kasasinyatelah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurutundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapatditerima;Menimbang bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang telahmenjatuhkan putusan Nomor 476/Pid/2015/PT.Medan

Gst joPutusan Nomor 94/PDT/2016/PT.Medan Pengadilan Tinggi SumateraUtara jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 147 K/Pdt/2017 yang padaintinya sehubungan dengan Kepemilikan Objek Perkara;Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur adalah asas hukum yangmenentukan bahwa apa yang diputuskan oleh hakim harus dianggapbenar kecuali ada putusan hakim yang lebih tinggi yang membatalkanputusan itu sebab telah melalui pembuktian di persidangan;Gugatan Penggugat Bertentangan dengan Pasal 1917 KUHperdata dantidak memperhatikan

Gstjo Putusan Nomor 94/PDT/2016/PT.Medan jo Putusan Mahkamah AgungNomor 147 K/Pdt/2017 tertanggal 18 April 2017;Bahwa terhadap dalildalil Pengugat pada angka 27, 28, 31, 32, 33, 34,35,36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

Gst jo Putusan Nomor94/PDT/2016/PT.Medan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara jo PutusanMahkamah Agung Nomor 147 K/Pdt/2017 yang pada intinya sehubungandengan Kepemilikan Objek Perkara;Menimbang, bahwa asas Res Judicata Pro Veritate Habetur adalahasas hukum yang menentukan bahwa apa yang diputuskan oleh hakim harusdianggap benar kecuali ada putusan hakim yang lebih tinggi yang membatalkanputusan itu sebab telah melalui pembuktian di persidangan;Menimbang, bahwa asas Res Judicata Pro Veritate Habetur

Sim No. 21/Pdt.G/2002/PN.Sim tertanggal 25 Juni 2002saudara Muhadi sebagai Tergugat Il sedangkan di putusan Pengadilan TinggiMedan No. 422/Pdt/2002/PT.Medan tanggal 26 Maret 2003 Muhadi turutTerbanding di mana hubungan persengketaan antara Pemohon Kasasi dengansaudara Muhadi tidak ada menyangkut perkara No. 21/Pdt.G/ 2002/PN.Sim.Karena objek yang dipersengketakan di dalam perkara perdata dimaksudadalah bidang tanah seluas + 20 rante atau 8.000 m#? terletak di Desa RayaTimuran Kec.

Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2020 s/d tanggal 12 September2020;Perpanjangan oleh PN.Medan ke , sejak tanggal 13 September 2020 s/dtanggal 12 Oktober 2020;Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Oktober 2020 s/d tanggal 5 November 2020;Perpanjangan Wakil Ketua PN.Mdn sejak tanggal 6 November 2020 s/dtanggal 4 Januari 2021;Perpanjangan oleh PT.Medan ke I, sejak tanggal 5 Januari 2021 s/dtanggal 3 Februari 2021;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan tidak bersediadidampingi oleh Penasehat

Perpanjangan Penahanan oleh PT.Medan ke I, sejak tanggal 12 April2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN MdnTerdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor43/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 12Januari 2021 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang

102 K/Pid.Sus/2014Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 November 2012 dengan demikianpermohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itupermohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang telahmenjatuhkan putusan Nomor : 481/Pid/2012/PT.Medan

Medan, Nomor: 159/pdt.G/2017/PT.Medan,jo. Putusan MARI, Nomor: 75K/pdt/2018, keliru dan salah (error nobjecto), kabur dan tidak jelas(obscuur libel)Menyatakan penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Simalungun, No.12/pdt.eks/2018/PN.

Medan, Nomor: 159/pdt.G/2017/PT.Medan,jo. Putusan MARI, Nomor: 75K/pdt/2018, keliru dan salah (error nobjecto), kabur dan tidak jelas(obscuur libel)4. Menyatakan penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Simalungun, No.12/pdt.eks/2018/PN.Sim,jo.No.45/pdt.G/2016/PN.sim, tanggal 05 septemberHalaman 27 dari 30 halaman Putusan Perdata Nomor 485/Pdt/2019/PTMDN2018, yang diajukan Terlawan/Pembanding dan II, dibatalkan atau bataldemi Hukum;5.

Oleh karena itu Mahkamah Agung RI dalamputusannya Nomor : 12/K/Ks/1968 menyatakan membatalkan putusanPengadilan Tinggi Medan, Nomor : 57/1967/PT.Medan dengan alasanputusan Pengadilan Tinggi tersebut didasarkan pada pertimbangan yangsama sekali tidak cukup;.

Oleh karena itu Mahkamah Agung RI dalam putusannyaNomor: 12/K/Ks/1968 menyatakan "membatalkan putusan Pengadilan TinggiMedan, Nomor : 57/1967/PT.Medan dengan alasan Putusan Pengadilan Tinggitersebut di dasarkan pada pertimbangan yang sama sekali tidak cukup".Bahwa cara mengadili dengan model seperti tersebut di atas adalah merupakansuatu ketidaktertiban dalam beracara dan bahkan merupakan kelalaian dalampemenuhan persyaratan peradilan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan NegeriMakassar sebagaimana

yang disita, makaPertimbangan dan Putusan Judex Factie yang menyatakan bahwaPerlawanan Pembanding terhadap Penetapan Eksekusi No : 59 / Eks /2005/ 453 / Pdt.G / 2001 / PN.Medan pada tanggal 24 November 2015 JoPutusan 453 / Pdt.G / 2001 / PN.Medan tanggal 27 Desember 2001 melaluiperkara No : 507 / Pdt.G / 2013 / PN.Medan tanggal 24 September 2014 Jo.No : 468 / Pdt.G / 2014 / PN.Medan tanggal 14 Juli 2015 jo.No : 638 /Pdt.G / 2015 / PN.Medan tanggal 24 November 2015 Jo.Putusan No : 352 /PDT / 2016 / PT.Medan

pertimbangan dan putusan Judex factie pada angka 4 dan 5 bahagianVERZET dalam perkara aquo adalah juga pertimbangan dan putusan yangkeliru serta menyesatkan.Bahwa oleh karena Grand sultan No 10 tahun 1898 milik Pembandingbukanlah berasal dari Putusan 453 / Pdt.G / 2001 / PN.MedanJo.Penetapan Eksekusi No : 59 / Eks /2005 / 453 / Pdt.G / 2001 /PN.Medan pada tanggal 26 November 2008 dan juga bukan berasal dariputusan No. 638 / Pdt.G / 2015 / PN.Mdn tanggal 7 Juli 2016 Jo. .PutusanNo : 352 / PDT / 2016 / PT.Medan

No : 468 / Pdt.G / 2014 / PN.Medan tanggal 14 Juli 2015 jo.No :638 / Pdt.G / 2015 / PN.Medan tanggal 24 November 2015 Jo.Putusan No :352 / PDT / 2016 / PT.Medan, maka sangat tidak beralasan menurut hukumuntuk menolak putusan No : 352 / PDT / 2016 / PT.Medan tanggal 20Februari 2017 Jo. No : 638 / Pdt.G / 2015 / PN.Medan tanggal 24November 2015 justru sebaliknya harus tetap dipertahankan.Bahwa oleh karena pembuatan Akte Substitusi No : 21 tanggal 23 Juni 2015Jo.

FITRA AKBAR SANJAYA, SH, Advokat dari LembagaBantuan Hukum PERSADA yang berkantor di Jalan Anggrek Perumnas UjungBandar No. 4 Rantau Prapat untuk mendampingi atau memberikan bantuanhukum secara cumacuma (Prodeo), berdasarkan Penetapan PenunjukanPenasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal05 April 2017;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medantertanggal 26 Juli 2017 Nomor: 508/Pid.Sus/2017/PT.Medan serta berkasperkara No. 229

.Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November2017;Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2017 sampaidengan tanggal 4 Desember 2017;Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24Desember 2017 ;Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan,sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018 ;Perpanjangan Wakil PN.Medan, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengantanggal 10 Maret 2018;Perpanjangan PT.Medan

ke , sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengantanggal 09 April 2018;Perpanjangan PT.Medan ke Il, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengantanggal 09 Mei 2018;Halaman 1 dari 27 halaman Perkara Nomor 17/Pid.SusTPK/2018/PT MDN8.

Oleh karena itu Mahkamah Agung R.. dalamPutusannya No. 12/K/Ks/1968 menyatakan membatalkan Putusan PengadilanTinggi Medan No. 57/196/PT.Medan dengan alasan Putusan Pengadilan Tinggitersebut didasarkan pada pertimbangan yang sama sekali tidak cukup;Berdasarkan hal tersebut di atas, sekiranya Majelis Hakim PengadilanNegeri Makassar tidak melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadiliperkara Adepina Parniti Meylina, Terdakwa Il.

Gunung Sitoli) maupun Judex Facti (PT.Medan) terutamaMahkamah Agung sendiri dalam pemeriksaan tingkat Kasasi, tidakmencerminkan kebenaran hukum formil sehingga mengakibatkan aplikasiyang salah terhadap hukum materil, oleh karena itu putusan tersebut patutdimohon untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalampemeriksaan permohonan Peninjauan Kembali (PK);.

Perpanjangan oleh PT.Medan ke I, sejak tanggal 3 Maret 2021 s/d tanggal 2April 2021;Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan tidakbersedia didampingi oleh Penasehat Hukum yang sediakan oleh Pengadilan danmenghadapi sendiri;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua 3 Desember 2020 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Telah

No. 1650 K/Pdt/2010Penggugat memperoleh hak atas tanah terperkara sebagai Turut Tergugat,sebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2752 K/Pdt/1983jo PT.Medan No : 30/1983, 2561983 jo PN. Medan No : 115/1982 tanggal1211983, sehingga dengan demikian, gugatan Penggugattersebut adalahcacat plurium litis consortium, dan oleh karena itu menurut hukum gugatanPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard) ;Il.

.: 501/Pdt/1999/PT.Medan, tertanggal 7 Juli 2000 yang amarputusannya sebagai berikut ;MengadiliMenerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Maret 1999 No. : 420/Pdt.G/1998/PN. Mdn baik dalam eksepsi maupun Pokok Perkara yang dimohonkanbanding tersebut.

yang berhak atas tanah yang berperkara; Menghukum Tergugat untuk segera merealisasikan pembelian tanah PenggugatPenggugat dengan harga sekarang sebesar Rp.2.002.800.000, (Dua Milliyar duajuta delapan ratus ribu Rupiah).26 Menghukum Tergugat pula untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.38.000,( Tiga puluh delapan ribu Rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan No.420/Pdt.G/1988/PN.Mdn itu telah diajukanbanding sebagaimana pada bukti T.2 berupa putusan Pengadilan Tinggi Sumatera UtaraNo.501/Pdt/1999/PT.Medan

Oleh karena itu Mahkamah Agung RI dalamputusannya Nomor : 12/K/Ks/1968 menyatakan "membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 57/1967/PT.Medan dengan alasan putusanPengadilan Tinggi tersebut di dasarkan pada pertimbangan yang sama sekalitidak cukup".2.

Sbg tanggal 12 Desember 2017;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.Il.III4 (Putusan PerdataNomor 13/Pdt.G/2004/PN.Sbg tanggal 18 Maret 2005), bukti T.II.III5 (PutusanPerdata Nomor 257/Pdt/2005/PT.Medan tanggal 18 November 2007), buktiHalaman 58 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Bth/2020/PN SbgT.ILII15 (Putusan Kasasi Perdata Nomor 1074K/PDT/2006 tanggal 13 Maret2007 bukti T.II.III6 (Putusan Perdata Nomor 78 PK/PDT/2009 tanggal 21Agustus 2009), bukti T.II.III7 (Surat Prioritas dari Mahkamah

aquoHalaman 63 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Bth/2020/PN Sbgberdasarkan hibah dari KASMINI hal mana diketahui oleh Lurah Aek Tolang,dan perolehan KASMINI atas tanah aquo adalah warisan dari DASINAMsehingga menurut Majelis Hakim bahwa tanah aquo bukanlah harta milikbersama/ boedel yang diperoleh KASMINI dengan Alm Suaminya SORIMUDASITOMPUL pihak dalam perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2004/PN.Sbgtanggal 18 Maret 2005 (bukti T.1l. 14) jo bukti T.1l.1Il5 (Putusan Perdata Nomor257/Pdt/2005/PT.Medan

menanam karet dilahan tersebut atas suruhan dariPembantah II, bahwa berdasarkan bukti T.II.III18 berupa Berita Acara SitaEksekusi Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 13/Pdt.G/2004/PN.Sbg tanggal 19Desember 2017, diterangkan bahwa tanah aquo telah beralin kepadaPembantah II;Halaman 64 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Bth/2020/PN SbgMenimbang, bahwa berdasarkan bukti T.Il.III4 (Putusan PerdataNomor 13/Pdt.G/2004/PN.Sbg tanggal 18 Maret 2005), bukti T.II.Il 5 (PutusanPerdata Nomor 257/Pdt/2005/PT.Medan

dengan demikian siapapun dapat membuktikan hak atastanahnya bila telah jelas nama yang tercantum dalam sertifikat tersebutsebagai pemegang, dengan demikian halhal yang dapat dibuktikan dalamsertifikat hak atas tanah tersebut adalah ; Jenis hak atas tanah (apakah hakmilik, hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak penguasaan tanahlainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.Il.III4 (Putusan PerdataNomor 13/Pdt.G/2004/PN.Sbg tanggal 18 Maret 2005), bukti T.II.IIl 5 (PutusanPerdata Nomor 257/Pdt/2005/PT.Medan

tanah dan bangunan yang tercantum dalam petitum diatas Majelisberpendapat sebagai berikut;Menimbang, bahwa Sita Eksekusi adalah executoricalbeslag yaitupenahanan barang milik yang kalah perkara karena tidak memenuhikeputusan hakim sebagai pengganti jumlah uang yang harus dibayar danongkosongkos untuk menjalankan putusan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti T.II.II4 (Putusan PerdataNomor 13/Pdt.G/2004/PN.Sbg tanggal 18 Maret 2005), bukti T.II.III5 (PutusanPerdata Nomor 257/Pdt/2005/PT.Medan

Perpanjangan Wakil Ketua PN.Mdn sejak tanggal 9 Januari 2021 s/dtanggal 9 Maret 2021;Perpanjangan Penahanan oleh PT.Medan ke I, sejak tanggal 10 Maret2021 s/d tanggal 8 April 2021;Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 3684/Pid.Sus/2020/PN MdnTerdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan tidak bersediadidampingi oleh Penasehat Hukum yang sediakan oleh Pengadilan danmenghadapi sendiri;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Nomor 3684/Pid.Sus/2020/PN Mdntanggal 10 Desember