Ditemukan 176 data
138 — 74
Surat Nomor: SR560/D6/01/2014, tanggal 25 Juli 2014,Perthal: Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas DugaanTindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan BusPeremajaan Angkutan umum Reguler dan KegiatanPengadaan Armada Bus Busway pada DinasPerhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran2013 (bukti T.I, T.Il3 atau objek sengeta kesatu)2.
Terbanding/Tergugat : PT. Sebakis Inti Lestari .SIL.
Terbanding/Turut Tergugat I : Bupati Nunukan
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
90 — 184
tahun 2003, tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk keperluanperkebunan kelapa sawit seluas + 20.000 Hektar di KecamatanNunukan Kabupaten Nunukan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahuiPenggugat dan Tergugat, masingmasing memiliki izin untuk melakukankegiatan usahanya masingmasing;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat yang diberitanda P11, berupa Surat dari PT.Adindo Hutani Lestari yang ditujukankepada Menteri Kehutanan Nomor : AHOO/X/13/2005, tanggal 22 Juli2005, perthal
PT. PANCAPUTRA MARGASEJAHTERA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Intervensi:
Fikra Abdul Razaq Faraid, S.H, M.H.
407 — 323
Sankatama Indolestari Jaya , yang berdasarkan lampiransurat tanggal 24 November 2020 Nomor: 108/Mizi&Co/PT.SIJ,Perthal: Somasi I/Peringatan Pertama dari Law Office Mizi & Cotersebut, Penggugat baru mengetahui tentang telah diterbitkannyakeputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa BaratNomor: 540/17/29.1.07.2/DPMPTSP/2020, Tanggal 27 Juli 2020Tentang Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi PT.
64 — 18
Memberikan rekomendasi sebagai pertimbangan kepada Walikota Salatiga.Bahwa usulan penunjukan langsung yang diaju&kan KADARISMAN dan BAKRIEsecara tertulis pada tanggal 30 September 2003 perihal Ijin Penunjukan Langsungyang ditujukan kepada Walikota SalatigaBahwa adanya surat dari Ka Diknas yaitu BAKRIE perthal jin PenunjukanLangsung, maka pada tanggal 14 Oktober 2003 Tim pengkaji mengadakan rapatkoordinasi di ruang rapat Setda guna membahas permohonan tersebutBahwa Anggaran yang digunakan untuk pengadaan
139 — 340 — Berkekuatan Hukum Tetap
AtauApabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya menurut hukum (ex aequo et bono);Berdasarkan uraian di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapatditerima, karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu tidakdidasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo Surat EdaranMahkamah Agung RI tanggal 24 Maret 1992 Nomor: 052/Td.TUN/TW/1992 perthal
65 — 15
WAHANA MULIA BERSAMAdinyatakan sebagai Calon Pemenang Pertama.Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor:050/4043 tertanggal 14 Oktober 2011 (perthal Penunjukan Penyedia Barang/JasaUntuk Pelaksanaan paket Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan SaranaPenunjang Pembelajaran/Alat Elektronik Tahun 2011, Agus Sutikno, selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK), menunjuk CV.
152 — 169
PLN (Persero)PIKITRING Jawa , Bali & Nusa Tenggara yaitu :e Surat Nomor : 076/500/PROKITRING Jateng dan DIY/2006 tanggal 18September 2006 perthal : Permohonan Dropping Biaya Investasi sebesarRp.4.432.620.959, yang ditandatangani oldh BAMBANG SUPRIYANTO, BE ;e Surat Nomor : 087/500/PROKITRING Jateng dan DIY/2006 tanggal 11 Oktober2006 perihal : Permohonan Dropping Biaya Investasi sebesar Rp.16.939.852.635,yang ditandatangani oleh PH Manager SUHARDJONO, ST ;e Surat Nomor : 099/500/PROKITRING Jateng
AGUNG MALIK RAHMAN HAKIM, SH., MH
Terdakwa:
NAFDI, S.T., M.T Bin (Alm) SUTAN INDRA
79 — 125
15) 1 (satu) lembar Surat Nomor: PW.04.02/Bb.3/PJN-WIL 1/PPK 1.1/31 tanggal 18 Maret 2019 Percepatan Penyelesaian Pekerjaan di Masa Denda
16) 1 (satu) lembar Surat Nomor: PW.04.02/Bb.3/PJN-WIL 1/PPK. 1.1/36 tanggal 19 Maret 2019 ehal Percepatan Penyelesaian Pekerjaan di Masa Denda
17) 1 (satu) lembar Surat Nomor: PW.04.02/Bb.3/PJN-WIL 1/PPK. 1.1/61 tanggal 25 Maret 2019 perthal Percepatan Penyelesaian Pekerjaan di Masa Denda.
404 — 271
(Ex Aequo etBono).Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, Tergugat II telah mengajukanjawaban tertanggal 25 Maret 2010 dengan mengemukakan halhal sebagai berikut :DALAM EKSEPSII.Eksepsi Kompetensi AbsolutBahwa berikut ini kami akan menyampaikan beberapa Yurisprudensi MahkamahAgung perthal pembatalan Sertifikat tanah> Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 716 K/Sip/1973, yang menyatakan,Pencabutan dan pembatalan surat sertifikat adalah sematamata wewenang dariKantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran
78 — 16
Wasdalkepada Kepala Dinas Cipta Karya Nomor : 641/05/WASDALtanggal 04 Februari 2011 perthal Laporan ~1ingguanPembangunan Kantor Desa di Kabupaten Karawang untukhlll::sm l=~hrll~ri 'Jn11 rbri t~nnn~1 Or ae ri 'Jn11 chi n4Februari 20+4+" Tae Mate etl.202. 1 (satu) bundel Fotokopian N Nota Dinas dari Kabid.
244 — 791
Penggugat Rekonpensi I, dan teguran demi teguran dilayangkan kepada TergugatRekonpensi sebagaimana terbukti dengan :1291 Surat No. 005/MKMMS/IT/2011 tanggal 12 Februari 2011,perihal; Surat Teguran Pertama ;2 Surat No. 010/MKMMS/SP/IT/2011 tanggal 21 Februari2011, perihal: Surat Teguran ;3 Surat No. 013/MKMMS/SP/IT/2011 tanggal 25 Februari2011, perihal: Surat Teguran ;4 Surat No. 016/MKMMS/SP/IT/2011 tanggal 28 Februari2011, perihal: Surat Teguran ;5 Surat No. 020/MKMMS/SP/IT/2011 tanggal 2 Maret 2011,perthal
89 — 19
Bogor Nomor: 005/917PPtanggal 22 Mei 2012 Perihal Undangan beserta 1 (satu) lembar asl KartuDisposisi dengan keterangan Dari: BPT Perthal Und. PeninjauanLapangan, Rabu 23 Mei 2012, Pkl 08.30 di BPT Tgl Surat 22/05/2012,No.
73 — 16
Surat Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin NomorB2355/Q.3.10/Fd.1/08/2016 tanggal 1 Agustus 2016 perthal Mohon BantuanPenghitungan Kerugian Keuangan Negara,b.
55 — 13
Surat Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin NomorB2355/Q.3.10/Fd.1/08/2016 tanggal 1 Agustus 2016 perthal Mohon BantuanPenghitungan Kerugian Keuangan Negara,b.
Desak Putu Megawati, SH
Terdakwa:
I WAYAN RUBAH
216 — 123
Nomor : 20534,nama pemegang hak WAYAN RUBAH yang terbit tanggal 21 Januari 2015.Dan terhadap penerbitan SertifikatHak Milik (SHM) atas nama WAYANRUBAH No. 20534 sudah sesuai prosedur.o Saksi menjelaskan akhirnya mengetahui terhadap adanya perbedaan batastanah sesuai Sertifikat Hak Milik atas nama WAYAN RUBAH No. 20534dengan sertifikat Hak Milik atas nama WAYAN SUTAMA Nomor : 18348tersebut, adanya surat dari UPT Taman Hutan Raya Ngurah Rai dengan SuratNo: 522/209/THR.NR/2015 tanggal 7 Mei 2015, perthal
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
I WAYAN SUMADI
161 — 269
Dan terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama WAYAN RUBAH No. 20534 sudah sesuai prosedur.Saksi menjelaskan akhirnya mengetahui terhadap adanya perbedaan batastanah sesuai Sertifikat Hak Milik atas nama WAYAN RUBAH No. 20534dengan sertifikat Hak Milik atas nama WAYAN SUTAMA Nomor : 18348tersebut, adanya surat dari UPT Taman Hutan Raya Ngurah Rai denganSurat No: 522/209/THR.NR/2015 tanggal 7 Mei 2015, perthal klarifikasipenerbitansertifikat hak milikyang padaintinvahasil pengecekandilapangan