barang milik Negara dan atauBarang milik Daerah ( lihat Peraturan Pemerintah tentang BMN danBMD ), sehingga dimanapun Asset Daerah tersebut dapatHal. 8 dari hal. 14 Put.No. 269/PID/2014/PT.Mksdigunakan sehingga kesaksian dari saudara Nur Salam, SE BinLahamuddin adalah keliru yang menyatakan bahwa sepeda mototersebut adalah Inventaris Kantor Kecamatan Bontomanai ;Bahwa penguasaan Kendaraan bermotor tersebut oleh terdakwaadalah dengan dasar SK Penggunaan Kendaraan bukan atas dasarkeinginan sendiri simak

No. 123 PK/Pid.Sus/2015persidangan hanya saksi koroban yang mengetahui sendiri apakah benaryang melakukan tindak pidana penyebaran gambar porno, apakahTerdakwa atau orang lain, bahwa yang perlu kita simak pada bukukarangan YAHYA HARAHAP yang berjudul pembahasan permasalahandan penerapan KUHAP halaman 275 telah diuraikan pengakuan bukanmerupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yangsempurna dan menentukan Penuntut Umum dan persidangan tetapmempunyai kewajiban berdaya upaya untuk membuktikan

Setiap orang :Menimbang, bahwa untuk mengetahuan pengertian unsur setiaporang dapat kita simak penjelasan sebagai berikut :Menurut Simon, VOS Pompe maupun Hazewinkel Suringa yang dapatdianggap sebagai subject dalam strafbaar feit adalah manusia artinyanaturalijke personen sedangkan hewan dan badanbadan hokum (rechpersonen) tidak dapat di anggap sebagai subject hukum (vide: HukumPidana Bagian Prof.

Setiap orang :Menimbang, bahwa untuk mengetahuan pengertian unsur setiap orangdapat kita simak penjelasan sebagai berikut :Menurut Simon, VOS Pompe maupun Hazewinkel Suringa yang dapatdianggap sebagai subject dalam strafbaar feit adalah manusia artinyanaturalijke personen sedangkan hewan dan badanbadan hokum (rechpersonen) tidak dapat di anggap sebagai subject hukum (vide: HukumPidana Bagian Prof.

KARENA SAYA SUDAH ADA YANG MENANYAKAN, DANSAYA DISURUH MENGHUBUNGI LELAKI TERSEBUT, TETAPISAYA TIDAK MENGHIRAUKAN " di simak dari kata katadalam SMS tersebut berarti isteri saya sudah ada PIL ( PriaIdaman lain ).Tolong Pak Ketua Pengadilan Agama banyuwangi, benar benar memahami keadaan saya , yang harus menanggungbeban yang sangat berat ini.Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan dupliksecara tertulis tertanggal 19 September 2018 sebagai berikut :Hal. 6 dari 12 hal. Put.

Mencetak pertanggungan Buku Perhitungan N2 yang sudah diyakini benardan cocok setelah dicocokkan dengan dokumen sumber lainnya danselanjutnya membuat rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran untukdiserahkan kepada petugas entry data simak UPL ;10.Mengerjakan Buku Pengawasan Hutang/Piutang selisin pertanggungan danhutang uang titipan ;11.Mengerjakan Rekening Koran Pembayaran Kemitraan ;12.Menyusun dan mengarsipkan berkas yang telah dikerjakan pertanggal ; Mingguan : Penataan Berkas yang telah dikerjakan

memberitahukanke Kantor kirim atas kelebihan/kekurangan dimaksud serta penyelesaiannya(serahkan si pengirim / potong BPM)".Angka 7:"Melakukan pencocokan dengan Bagian lain yang melakukan perhitungansesuai dengan jenis pertanggungannya pada Buku perhitungan N2 KPC".Angka 9 :"Mencetak pertanggungan Buku Perhitungan N2 yang sudah diyakini benardan cocok setelah dicocokkan dengan dokumen sumber lainnya danselanjutnya membuat rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran untukdiserahkan kepada petugas entry data SIMAK

ainnya danselanjutnya membuat rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran untukdiserahkan kepada petugas entry data SIMAK UPL.Bahwa dari uraian kami Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang telahdikemukakan didalam Surat tuntutan Pidana yang telah dibacakan padaHal. 132 dari 134 hal. Put.

Dephankam cq TNI AU cq Lanud Husein Sastra Negaraselaku Kuasa Pengguna Barang pada saat ini merupakan pihak yang sahmenguasai obyek sengketa (bukti T II Intervensi 15a s/d 15c) dan tanahtersebut masuk dalam SIMAK (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi)Barang Milik Negara (BMN) (bukti T II Intervensi 7).

menyatakan7 (tujuh) bidang tanah yang dimaksud dalam gugatannya merupakan tanah milikadat dan bukan tanah negara tidaklah benar karena surat Mabes TNI AU Nomor :B/96904/21/14/ DIRPASBEKAU, tanggal 26 Oktober 1992, Berita Acaratentang penelitian tanah Cibogo dan Babakan Jeruk Lanud Husein Sastranegarasampai dengan sekarang tidak ada tindak lanjut penghapusannya dan terhadaptanah tersebut sampai dengan sekarang masih tercatat sebagai Barang MilikNegara dengan Nomor : IKMN 50504006 atau tercatat dalam SIMAK

bukti maupun keterangan keterangan saksisaksi yang sifatnya hanya menguntungkan pihak Penggugat ;Penggugat/terkasasi, sedangkan di pihak Tergugat,pengkasasi tidak di gubris oleh Bapak Hakim Tinggi BandaAceh yang memeriksa perkara ini, antara lain alat bukti1.1 s/d 1.4 ditunjang dengan keterangan 3 (tiga) orangsaksi yang sifatnya senada, apakah hal seperti ini tidakmeyakinkan Bapak Hakim Tinggi Banda Aceh, yang memeriksaperkara ini untuk mengambil putusan yang tepat dan yangadil.Kemudian kalau kita simak

Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/641.3/APBK/VI/2010tanggal 08 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor03/641.3/APBK/VI/2010e.3 (tiga) lembar surat Penyerahan Lapangan Nomor : 03/SPL/APBKCK/VI/2010tanggal 15 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/SPL/APBKCK/VI/2010f.1 (satu) lembar Surat Permohonan untuk dikeluarkannya Surat PenyerahanLapangan Nomor : 03/PCPEC/VI/2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK)Nomor : 03/641.3/APBKCK/VI/2010g.1 (satu) lembar Daftar Simak

Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/641.3/APBK/VI/2010tanggal 08 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/641.3/APBK/VI/2010.e.3 (tiga) lembar surat Penyerahan Lapangan Nomor : 03/SPL/APBKCK/VI/2010tanggal 15 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor03/SPL/APBKCK/VI/2010.f.1 (satu) lembar Surat Permohonan untuk dikeluarkannya Surat PenyerahanLapangan Nomor : 03/PCPEC/VI/2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK)Nomor : 03/641.3/APBKCK/VI/2010.g.1 (satu) lembar Daftar Simak

Tipikor/2015/PTBNAg.1 (satu) lembar Daftar Simak Formulir Kualifikasi, tanggal 03 Mei 2010 padaBerkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/641.3/APBKCK/VI/2010Adalah Non Identik atau merupakan Tandatangan yang berbeda dengan tandatangan Ir.INDRA MUKHLIZAR Pembanding (KTA).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal9 Jo.

Putusan Perdata Nomor 93/Pdt G/2017/PN Cbi.Form02/S OP/06.3/2017dan gugatan Ingkar Janji (Wanprestasi), sehingga hal yang sangatsepele namun merupakan sesuatu yang sangat fundamental ini tidakdilakukan dengan benar oleh Penggugat dalam perkara aquo; Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur oleh karenaPenggugat telah nyatanyata salah dan keliru dalam mencantumkandasar gugatannya yaitu Perbuatan Melawan Hukum (PMH), akantetapi bila kita simak dari isi gugatannya adalah Wanprestasi/ingkarjanji

Hal ini nampak jelas dari ketidak tahuan Penggugatyang tidak bisa membedakan antara gugatan Perbuatan MelawanHukum (PMH) dan gugatan Ingkar Janji (Wanprestasi), sehingga halyang sangat sepele namun merupakan sesuatu yang sangatfundamental ini tidak dilakukan dengan benar oleh Penggugat dalamperkara aquo;Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur oleh karenaPenggugat telah nyatanyata salah dan keliru dalam mencantumkandasar gugatannya yaitu Perbuatan Melawan Hukum (PMH), akan tetapibila kita simak

KABUR (Exceptio Obscuruum Libellum);Menimbang, bahwa surat Gugatan memiliki fungsi penting dalamsebuah perkara gugatan, karena berdasarkan surat Gugatan tersebutMajelis Hakim akan memeriksa, mengadili dan memutus suatu sengketa ;Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang mengatakan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur olehkarena Penggugat telah nyatanyata salah dan keliru dalammencantumkan dasar gugatannya yaitu Perbuatan Melawan Hukum(PMH), akan tetapi bila kita simak

Meningkatkan pelaksanaan SEMA No.14 Tahun 2008 tentang dokumenelektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauankembaii.15.Meningkatkan pengelolaan anggaran dan kualitas laporan keuangandalam rangka mendukung terwujudnya laporan keuangan mahkamahagung dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)16.17.18.Meningkatkan inventarisasi asset Mahkamah Agung dengan melakukanpencatatan pada SIMAK BMN dan khusus asset tanah harus memiliki buktikepemilikan.Meningkatkan pelaksanaan publikasi putusan

Meningkatkan pelaksanaan SEMA No.14 Tahun 2008 tentang dokumenelektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauankembaii.15.Meningkatkan pengelolaan anggaran dan kualitas laporan keuangandalam rangka mendukung terwujudnya laporan keuangan mahkamahagung dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)16.17.18.Meningkatkan inventarisasi asset Mahkamah Agung dengan melakukanpencatatan pada SIMAK BMN dan khusus asset tanah harus memiliki buktikepemilikan.Meningkatkan pelaksanaan publikasi putusan

Tanah Kebun Percobaan Maros tercatat dalam SistemInformasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) Barang Milik Negara SatuanKerja Balai Penelitian Tanaman Serealia Maros Nomor KIB 1, Kode BarangHalaman 19 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23 /Pdt.G/2017/PN Mrs2.01.01.04.001.1 yang setiap tahun dilaporkan kepada KementerianKeuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara.Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 dan 5 angka 4, 5, 6, dan 7 yangintinya menyatakan objek sengketa merupakan harta warisan AlmarhumKarimun

Bahwa tanah Penggugat Rekonpensi seluas 1.360.167 m2 terletak diLingkungan Kasuarrang, Desa Allepolea, Kecamatan Lau, KabupatenMaros, Provinsi Sulawesi Selatan telah tercatat dalam Sistem InformasiManajemen dan Akuntansi (SIMAK) Barang Milik Negara Satuan KerjaBalai Penelitian Tanaman Serealia Maros Nomor KIB 1, Kode Barang2.01.01.04.001.1 yang setiap tahun dilaporkan kepada KementerianKeuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara berdasarkan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

dalam hal Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, danPemindahtanganan BMN yang dipergunakan oleh Tergugat harus seijinTergugat Il sehingga yang mempunyai kewenangan terhadap Barang MilikNegara adalah Tergugat ll.Halaman 34 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23 /Pdt.G/2017/PN Mrs2.a.Tugas Menyelamatkan Kekayaan Negara (Barang Milik Negara)Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa objek sengketa merupakanBarang Milik Negara yang telah tercatat dalam Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi (SIMAK

Kementerian Pertanian Republik Indonesiaterletak di Desa Allepolea, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros,Provinsi Sulawesi Selatan.Selanjutnya Kementerian Pertanian cq Balai Penelitian TanamanSerealia Maros mencatat tanah sebagai Barang Milik Negara denganNomor KIB 1 Kode Barang 2.01.01.04.001.1 dalam Laporan Barang MilikNegara pada aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen danAkuntansi Barang Milik Negara) dan telah dilaporkan kepada MenteriKeuangan cq Tergugat Il.Bahwa Kementerian Pertanian

Selanjutnya Kementerian Pertanian cq Balai Penelitian Tanaman SerealiaMaros mencatat tanah sebagai Barang Milik Negara dengan Nomor KIB 1Kode Barang 2.01.01.04.001.1 dalam Laporan Barang Milik Negara padaaplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BarangMilik Negara) dan telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan cq TergugatILMenimbang, bahwa oleh karena dalildalil gugatan Penggugat telahdibantah oleh Tergugat dan Tergugat Il, maka selaras dengan maksud Pasal 283RBg dan atau Pasal

PENETAPANNomor 26/Pdt.P/2022/PA.PalZona ,AA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara DispensasiNikah yang diajukan oleh:Ahmad Yani bin Simak Pagayang, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikanSLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Jalan BukitMarwah, RT/RW : 006/002, Kelurahan Talise Valangguni, KecamatanMantikulore, Kota Palu, sebagai Pemohon ;Pengadilan

dalam tenggang waktu dandengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima ;Bahwa alasan dan keberatan yang Jaksa/Penuntut Umum sampaikandalam memori kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan NegeriMedan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telahdisebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telahmelakukan kekeliruan yakni Majelis tidak menerapkan peraturan hukumsebagaimana mestinya karena apabila kita simak

KementerianKesehatan RI ;Copy Surat Keterangan dari Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan KelasIl Manado Nomor PL.01.01 / VII.17 / 1096 / 2014 tanggal 6 September2014 tentang keterangan bahwa Objek Pengadaan Tanah sebagaimanaSertifikat Hak Pakai Nomor 01 / 2011 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor :04 / 2013 telah tercatat dalam SIMAK BMN Kantor KesehatanPelabuhan Kelas Il Mando sebagai Aset Pemerintah RI cq.

KementerianKesehatan RI ;Copy Surat Keterangan dari Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan KelasI Manado Nomor PL.01.01 / VII.17 / 1096 / 2014 tanggal 6 September2014 tentang keterangan bahwa Objek Pengadaan Tanahsebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor 01 / 2011 dan Sertifikat HakPakai Nomor : 04 / 2013 telah tercatat dalam SIMAK BMN KantorKesehatan Pelabuhan Kelas Il Mando sebagai Aset Pemerintah RI cq.Kementerian Kesehatan ;Copy Register Transaksi Harian Transaksi Pembelian Periode Fbruari2010 sampai

KementerianKesehatan RI ;Copy Surat Keterangan dari Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan KelasIl Manado Nomor PL.01.01 / VII.17 / 1096 / 2014 tanggal 6 September2014 tentang keterangan bahwa Objek Pengadaan Tanah sebagaimanaSertifikat Hak Pakai Nomor 01 / 2011 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor04/2013 telah tercatat dalam SIMAK BMN Kantor Kesehatan PelabuhanKelas Il Mando sebagai Aset Pemerintah RI cq.

Bahwa bila kita simak dasar Hukum bukti kepemilikan dalam gugatanAquo Pihak Penggugat / TERLAWAN dalam perkara ini pihakTERLAWAN TIDAK BISA dan TIDAK MAMPU MENUNJUKKANBUKTIBUKTI ASLI SERTIFIKAT NOMOR. 1911 TAHUN 1986. DANSERTIFIKAT NOMOR 509 TAHUN 1978. DI MUKA PERSIDANGANMAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA ;c. Bahwa penyebutan dan penulisan nama TERGUGAT II yaitu HASANHUSEN dalam gugatan a quo terdapat kesalahan dan kekeliruanyang FATAL.

Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/641.3/APBK/V1/2010 tanggal 08 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPk)Nomor 03/641 .3/APBK/V1I/2010;e. 3 (tiga) lembar surat Penyerahan Lapangan Nomor 03/SPL/APBkCK/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja(SPK) Nomor 03/SPL/APBKCK/V1/2010;f. 1 (satu) lembar Surat Permohonan untuk dikeluarkannya SuratPenyerahan Lapangan Nomor 03/PCPEC/VI/2010 pada Berkas SuratPerintah Kerja (SPK) Nomor 03/641 .3/APBKCK/VI/2010;g. 1 (satu) lembar Daftar Simak

Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/641.3/APBK/V1/2010 tanggal 08 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPk)Nomor 03/641 .3/APBK/VI/2010;e. 3 (tiga) lembar surat Penyerahan Lapangan Nomor 03/SPL/APBkCK/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja(SPK) Nomor 03/SPL/APBKCK/V1I/2010;f. 1 (satu) lembar Surat Permohonan untuk dikeluarkannya SuratPenyerahan Lapangan Nomor 03/PCPEC/VI/2010 pada Berkas SuratPerintah Kerja (SPK) Nomor 03/641 .3/APBKCK/VI/2010;g. 1 (satu) lembar Daftar Simak

Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/641.3/APBK/V1/2010 tanggal 08 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPk)Nomor 03/641 .3/APBK/V1I/2010;e. 3 (tiga) lembar surat Penyerahan Lapangan Nomor 03/SPL/APBkCK/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja(SPK) Nomor 03/SPL/APBKCK/V1/2010;f. 1 (satu) lembar Surat Permohonan untuk dikeluarkannya SuratPenyerahan Lapangan Nomor 03/PCPEC/VI/2010 pada Berkas SuratPerintah Kerja (SPK) Nomor 03/641 .3/APBKCK/V1I/2010;g. 1 (satu) lembar Daftar Simak

Meningkatkan pelaksanaan SEMA No.14 Tahun 2008 tentang dokumenelektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauankembaii.15.Meningkatkan pengelolaan anggaran dan kualitas laporan keuangandalam rangka mendukung terwujudnya laporan keuangan mahkamahagung dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)16.17.18.Meningkatkan inventarisasi asset Mahkamah Agung dengan melakukanpencatatan pada SIMAK BMN dan khusus asset tanah harus memiliki buktikepemilikan.Meningkatkan pelaksanaan publikasi putusan

Meningkatkan pelaksanaan SEMA No.14 Tahun 2008 tentang dokumenelektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauankembaii.15.Meningkatkan pengelolaan anggaran dan kualitas laporan keuangandalam rangka mendukung terwujudnya laporan keuangan mahkamahagung dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)16.17.18.Meningkatkan inventarisasi asset Mahkamah Agung dengan melakukanpencatatan pada SIMAK BMN dan khusus asset tanah harus memiliki buktikepemilikan.Meningkatkan pelaksanaan publikasi putusan

Lembar ke3, untuk pertinggal KPPN.Atas dasar Persetujuan MPHLBJS sebagaimana dimaksud pada ayat(3) butir a, PA/KPA membukukan belanja barang untuk pencatatanpersediaan dari Hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetapatau aset lainnya dari Hibah.Bagian KeenamPencatatan Pendapatan Hibah Terencana dan PendapatanHibah Langsung Dalam Bentuk Barang Dan/Atau Jasadalam Laporan Keuangan 26 (4)Pasal 21PA/KPA dan Satker Penerima Barang Hibah segera memasukkan asetsesuai BAST dalam aplikasi SIMAK BMN dan

Penerima Barang terkait menandatangani BAST untukaset/barang yang belum tercantum dalam BAST.PA/KPA melakukan pengesahan Hibah atas barang dan/atau jasayang dimaksud dalam ayat (2) butir e dan ayat (4) butir (c) ke DUPUdan mencatatkannya ke KPPN sesuai Peraturan ini.Penerima Barang yang telah menandatangani BAS, mendapatkanpengesahan DJPU serta pencatatan oleh KPPN atas barang yangditerima harus melakukan pencatatan kedalam SIMAK BMN,Dalam hal terjadi ketidakcocokan, dilakukan rekonsialisasi sesuaiketentuan