkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengikuti even Pra-PON XX yang menggunakan ARO-M milik Penggugat sebagai Pusat Pelatihan Derah (PUSLATDA) dan tempat penampungan atlet adalah Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Papua Barat, Persatuan Olahraga Bilyard (POBSI) Papua Barat, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Papua Barat cabang Putra dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Papua Barat cabang Putri;5.

Menyatakan bahwa PERPANI Papua Barat dan POBSI Papua Barat yang menggunakan fasilitas ARO-M untuk persiapan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengikuti even Pra-PON XX oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membayar kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 11 Maret 2021 berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Permasalahan Hutang Piutang antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;6.

Menyatakan bahwa jumlah biaya pemusatan latihan atlet untuk PSSI Papua Barat cabang olahraga Sepakbola Putra dan Putri yang menggunakan fasilitas ARO-M dan belum dibayarkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp1.179.550.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);7.

Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak membayarkan biaya pemusatan latihan atlet untuk PSSI Papua Barat cabang olahraga Sepakbola Putra dan Putri yang menggunakan fasilitas ARO-M sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengalami kerugian materil jumlah sebesar Rp1.179.550.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah Perbuatan Melawan Hukum;8.

- Penggugat : AGNES TANDARI- Tergugat : KONI Papua Barat

Amin Sukandar vs Direktur Utama Bank Papua, dkk.

Batu Karang No.67 A Polomak II Jayapura,selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat; ~~~~~~~~~~LAWAN:DIREKTUR UTAMA BANK PAPUA: Alamat di Jl. Ahmad Yani No. 57Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/ Penggugat I; ~~~~~KEPALA BANK PAPUA CABANG SERUI: Alamat: JI.

Bank Pembangunan Daerah Papua, yang berkantor di JIn.Achmad Yani No.57 Jayapura dan JEMY ARIE JAN ARONGGEAR,S.H, Dkk, Alamat JIn.

M E N G A D I L I Dalam Penundaan; - Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 180/12039/SET, tanggal 6 Oktober 2015 perihal Penugasan Wakil Bupati Dogiyai Sebagai Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai ; Dalam Pokok Perkara; 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Papua nomor 180/12039/SET, tanggal 6 Oktober 2015, perihal penugasan Wakil Bupati Dogiyai sebagai Pelaksana Tugas Bupati Dogiyai; 3.

Mewajibkan kepada Gubernur Papua untuk mencabut Keputusan Gubernur Papua nomor 180/12039/SET, tanggal 6 Oktober 2015, perihal penugasan Wakil Bupati Dogiyai sebagai pelaksana Tugas Bupati Dogiyai; 4. Mewajibkan kepada Gubernur Papua untuk memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula sebelum ada objek sengketa; 5.

THOMAS TIGI (Penggugat)VSGUBERNUR PAPUA (Tergugat)

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia PekerjaanAdvokat/Penasehat Hukum, beralamat di ruko pink JalanPatriot Girimulyo Nabire, Papua, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal, 26 Oktober 2015; Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; MELAWANGUBERNUR PAPUA, berkedudukan di Jalan Soa Siu, Dok II Kota JayapuraPrOWINS! PaepUias s2esseeseeserenesensereeeneeenseneenseneeesentensDalam perkara ini memberikan kuasa kepada: Halaman 1 dari 36 Putusan No. 26/G/2015/PTUN.JPRYANCE SALAMBAUW, S.H.

OBJEK GUGATAN / OBJEK SENGKETABahwa yang menjadi objek Gugatan/objek sengketa adalah KeputusanGubernur Papua nomor 180/12039/set. tertanggal 06 Oktober 2015, perihalpenugasan Wakil Bupati Dogiyai sebagai pelaksana Tugas Bupati Dogiyai; Il. OBJEK SENGKETA KONKRET, INDIVIDUAL, DAN FINAL1.

Bahwa Penggugat tidak pernah dikenakan Penahanan sepanjang proseshukum hingga saat ini sejak penyidikan, penuntutan, dan persidangan,dikarenakan Penggugat sangat kooperatif dengan proses hukum yangsedang berjalan, dan juga demi stabilitas jalannya pemerintahan diKabupaten Dogiyai yang letaknya di pedalaman atau pegunungan didaerah Papua bagian Tengah; 20 n0no merce monn nn nn16.

Mewajibkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan objek sengketayaitu Surat Gubernur Papua nomor 180/12039/set. tanggal 6 OktoberHalaman 11 dari 36 Putusan No. 26/G/2015/PTUN.JPR1.2.2015, perihal penugasan Wakil Bupati Dogiyai sebagai pelaksana TugasBupati Dogiyai, selama pemeriksaan sengketa TUN ini berjalan sampaidengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukumMengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Gubernur Papua nomor180/12039/set. tanggal

6 Oktober 2015, perihal penugasan Wakil BupatiDogiyai sebagai pelaksana Tugas Bupati Dogiyai; Mewajibkan kepada Gubernur Papua untuk mencabut keputusanGubernur Papua nomor 180/12039/set. tanggal 6 Oktober 2015, perihalpenugasan Wakil Bupati Dogiyai sebagai pelaksana Tugas BupatiDOQjiyal; 202 n nnn nn nnn nnn nn nnn nn nnn ne ncn nn nnn n cnn nc ncncncneeMewajibkan kepada Gubernur Papua untuk memulihkan hak Penggugatdalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai BupatiDogiyai seperti

FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PROVINSI PAPUA;

X7 Nomor 6 Jakarta, Jakarta Selatan12940, NPWP 01.069.536.9.091000, yang diwakili olehClementino Enrico Navito Lamury selaku Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI PAPUA, berkedudukan di KantorGubernur Papua, Jalan Soa Siu Dok II Jayapura, Papua,yang diwakili oleh Dr. M.

., M.M,jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan AssetDaerah Provinsi Papua dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 180/11516/SET, tanggal 4Oktober 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79859

/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim untuk untukmembatalkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/62/Tahun2015 tanggal 6 Maret 2015 tentang Penolakan Terhadap PengajuanHalaman 1 dari 7 halaman.

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor: 973/1783 tanggal 8 Oktober 2014 untuk Masa Pajak April 2014juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/62/Tahun 2015tanggal 6 Maret 2015; dan,4.

diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali berdasarkanpada ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ("UU PDRD"),Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 ('Perdasi4/2011") dan Peraturan Gubernur Papua terkait besarnya tarif Pajak AirPermukaan ("Pergub") dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori

PAPUA PERKASA

Papua Perkasa oleh karena di dalam Surat PerjanjianPemborongan Pekerjaan tersebut Direktur Utama adalah saudara RonaldLouis.

Papua Perkasa ;Bukti T7: Foto copy Surat CV. Papua Perkasa kepada PT. Bagus JayaAbadi, Nomor : 04/PPSRG/II/2013, tanggal 13 Pebruari 2012, Perihal : SuratPermohonan Pembayaran Tahap Kedua dan sebesar 25% ;Bukti T8: Foto copy Faktur Invoice dari CV.

Papua Perkasauntuk tanggung jawab terhadap kerusakan talud ;Bahwa ada dilakukan pemeriksaan atas tahapantahapan pekerjaan talud ;Bahwa saat robohnya talud yang kedua kalinya, tindakan PT. Bagus Jaya Abadimengundang CV. Papua Perkasa untuk samasama membahas hal tersebutagar pekerjaan dapat dilanjutkan, namun CV. Papua Perkasa mengatakan kasihsaja pekerjaan tersebut kepada pihak lain ;Bahwa benar saat itu pekerjaan sudah rampung ;Bahwa sebanyak 2(dua) kali CV.

Papua Perkasa ;Bahwa sebelum melaksanakan pekerjaan, kami melakukan peninjauan kelapangan pada tanggal 27 Oktober 2012 setelah kontrak ditanda tanganibersamasama dengan Direktur CV. Papua Perkasa dan pihak PT.

Papua Perkasa, Nomor :001/SPKCPP/BJAPP/MINE/X/2012, tanggal 25 Oktober 2012, yang ditandatangani oleh Ronald Louis.

., DK VS PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA cq PT BANKPEMBANGUNAN DAERAH PAPUA CABANG MAKASSAR DK

SURYATI, bertempat tinggal di Jalan Babussalam II Nomor 14,Makassar;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;1.Lawan:PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA cq PT BANKPEMBANGUNAN DAERAH PAPUA CABANG MAKASSAR,berkedudukan di Jalan Andi Pangeran Pettarani Nomor 53 DKota Makassar, diwakili oleh Sharly P.

Parrangan dan BasoPajung, masingmasing selaku Direktur Umum danOperasional PT Bank Pembangunan Daerah Papua danKepala Cabang Makassar PT Bank Pembangunan DaerahPapua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Susanto,S.H.,M.Si., dan kawankawan, Para Pegawai PT BankPembangunan Daerah Papua, berkantor di Jalan AchmadYani Nomor 57, Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 18 Juni 2015;.

Nomor 2398 K/Pdt/2017Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telahmenggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/ParaTerbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar, pada pokoknyaatas dalildalil:1.Bahwa pada bulan September 2013 Penggugat telah menerima fasilitaskredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Makassar(Tergugat ) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus jutarupiah

ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuhpuluh ribu rupiah), sehingga ditempuhlah upaya hukum ini yaknimengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Para Penggugatmohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.2.7.Mengabulkan gugatan Penggugat keseluruhan;Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat,yang kini sementara menjadi agunan di PT Bank Pembangunan DaerahPapua cq PT Bank Pembangunan Daerah Papua

Cabang Makassar(Tergugat );Menyatakan menurut hukum bahwa penentuan harga limit yang dilakukanoleh PT Bank Pembangunan Daerah Papua cq PT Bank PembangunanDaerah Papua Cabang Makassar (Tergugat ) sebesar Rp1.370.570.000,00(satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)terhadap objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan menurut hukum pelaksanaan lelang terhadap objek sengketayang dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Makassar

YOSAFAT KURNIAWAN SIRAIT MELAWAN PT.BANK PAPUA CABANG YOGYAKARTA

,MH, dkk beralamat di PerumVilla Taman Bunga Kav 2H, Jl.Cempaka Baru,Leles, Condongcatur, Sleman, Yogyakartaberdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12Januari 2018, Selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING / PENGGUGAT ;Melawan :PT.BANK PAPUA CABANG YOGYAKARTA, bertempat tinggal diJI. Babarsari Kompleks Ruko Raflesia Kavling J&KDepok Sleman Yogyakarta, Selanjutnya disebutsebagai TERBANDING /TERGUGAT;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca :1.

Tergugat tersebutdigunakan untuk mengembangkan usaha milik Penggugat sebagaimananiat awal dari Penggugat yang sedang membutuhkan modal Kerja gunamengembangkan usaha yang sedang dijalani oleh Penggugat;Bahwa Tergugat juga mengetahui apabila uang hasil dari pemberianberupa fasilitas kredit oleh Tergugat kepada Penggugat tersebutdigunakan oleh Penggugat untuk mengembangkan usaha milikPenggugat;Bahwa pada saat akad kredit ditanda tangani Penggugat dalamkedudukannya sebagai sebagai Debitur dan PT.BANK PAPUA

CABANGYOGYAKARTA (Tergugat) dalam kedudukannya sebagai Kreditur;Bahwa pada saat akad kredit antara Penggugat dengan Tergugat(PT.BANK PAPUA CABANG YOGYAKARTA) Penggugat hanyadiperintahkan untuk mendatangani suratsurat perjanjian kredit yangtelah dipersiapkan oleh Tergugat sebelum pendatanganan akad kredit,tanpa diberikan kesempatan untuk membaca maupun mempelajarinyaterlebih dahulu;Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2018/PT YYK10.11.12.13.14.15.16.17.Bahwa atas pemberian fasilitas kredit