Ditemukan 23753 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : rakyata rapatnya raketnya rayatna
Register : 29-04-2015 — Putus : 20-05-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PA KEDIRI Nomor 43/Pdt.P/2015/PA.Kdr
Tanggal 20 Mei 2015 — PEMOHON
127
  • sudah selayaknya ditiadakan, halini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz I,halaman 83 yang berbunyi:Jl 45 SalArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut pada halaman 87,yang berbunyi:pn Jia we > 05 bvlis JESArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarikbeberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya
    sesuai dengan kemaslahatan,sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121, yang berbunyi:ain = 2ar Toss also oi GhaiArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 518/40/1975 tanggal 29 September 1975 yangdikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri,adalah milik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut
Register : 08-08-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 01-05-2019
Putusan PA SAMPIT Nomor 0052/Pdt.P/2017/PA.Spt
Tanggal 6 September 2017 — Pemohon melawan Termohon
266
  • dilakukan antara seorang lakilaki danperempuan tidak hanya harus terpenuhi semua syarat dan rukun sebagaimanadiatur dalam hukum Islam, namun juga harus terpenuhi semua ketentuanperaturan perundangundangan di bidang perkawinan yang berlaku di NegaraKesatuan Republik Indonesia, karena setiap ketentuan peraturan perundangundangan dibuat demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat, sebagaimanamaksud kaedah fighiyah yang berbunyi;dled dp hy ook A aeArtinya: Kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap rakyatnya
    ditujukandemi kemashalatan rakyatnya tersebut.Menimbang, bahwa Pasal 39 Ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974menyebutkan bahwa;Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelahpengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikankedua belah pihak;Halaman 5 dari 9 hal.
Register : 05-03-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Sidrap
Tanggal 26 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
135
  • U cra cigl sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut
Register : 08-07-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Sidrap
Tanggal 6 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
205
  • :Whacd ule We prio swlaoll 55sArtinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;Layo Wolo Sls Ujc.d wigh SoolraArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan8dalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang
Register : 06-11-2013 — Putus : 20-11-2013 — Upload : 27-11-2013
Putusan PA KEDIRI Nomor 136/Pdt.P/2013/PA.Kdr
Tanggal 20 Nopember 2013 — PEMOHON
1412
  • selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah waalNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:sere)Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslahdidahulukan, sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitabtersebut pada halaman 87, yang berbunyi:ntiias I GIS yoo ty 1 a wie Me) 9LA aetinyas mencegah beberapa Kttisakan Tharus Tebih did@hulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya
    sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman121, yang berbunyi:ax lea3l bois eel alt pS 288iArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas,Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 179/9/VII/86 tanggal 04 Juli1986 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen,Kabupaten Malang, adalah milik Pemohon; bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam KutipanAkta
Register : 23-01-2019 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 18-02-2019
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Sidrap
Tanggal 12 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
2211
  • Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam,sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pulamenurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, MajelisHakim perlu mengemukakan dalil syar sebagai berikut :Doktrin gaidah fighiyyah yang berbunyi :WLasJl ul> ole prio awle.Jl soArtinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;uo yc8 IVolo Clin U cra cigle sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya
    sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dandikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf(e) KompilasiHukum
Register : 26-02-2018 — Putus : 12-03-2018 — Upload : 09-08-2018
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 24/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn
Tanggal 12 Maret 2018 — Pemohon:
Siti Umi Choiriyah binti Moch. Ichsan
136
  • As So gl awlaall 35Artinya:mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:< o ae z . aslinall, bots ate HI le playl 29 505Artinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: Bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 175/26/VII/1998 tanggal
Register : 03-12-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 186/Pdt.P/2018/PA.Sidrap
Tanggal 18 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
7017
  • U,c14 cigle sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum
Register : 17-07-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 10-08-2017
Putusan PA SINJAI Nomor 156/Pdt.P/2017/PA.Sj
Tanggal 2 Agustus 2017 — Pemohon I dan Pemohon II
129
  • Pasal 44Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurutsyariat Islam dan sah pula menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, MajelisHakim perlu mengemukakan dalil syar sebagai berikut :Doktrin qaidah fighiyyah yang berbunyi :Cellwcral Gila js ative duildal 38Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;dlawalad igh West ol, Male tua udArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya
    sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dandikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf(e) KompilasiHukum
Register : 18-04-2017 — Putus : 15-05-2017 — Upload : 15-06-2017
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn
Tanggal 15 Mei 2017 — Pemohon
2917
  • dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:Hal. 6 dari 9 hal Pen.0043 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .CONS 5 shallArtinya:*kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:clieaall cola So Ii auldall 30Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya
    sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:dalioall di gis dic I le pal CaelArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 402/15/1977 tanggal 28September 1977 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KecamatanKebonsari, Kabupaten Madiun, adalah milik Pemohon; bahwa biodata Pemohon berupa nama yang tercantum dalam Kutipan
Putus : 21-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1293 K/Pdt/2017
Tanggal 21 Agustus 2017 — NUR WACHID DK VS SAHABAT UKM JATIM DK
4221 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , seharusnya ikutdijadikan pertinbangan dalam memeriksa dan memutus perkara ini; Negara harus memberikan dukungan/perlindungan kepada rakyatnya yangkreatif seperti Pelawan, karena Negara belum mampu sepenuhnyamemberikan lapangan kerja kepada rakyatnya, dimana Pelawan mampumenciptakan lapangan kerja sendiri.
Register : 18-07-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.TA
Tanggal 31 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
60
  • =)Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu. permohonan paraPemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga(3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalamlingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Register : 14-09-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 0107/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn
Tanggal 28 September 2017 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
106
  • dalam kitab a/Ashbah we alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:CN shallArtinya:*kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:clicaall ls Sys 15 alia 33Artinya:*mencegah beberapa ker/Hal. 7 dari 9 hal Pen.0005 /Pat.P.2017/PA.Kab.Mn .pOOtggusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapakemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya
    sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:dalioall sha te 51 te play CaSuetArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 61/04/VV/1993 tanggal 14 Juni1993 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang,Kabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata para Pemohon berupa nama dan tanggal lahir
Register : 05-11-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 217/Pdt.P/2019/PA.Sidrap
Tanggal 26 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
146
  • ule We prio swlaoll 555Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;baprd Wolo Sls Ujc.d wigh oolraArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai
Register : 14-01-2019 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Sidrap
Tanggal 26 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
176
  • :Wlacdl w> ule rte rwleoll s 5Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;ino yc9 IVolo Clin U,c1a cigle sVorolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka
Register : 06-08-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 10-09-2018
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 104/Pdt.P/2018/PA.Sidrap
Tanggal 28 Agustus 2018 — Pemohon melawan Termohon
126
  • U cra cigle sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum
Register : 04-01-2021 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 11-01-2021
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn
Tanggal 11 Januari 2021 — Pemohon melawan Termohon
127
  • :Hal. 7 dari 10 hal Pen.1/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn .38 jtArtinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:vellicaall le Sha 15) apdaall 3 0Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman
    121,yang berbunyi:daloah b sis Ge 3 gle lay LajasArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 0154/018/V1/2019 tanggal 14 Juni2019 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan KabupatenMadiun, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata Pemohon berupa nama yang tercantum dalam Kutipan AktaNikah tersebut, yaitu nama Pemohon I: Rianto, tidak sesuai dengan namaPemohon
Register : 13-07-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 10-08-2017
Putusan PA SINJAI Nomor 154/Pdt.P/2017/PA.Sj
Tanggal 2 Agustus 2017 — Pemohon I dan Pemohon II
106
  • Gila gle athe wuildall 52Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;dlawalad igh West ol, Male tua udArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai
Register : 22-01-2019 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 04-03-2019
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn
Tanggal 11 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
147
  • Mn.Wlas)l As %o gl awlaall 35Artinya:mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:< o = z . aslinall, bots ate $I le playl 29 505Artinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 322/08/1981
Register : 27-09-2017 — Putus : 16-10-2017 — Upload : 26-04-2019
Putusan PA SINJAI Nomor 202/Pdt.P/2017/PA.Sj
Tanggal 16 Oktober 2017 — Pemohon melawan Termohon
94
  • :WlaoJl ul> ole prio rwlesl 55>Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;ino yc8 Volo Clix U,cra cighle sVorolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka