Tergugat Il memiliki 1.000 (seribu) lembar sahamDengan demikian komposisi kepemilikan saham adalah 50 % 50 % ;Bahwa pada saat Tergugat dibawah kendali Penggugat dan Tergugat Ilberjalan dengan baik dan selalu mendapat order pembuatan spare partmotor Sepeda Motor Yamaha.

Budi Hartono adalah merupakan Pemegang Sahamdengan kepemilikan saham sebear 50% dan juga merupakanDirektur dari Pemohon Banding.Dengan demikian hubungan antara Pemohon Banding dengan Sadr.Budi Hartono merupakan hubungan antara Pemohon Banding denganpihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (2) huruf a UU PPN. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui dalam laporan SPT PPhOrang Pribadi a.n. Sdr. Budi Hartono, tidak ditemukan adanyapelaporan piutang Sdr.

Humairah Trading Nomor 30 Tanggal 30 April 2012yang dibuat oleh Notaris Ali Gunawan Istio di Banda Aceh) padapasal 9 ayat 2 RUPS diselenggarakan dengan melakukanpemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang sahamdengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabarSurat Undangan tercatat pertama untuk RUSPS Tahunan PT.Humariah Trading dikirimkan pada tanggal 26 Agustus 2019, danberdasarkan data dari kantor pos, Penggugat (Bapak Zaharuddin)sudah menerima surat panggilan pertama tersebut

Humairah Trading Nomor 30 Tanggal 30 April 2012yang dibuat oleh Notaris Ali Gunawan Istio di Banda Aceh) padapasal 9 ayat 2 RUPS diselenggarakan dengan melakukanpemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang sahamdengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabarSurat Undangan tercatat pertama untuk RUPS Tahunan PT.Humariah Trading dikirimkan pada tanggal 26 Agustus 2019, danberdasarkan data dari kantor pos, Penggugat (Bapak Zaharuddin)sudah menerima surat panggilan pertama tersebut

Pasal 79 ayat (1) UU No 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan Direksimenyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 ayat (2) dan RUPS Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78ayat (4) dengan mendahului pemanggilan RUPS.Pasal 79 ayat (2) UU No 40 tahun 2007 menyatakan PenyelanggaraanRUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan ataspermintaan (1) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (Satu persepuluh) atau lebih dari jumlah selurun sahamdengan

menyelenggarakan RUPS tahunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPSlainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4)Halaman 54 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bnadengan didahului pemanggilan RUPS menyelenggarakanRUPSLB, dengan didahului pemanggilan RUPS.Ayat (2) berbunyi Penyelenggara RUPS sebagaimana dimaksud apadaayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:a. 1(satu) orang atau lebih pemegang saham mewakili 1/10(satu persepuluh) atau lebih dari jumlanh seluruh sahamdengan

tidak termasuk sebagai penghasilanadalah : Pemberian saham bonus yang berasal dari Kapitalisasi Agio Sahamkepada pemegang saham yang telah menyetor/membeli saham di atas harganominal, sepanjang jumlah nilai saham yang dimilikinya setelah saham bonustidak melebihi jumlah setoran modal;Bahwa Surat Direktur Pajak Penghasilan Nomor : S288/PJ.42/2006 tanggal 20September 2006 memberikan penjelasan antara lain pada angka 4 huruf esebagai berikut :Dalam hal perusahaan memberikan saham bonus kepada pemegang sahamdengan

membayar ganti rugi materiil danimmateriil kepada Penggugat.Apabila Penggugat selaku Pemegang saham hendak menggugatDireksi selaku pribadi karena diduga telah melakukan kesalahanatau kelalaian sehingga menimbulkan kerugian pada Perseroan quod non maka tindakan Penggugat tersebut harus atas namaPerseroan (Vide: Pasal 97 ayat (6) UUPT).Pasal 97 ayat (6) UUPT berbunyi sebagai berikut :(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili palingsedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan

Rekonpensi telah mengalami kerugian moril karenatimbulnya keresahan di kalangan karyawan yang berpengaruh padajumlah produksi yang jikapun harus dinilaikan dengan sejumlah uangpastilah tidak kurang dari Rp. 5.000.000.000, (lima miliar Rupiah).Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonpensi tidak ilusif karenaTergugat Rekonpensi dikhawatirkan segera mengalihkan hartakekayaannya, pada tempatnyalah Penggugat Rekonpensi mohon terhadapharta kekayaan Tergugat Rekonpensiberupa:a. 50 (lima puluh) lembar sahamdengan

Bahwa dalam rangka pembahasan penyelesaian perseroan tersebut, Pemohonselaku pemegang saham yang mempunyai 40 % (empat puluh persen) sahamdengan hak suara, sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (2) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa:Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukanatas permintaan:a 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakill1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan haksuara

Tidak terdapat perjanjian antara pemegang sahamdengan pihak perusahaan;b. Perjanjian pinjaman tidak notarial:c. Nilai hutang pemegang saham tidak sama dengan dengannilai yang dipinjamkan dengan pihak luar negeri;d. Berdasarkan SPT Tahunan Orang Pribadi PemegangSaham, pinjaman yang diberikan kepada perusahaandiberikan dalam bentuk mata uang rupiah;e.

Bahwa Tergugat adalah pemilik/ yang berhak atas 21.000 sahamdengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 21.000.000.000, (duapuluh satu milyar rupiah) yang diatas namakan putrinya yangbernama Ni Putu Prima Septiani, ST, MT (Tergugatll)(Bukti PIIl).2. Bahwa TergugatIl dahulu adalah anggota direksi Perseroan denganjabatan selaku Direktur.3. Bahwa Tergugat dan Tergugatll telah menandatangani NotulenRapat pembahasan penyelesaian portfolio Perseroan dengan PT.Bank Bukopin Tbk.

Harus persetujuan tertulis dan atau suratsurat yang bersangkutan turutditanda tangani oleh Komisaris, selanjutnya angka 4 Pasal 11 aktatersebut pada pokoknya : Perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan atau mengadakan jaminanhutang seluruh atau sebagian harta kekayaan perseroan harus mendapatpersetujuan pemegang saham yang dihadiri atau diwakili para pemegangsaham yang dihadiri % (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dan disetujui didalamMenimbang

Lukas Payong Ado selaku pembeli sahamdengan harga Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dan mengirim uangnya kepadaTerdakwa direkening atas nama Paula Chistina Nomor : 8870101105 sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) di Bank BCA Kompl. Ruko Grogol Permai JalanProf. DR.

P/2018/PN JmbPemohon mewakili lebin dari 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara sebagaimana Pasal 79 ayat (2) huruf a.Namun yang menjadi permasalahan adalah, berdasarkan bukti surat:P10 Tentang Pemberitahuan untuk Mengadakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa kepada Herry Nixon Siregar tanggal 07 Mei 2018 yangmenerangkan tentang undangan dari Achmad Rivai Siregar selakuPemegang Saham PT. Yahya Putra Perkasa kepada Herry Nixon Siregarselaku pemegang saham PT.

menetapan Lelang No,262/1999.EKS tertanggal 22 Mei 2000 atausetidaktidaknya menunda pelaksanaan lelang a quo sampai putusan perkara iniberkekuatan hukum tetap dan dapat dibuktikan bahwa sahamsaham milik TerbantahIl (Termohon Eksekusi II) yang akan dilelang a quo sebagaimana diuraikan di atas,bukan merupakan jaminan kredit Terbantah II kepada Pembantah;Bahwa oleh karena telah ada perubahan (stock split) terhadap jumlah saham dannilai nominal saham Terbantah II di Terbantah I dari 8.140.000 lembar sahamdengan

yangdimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) tersebut, dalam praktik sering dikenal sebagaiRUPS Luar Biasa sebagaimana dalam Penjelasan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa penyelenggaraan RUPS (baik RUPS Tahunan maupunRUPS Luar Biasa) oleh Direksi tersebut, selain atas inisiatif Direksi, berdasarkanketentuan pasal 79 ayat (2) UU PT, juga dapat dilakukan atas permintaanbeberapa pihak, yaitu :a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili *lo (Satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan

surat keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor: AHU06674.AH.01.01.Tahun 2008,tertanggal 12 bulan Februari Tahun 2008 dan terakhir dirubah dengan aktaNomor: 173 tertanggal 30 bulan Mei Tahun 2013, yang dibuat dihadapanKhairu Subhan, SH Notaris di Samarinda, yang selanjutnya berdasarkanakta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT.Surveyor Independent Indonesia Nomor: 173 Tanggal 30 Januari 2013,PENGGUGAT adalah pemilik 195 (Seratus Sembilan lima) lembar sahamdengan

BMU pasal 10 ayat 3 yang fsinya bahwa ParaDireksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) dengandemikian maka Tergugat telah melakukan Perbuatan yang MelawanHukum maka sewajamyalah akta No.6 dan 7 haruslah dibatalkankarena kalau tindakan dibatalkan atau Batal demi hukumTergugat selalu merugikan bagi Pihak PenggugatBahwa tergugat sejak dari awal kesepakatan Kerjasama dibuatsudah menujukan etikat tidak baik /tidak jujur terhadapPenggugat I karena setelah di terbitkanya Akte jual beli sahamdengan

SuSunan pemegang saham dan modal yang telah disetor adalah: Tuan Purnomo Prawiro sebanyak 1.575 lembar sahamdengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.575.000.000. ; Ny. Mintarsih Lestiani sebanyak 1.575 lembar saham dengannilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.575.000.000, ; Tuan Chandra Suharto sebanyak 1.575 lembar sahamdengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.575.000.000. ; Tuan Surjo Wibowo sebanyak 2.625 lembar sahamdengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.625.000.000, ; Ny.

No.138/ Pdt/2016/PT.DKIAtas nama Perseroan, Pemegang Saham yang mewakili palingsedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara dapat mengajukan gugatan melaluipengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karenakesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian padaperseroanPenjelasan Pasal 97 ayat (6) UndangUndang Perseroan TerbatasDalam hal tindakan Direksi merugikan Perseroan, pemegangsaham yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkanpada ayat ini dapat mewakili

Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimandimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai denganketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang sahamdengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebutdisetujui dengan suara bulatBahwa di dalam Pasal 82 Ayat (5) UUPT tersebut disebutkan Keputusan RUPStetap sah walaupun tidak memenuhi unsurunsur yang harus ada dalam suratundangan degan syarat seluruh Pemegang Saham hadir atau diwakili

Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang sahamdengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya.b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari OrganPerseroan, dan/atau.c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansiyang berwenang sesuai dengan ketentuan perarturan perundangundangan.Pasal 58 Ayat Ayat (1) UUPT (kutipan) :(1).

Bahwa TERGUGAT Il adalah Direktur dan PENGGUGAT adalahkomisaris sekaligus pemegang saham sebanyak 600 (enam ratus) sahamdengan nilai nominal sebesar US$ 60.000,00 (enam puluh ribu dollarAmerika Serikat) berdasarkan Akta Pendirian PT.

Catur Utama Pangestu, sebanyak 35 (tiga puluh lima) LembarSaham dengan Total Nilai Saham sebesar Rp. 700.000.000, (tujuh ratusjuta rupiah);3) Tuan Haerul Bestari Bengardi (in casu PEMOHON 1), sebanyak 5 (lima)Lembar Saham dengan Total Nilai Saham sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah);4) Tuan Agus Widodo, sebanyak 45 (empat puluh lima) Lembar Sahamdengan Total Nilai Saham sebesar Rp. 900.000.000, (Sembilan ratus jutarupiah);DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT.

Adapun buktibukti yangtidak dapat ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) adalah yaitu:a. agreement hutang piutang antara pemegang sahamdengan perusahaan (Termohon Peninjauan Kembali);b. bukti pendukung mutasi saldo utang, berupa buktipembayaran kembali hutang lainlain;Halaman 11 dari 16 halaman.