Ditemukan 253 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : substantif substansi substansial subsatansi substantsi
Pengadilan PN MALILI Pidana Khusus
Register : 20-09-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 07-02-2019
Putusan PN MALILI Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mll
Tanggal 22 Oktober 2018 — Terdakwa
116 — 68
  • No. 10/Pid/SusAnak/2018/PN MIlserta Sumber daya manusia yang memadai sesuai dengan peraturanyang mengaturnya Bahkan memberikan alternatif solusi dalampenanganan anak yang berkonflik dengan hukum sehingga dapatmencegah timbulnya masalah baru apabila anak tetap di prosesdiperadilan melalui hasil Penelitian Kemasyarakatan.2) Kewajiban untuk berdampak (obligation to result), yaitumendorong aparat penegak hukum/ Bapas untuk mencapai sasarantertentu. guna memenuhi standar substansif yang terukur.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 25-10-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 21-02-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 149/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 28 Januari 2019 — Penggugat:
1.Sobakul Khoir
2.Rini Fauziyah
Tergugat:
Kepala Desa Tlogorejo
82 — 30
  • Bahwa apabila Para Penggugat meminta salinan/FotocopySurat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa posisiJogoboyo bernama Siti Sundari, dapat dikatakan ParaHalaman 21 dari 79 hal Putusan Nomor:149/G/208/PTUN.Smg.Penggugat telah mengetahui secara substansif adanya SuratKeputusan Pengangkatan Perangkat Desa posisi Jogoboyobernama Siti Sundari,sebelum tanggal 9 Oktober 2018.Sehingga tenggang waktu pengajuan Gugatan sebagaimanadiatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986,tidak dihitung ketika
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 30-11-2018 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN TARAKAN Nomor 460/Pid.Sus/2018/PN Tar
Tanggal 20 Mei 2019 — HENDRIK Alias WHY Anak dari ANTON
121 — 28
  • bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangandengan hak orang lain atau hukum subjektif";Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pendapat ahli diatasMajelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tanpa hak adalah salahsatu bentuk konkret dari perobuatan melawan hukum karena hak /wewenang untuk boleh, tidak boleh atau segala aturan yang melekatpada setiap individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatudiatur didalam hukum objektif, sehingga terhadap unsur tanpa hakdengan unsur melawan hukum secara substansif
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 19-05-2011 — Putus : 08-11-2011 — Upload : 19-03-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 18/G/2011/PTUN-SMD
Tanggal 8 Nopember 2011 — - PT. PERKEBUNAN KALTIM UTAMA I - BUPATI KUTAI KARTANEGARA; PT. TRISENSA MINERAL UTAMA; PT. ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA.
267 — 262
  • Pasal 46, Pasal 48 hurufa Undang Undang No. 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara jo. ketentuanPasal 34 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 35 ayat (1)huruf a Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha PertambanganMineral dan Batubara.Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT No: 540 Nomor540/3133/IUP Op/MBPBAT/XII/2010 tanggal 14 Desember2010 tentang persetujuan MIzin Usaha PertambanganOperasi Produksi. kepada TERGUGAT II INTERVENSI 1DITERBITKAN BERDASARKAN PROSEDUR dan SUBSTANSIF
    Telah memenuhi persyaratan teknis :Bahwa sebelum diterbitkannya Surat KeputusanTERGUGAT No: 540 Nomor 540/3133/IUP Op/MBPBAT/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 tentangpersetujuan Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Kepada TERGUGAT II INTERVENSI 1seluas 3.414 Ha di Sanga sanga, TERGUGAT IIINTERVENSI 1 telah memiliki ijin ijin yang sahsecara hukum, baik secara prosedur hukummaupun secara substansif untuk melakukan usahaPertambangan di wilayah Kutai Kartanegaraberdasarkan perijinan yaituHal 97 dari
Pengadilan PN MALILI Pidana Khusus
Register : 20-09-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 07-02-2019
Putusan PN MALILI Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mll
Tanggal 22 Oktober 2018 — Terdakwa
130 — 69
  • anak dalam proses peradilan diperlukan prasarana dan sarana,serta Sumber daya manusia yang memadai sesuai dengan peraturanyang mengaturnya Bahkan memberikan alternatif solusi dalampenanganan anak yang berkonflik dengan hukum sehingga dapatmencegah timbulnya masalah baru apabila anak tetap di prosesdiperadilan melalui hasil Penelitian Kemasyarakatan.2) Kewajiban untuk berdampak (obligation to result), yaitumendorong aparat penegak hukum/ Bapas untuk mencapai sasarantertentu. guna memenuhi standar substansif
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 01-03-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 03-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 158 K/TUN/2017
Tanggal 4 April 2017 — CHUCK SURYOSUMPENO, SH.,MBA VS JAKSA AGUNG RI;
109 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keadilan substansif tidak akanmempunyai makna apabila keadilan secara prosedural disimpangi. (videketerangan Ahli Prof. Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-07-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1399 K/Pdt/2016
Tanggal 25 Juli 2016 — PERSEROAN KOMANDITER (CV) AGRAWANA PERSADA VS PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN TAHUN ANGGARAN 2012, MAIZAR (Ketua Panitia), DIAN ANGRAINI, S.Pd., (Sekretaris Panitia), dan Hj. AGUSNIMAR, IHSAN NUGRAHA HARAHAP, AWALUDDIN BATUBARA (masing-masing sebagai Anggota Panitia), DKK
169 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1399 K/Pdt/201616.17.18.bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPNpaling kurang 3 (tiga) bulan terakhir sejak dimulainya proses lelang (bulanAgustus, September dan Oktober) adalah sangat nyata dan terang telahmelanggar dan bertentangan dengan ketentuanketentuan atau normanorma yang bersifat formal/prosedural maupun materil/substansif yang telahditetapbkan dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah danDokumen Pengadaan yang diterbitkan oleh Tergugat I;Bahwa sikap dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 25-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 P/HUM/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DRS. EDI LANGKARA, MH (BUPATI HALMAHERA TENGAH) VS MENTERI DALAM NEGERI RI;
461 — 830 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Aspek Substansif:1.Bahwa dalam menegaskan batas daerah harus memperhatikancakupan wilayah pada pasalpasal yang tertuang di dalam batangtubuh UndangUndang Nomor 1 Tahun 2003 tentang PembentukanKabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan KotaTidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara dan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 137 Tahun 2015 tentang Kode dan DataWilayah Administrasi Pemerintahan, yaitu:a.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-01-2019 — Putus : 01-02-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 1 Februari 2019 — Pemohon:
JASWIN DAMANIK DAN REKAN
Termohon:
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT
145 — 66
  • Artinya model inimengandung sikap batin penghormatan terhadap manusia, model ini tidakdapat dibatasi oleh batasbatas tertentu, dan model ini melambangkan sikapyang sangat dalam tentang keadilan keseimbangan bagi sesama manusiaantara individu dengan pemerintah;Bahwa yang dimaksud dengan due process of law yang substansif adalahsuatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatuperaturan hukum tidak boleh berisikan halhal yang dapat mengakibatkanperlakuan manusia secara tidak adil, tidak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 28-08-2015 — Upload : 30-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 284 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Tanggal 28 Agustus 2015 — DJUNATAN PRAMBUDI VS PT. PROFILIA INDOTECH
233 — 525 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemeriksaan substansif yaitu persyaratan materiil vide Pasal 18 jo.Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UndangUndang tentang Merek);3. Pengumuman (Pasal 20 UndangUndang tentang Merek) untukkeberatan dan sanggahan (Pasal 24 UndangUndang Merek);4. Pemeriksaan kembali (Pasal 36 UndangUndang tentang Merek);5.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 09-07-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 25-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 162/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 11 Desember 2018 — DANIEL, S.H : BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
243 — 407
  • ., (Vide buktiT9);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makasecara prosedural penerbitan Keputusan Tergugat tidak bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa selanjutnya terkait aspek substansif Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Keputusan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor: UP.24/07/2017 tanggal 4 September 2017 tentang PemberhentianDengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri SipilAtas Nama
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 19-08-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 32/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
Muhammad Firdaus, ST.,
Tergugat:
Bupati Kotabaru
182 — 92
  • Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 3Desember 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun ada kesalahanHalaman 53, Perkara No : 32/G/2019/PTUN.BJMpenulisan tanggal Putusan, tetapi karena nomor perkara yang dicantumkan dalamkonsideran sudah benar, dan hanya terdapat satu nomor perkara untuk setiapperkara yang tercatat dalam register perkara untuk menelusuri Putusan in litis diPengadilan Negeri Banjarmasin, sehingga penulisan tanggal Putusan yang salahhanyalah terkait hal yang redaksional dan tidak substansif
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 03-05-2017 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 253 K/TUN/LH/2017
Tanggal 18 Juli 2017 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) VS I. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN, II. PT. YASMIN BUMI ASRI;
688 — 288 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • , pihak Penggugat/Pembanding telahmembenarkan bahwa di gerbang lokasi reklamasi telah terpampangpapan pengumuman yang memuat identitas keputusan tata usahanegara objek gugatan dan berdasarkan bukti T1 sampai dengan buktiT8.......3Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tinggi TUN Makassarhanya mengutip sebagian (memotong) dalil Pemohon Kasasi semulaPembanding/Penggugat yang didalilkan dalam Memori Banding yangmengakibatkan perubahan makna dalil Pemohon Kasasi semulaPembanding/Penggugat secara substansif
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama
Register : 23-03-2010 — Putus : 31-01-2011 — Upload : 14-02-2012
Putusan PA JEMBER Nomor 1330/Pdt.G/2010/PA.Jr.
Tanggal 31 Januari 2011 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, TERGUGAT II
30 — 5
  • Penggugat menyebutkan batas Utara : Obyek Sengketa II, sedangkan Tergugatmenyebutkan : Utara : tanah TERGUGAT I ; perbedaan tersebut bukanlah perbedaanyang prinsipil dan atau substansif, karena ternyata "Obyek Sengketa II tersebut namapemiliknya adalah TERGUGAT I; dan seterusnya;b. Penggugat menyebutkan batas Barat : H. Sutopo , sedangkan Tergugat menyebutkan Barat : H. Bisr perbedaan tersebut bukanlah perbedaan yangm prinsipsubstansif,karena H. Bisri dan H.
Pengadilan PA BANGKO Perdata Agama
Register : 04-01-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PA BANGKO Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Bko
Tanggal 10 April 2019 — Pemohon:
Ade Gusti Satria bin A. Bakar
Termohon:
Rahma Yana binti Gumbira
21 — 5
  • (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11K/AG/2001 Tanggal 10 Juli 2003);Menimbang, bahwa kaidah tersebut secara substansif menegaskanbahwa pemberian 1% (satu perdua) gaji bekas suami kepada bekas isterimerupakan kebijakan pejabat instansi dan bukan merupakan bagian darihukum acara Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat rekonvensiaquoharus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa adapun gugatan penyerahan 1/3 (satu pertiga) gajikepada anak Penggugat rekonvensi dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 29-09-2015 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1807 K/PID.SUS/2015
Tanggal 29 September 2015 — MOSTAFA MORADALIVAND Bin MORADALI
105 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1807 K/PID.SUS/2015Bahwa dengan Putusan Majelis Hakim yang barang bukti lebih sedikitdibanding dengan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa inimaka dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa tersebut MajelisHakim Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum karenatelah terjadi disparity in sentencing dalam putusannya yang dapatmenimbulkan ketidakadilan substansif (halaman 113 YurisprudensiPutusan Mahkamah Agung);Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak cukupmempertimbangkan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Perijinan
Register : 05-05-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PTUN MEDAN Nomor 26/G/2015/PTUN-MDN
Tanggal 28 Oktober 2015 — YAYASAN CITRA KEADILAN VS WALIKOTA MEDAN
198 — 67
  • Bahwa setelah dipelajari secara seksama objek sengketa tersebut, secarahukum prosedural dan secara hukum substansi objek sengketa adalah cacathukum formil dan cacat hukum substansif dengan alasan sebagai berikut :(1) Cacat Hukum FormilBahwa dalam konsideran Objek Sengketa, bagian : Menimbang,Mengingat, dan Memperhatikan diperoleh fakta, sebagai berikut :Menimbang : a. Bahwa berdasarkan permohonan Saudara Abu DjajaBunyamin u/an. PT.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Putus : 25-01-2011 — Upload : 06-07-2012
Putusan PT PALEMBANG Nomor 97/PDT/2010/PT.PLG
Tanggal 25 Januari 2011 — 1. DEWAN PEMBINA YAYASAN ISLAM TELADAN DKK VS 1. IR. H. A. SJAMSI SJARIFI (IR. H. A. SYAMSI SJARIF) DKK
93 — 64
  • Seharusnya, berdasarkan asas kehatihatian (prudentialprinciple) Tergugat III wajib mengecek kebenaran substansif, apakahTergugat dan Tergugat Il berhak / berwenang mengajukanpermintaan pengecekan dan pemesanan nama Yayasan IslamTeladan tersebut.Apalagi, berdasarkan penjelasan Tergugat Ill kepada Kuasa HukumPenggugat secara lisan pada Rabu, 26 Agustus 2009, bertempat dikantor Tergugat III.
Pengadilan PN BAJAWA Pidana Khusus
Register : 08-10-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PN BAJAWA Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw
Tanggal 2 Nopember 2021 — Pemohon:
1.Mikael Bawo
2.Yohanes Raja
Termohon:
POLRI cq POLDA NTT cq POLRES NAGEKEO
160 — 71
  • Sedangkan yang dimaksud dengan due process of lawyang substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwapembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan halhal yang dapatmengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenangwenang;Menimbang, bahwa selanjutnya konsep Crime Control Model adalahsistem yang digambarkan seperti ban berjalan (Conveyor Belt), berjalan sangatcepat.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 23-09-2021 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 145/G/TF/2021/PTUN.SBY
Tanggal 8 Februari 2022 — Penggugat:
KAWITO
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) DESA WOTAN KEC. SUMBERREJO KAB. BOJONEGORO.
279 — 210
  • Majelis Hakimberkesimpulan bahwa tindakan Tergugat yang tidak tidak menerima berkaspendaftaran Penggugat sebagai bakal calon kepala desa antar waktu desa wotanyang diajukan pada tanggal 11 Juni 2021 berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1)huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2021 TentangPerubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kepala Desaadalah telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku karenatelah terbukti bahwa tidak ada pertentangan secara substansif