Ditemukan 4165 data
117 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, yang diwakili oleh Mohammad Nasir, selaku Menteri Riset Dan Tehnologi RI, 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS, yang diwakili oleh M Fadhil, S.H., M.Hum, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas
Put.Nomor 3025kK/Pdt/2019Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretaris JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29September 2017;KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKANTINGGI REPUBLIK INDONESIA, yang diwakili olehMohammad Nasir, selaku Menteri Riset Dan Tehnologi RI,berkedudukan di Gedung D, Jalan Jenderal Sudirman, PintuSatu, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasakepada Ani Nurdiani Azizah, S.H., M.Si, dan kawankawan,Para
Pegawai pada Kementeriam Riset Dan Tehnologi RI,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September2017;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBANYUMAS, yang diwakili oleh M Fadhil, S.H., M.Hum,Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 356358Purwokerto, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikuasa kepada Pardjo Wiyono, S.H., Kepala SeksiPenanganan Masaslh dan Pengendalian Pertanahan, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18September 2017
YUNIARSIH
37 — 16
dihubungkan dengan Putusan MahkamahKonstitusi (MK) Nomor 46/PUU/IX/2011 yang merubah Pasal 43 ayat(1) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang anak yang dilahirkandiluar perkawinan dari bunyi asal anak yang dilahirkan diluar perkawinanhanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunyamenjadi anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanyamempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluargaibunya, serta dengan lakilaki sebagai ayahnya yang dapatdibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi
sahpasca kelahiran anak, tanggung jawab seorang suami baik dari pernikahanresmi maupun bukan tetap melekat terhadap seorang suami/ayah biologisdari anak ;Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan MahkamahKonstitusi (MK) Nomor 46/PUU/IX/2011 tersebut dimaknai bahwapengakuan anak bukan hanya dapat dilakukan setelah diadakanperkawinan sah dari ayah biologis terhadap ibunya, namun juga apabilatidak terjadi perkawinan yang sah antara ibunya dan ayah biologisnya,dengan cara pembuktian Ilmu Pengetahuan dan tehnologi
TERGUGAT : PT. CHEETHAM GARAM INDONESIA
184 — 85
( next 5 years) local salt development and improvement expect to reach25,000 mt ; Long term 50% of salt requirements will be purchased from local salt farmers ;510Bahwa sebagai bentuk tindakan nyata kearah pencapaian Rencana Bisnis tersebutmaka pada Bulan Juni Tahun 2008, TERGUGAT melakukan Pengembangan AreaPilot Project dengan menyewa lahan seluas 50 Ha terdiri dari 3 lokasi / hamparanladang garam dengan sharing modal dan keuntungan 10% produksi garam menjadimilik Petani Garam yang menerapkan Tehnologi
menyatakan bahwa 1 TERGUGATmenjamin terjadinya kerjasama lanjutan antara Petani Garam yang sanggupmenggunakan manajemen dan tehnis produksi sesuai standar sebagaimana StandarOperasional Prosedur yang telah dihasilkan.Bahwa sampai dengan jangka waktu Perjanjian berakhir pada tanggal 25 September2011 TERGUGAT tidak menunjukkan tandatanda akan melanjutkan perjanjiankerjasama lanjutan dengan Petani Garam di Pulau Madura (Khususnya di KabupatenSampang) padahal Petani Garam telah dan selalu menerapkan tehnologi
ZAINAL DWI ARIANTO, SH
Terdakwa:
SALMAN FAJAR AL GHIFARI Bin SUMARDI
27 — 17
berisi NarkotikaGolongan dengan berat 0,1649 gram di genggaman tangan sebelah kanandan menurut terdakwa barang bukti tersebut didapat dengan cara membelidari KIONG (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) danrencananya akan di edarkan di Kepulauan Pramuka Jakarta Utara; Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, ataumenyerahkan narkotika golongan tidak memiliki ijin dari pihak yangberwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentinganilmu pengetahuan dan tehnologi
terdakwa barang bukti tersebut didapat dengan cara membelidari KIONG (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) danrencananya akan di edarkan di Kepulauan Pramuka Jakarta Utaryangkemudian terdakwa ditangkap anggota Kepolisian sektor Pademangan Bahwa terdakwa Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki , menyimpan,menguasal atau menyediakan narkotika Golongan bukan tanaman tidakmemiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI danbukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi
paket plastic Klib bening berisi Narkotika Golongan denganberat 0,1649 gram di genggaman tangan sebelah kanan dan menurut terdakwabarang bukti tersebut didapat dengan cara membeli dari KONG (DPO) sehargaRp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya akan di edarkan diKepulauan Pramuka Jakarta Utara;Menimang, bahwa terdakwa membeli, atau menyerahkan narkotikagolongan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementeriankesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi
NURFRANSISKA RAJAGUKGUK.SH
Terdakwa:
SUHADA SAPUTRA Als PUTRA
11 — 3
Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat
disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan
18 — 3
Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat
disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan dalam bentuk bukantanaman selain dari yang telah ditetapbkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggaptelah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan dalam bentuk
Terbanding/Penuntut Umum I : ZULKARNAIN, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : Indriani Rachman, SH
42 — 12
UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atauobat yang berasal dari tanaman atu bukan tanaman, baik sintetis maupunsemisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 474/PID/2021/PT BNAhilangnya rasa, mengurangi Sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapatmenimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongangolongan,yang mana hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi
berdasarkanketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yangberbunyi Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi .Menimbang, bahwa ketentuan hukum Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35tahun 2009 menyatakan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan dapatdipergunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan danTehnologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia Laboratorium setelahmendapatkan persetujuan
Menteri atas rekomendasi Kepala Badan PengawasObat dan Makanan*.Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 ayat(2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, bahwaNarkotika dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan,maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Tehnologi setelahmendapatkan persetujuan dari Menteri, selain untuk keperluan tersebut dilarangoleh Undangundang, maka terhadap perbuatan seseorang yang kedapatanmemiliki, menyimpan, menguasai
9 — 4
Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Tehnologi Menengah, atasnama Moch. Amin, Nomor 04 OC ou 0016399 tanggal 28 April 1983, yangditandatangani Kepala Sekolah Tehnologi Menengah PGRI Lamongan, yangbermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuaidengan aslinya (P.4);5.
36 — 23
Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari pejabat yangberwenang karena Narkotika Golongan hanya digunakan/diperuntukkanuntuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi,Reagensia Diagnostig dan Reagensia Laboratorium serta dilarangdigunakan untuk kepentingan lainnya.Sena Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 114 ayat
Kretek berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal waarnaputih dengan berat netto 0,468 gram adalah benar mengandungmetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 LampiranUndangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika.e Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika golongan bukan tanaman tanoa mendapat ijin dari pejabatyang berwenang karena Narkotika Golongan hanyadigunakan/diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan IlmuPengetahuan dan Tehnologi
FUAD FARHAN S, S.H
Terdakwa:
ANDI Als ACUAN
13 — 3
Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat
disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan
YENNI MAYA SARI, SH
Terdakwa:
HENDRA ALIAS KENTANG
14 — 2
Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat
disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan selain dari yangtelah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindakpidana narkotika;Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 3433/Pid.Sus/2020/PN MdnBahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika
Terbanding/Terdakwa : ALFRIDEL JINU, S.H. Bin DULIN JINU
317 — 308
Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melanggar pasal27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016perubahan Undang Undang 11 tahun 2008 tentang Undang Undang Informasidan Tehnologi Elektronik dan atau 310 KUHP2. Terdakwa bebas dari pidana penjara3. Terdakwa bebas dari pidana denda Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh jutarupiah)4. Barang bukti diserahkan kepada Terdakwa5.
Dengan era keterbukaan dan tehnologi seperti saat ini siapapun dapatmengakses segala yang terjadi , untuk itu diperlukan kesopanan di dalammenggunakan Tehnologi ITE.
ZAINAL DWI ARIANTO, SH
Terdakwa:
ARIS SAIFUDIN BIN ELIAS ALM.
27 — 12
HUTABARAT dan IMAM TAUFIK ISMAILanggota satuan Narkoba Polsek Sunda Kelapa dan dilakukan penggeledahanbadan dan pakaian ditemukan 1 (Satu) plastic klib bening narkotika jenis sabusabu dengan berat Netto 0,1348 gram yang selanjutnya di Bawa ke Polseksunda Kelapa untuk proses lebih lanjut;Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, ataumenyerahkan narkotika golongan tidak memiliki jin dari pihak yangberwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmupengetahuan dan tehnologi
ISMAILanggota satuan Narkoba Polsek Sunda Kelapa dan dilakukan penggeledahanbadan dan pakaian ditemukan 1 (Satu) plastic klib bening narkotika jenis sabusabu dengan berat Netto 0,1348 gram yang selanjutnya di Bawa ke Polseksunda Kelapa untuk proses lebih lanjut.Bahwa terdakwa Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki , menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika Golongan bukan tanaman tidakmemiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI danbukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi
Utr Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, ataumenyerahkan narkotika golongan tidak memiliki ijin dari pihak yangberwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi; Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboraturium Forensik BadanReserse Kriminal Polri Nomor LAB : 4627/NNF/2019/ tanggal 15 September2020 yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU a.nKAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengankesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris
SAMUEL, S.H
Terdakwa:
ERFAN TARIHORAN Als PAK SAMPAN
12 — 3
Unsur tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan IIlmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat
disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan Iselain dari yang telahditetapbkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidananarkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan
1.NANANG P., SH.
2.TIMBUL M., SH.
3.Anneke Setiyawati, SH
Terdakwa:
ROBI.
15 — 2
dengandokumen yang sah;Halaman 11 Putusan Nomor : 324/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.PstMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Ayat (1) UU No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika, jika Narkotika hanya dapat digunakan/disalurkan olehIndustri Farmasi, pedangang besar farmasi, dan sarana penyimpananpenyediaan Farmasi Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 tahun2009 tentang Narkotika bahwa narkotika hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi
Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 35tahun 2009 bahwa Narkotika golongan hanya dapat disalurkan oleh pedagangbesar farmasi tertentu kapada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untukkepentingan pengembangan IImu Pengetahuan dan tehnologi dengan tata carapenyaluran yang diatur dengan peraturan Menteri Kesehatan;Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yangbersangkutan yaitu terdakwa ROBI di dalam memiliki, menyimpan ataumenguasai Narkotika golongan tidak berwenang
setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dengandokumen yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Ayat (1) UU No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika, jika Narkotika hanya dapat digunakan/disalurkan olehIndustri Farmasi, pedangang besar farmasi, dan sarana penyimpananpenyediaan Farmasi Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 tahun2009 tentang Narkotika bahwa narkotika hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi
Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 35tahun 2009 bahwa Narkotika golongan hanya dapat disalurkan oleh pedagangbesar farmasi tertentu kapada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untukkepentingan pengembangan IImu Pengetahuan dan tehnologi dengan tata carapenyaluran yang diatur dengan peraturan Menteri Kesehatan;Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yangbersangkutan yaitu terdakwa ROBI di dalam memiliki, menyimpan atauHalaman 15 Putusan Nomor : 324/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pstmenguasai
26 — 6
netto seluruhnya 0.3466 gram adalahbenar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan nomorurut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotikae Bahwa terdakwa menavarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari pejabat yangberwenang karena Narkotika Golongan hanya digunakan/diperuntukkanuntuk kepentingan pengembangan Iimu Pengetahuan dan Tehnologi
plastik klip masingmasing berisikankristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0.3466 gram adalahbenar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan nomorurut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotikae Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotikagolongan bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenangkarena Narkotika Golongan hanya digunakan/diperuntukkan untuk kepentinganpengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi
18 — 7
bukan tanaman jenmis Shabu tanpa dilengkapi dengan surat izindari pejabat yang berwenang maupun Menteri Kesehatan RI karena hal tersebut terdakwalakukan bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan ataupun pengembangan ilmupengetahuan, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan terdakwa tersebut telahmelawan hukum yang berlaku di Indonesia ;Bahwa Narkotika dinyatakan oleh Undangundang hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi
Selanjutnya ditegaskan Narkotika Golongan I dilarangdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya untuk kepentingan ilmupengetahuan dan tehnologi (pasal 8 UURI No.35 tahun 2009) ;Dengan demikian Undangundang telah menentukan batasan bahwa orang perorangantidak dapat diperbolehkan untuk memiliki atau menguasai Narkotika untuk kepentinganselain dari pada untuk kepentingan ilmu pengetahuan ;Dengan demikian unsure Tanpa hak atau melawam hukum menurut Majelis telah terbukti ;4 Ad. 3.
23 — 14
pernikahannya tidak dicatatkan di Kua Kecamatan Sokaraja,Kabupaten Banyumas.Menimbang, bahwa secara khusus dalam hal pembuktian asal usul anakterkait hubungan keperdataan dengan lakilaki sebagai ayahnya, dapatditemukan adanya kaidah hukum baru yang tercantum dalam bagian ketentuanPasal 43 ayat (1) undangundang nomor 1 tahun 1974 berdasarkan Putusanmahkamah Konstitusi (MK) nomor 46/PUU/IX/2011 yang dian diantaranyamenjelaskan bahwa lakilaki sebagai ayahnya, dapat dibuktikan berdasrkanimu pengetahuan dan tehnologi
dan /atau alat bulkti lain menurut hukummempunyiai hubungan darah;Hal 7 dari 11 hal Penetapan No.0075/Pdt.P/2019/PA.BmsMenimbang, bahwa atas kaidah pembuktian secara khusus berdasarkanimu pengetahuan dan tehnologi dan / atau alat bukti lain menuurt hukummempunyai hubungan darah, yang salah satunya metodenya yang dikenalsecara umum adalah melalui tes DNA, Hakim berpendapat bahwa sepanjangterkait dengan pembuktian atas dalil pengakuan maka alat bukti secara umumsebagaimana telah diatur dalam ketentuan
1.Ari Wicaksono
2.Marina Martha Megawati
22 — 6
dansenantiasa diakui selaku anak dari Para Pemohon oleh keluarga ParaPemohon.Menimbang, bahwa secara khusus, dalam hal pembuktian asal usulanak terkait hubungan keperdataannya dengan lakilaki sebagai ayahnya,dapat ditemukan adanya kaidah hukum baru yang tercantum dalam bagianketentuan Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU/IX/2011yang diantaranya menjelaskan bahwa lakilaki sebagai ayahnya, dapatdibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi
dan/atau alat buktilain menurut hukum mempunyai hubungan darahMenimbang, bahwa atas kaidah pembuktian secara khususberdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan/atau alat bukti lain menuruthukum mempunyai hubungan darah, yang salah satunya metodenya yangdikenal secara umum adalah melalui tes DNA, Hakim berpendapat bahwasepanjang terkait dengan pembuktian atas dalil oengakuan maka alat buktisecara umum sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1866 BWyaitu. bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan
22 — 2
Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat
disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapbkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan