2012 terhadap permohonan uji materil(judicial revieuw) terhadap Penjelasan pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Halimah Agustina bintiAbdullah Kamil (isteri dari Bambang Triatmojo Soeharto), dalam salah satupertimbangannya menyebutkan, bahwa Mahkamah berpendapat PenjelasanPasal 39 ayat (2) UU 1/1974 sepanjang frasa, Antara suami dan isten terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ... justru memberkan salah satuJalan keluar ketika suatu perkawnan

tidak lagi memberikan kemanfaatankarena perkawnan sudah tidak lagi sejalan dengan maksud perkawnansebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU 1/1974 serta tidak memberikanputusan nomor 0735/pdt.g/2014/pa. mil.kepastian dan keadilan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD1945,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam putusanMahkamah Konstitusi tersebut, Pengadilan berpendapat ketika antara pemohondan termohon telah hidup berpisah dan upaya perdamaian pun tidak berhasil,maka dengan tidak

Hal inisesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 534K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi bahvue dalam hal perceraiantidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telahmeninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawnan itu sendiriapakah perkawnan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga pemohon dantermohon tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat perselisinan dalamrumah

judicial revieuw) terhadap Penjelasan pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Halimah Agustina bintiAbdullah Kamil (isteri dari Bambang Triatmojo Soeharto), dalam salah satupertimbangannya menyebutkan, bahwa Mahkamah berpendapat PenjelasanPasal 39 ayat (2) UU 1/1974 sepanjang frasa, Antara suami dan isteri terusputusan nomor 2930/pdt.g/2014/pa.mjl.menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ...justru memberikan salah satujalan keluar ketika suatu perkawnan

tidak lagi memberikan kemanfaatankarena perkawnan sudah tidak lagi sejalan dengan maksud perkawnansebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU 1/1974 serta tidak memberikankepastian dan keadilan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD1945Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam putusanMahkamah Konstitusi tersebut, Pengadilan berpendapat ketika antara pemohondan termohon telah hidup berpisah, maka dengan tidak lagi melihat siapa yangmenjadi penyebabnya dan siapa yang meninggalkan tempat

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MahkamahAgung RI dalam putusan Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yangberbunyi bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dan siapa penyebabpercekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yangperlu dilihat adalah perkawnan itu sendiri apakah perkawnan itu masih dapatdipertahankan lagi atau tidak;Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga pemohon dantermohon tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat perselisinan dalamrumah

2 ayat (1) dan tidak ada laranganperkawinan (maveaniunnikah) sesuai ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (8), huruf d dan eKompilasi Hukum Islam (KHl), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidakdapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya kePengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa itsbat nikah yang dapat diajukanke Pengadilan Agama terbatas mengenai halhal yang berkenaan denganadanya perkawnan

yang terjadi sebelum berlakunya Undangundang Nomor 1Tahun 1974 (Pasal 7 ayat (8) huruf d KHI) dan Perkawnan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawnan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawnan (Pasal 7 ayat (3) huruf eKH);Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaianjuga dengan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5, keempat bukti surat tersebutmenunjukkan bahwa Pemohon dengan H.

isbat nikah adalah untukmendapatkan buku nikah yang selanjutnya untuk persyaratan menunaikanibadah umroh.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Pemohon Ildan bukti suratsurat serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yangmemberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaiansatu sama lain, maka Majelis berpendapat telah teroukti bahwa pernikahanPemohon dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi HukumIslam yang berbunyi untuk melaksanakan perkawnan

Kitab lanatut Thalibin juz NM halaman 254 berbunyi :Sg carly oly gai Cy Alay plig Aine 8 4 BI pal cole CUS: co alll AgArtinya: "Pengakuan perkawnan dengan seorang perempuan harus dapatmenyebutkan sahnya perkawnan dahulu dan umpamanya wali dandua orang saksi yang adil "2.

yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplahpernikahannya itu "Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalildalil tersebut sebagaibahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan perkara Itsbat Nikahbagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi merekayang melakukan perkawinan sebelum berlakunya UU No 1 1974 th jo PeraturanPemerintah no.9 th 1975, hal ini dapat dilihat dari pasal 64 undangundang no 1tahun 1974 yang berbunyi : untuk perkawnan

dan segala sesuatu yangberhubungan dengan perkawnan yang terjadi sebelum undangundang ini berakuyang dijalankan menurut peraturanperaturan lama, adalah sah dan dipertegaspelaksanaannya dalam aturan organik, sebagaimana dalam pasal 49 PP no 9tahun 1975, pada ayat (1) menyatakan : Peraturan Pemerintah ini mulai befakupada tanggal 1 oktober 1975 dan pada ayat (2) berbunyi "mulai berlakunyaPeraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari UU no 1tahun 1974 tentang perkawinan.Menimbang

ELYAS TARIGAN) pada tanggal 19 Oktober 2010;Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuaidengan ketentuan dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: Perkawnan adalahsah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dankepercayaannya itu dan pada ayat (2) berbunyi :7iaptiap perkawnandicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku,Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang

masingmasing agamanya dan kepercayaannyaitu;(2) Tiaptiap perkawnan dicatat menurut peraturanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P 3, Kutipan AktaPerkawinan Nomor AK 5420000414, tanggal 19 Oktober 2010, yangdikeluarkan oleh Walikota Tebing Tinggi selaku Pejabat PencatatSipil, setelah dihubungkan dengan keterangan saksisaksi, diperolehfakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 07Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Tbt.Ad

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu : bahvea dalam halperceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnyapercecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihaklain tetapi perlu dilihat dari perkawnan itu sendiri, apakahperkawnan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jikahati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkindipersatukan lagi;b.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu : bahwva dalamsuatu perkawnan apabila antara suami isteri terus menerusteradi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkandalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975,di mana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengandikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan penggugatHalaman 14 dari 20 Putusan Perdata

(pihak suami) yang memohon perkawnan putus karenaperceraian dapat dikabulkan;c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu : pengertiancekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheelbaretweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yangharus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalahbenar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidakdapat didamaikan lag).d.

Pasal 4 menyebutkan: Perkawnan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNo. 1 Tahun 1974,b. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: Perkawnan hanya dapat dibuktikandengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;c. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: Dalam hal perkawnan tidak dapatdibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya kePengadilan Agama;d.

Pasal 7 ayat (4), menentukan bahwa: Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka,vali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawnan itu;Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menentukanbahwa rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a). Calon Suami, b).Calon Isteri, c). Wali nikah, d).

Adanyakeraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawnan; d. adanyaperkawnan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 tahun1974, dan e. perkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyahalangan perkawnan menurut halangan perkawnan UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutipdi atas, maka permohonan itsbath nikah yang diajukan oleh Pemohon telahbersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan Pasal 7ayat

tersebut, makaMajelis Hakim berpendapat pernikahan Para Pemohon harus dinyatakan sahmenurut hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku,karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan selainitu juga Para Pemohon selama menikah belum pernah putus akibat perceraian;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam disebutkan : /tsbath nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama terbatas mengenai halhal yang berkenaan dengan :a. adanya perkawnan

Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syaratperkawnan; d. adanya perkawnan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, dan e. perkawnan yang dilakukan oleh merekayang tidak mempunya halangan perkawnan menurut halangan perkawnanUndangUndang Nomor1 Tahun 1974.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutipdi atas, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telahbersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan Pasal 7ayat

Telah jelas diatur dalam Pasal 85 KHI yangberbunyi sebagai berikut :adanya harta bersama dalam perkawnan itu tidak menutup kemungkinanadanya harta milik masingmasing suami atau istri.Atas dasar hukum tersebutlah Penggugat selaku mantan istri Tergugat,mengajukan gugatan atas harta bersama yang selama ini didapati selamaperkawinan.

Ketentuan lebih lanjutdijelaskan pada Pasal 87 ayat (1) dan (2) KHI:Penetapan Nomor 3527/Pdt.G/2016/PA.Sby.hal. 3 dari 7 hal.(1) harta bawaan dari masingmasing suami dan istri dan harta yangdiperoleh masingmasing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawahpenguasaan masingmasing, sepanjang para pihak tidak menentukanlain dalam peranjian perkawnan(2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukanperbuatan hukum atas harta masingmasing berupa hibah, hadiah,shadaqah atau lainnyaAtas dasar

Besar pembagian harta tersebut dijelaskan lebih lanjut dalamketentuan Pasal 97 KHI, yang berbunyi sebagai berikut :Janda atau duda cerai hidup masingmasing berhak seperdua dari hartabersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawnan.9. Bahwa dengan telah dikemukakannya fakta hukum diatas, Penggugatmohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya agar memanggilkedua belah pihak untuk di dengar keterangannya di persidangan.

bahwapernikahan Pemohon dan Pemohon Il telah teroukti memenuhiketentuan hukum lslam, yaitu adanya wali, mahar, kKedua mempelai dandua orang saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli figh Islam, yangdalam penetapan ini telah diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakimmenyatakan;10J 9S Cpsrlig oly gai Ca Abr g pli g Aimne Sh Bl yal gle oS cp gall byArtinya : Dan didalam pengakuan telah terjadinya perkawnan

lanatutthalibin juz IVhalaman 254).Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakanketerangan dalam kitab Ushul Figh, Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93yang diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyisebagai berikut :Urol gti) (ple ula Al als al alate daa g jt ages Gob Aa 9 J ADE La CysArtinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanyahubungan suamiistri selama tidak ada buktibukti yang menentukan lain(putusnya perkawnan

Bagir Manan, SH, yang menyimpulkan bahwa:pencatatan perkawnan adalah suatu yang penting saja untukdilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawnanitu sendin. Pendapat Prof. DR. Mahfud MD, SH, yang menyatakan bahwa :perkawnan Sim tidak melanggar konstitusi, karena di jalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H.

., berpandangan bahwa: kalau perkawnan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umumdan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakimharus mempertimbangkan.11(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukumdi Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI,tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini, maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah

Tabun 1974 tentang Perkawnan. Pasal 23 berbunyi :yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitua. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri ;b. Suami atau istri ;c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan ;d.

yang ditunjuk ayat (2) Pasal 16 UndangUndang ini dan setiapOrang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadapperkawinan tersebut , tetapi hanya setelah perkawinan itu putus ;Bahwa , dengan demikian berdasarkan pada ketentuan Pasal 23 ayat ( b ),Penggugat Intervensi selaku istri yang sah satusatunya dari Pemohon /Penggugat , berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan antaraTermohon dengan Pemohon / Penggugat dan demikian jugs dalam pasal 24ditegaskan bahwa :" Barang siapa karena perkawnan

masih tenkat dirinya dengan salah satu dan keduabelah pihak dan atas dasar masih adanya perkawnan dapat mengajukan pembaialanperkawnan yang baru , dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4Undang Undang No.

Tahun 1974 tentang Perkawnan " ;8.10.11.bahwa ,dengan demikian setiap perkawinan yang dilangsungkan secara tidaksah , perkawinan yang melanggar ketentuan dalam UndangUndang No.

Tahun 1974 ( Pasal 43 ayat (1) berbunyi :" Anakyang dilahirkan di luar perkawnan hanya mempunyai hubungan perdata denganibunya dan keluarganya ibunya " )bahwa , dengan demikian , Penggugat Invervensi sangat berkepentinganuntuk masuk kedalam perkara nomor xxxx/Pdt.G/201 /PAJS , dan dalam halini berkedudukan sebagai PENGGUGAT INTERVENSI ;bahwa , dengan demikian kiranya lou Hakim Ketua dan Hakim Anggota,Majelis berkenan untuk mengabulkan permohonan , yakni keikutsertaanNyonya Pemohon Il sebagai salah

pettengkaranterus menerus artaja Pemohon dan Ter nohon yang suitdrukunkan lag yang dsebabkan Ter nohon seing berkaa kasar kepadaPemohon dan kduarga Te nohon telduikut campur dam urusan rumahtangga Pemohon dan Ter nohon;Bahwa, puncak kere akan hubungan rumah tangga arntaja Pemohon danTer mohon tejad pada buan Mard@ 2017 sehngga tejad perpsahantempat tinggd artaaPenvhon dan Ter mohon sanpa sekarang;Bahwa, dengan kg ad antersebut rumah tangga Perohon dan Ter mohonsudah tidak dapat dbina dengan bdk selhingga tyuan perkawnan

G2017/ PA Sub.Meni mbang, bahwa terhadap per mohonan Penohontersebut, tidak adabartahan dari Ter mohon karena tidak hadr, namun deh kaena perkaainadd ah perkara sengketa perkawnan, maka kepada Penohon tdap d bebankewa@iban membukti kan ddilddil per mohonannyatesebu;Men mbang, bahwaurtuk~ menguatkan~ dadil/dasand asannya,Pemohon mengag ukan bukti sura be upa:1.

G2017/ PA Sub.bu an Februari 2017 mid teajad persdig han dan pertengkaranterus mener usyang dsebabkan deh hdhd yang tersebut ddam posita pe mohonanPemohon, dasan tersebut mengacu kepada dasan perceraan yang tesebutddam Pasa 19 huref (f) Peauran Pererintah Nonor 9 Tahun 1975 tertangPd aksanaan Undang Undang Nonor 1 Tahun 1974 tertang Perkawnan jaPasa 116 hurl (f) Kkonplas Hukum!

mbang, bahwa berdasarkan beberapa indkataor tersebut, MidisHak m dapat menarik kes npluan bahwa tdah tajad pesdishan danpert engkaranterus menerus artara Permohon dan Ter nohon dan tidak adal aghar apan akan h dup rukunlag dd amrumahtangga, dengan dentKan apa yangd ddilkan deh Penohon tesebut td ah terbukti kebenarannya karena d asandaasan tersebut tdah sesua dan memenuh maksud Pasd 19 huru (f)Peratuian Permerirtah Nonmor 9 Tahun 1975 tertang Pd aksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tertang Perkawnan

G2017/ PA Sub.berpendapat bahwa ikajan pekawnan keduanya tdah rapuh dan tyuanperkawnan sebaga mana tersebut ddam Pasd 1 Undang Undang Nonor 1Tahun 1974 tertang Perkawnan yatu menbentuk kd uaga (rumah tangga)yang bahag a dan keka berdasarkan Ka uhanan Yang Maha Esa dan tesebutddam Sua aRum aya 21 ydtu menbertuk rumah tangga yang sak nah,mawaddah dan rahmeh tidak nungkn dcapa lag, maka legh bak urtukmengakhri rumah tangga artaja Penohon dan Te nohon dengan percera andaripada me maksakan urtuk nenyat

belah pihak sudah tidak bersama lagi sejak 2 (dua)tahun yang lalu ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka ketentuan dalam halkeadaan Suami lstri sudah tidak dapat dirukunkan kembali dalam Rumahtangganya, sudah dapat dibuktikan menurut hukum ;Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 534 K/PDT/1996tanggal 18 Juni 1996 menyatakan Bahvea dalam perceraian tidak perlu dilihatdari siapa penyebab percekcokan atau karena salah satu pihak telahmeningggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawnan

itu sendiri,apakah perkawnan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hatikedua belah pihak sudah pecah maka perkawnan itu sendiri sudah pecah,maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihakmenginginkan perkawnan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yangmenginginkan perkawnan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agarperkawnan itu tetap pecah;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimanadiuraikan tersebut di atas, maka Penggugat sudah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi tersebutmaka telah terbukti bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahanpada tanggal 08 April 1985 dengan wali SUWARI, mas kawin berupa uangsebesar Rp. 500, (lima ratus rupiah) dibayar tunai dan pernikahannyadisaksikan oleh SAKSII dan SAKSI Il;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk darikitad lanatut Tholibin juz 4 halaman 254 yang selanjutnya diambil alihsebagai pendapat Majelis sebagai berikut :Artinya: Pengakuan perkawnan

dengan perempuan harus dapatmenyebut shahnya perkawnan dan syarat perkawnan contohnyawali dan dua orang saksi yang adil;Menimbang, bahwa para Pemohon selama ini telah hidup dalamrumah tangga sebagai suami istri merasa telah menikah akan tetapi tidakmempunyai bukti surat nikah dan setelah pemeriksaan di persidangan secarasyar'i pernikahan Para Pemohon sah, saat ini Para Pemohon sangatmembutuhkan Pengesahan Nikah sebagai bukti pernikahan Para Pemohon;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan

Fakta hukum pasca perkawnan atau akibat hukum yang timbul disebabkantelah terjadinya perkawinan tersebut.Menimbang, bahwa jika keterangan kedua saksi yang diajukan paraPemohon disederhanakan dengan mengacu pada pengelompokan tersebut diatas, maka ditemukan bahwa keterangan saksi pertama dan kedua telahmencakup poin 1 keseluruhan keterangan yang dibutuhkan mengenaiperkawinan para Pemohon hal mana telah sesuai dengan firman Allah dalamsurat AnNisa ayat 23, sebagai berikut:PLADSAOCAWOAML CLOT VOEHONR

Pemohonmenerangkan bahwa Pemohon Il saat menikah masih berumur 15 tahunsedangkan dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan yang membatasi usia perkawinan bagi perempuan yaitusudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun begitu pula dalam penjelasanumum angka 4 huruf d UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, disebutkan Undangundang ini menganut prinsip, bahwve calonsuamiistri itu harus telah memasak jiwa raganya untuk dapat melangsungkanperkawnan, untuk dapat mewujudkan perkawnan

, agar supaya dapatmevwujudkan tujuan perkawnan secara baik tanpa berakhir pada perceraiandan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Untuk itu harus dicegahadanya perkawnan antara calon suamiistri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawnan mempunyai keterkaitan dengan masalahkependudukan. Yaitu batas umur yang rendah bagi seorang wanita untukkawn, mengakibatkan tingginya angka kelahiran;Menimbang, bahwa dari penjelasan undangundang tersebut ditemukanbahwa yang menjadi batasan dalam menetapkan batas usia calon suamiistriadalah yang telah masak jiwa raganya.

Islam (Dr.Mustofa As Sibai) dalam bukunya Al Maratu BainalFighi wal Qonun halaman 115 yang kemudian diambil alih Majlis Hakimsebagai pertimbangannya sendiri menyatakan :Gg) Boplad Eh SiN foe Co Lad GSS Lage gy Cyuet Like Cys Elain nb ud Vycoiges i Sal ue 95M Og Oe Apa git AB Dell gt ot I Ge Gd ghNM Vig Ad Label Ane tay Ad Lead SAI LS di Lage tal g JSArtinya : Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yangkeduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupunbesar, sebaiknya ikatan perkawnan

oYANsN egy ol aleArtinya : Islam memilth jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga ataukeluarga mulai mengalami kegoncangan, nasehat sudah tidakberguna lagi dan diantara kedua belah pihak tidak dicapaiperdamaian serta ikatan perkawnan tersebut gagal mencapaitujuannya. Mengharuskan untuk mempertahankan tetapberlangsungnya perkawnan tersebut berarti seperti menghukumsalah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup.

Jaffer Husssain Marriage Breakdown Under TheLaw Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, IU Law Journal,Vol. , No. 1, 1989, halaman 126;If on the object of the marriage being defeated, separation has not beenallowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right offree choice and society would have been deprived of a happy marriedState of life(Apabila tujuan perkawnan gagal dicapal, perceraian tidak dijadikan jalankeluar bagi para pihak, hal ini merupakan ketentuan

yang kejam terhadaphak kebebasan menentukan pilihan dan bisa membuat masyarakatkehilangan harapan untuk mencapai perkawnan yang bahagia)Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang menjadipenyebab perselisihan dan pertengkaran, dan siapa yang salah, MajelisHakim tingkat Banding berpendapat bahwa keadaan rumah tanggaTerbanding dengan Pembanding telah pecah yang tidak dapat dirukunkanlagi, dengan demikian gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dantelah terbukti serta memenuhi pasal 39

Adanyakeraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawnan; d. adanyaperkawnan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1tahun 1974, dan e. perkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunya halangan perkawnan menurut halangan perkawnan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutipdi atas, maka permohonan itsbath nikah yang diajukan oleh Pemohon telahbersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan Pasal 7ayat

melangsungkan pernikahan serta tidakada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;e Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il, tidak ada pihaklain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon dan Pemohon Iltetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dan pertimbangantersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat telah terbukti bahwa pernikahanPemohon dengan Pemohon Il memenuhi ketentuan Pasal 14 KompilasiHukum Islam yang berbunyi untuk melaksanakan perkawnan

harus ada calonsuami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dan pertimbangan tersebutdi atas, Hakim Tunggal berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum IslamSalinan Penetapan Nomor 0189/Pat.P/2016/PA.Plh Hal.8 dari 10 Halamanyang berbunyi untuk melaksanakan perkawnan harus ada calon suami, calonisten, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul,Menimbang,

bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil Syar'iyang terdapat dalam Kitab Il'anatut Thalibin juz IM halaman 254 berbunyi :Jae crpliis oly sai ye Alas py diane 83 Bl pol cle CIS Uc sell 4sArtinya: "Pengakuan perkawnan dengan seorang perempuan harus dapatmenyebutkan sahnya perkawnan dahulu dari umpamanya vali dandua orang saksi yang adil ";Dan Hakim Tunggal mengambil alin isi dan maksud dalil tersebut sebagaibahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangantersebut

Pasal 39 dan Pasal 40Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi: perkawnan hanya dlizinkan jikapihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapaiumur 16 tahun, namun Majelis Hakim membaca ayat selanjutnya, ayat (2)yang berbunyi dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapatdiminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk olehkedua orang tua pihak pria maupun wanita.

, barang siapa di antara kamu telah sanggup3%memenuhi kevajiban belanja dalam perkawnan, hendaklah kamu kawn.Sesungguhnya kawn itu dapat menutup pandangan mata danmeredakan syahvwat. Dan barang siapa tidak sanggup, hendaklahberpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya;Qaidah fighiyyah dalam Kitab alAsybah wan Nazhair hal.33 yangberbunyi:Baledl Lage duc ll le al) GatHal. 8 dari 10 hal. Pen.

permohonan Pemohon telah beralasanhukum sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menetapkan memberikanDispensasi Kawin (pengecualian batas umur pernikahan) kepada anakPemohon yang bernama Calon Suamidengan calon istrinya yang bernamaCalon Isteri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang berbunyi: setiap orang yang akanmelangsungkan perkawnan

memberitahukan kehendaknya itu kepada PegavaiPencatat ditempat perkawnan akan dilangsungkan, maka kewajiban Pemohon(selaku orang tua dari calon mempelai) setelah mendapat penetapan dariPengadilan Agama Muara Enim untuk mendaftarkan perkawinan anaknya padaKantor Urusan Agama Kecamatan Gelumbang;Menimbang, bahwa perkara Dispensasi kawin ini termasuk dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangundang

Sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untukmenyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karenaperceraian serta tuntutan lainnya sebagaimana tertuang dalam petitum gugatanPenggugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil dalilgugatan Penggugat dihubungkan dengan alat alat bukti sah yang diajukan kemuka persidangan;Menimbang, bahwa mengenai sahnya suatu perkawinan di atur dalamPasal 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan(1) Perkawnan adalah sah

, apabila dilakukan menurut hukum masing masingagamanya dan kepercayaannya itu.(2) Tiaptiap perkawnan dicatat menurut peraturan perundangundangan yangberlaku.Bahwa di dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan itu mengatur adanya 2 (dua) syarat dalam suatu Perkawinan yaknisecara materiil pada ayat (1) dilakukan menurut hukum masingmasingagamanya dan kepercayaannya itu sedangkan syarat formil diatur pada ayat (2)Tiaptiap perkawnan dicatat menurut peraturan perundangundangan yangberlaku

,Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Padt.G/2017/PN TabMenimbang, bahwa setelah dihubungkan alat alat bukti sah yangdiajukan ke muka persidangan dikaitkan dengan syarat sahnya suatu perkawinan(vide Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawnan).