terdiri dari Ketua merangkapanggota :Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe B Batam, DirektoratBea dan Cukai, Kementrian Keuangan;Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Riau dan Kepulauan Riau,Direktorat Jendral Pajak, Kementrian Keuangan;Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia ProvinsiKepulaauan Riau;Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau;Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau;Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau;Komandan Pengkalan

dari Ketua merangkapanggota :10 Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe B Batam, DirektoratBea dan Cukai, Kementrian Keuangan;11 Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Riau dan Kepulauan Riau,Direktorat Jendral Pajak, Kementrian Keuangan;Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia ProvinsiKepulaauan Riau;Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau;Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau;Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau;Komandan Pengkalan

Bahwa anakanak PENGGUGAT dengan TERGUGAT setelah perceraian,anak pertama (Zul Hakim) semula ikut tinggal bersama dengan TERGUGAT,kendati TERGUGAT tidak bisa menjamin keperluan seharihari dan tidakmemperhatikan perkembangan pendidikannya, pada akhirnya QRKembali tinggal bersama PENGGUGAT, hingga kembali kepondok pesantrentempatnya menuntut ilmu di Pengkalan Bun dan anak kedua (ai) dari awal perceraian hingga sekarang selalu bersama PENGGUGAT;4.

PUTUSANNomor 1592 K/Padt/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATENBANYUASIN, alamat Komplek Perkantoran PemkabBanyuasin Sekojo Kota Pengkalan Balai KabupatenBanyuasin, diwakili oleh Ir.

biaya Pemilihan Kepala Desasebagaimana yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam pleidooinyapribadinya halaman 5, itu juga hanyalah berupa rangkaian katakata ataukalimat tanpa ditopang oleh alat bukti yang cukup yang dapat meyakinkanMajelis akan kebenarannya;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Terdakwadalam penggunaan dana seperti uang sewa tanah bengkok Kepala Desa yangbukan menjadi hak Terdakwa sebesar Rp. 12.708.200, (dua belas juta tujuhratus delapan ribu dua ratus rupiah), Uang sewa pengkalan

Kakap No.1 C RT 015 Kelurahan Pengkalan Sesai,pekerjaan Direktur CV.

Kakap No.1 C RT 015 Kelurahan Pengkalan Sesai,pekerjaan Direktur CV. QIYYAMMA, seperti tersebut pada Berita AcaraPenyitaan tanggal 31 Mei 2017;Tetap terlampir dalam berkas perkara;10.

Tpk/2020/PN Mks.sesuai aturan atau petunjuk yang ada, namun tidak ada hubungan keluargadengannya ;Bahwa saksi bertugas di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar dengantanggung jawab sebagai Koordinator Pelaksanaan Program KeluargaHarapan di tingkat Kota Makassar ;Bahwa saksi juga memberikan penilaian kinerja PendampingSosial, asisten Pendamping Sosial dan Administrator Pengkalan data diKota Makassar ;Bahwa Adapun Pedoman dalam pelaksanaan tugas tersebutadalah Peraturan Menteri Sosila Nomor 1 tahun 2018

Pulau Bawah sudah melihat langsung Kargo/Muatan ditempat penyimpanan barang sitaan.Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN RanPenyidik Pengkalan TNI AL Tarempa tidak perna menutup ataumeniadakan hak Pemohon Praperadilan sebagai pemilikKargo/Muatan, dalam hal penyitaan baik Kapal dan Muatan PenyidikPangakalan TNI AL Tarempa sebagai aparat penegak hukum dilautselalu berpedoman dengan aturan sesuai dengan UU No. 17 Tahun2008 tentang Pelayaran dan Pasal 39 KUHAP.ll. .KRONOLOGI DAN FAKTA HUKUM

Jenderal tanggal 2 Oktober 2015, Nomor: S.616/PHM2/2015Perihal: Pengaduan Tindak Kekerasan oleh Karyawan PT.Bumi PersadaPermai, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P32;34, Fotokopi surat Kementrian Dalam Negeri tanggal 8 Mei 2017,Nomor: 700/2178/sy Perihal: Permohonan Tanggapan selanjutnya disebutdan diberi tanda bukti P33;35, Fotokopi surat dari PPID Kementrian Lingkungan Hidup danKehutanan tanggal 5 Agustus 2015, Perihal: Permohonan PenyelesaianSengketa Tanah Warga Desa Telang, Simpang Bayat, Pengkalan

sehubungan dengan adanyadugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa padaBank Sumselbabel Cabang pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin;Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungankeluarga;Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Penyelia pada BankSumselbabel Cabang Jakarta sejak bulan Juli 2014;Bahwa sebelumnya Saksi menjabat sebagai Penyelia pada BankSumsel Babel Cabang Pangkalan Balai;Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Penyelia pada BankSumsel Babel Cabang Pengkalan

voerbaar bijvoorrad).Apabila Majelis Hakim perkara aquo memiliki pendapat lain, maka mohonputusan mengedepankan perlindungan lingkungan (ex aequo pro natura).Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding/Pembanding semulaPenggugat tersebut disamping mengajukan kontra memori bandingterhadap memori banding dari Kuasa Pembanding/Terbanding semulaTergugat, juga mengajukan memori banding sendiri atas permohonanHalaman 73 dari 134 Putusan Nomor 102/PDT.GLH/2021/PT PLKbandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Pengkalan

Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal6 Juli 2012 yang telah didaftarkan dikepaniteraan pengadilan negeri sekayu pada tanggal9 Juli 2012 dibawah nomor register 95/SK/2012/PN.Sky ;MELAWAN :1 EFFENDY BIN SUTOPO, Pekerjaan Wiraswasta, Umur 58 tahun, Alamat Jalan Puncak Sekuning No.A.8 Rt.01 Rw.05 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Ilirbarat I Palembang Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT. 1;2 BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUASIN, AlamatKomplek Perkantoran Pemkab Banyuasin Sekojo Kota Pengkalan

puluh) Tahun, alasan yang ParaPenggugat dalilkan lari dari peristiwa hukum yang sebenarnya, karenaTergugat selaku yang berkompetensi mewakili YAYASAN IKHWAN sengatmemahami tentang sengketa tanah/lahan a quo sebab sejak Tahun 1982tanggal 10 Februari 1982 atas dasar Surat Keterangan Tebang TebasNomor: 76/X/d1982 tentang Pemberian Izin kepada LKMD untukmengelola lahan seluas 3000 (tiga ribu) Hektar pada waktu itu sebelumPemekaran Wilayah masih dalam status wilayah hukum administrasipemerintahan Desa Pengkalan

Djuriah binti Djuair berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya seluas kurang lebih 566,40 m2 (lima ratus enam puluh enam koma empat puluh meter persegi) terletak di Jalan Karya Darma I Nomor 10, dahulu dikenal Jalan Karya Ikhlas Gang Pipa Nomor 8 F, Kelurahan Pengkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis

Saksi ENDANG SUDRAJAT (disumpah) :Bahwa saksi pernah diperiksa didepan penyidik dan keterangan diberikan didepan Penyidikadalah keterangan saksi yang sebenarnya ;Bahwa pemeriksaan didepan penyidik dilakukan dengan tanya jawab dan berita acarapemeriksaan dibaca terlebih dahulu sebelum ditanda tangani oleh saksi ;Bahwa Saksi sebagai Kepala UPTD Pengairan Wilayah I Karawang, pernah sebagai BendaharaPengeluaran sejak awal tahun 2009 s/d. 30 September 2020 untuk kegiatan proyek peningkatanJalan Badami Pengkalan

Saksi ENDANG SUDRAJAT = (disumpah) :Bahwa saksi pernah diperiksa didepan penyidik dan keterangan diberikan didepanPenyidik adalah keterangan saksi yang sebenarnya ;72Bahwa pemeriksaan didepan penyidik dilakukan dengan tanya jawab dan beritaacara pemeriksaan dibaca terlebih dahulu sebelum ditanda tangani oleh saksi ;Bahwa Saksi sebagai Kepala UPTD Pengairan Wilayah Karawang, pernahsebagai Bendahara Pengeluaran sejak awal tahun 2009 s/d. 30 September 2020untuk kegiatan proyek peningkatan Jalan Badami Pengkalan

Pelalawan atas nama wajib pajak Jamuri, telahdibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda T.II4;12.Surat Keterangan Nomor : 1211/05/XI/DPK/2001 yang dikeluarakan olehKepala Desa Pangakalan Kerinci, telah dibubuhi materai secukupnya dandiberi tanda T.II5;13.Surat keteragan Kepemilikan Rumah yang dibuat oleh RT. 1 dan diketahuloleh kepala desa pangkalan kerinci dan camat pengkalan kerinci tanggal 26Januari 2003, telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda T.II6;14.

ENDANG SUDRAJAT = (disumpah) : Bahwa saksi pernah diperiksa didepan penyidik dan keterangan diberikan didepanPenyidik adalah keterangan saksi yang sebenarnya ; Bahwa pemeriksaan didepan penyidik dilakukan dengan tanya jawab dan beritaacara pemeriksaan dibaca terlebih dahulu sebelum ditanda tangani oleh saksi ;135Bahwa Saksi sebagai Kepala UPTD Pengairan Wilayah Karawang, pernahsebagai Bendahara Pengeluaran sejak awal tahun 2009 s/d. 30 September 2020untuk kegiatan proyek peningkatan Jalan Badami Pengkalan

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juili 2016 saatSaksi10 selesai laporan corp penerimaan sebagaianggota baru Minvetcad IV01/Pwt sehabis sholatDhuhur di Mushola Minvetcad IV01/Pwt Tersankamengatakan langsung kepada Saksi10 dengandisaksikan oleh Saksi8 (Kaurjat) dengan mengatakanPak Samsuri setelah ini dibantu mencari dana di luaruntuk melanjutkan pembangunan pengkalan, namunsaat itu Saksi10 menolak permintgaan Terdakwatersebut dengan mengatakan mohon maaf kepala,untuk tugas yang satu ini Skasi15 tidak

Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor : Pj.06/194/PIII-2012 tanggal 19 September 2012 perihal Relokasi pembangunan Kantor Pengkalan PLP di Surabaya yang ditandatangani oleh DJARWO SURJANTO yang ditujukan kepada Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;82. 2 (dua) lembar fotocopy surat Risalah rapat Pembahasan rencana pemindahan dan pembangunan Gedung Kantor Pangkalan Armada PLP Kelas II Tanjung Perak Surabaya dari Nilan Barat ke Teluk Lamong beserta lampiran83. 2 (dua) lembar

Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor: Pj.06/194/PIII-2012 tanggal 19 September 2012 perihal Relokasi pembangunan Kantor Pengkalan PLP di Surabaya yang ditandatangani oleh DJARWO SURJANTO yang ditujukan kepada Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;82. 2 (dua) lembar fotocopy surat Risalah rapat Pembahasan rencana pemindahan dan pembangunan Gedung Kantor Pangkalan Armada PLP Kelas II Tanjung Perak Surabaya dari Nilan Barat ke Teluk Lamong beserta lampiran83. 2 (dua) lembar fotocopy