No. 2167 K/Pdt/20133 Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Penetapan SitaEksekusi Nomor 02/Pdt.Eks/2012/PN.Mtp., tanggal 26 Juni 2006 dan Berita AcaraSita Eksekusi Nomor 02/BA/Pdt.Eks/2012 tanggal 27 Juni 2012;Mengangkat sita eksekusi atas bidang tanah yang terletak di Jalan A. Yani Km 9,8Desa Mandar Sari, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, ProvinsiKalimantan Selatan sesuai SHM Nomor 1147/Mandarsari a/n Ir. Donny Witonodengan luas 49.352 m?

Pada Berita Acara Penyitaan(executorial beslag), Nomor 01/BA/Pdt.Eks/2012, tanggal 27 Juni 2012,disebutkan Juru Sita Pengadilan Negeri Martapura melaksanakan sita eksekusiatas perintah Ketua Pengadilan Negeri Martapura berdasarkan Surat PenetapanNomor 02/Pdt.Eks/2012/PN.Mtp., tanggal 21 Juni 2012, sedangkan padalampiran berita acara penyitaan tersebut ternyata surat penetapan sitaeksekusinya adalah Surat Penetapan Nomor 01/Pdt.Eks/2012/PN.Mtp., tanggal26 Juni 2012.

Selain itu nomor surat penetapan pada lampiran berita acarapenyitaan tersebut dirubah yang tadinya Surat Penetapan Nomor 02/Pdt.Eks/2012/PN.Mtp., tanggal 26 Juni 2012 sesuai yang tersebut dalamPerlawanan Pelawan, dicoret dirubah menjadi Surat Penetapan Nomor 01/Pdt.Eks/2012/PN.Mtp., tanggal 26 Juni 2012;Bahwa dengan demikian karena Judex Facti yang memeriksa, mengadili danmemutus perkara a quo sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukumyang jelas serta tidak memuat analisis yuridis menyangkut

Pada Berita AcaraPenyitaan (executorial beslag), Nomor 01/BA/Pdt.Eks/2012, tanggal 27 Juni2012 disebutkan Juru Sita Pengadilan Negeri Martapura melaksanakan sitaeksekusi atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Martapura berdasarkan SuratPenetapan Nomor 02/Pdt.Eks/2012/PN.Mtp., tanggal 21 Juni 2012, sedangkanpada lampiran berita acara penyitaan tersebut ternyata surat penetapan sitaeksekusinya adalah Surat Penetapan Nomor 01/Pdt.Eks/2012/PN.Mtp., tanggal26 Juni 2012.

Selain itu nomor surat penetapan pada lampiran berita acarapenyitaan tersebut dirubah yang tadinya Surat Penetapan Nomor 02/Pdt.Eks/2012/PN.Mtp., tanggal 26 Juni 2012 sesuai yang tersebut dalamPerlawanan Pelawan, dicoret dirubah menjadi Surat Penetapan Nomor 01/Pdt.Eks/2012/PN.Mtp., tanggal 26 Juni 2012.

Bantahan Pembantah 1 dan Pembantah 2 Kurang Pihak.Bahwa bantahan yang diajukan oleh Pembantah 1 dan Pembantah 2nyatanyata kurang Pihak, oleh karena dalam dalil bantahannyapada Point 5 menyebutkan "Bahwa Para Pembantah sangatkeberatan dengan adanya Penetapan Eksekusi dari Ketua PengadilanNegeri Ms. 1A Bandung tanggal 13 Januari 201655/PDT.EKS/2015/PUT/PN.BDG Jo. No. 84/Pdt. G/2015/PN. Bdg ... dst",yang mane seharusnya RIAN PRATAMA,SH.

Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Klis. 1ABandung 55/PDT.EKS/2015/ PUT/ PN.BDG tanggal 13 Januari 2016.Dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas, maka bantahanyang diajukan oleh Pembantah 1 dan Pembantah 2 nyatanyatatidak memiliki syarat formal dalam mengajukan bantahan, dengandemikian demi hukum bantahan dari Pembantah 1 dan Pembantah 2haruslah di kesampingkan atau setidaktidaknya tidak dapatditerima (NO).DALAM POKOK PERKARA :1.

/2015/PUT/ PN.BDG JO.No.84/PDT/G/2015/PN.BDGTanggal 2 November 2015 serta telah dilakukanTeguran/Aanmaning secara patut menurut hukum secara 3(tiga) kali sesuai dengan Berita Acara Teguran/Aanmaning No.55/PDT.EKS/2015/PUT/PN.BDG Tertanggal 11 November 2015 Jo.Berita Acara Teguran/Aanmaning No. 55/PDT.EKS/2015/ PUT/PN.BDG Ter tanggal 30 November 2015 Jo.

Berita AcaraTeguran/Aanmaning No. 55/PDT.EKS/2015/PUT/PN.BDG Tertanggal23 Desember 2015 Jo. Berita Acara Sita Eksekusi No.55/PDT.EKS/2015/PUT/PN.BDG JO.

No.No.84/ PDT/ G/ 2015/PN.BDGhalaman 11 dari 17 halaman perkara No561/Pdt/2016/PT.BDG.12,yang di tandatangani oleh Jurusita Tertanggal Jumat 19 Februari2016;Bahwa atas dasar Point 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) tersebut diatas maka telah diterbitkan dan ditandatangani Surat PenetapanKetua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung No. 55/PDT.EKS/2015/PUT/PN.BDG JO.

Bahwa karena ada perbedaan letak tanah obyekEksekusi / data fisik dan data yuridis dari obyekEksekusi perkara No.09/Pdt.Eks/2012/PN.Skh denganletak sebidang tanah / data fisik dan data yuridissebidang tanah pekarangan milik Pelawan, makaterjadi kesalahan obyek dan atau data fisik dan datayuridis sehingga tidak memenuhi syarat formil,dengan demikian penetapan eksekusi No.09/Pdt.Eks/2012/PN.Skh dengan maksud untukmelakukan eksekusi atas sebidang tanah pekarangandi Desa Joho Kecamatan Mojolaban, KabupatenSukoharjo

Menyatakan bahwa sebidang tanah pekarangan diDesa Joho Kecamatan Mojolaban, kabupatenSukoharjo tercatat atas nama Sri Suprapti seluaskurang lebih 500 M2 SHM No.3116, dengan batasbatas : Sebelah Utara: Jalan Desa, Sebelah Timur :M.551, ws Sebelah Selatan : Partowiyono, sebelah barat : Sri Nartiyah, Adalah berbeda dengan obyek eksekusisebagaimana dalam perkara No.09/Pdt.Eks/2012/PN.Skh sebagaimana dalam risalah lelangNo.814/2012 tertanggal 30 Agustus 2012 ;3.

Menyatakan menurut hukum permohonaneksekusi dari Terlawan Eksekusi perkara No.09/Pdt.Eks/2012/PN.Skh atas dasar risalah lelangtertanggal 30 agustus 2012 dengan maksudterhadap sebidang tanah pekarangan di desa JohoKecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo tercatatatas nama Sri Suprapti seluas kurang lebih 500 M2SHM No.3116, dengan batasbatas : Sebelah Utara : Jalan Desa, sebelah Timur :M.551 Sebelah Selatan: Partowiyono, Sebelah barat: Sri Nartiyah, Adalah tidak berdasar hukum ; 4.Menyatakan menurut

didalam putusannya tersebut, Pengadilan TingkatBanding berpendapat bahwa pertimbangan pertimbangan hukum dariPengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, olehkarena itu pertimbangan pertimbangan hukum terebut diambil alihdan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan TingkatBanding sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding,dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa Para Pembanding semula ParaPembantah adalah para pihak dalam perkara EksekusiNo.09/Pdt.Eks

No.03/Pdt.Eks/2008/PN.Srg.tanggal 15 Juli 2008 yaitu. sebagai Termohon Eksekusi IIIdan Termohon Eksekusi IV, olehHal.3 dari 6 Hal.Put.No.109/Pdt/2009/PT.BTNkarena itu Para Pembanding semula Para Pembantah tidakdibenarkan untuk mengajukan bantahan karena yang dapatmengajukan bantahan hanyalah pihak ketiga yang bukan merupakanpihak dalam perkara tersebut i Menimbang, bahwa sesuai Kutipan Risalah Lelangmasing masing tertanggal 19 Juni 2009 Nomor : 164/2009,ternyata obyek bantahan dalam perkara ini telah

Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 April1981 No.1281 K/SiP/1979 ; Menimbang, bahwa Terbanding semula Terbantah IIjuga mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya bahwa ParaPembanding semula Para Pembantah adalah sebagai para pihakdalam perkara Eksekusi No.09/Pdt.Eks/L/2008/PN.Srg. jo.No.03/Pdt.Eks/2008/PN.Srg. yaitu) sebagai Termohon Eksekusi IIIdan Termohon Eksekusi IV sehingga Para Pembanding semula ParaPembantah tidak berhak mengajukan bantahan karena yangseharusnya mengajukan bantahan adalah pihak ketiga

Nomor 2964 K/Pdt/2019Termohon Kasasi//Terlawan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Para Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan NegeriBondowoso untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam ProvisiMenangguhkan Pelaksanaan Putusan atau Lelang Eksekusi terhadapTanahtanah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sita Eksekusi:Nomor 09/Pdt.Eks/2013/PN.Bdw

Para Pelawan adalah pemilik tanah dengan Sertifikat HakMilik Nomor 11, Pelawan pemilik tanah dengan Sertifikat Hak MilikNomor 173 dan 174, Pelawan II pemilik Tanah dengan Sertifikat HakMilik Nomor 137, Pelawan Ill pemilik Tanah dengan Sertifikat Hak MilikNomor 170 (yang sekarang sudah berubah Nomor Sertifikat), Pelawan IVpemilik Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 171 (yang sekarangsudah berubah Nomor Sertifikat);Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi tanggal 15 Mei2018 Nomor 09/Pdt.Eks

berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 15 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar:Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 3/76/PDT/2016/PT.SBY, tertanggal 29 Agustus 2016:Dan Mengadili SendiriMenyatakan Para Pelawan adalah pelawan yang baik;Menyatakan objek sita eksekusi adalah milik Para pelawan;Membatalkan dan mencabut kembali Pelaksanaan Sita Eksekusi denganNomor 09/Pdt.Eks

/2013/PN.Bdw. tertanggal 22 Mei 2018 dengandilampiri Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 09/Pdt.Eks/2013/PN.Bdw.

Menyatakan Berita Acara Sita Eksekusi No. 01/Pdt.Eks/2017/PA.Wsb. tanggal 20 April 2018 sah menurut hukum;
4. Menghukumkepada para Pelawan untuk membayar biaya yang timbuk dalam perkara ini sebesar Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa Berita Acara Sita Eksekusi No.01/Pdt.Eks/2017/PA.Wsb. tanggal 20 April 2018 yang didasari olehperbuatan melawan hukum menjadi tidak sah sehingga haruslahdibatalkan ataupun dinyatakan tidak berkekuatan hukum;11.

Menyatakan tidak sah atau batal dan tidak berkekuatan hukum BeritaAcara Sita Eksekusi No. 01/Pdt.Eks/2017/PA.Wsb. tanggal 20 April2018;4. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Wonosobo untukmengangkat Sita Eksekusi berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi No.01/Pdt.Eks/2017/PA.Wsb. tanggal 20 April 2018;5.

eksekusi Nomor, 01/Pdt.Eks/2017/PA.Wsb tertangga 20 April 2018adalah sah secara hukum.11.

Jo Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor :13/PDT.EKS/2002/PN.Psp pada tanggal 14 Oktober 2014, Maka jelaslahGugatan Penggugat No. 59/Pdt.G/2016/PN.Psp, tanggal 07 September2016 haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;.

Jo Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor :13/PDT.EKS/2002/PN.Psp pada tanggal 14 Oktober 2014;Bahwa untuk tidak menimbulkan konflik diantara keluarga Alm OpungNimangulon Siregar, Penggugat Zainal Abidin Siregar membuat SuratPernyataan tanggal 13 Desember 2008.

Menyatakan sah dan berharga Berita Acara Eksekusi PenyerahaanTanah Nomor : 13/PDT.EKS/2002/PN.Psp pada tanggal 14 Oktober2004;6.

Jo Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor :13/PDT.EKS/2002/PN.Psp pada tanggal 14 Oktober 2014;6. Bahwa adapun bagian yang sudah ditetapkan 1/8 sesuai dengan SuratBerita Acara Penyerahan Tanah Nomor : 13/PDT.EKS/2002/PN.Psppada tanggal 14 Oktober 2016 sebagai berikut :a.

Menyatakan sah dan berharga Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor :13/PDT.EKS/2002/PN.Psp pada tanggal 14 Oktober 1004;6.

Membatalkan Penetapan sita Eksekusi Nomor: 1/Pdt.Eks/2010/PN.Kbm, Jo Nomor : 09/Pdt.G/2005/PN.

Nomor 1/Pdt.Eks/2010/PN. Kom, Jo. Nomor 09/Pdt.G Halaman 10, Putusan No. 82/Pdt/2017/PT SMG/2005/PN.

Dps JoNomor : 1/Pdt.Eks/2010/PN. Kom Jo Nomor : 09/Pdt.G/2005/PN. Komtertanggal 5 Pebruari 2014 atas tanah yang terletak : a. Di Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar,Bali, yang diletakkan sita eksekusi berdasarkan penetapan PengadilanNegeri Kebumen Nomor 01/Pdt.Eks/2010/PN.Kbm. Jo Nomor 09/Pdt.G/2005/PN.Kbm, dan selanjutnya pelaksanaan sita eksekusitersebut dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkanpenetapan Nomor 01/Pdt.G/DLG/2014/PN.Dps.

Jo Nomor 01/Pdt.Eks/2010/PN.Kbm. Jo Nomor 09/Pdt.G/2005/PN.Kbm, tanggal 5 FebruariHalaman 12, Putusan No. 82/Pdt/2017/PT SMG2014, sehingga Pengadilan Negeri Kebumen harus dinyatakan tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo; b.

Jo Nomor 01/Pdt.Eks/2010/PN.Kom olehPengadilan Negeri Denpasar; d. Bahwa tanah yang diklaim sebagai milik pelawan yang menjadi objeksengketa a quo telah diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan NegeriDenpasar sesuai Penetapan Nomor 01/Pdt.G/DLG/2014/PN.Dps. JoNomor 01/Pdt.Eks/2010/PN.Kbm. Jo Nomor 09/Pdt.G/2005/PN.Kbmdan telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor01/Pdt.G/DLG/2014/PN.Dps. Jo Nomor 01/Pdt.Eks/2010/PN.Kbm.

No. 02/Pdt.Eks/2010/PN.Bms. sampai dilunasi seluruh hutang secara tunai sekaligus.Maka berdasarkan halhal sebagaimana tersebut diatas Penggugat mohondengan hormat kepada Yth.

Fotokopi relaas pemberitahuan dan penyerahan penetapan sita eksekusi No. 02/Pdt.Eks/2011/PN.Bms. Jo. No. 16/Pdt.G/2009/PN.Bms. tertanggal 07 Februari2011. (bukti P.3A.) ;b. Fotokopi Surat Penetapan Nomor : 02/Pdt.Eks/2011/PN.Bms. tanggal 28Januari 2011 yang dikeluarkan Kantor Pengadilan Negeri Banyumas. (buktiP.3B) ;4 Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor berkas permohonan 21366/2010tertanggal 15 Nopember 2010 an. Radiati, S.Kom. yang dikeluarkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Banyumas.

No. 02/Pdt.Eks/2010/PN. Bms. tertanggal 3 Nopember 2010, (bukti P.8) ;9 Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Dalam Perkara No. 16/Pdt.G/2009/PN. Bms. Jo. No. 02/Pdt.Eks/2010/PN. Bms. Tanggal 3 Nopember 2010. (buktiP.9) ;10 Fotokopi Surat Kuasa dari Wardoyo (Tergugat) kepada R. Kentos P. Murdono,SH. tertanggal 12 Oktober 2010. (bukti P.10) ;11 Fotokopi surat pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas atasnama Syamsinar tertanggal 3 November 2010.

Fotokopi Berita Acara Penegoran (aanmaning) No. 02/Pdt.Eks/2010/PN.Bms.Jo. No. 16/Pdt.G/2009/PN.Bms. tertanggal 20 Oktober 2010, beserta Berita AcaraPenegoran (aanmaning) No. : 02/Pdt.Eks/2010/PN.Bms. Jo. No. 16/Pdt.G/2009/PN.Bms. tertanggal 26 Oktober 2010. (bukti P13.) ;14 Fotokopi Berita Acara Penyitaan Jaminan (conservatoir beslag) No. O1/BA.Pdt.CB/ 2008/PN.Bms. Jo.

No. 02/Pdt.Eks/ 2011/PN.Bms;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikandiatas, telah tenyata pihakpihak yang berperkara adalah sama dan dasar sengketadalam gugatan adalah sama yaitu mengenai Akta Perdamaian No. 16 /Pdt.G/2009/PN.Bms. Jo. No. 02/Pdt.Eks/ 2011/PN.Bms. sehingga Majelis Hakim berpendapatmateri pokok perkara perdata No. 06/Pdt.G/2012/PN.Bms. adalah sama denganmateri pokok perkara perdata No. 302/Pdt/2011/PT.Smg jo.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA SITA EKSEKUSI, tertanggal 22 April2020 Nomor : 8/Pdt.Eks/2019/PN.Byw, yang dibuat oleh : SUNARDLNIP. 196510111993031003, Jurusita pada Pengadilan NegeriBanyuwangi, telah dilakukan Sita Eksekusi atas sebidang tanah danbangunan tersebut dalamSertifikat No. 1117/Desa Pakistaji, luas 507 m2terletak di Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi,yang dalam Berita Acara Sita Eksekusi tersebut oleh Juru Sita disebutkansebagai atas nama SUMARNI / TERLAWAN TERSITA

Terlawan Tersita dan II adalah masalah hukum sebagaimana termuat dalam putusanperkara Nomor: 103/Pdt.G/2017/PN.Byw. trertanggal 14 Desember 2017yang sejak awal perkara tersebut disidangkan tidak pemah ada kaitan dantidak menarik orang tua Pelawan sebagai pihak.Bahwa lagipula apabila putusan perkara Nomor : 103/Pdt.G/2017/PN.Bywtanggal 14 Desember 2017 yang dipakai dasar Ketua Pengadilan NegeriBanyuwangi, untuk mengeluarkan surat penetapannya ( perintah sitaeksekusi ) tertanggal 11 Maret 2020 No. 8/Pdt.Eks

Djunaidi ( orang tua Pelawan ) tidak mempunyai kekuatan hukum;Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi tertanggal22 April 2020 Nomor: 8/PDT.EKS/2019/PN.Byw Jo Nomor:103/Pdt.G/2017/PN.Byw atas tanah dan bangunan tersebut dalam SHMNo. 1117/Desa Pakistaji atas nama H.

Menyatakan sita eksekusi yang telah diletakkan oleh Pengadilan NegeriBanyuwangi sesuai berita acara sita eksekusi Nomor : 8/ Pdt.Eks/ 2019/PN.Byw jo Nomor : 103/ Pdt.G/ 2017/ PN.Byw tanggal 22 April 2020,terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Desa Pakistaji,Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi dengan Sertifikat Nomor1117/ Desa Pakistaji atas nama H. Djunaidi (orang tua Pembantah), tidakmempunyai kekuatan hukum;4.

Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi tertanggal 22April 2020 Nomor 8/ PDT.EKS/ 2019/ PN.Byw jo Nomor 103/ Pdt.G/2017/ PN.Byw atas tanah dan bangunan tersebut dalam SHM No. 1117/Desa Pakistaji atas nama H. Djunaidi (orang tua Pembantah);5. Menolak Petitum Pembantah untuk selain dan selebihnya;6.

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

Menolak Provisi Pelawan ;

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Terlawan ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan dapat diterima ;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan atas Penetapan Ketua Pengadilan Agama Depok Nomor 012/Pdt.Eks/2021/PA.Dpk jo., Nomor 2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 19 Mei 2023 tidak tepat dan tidak beralasan ;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan adalah

perlawanan yang tidak benar ;

/2014/PN.Trk. , tertanggal 18 September 2014 (bukti P32 ),berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor:1/Pdt.Eks/2014/PN.

Sifat eksekusi perkara Nomor: 1/Pdt.Eks/2014/PN.Trk. yang dimohonkantersebut masih dalam keadaan premature ( exceptio dilatoria) yang berartiada factor yang menangguhkan sehingga pelaksanaan eksekusi perkaraNomor: 1/Pdt.Eks/2014/PN.Trk. tersebut belum terbuka waktunya;b.

Pelaksanaan eksekusi perkara Nomor: 1/Pdt.Eks/2014/PN.Trk. tersebutbersinergi dengan perkaraperkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan(exceptio litis pendentis ), yang berarti eksekusi perkara Nomor: 1/Pdt.Eks/2014/PN.Trk. yang akan dimohonkan tersebut masih tergantung(aanhangig) dengan gugatan perkara yang masih berlangsung, atausedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan ( under judicialconsideration);Dan dengan demikian, oleh karena pihak Pelawan dan/atau Turut Terlawan Vmasih dalam upaya

Sifat Eksekusi Perkara Nomor: 1/Pdt.Eks/2014/PN.TRK. yang dimohonkantersebut masih dalam keadaan premature ( exceptio dilatoria) yang berartiada factor yang menangguhkan sehingga pelaksanaan eksekusi perkaraNomor 1/Pdt.Eks/2014/PN.Trk., tersebut belum terbuka waktunya;d. Pelaksanaan Eksekusi Perkara Nomor 1/Pdt.Eks/2014/PN.

Trk. tersebutbersinergi dengan perkaraperkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan(exceptio litis pendentis ), yang berarti eksekusi perkara Nomor : 1/Pdt.Eks/2014/PN.Trk. yang dimohonkan tersebut masih tergantung (aanhangig)Halaman 21 dari 24 hal. Put.

Bahwa saat ini Putusan Nomor : 170/Pdt.G/2005/PA.TGR tanggal19 Juni 2006 hendak dijalankan atau dieksekusi oleh Pengadilan AgamaTenggarong atas permintaan dari Terlawan , yaitu Penetapan Nomor:2/Pdt.Eks/2019/PA.Togr.;4. Bahwa dari harta yang menjadi obyek eksekusi terdapat hartayang merupakan harta bersama antara Pelawan dengan Terlawan II, olehkarena diperoleh setelah terjadinya pernikahan Pelawan dengan TerlawanIl, yaitu :4.1.

Bahwa oleh karena terdapat harta yang dimasukkan sebagaiobyek eksekusi tersebut adalah hak Pelawan dan tidak adahubungannyadengan Terlawan I, maka permohonan eksekusi yang diajukan olehTerlawan sebagaimana telah ditetapkan oleh Pengadilan AgamaTenggarong dengan Nomor :2/Pdt.Eks/2019/PA.Tgr. haruslah dinyatakanbatal atau setidaktidaknya dinyatakan permohonan eksekusi tersebuttidak dapat dijalankan;6.

Bahwa untuk menghindari halhal yang kKemungkinan akan terjadinanti yaitu hakhak Pelawan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yangmaha esa, maka Pelawan memohon kepada yang mulia agar tidakmelakukan eksekusi atas Putusan Nomor 170/Pdt.G/2005/PA.TGR tanggal19 Juni 2006 hendak dijalankan atau dieksekusi oleh Pengadilan AgamaTenggarong atas permintaan dari Terlawan , yaitu Penetapan Nomor :2/Pdt.Eks/2019/PA.Tgr., dengan secara paksa tanpa memperhatikan hakhak Pelawan atas hak hak kepemilikan harta bersama

antara Pelawandan Terlawan II, sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar baikHalaman 4 dari 40 halaman, Pututusan No 810/Pdt.G/2019/PA.Togr.materiil, moril dan fisik Pelawan, maka Pelawan patut kiranya memohonkepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenanmemberikan putusan pendahuluan terlebih dahulu agar menunda eksekusidan atau tidak melakukan eksekusi atas Penetapan Nomor2/Pdt.Eks/2019/PA.Tgr. sampai dengan ada

Menyatakan Permohonan eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2019/PA.Tgr. yangdiajukanTerlawan adalah bata Idan/atau dinyatakan tidak dapat dijalankan;5. Menyatakan sita jaminan yang sekarang telah menjadi sita eksekusiyang telah diletakkan atas hartaharta tersebut pada angka 3 di atas adalahtidak sah dan memerintakan untuk segera diangkat;6.

Menyatakan eksekusi Hak Tanggungan No.09/Pdt.Eks/2011/PN.Kdl. ditangguhkanpelaksanannya sampai dengan adanya putusan perkara ini yang berkekuatan hukumtetap ;7.

Dalam perlawanannya, Pelawan mendalilkan kapasitasnya dengan uraian sebagaiberikut : 1.Herry Untung ....selaku Termohon Eksekusi I perkara No. 09/Pdt.Eks/2011/PN.Kdl, dan 2.

Natali....selakuTermohon Eksekusi II perkara No. 09/Pdt.Eks/2011/PN.KdlBerdasarkan Surat Kuasa Khusus...selanjutnya dalam perkara ini mohon disebutPelawanPelawan dengan ini mengajukan gugatan perlawanan atas eksekusi Hak Tanggunganyang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kendal dalam perkara No. 09/Pdt.Eks/2011/PN.Kdl, terhadap :3.

Fotocopy Risalah Panggilan Aanmaning kepada Termohon Eksekusi No.09/Pdt.Eks/2011/PN.Kdl, selanjutnya diberi tanda........... 00.2... ee eeeeeeeeeeeee (P1);2. Fotocopy Surat Pengantar No.

Kapasitas Pelawan tidak jelas, yaitu. dalam perlawanannya, Pelawanmendalilkan kapasitasnya dengan uraian sebagai berikut : 1.HerryUntung ....selaku Termohon Eksekusi I perkara No. 09/Pdt.Eks/2011/PN.Kdl,dan 2.

Menyatakan hukum Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri PrayaNomor 2/Pdt.Eks/2021/PN Pya tertanggal 8 April 2021 tidak dapatdilaksanakan (Non Executable);4. Membatalkan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Praya Nomor2/Pdt.Eks/2021/PN Pya tertanggal 8 April 2021;5. Menolak bantahan Para Pembantah untuk selain dan selebihnya;6.

Hal 4 dari 10 halPembantah adalah Para Pembantah yang benar, Menyatakan hukumPenetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Praya Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PNPya tertanggal 8 April 2021 tidak dapat dilaksanakan (Non Executable),Membatalkan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Praya Nomor2/Pdt.Eks/2021/PN Pya tertanggal 8 April 2021;Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatasPutusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 36/Pdt.Bth/2021/PN Pya, tanggal28 Oktober 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan

Hal 5 dari 10 halPraya Nomor 2/Pdt.Eks/2021/ PN Pya tanggal 8 April 2021 harus dinyatakantidak sah dan tidak berkekuatan hukum;Menimbang, bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertamamempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Para Terbanding semula Para Pembantah/derden verzet diajukankarena alasan kepemilikan berupa Hak Milik, hak Guna Bangunan, HakGuna Usaha, hak Pakai dan Hak Gadai Tanah, sebagaimana ketentuanPasal 195 ayat (6) Juncto Pasal 208 HIR, akan tetapi kepemilikantersebut

oleh karena terhadap sertifikat Hak Milik Nomor 1761 Desa KutaKecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atas nama TergugatI/Terbanding Lalu John Swiguna sudah dinyatakan batal demi hukumdan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,oleh karenanya Para Terbanding semula Para Pembantah bukanlahpemilik yang sah tanah obyek sengketa, sehingga tidak beralasandinyatakan sebagai pihak yang beretikat baik sebagai Para Pembantahterhadap Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Praya Nomor2/Pdt.Eks

No. 9 / Pdt.Eks / 2016 / PN.KRG Jo. Nomor : 10 / Pdt.Eks /2016 / PN.KRG. Jo. No. 76 / Pdt.G / 2014 / PN.Krg PadaPengadilan Negeri Surakarta telah melakukan Sita Eksekusisebagaimana Berita Acara Sita EksekusiNomor : 02 / Del.Eks /2016 / PN.SKT Jo. Nomor : 9 / Pdt.Eks / 2016 / PN.KRG Jo.Nomor : 10 / Pdt.Eks / 2016/ PN.KRG. Jo.

Nomor: 9/ Pdt.Eks/2016/PN.KrgJo. Nomor: 10 /Pdt.Eks / 2016/ PN.Krg. Jo. Nomor : 76 / Pdt.G / 2014 /PN.Krgadalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikatberikut dengan segala konsekwensinya ;Menyatakan secara hukum Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 02 /Del.Eks/2016/PN.SktJo.Nomor: 9/ Pdt.Eks/2016/ PN.KrgJo. Nomor: 10/ Pdt.Eks/2016/PN.Krg.Jo.

Nomor :9/Pdt.Eks/2016/PN.Krg. Jo Nomor10/Pdt.Eks/2016/PN.Krg. Jo 76/Pdt.G/2014/ PN.Krg.

Nomor9/Pdt.Eks/2016/PN.Krg. Jo Nomor : 10/Pdt.Eks/2016/PN.Krg.

Nomor: 9/ Pdt.Eks/2016/PN.Krg Jo. Nomor: 10 /Pdt.Eks /2016/ PN.Krg. Jo. Nomor: 76/ Pdt.G/ 2014 /PN.Krgadalah Sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berikutdengan segala konsekwensinya ;Menyatakan secara hukum Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 02 /Del.Eks/2016/ PN.SktJo.Nomor: 9/ Pdt.Eks/2016/ PN.KrgJo. Nomor: 10/ Pdt.Eks/2016/PN.Krg.Jo.

(disalin secara mutatis mutandis dari Berita Acara Sitaan Eksekutorialyang diiakukan oieh Jurusita Pengadilan Negeri Cilacap No.I/Pdt.Eks./2014/PN,C!

DALAM PROVISIMenangguhkan pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan No.I/Pdt.Eks./2014/PN.Clo tersebut diatas sejak putusan provisi ini dijatuhkansarnpai dengan putusan perkara bantahan aquo berkekuatan hukum tetap.B.

Bukti P3a berupa Foto copy Penetapan Aanmaning Pengadilan NegeriCilacap Nomor 11/Pdt.Eks/2014/PN Clp;13. Bukti P3b berupa Foto copy Berita Acara Aanmaning (tegoran) olehKetua Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 8 Juli2014;14. Bukti P3c berupa Foto copy Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan NegeriCilacap Nomor 11/Pdt.Eks/2014/PN Clp;15. Bukti P3d berupa Foto copy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor11/Pdt.Eks/2014/PN Clp tanggal 23 Oktober 2014;16.

Ronny Imronluas + 801 M2;Foto Copy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor11/Pdt.Eks/2014/PN Clp pada hari Kamis 23Oktober 2014 atas sebidang tanah pekaranganSHM Nomor 312 / Cilopadang seluas + 5.430 M2a.n. Ronny Imron alias Lie Kiem Liong;Foto Copy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor11/Pdt.Eks/2014/PN Clp pada hari Kamis 23Oktober 2014 atas sebidang tanah pekaranganSHM Nomor 01168 / Rejodadi seluas + 5.091 M2a.n.

Ronny Imron alias Lie KiemLiong;55.Bukti T54 berupa Foto Copy Berita Acara Pelaksanaan Sita EksekusiNomor 11/Pdt.Eks/2014/PN Clp pada hari Kamis23 Oktober 2014 atas Hak Guna Bangunan Nomor1/Cilempuyang seluas + 5.904 M2 a.n. RonnyImron alias Lie Kiem Liong;56.Bukti T55 berupa Foto Copy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor11/Pdt.Eks/2014/PN Clp pada hari Kamis 23Oktober 2014 atas sebidang tanah pekaranganSHM Nomor 11 / Cilempuyang seluas + 6.170 M2a.n.

AMAT DAMSUKI, beralamat di Kepuhsari Rt.07/Rw.06, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok,Kabupaten Sleman, dalam hal ini sebagai Pelawandalam perkara No.115/Pdt.Plw/2012/PN.Yk dan sebagaiTermohon Eksekusi dalam perkara No.02/Pdt.Eks/2011/PN.Yk, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA ;ll.Ny. LILIS ERWIYATI, SE, Diretur Utama PT.

hadapan Wahyu Wiryono, SHNotaris/PPAT di Yogyakarta dan telah disahkan olehMenteri Kehakiman dan Hak ASASI Manusia RI tanggal 9Juni 2006, No.C16799 HT.01.01 Tahun 2006, AktaPerubahan tertanggal 15 Agustus 2008 No.68 yangdibuat dihadapan Wahyu Wiryono, SH, dan telahdisyahkan oleh Menteri KEHAKIMAN Dan Hak Asasimanusia RI, tanggal 4 Nopember 2008Nomor.AHU86180.AH.01.02 Tahun 2008, dalam hal inisebagai Terlawan dalam perkara no.115/Pdt.Plw/2012/PN.Yk dan sebagai Pemohon Eksekusi dalam perkaraNo.02/Pdt.Eks

Teratai UH 5/569, RtO22, Rw.006,Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, KotaYogyakarta, dalam hal ini secara bersamasama inisebagai Terlawan II dan Terlawan Ill dalam perkaraNo.115/Pdt.Plw/2012/PN.Yk dan sebagai TermohonEksekusi dalam perkara No.02/Pdt.Eks/2011/PN.Yk,selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA ;Untuk selanjutnya secara bersamasama disebutsebagai PARA PIHAK ;Bahwa para pihak telah sepakat untuk mengakhirigugatan perlawanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta No.115/Hal 3 dari 8 Hal.

Putusan No.115/Pdt.Plw/2012/PN.Yk.Pdt.Plw/2012/PN.Yk dan Permohonan Eksekusi No.02/Pdt.Eks/2011/PN.Yk serta penyelesaian Akad Al MurabahahNo.060/INVMRH/DH/IV/2008 DENGAN CARA DAMAI, dengankesepakatan sebagai berikut :Pasal 1.1)Pasal 2.1)Bahwa terhadap pinjaman/pembiayaansebagaimana tersebut dalam akad AlMurabahah No.060/INVMRH/DH/IV/2008,tertanggal 28 April 2009, pihak Ketiga (Debitur)bersedia dan sanggup untuk membayar/menyelesaikan kewajiban pinjaman tersebutkepada Pihak Kedua/Bank sebesarRp.166.000.000

puluhenam juta rupiah) yang harus dibayarkan olehPihak Ketiga kepada Pihak Kedua tersebutdilakukan bersamaan dengan penandatanganansurat kesepakatan perdamaian ini ;Bahwa atas penyelesaian kewajiban oleh PihakKetiga (Debitur) kepada Pihak Kedua (Bank),maka Pihak Kedua bersedia dan sanggupuntuk :e Menyerahkan Surat Keterangan Lunasdan Surat Permohonan Roya atas AkadAl Murabahah No.060/INVMRH/DH/IV/2008, tanggal 28 April 2009 ;e Mencabut permohonan Eksekusi HakTanggungan dengan Nomor RegisterNo.02/Pdt.Eks

Bahwa ternyata objek sengketa telah dijadikan agunan/jaminan Bank BRI CabangKudus (TURUT TERGUGAT ID) bersama agunanagunan yang lain olehKRISLISTIANTO (Tergugat I) atas persetujuan dari ASROFI (TERGUGAT IIDdan kredit mengalami kemacetan sehingga dengan dasar hak tanggungan, makaBank BRI Cabang Kudus melalui Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang(KPKNL) Semarang (TURUT TERGUGAT III) telah melakukan lelang atas objeksengketa dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus No. 10/Pdt.Eks

BRI V Cabang8)Kudus) sendiri dan Penetapan Ketua Pengadilan No. 10/Pdt.Eks/2011/PN.Kds.

Berdasarkan risalah lelang Nomor 1150/2011, Turut Tergugat IImengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudusuntuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap SHM No. 273/Panjang atas nama ASROFI BIN SUMARLAN SUGITO daripenghunian debitur/Termohon Eksekusi atau siapapn yang mendapathak dari padanya serta barangbarang yang ada didalamnya danterdaftar dalam register Nomor : 10/Pdt.Eks/2011/PN.Kds.

Permohonan Penggugat untuk dilaksanakan sita persamaan atas sitaeksekusi Pengadilan Negeri Kudus No. 10/Pdt.Eks/2011/Pn.Kds.,sangat tidak layak untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini, mengingat Penggugat tidak memiliki darayang cukup;q. Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat yangmeminta Tergugat I dan Tergugat IT untuk menyerahkan 2/3 dariSHM No. 273/Panjang kepada Penggugat dan kepada Turut TergugatI.

Adanya gugatan yang dilakukan oleh Penggugat yang teregister padaPengadilan Negeri Kudus dengan No. 02/Pdt.G/2013/PN.Kds., tidakserta merta menghentikan pelaksanaan eksekusi pengosonganberdasarkan Penetapan Ketua Pnegadilan Negeri Kudus No. 10/Pdt.Eks/2011/PN.Kds., ; 14.

Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi tanggal21 Januari 2020 nomor /7/Pdt.Eks/2020/PN.Cbn atas putusanPengadilan Negeri Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.Cbn, Sepanjangmengenai bidangbidang tanah dan Ruko yang tercantum dalampetitum di atas.5. Menghukum TERLAWAN EKSEKUSI untuk membayar biaya perkarainl.6.

/2020/PN.Cbn dariperkara perdata Nomor: 46/Pat.G/2017/PN.Cbn oleh Terlawan Eksekusiadalah milik pihak ketiga...dst adalah tidak tepatdan tidak benar,adapun alasanalasan Terlawan adalah sebagai berikut:e Bahwa apabila Para Pelawan menyatakan tanah dan bangunanyang diajukan Eksekusi oleh Terlawan sebagaimana RegisterPerkara Eksekusi Nomor: 7/Pdt.Eks/2020/PN.Cbn adalah milikHalaman 14 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 3/Padt.Bth/2020.

/PN Cbn10.Permohonan Eksekusi melalui Pengadilan Negeri Cirebon, yangkemudian terhadap adanya Permohonan Eksekusi tersebut telahditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Penetapan Ketua PengadilanNegeri Cirebon Nomor: 07/PDT.EKS/2019/PN.Cbn, tertanggal 16Desember 2019 adalah telah tepat dan benar;Bahwa kemudian Para Pelawan juga telah dipanggil dan ditegur olehPengadilan Negeri Cirebon beradasarkan Penetapan Ketua PengadilanNegeri Cirebon No. 07/Pdt.Eks/2019/PN.Cbn, tertanggal 16 Desember2019 Jo.

Berita Acara Teguran/Aanmaning No.07/Pdt.Eks/2019/PN.Cbn tertanggal 7 Januari 2020 dan Berita AcaraTeguran/Aanmaning No. 07/Pdt.Eks/2019/PN.Cbn tertanggal 21 Januari2020, yang intinya adalah sebagai berikut,Agar dalam kurun waktu 8 (delapan) hari sebagaaimanaditetapbkan undangundang, segera melaksanakan isiputusan yang memerintahkan agar Para TermohonEksekusi maupun kepada siapapun yang menguasaitanah dan bangunan yang terletak di J.Winaon No. 11 sampai dengan No. 23 Cirebon, sesualdengan Sertipikat

Nomor: 450/Pdt/Del/2019/PNBdg tanggal 29 Oktober 2019, T7 tentangfotokopi Surat dari Kuasa Pemohon Eksekusi Nomor: 231A/EE/KS/XI2019tanggal 4 November 2019 tentang Permohonan Eksekusi yang ditujukankepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, T8 tentang fotokopi PenetapanNomor 07/Pdt.Eks/2019/PN Cbn tanggal 16 Desember 2019, T9A tentangfotokop! Berita Acara Teguran Aanmaning Nomor: 07/BA.Pdt.Eks/2019/PNCbn Jo.