Di dalam butir 5.6.22 halaman 206 Putusan TermohonKeberatan, tarif SMS offnet dihitung dengan komponensebagai berikut:Tarif kompetitif SMS offnet =Tarif interkoneksi originasi (Rp. 38) dan terminasi (Rp38,00)hasil perhitungan Ovum;+biaya Retail Service Activities Cost (RSAC) sebesar 40% daribiaya interkoneksi;+margin keuntungan sebesar 10% dari biaya interkoneksi;Dengan menggunakan pendekatan di atas, TermohonKeberatan menetapkan tarif kompetitif SMS offnet adalahRp114,00 (seratus empat belas rupiah

Nomor 9 K/Pdt.SusKPPU/201623.24.25.tambahannya (termasuk SMS) dapat disalurkan ataudihubungkan di antara operator atau antara penyelenggarajaringan FWA. dan = seluler, sehingga masingmasingkonsumen/pengguna dari keduanya dapat saling melakukanOriginasi dan terminasi.

Nomor 9 K/Pdt.SusKPPU/201611.12.yang di dalamnya terdapat Tarif Referensi SMS adalah fakta yangmemang terjadi;Bahwa pada faktanya Pemohon Keberatan dan Turut Termohon melakukan Amandemen tertanggal 23 November 2006 danAmandemen II tertanggal 4 Juni 2007 terhadap Perjanjian Utama,yang pada intinya menghapus seluruh ketentuan yang berkaitandengan biaya terminasi SMS dan biaya SMS yang tercantum padaPasal 18 ayat (2) Perjanjian Utama, dengan tujuan agar tidak terjadikesalahan persepsi sehingga seolaholah

Dalam hal ini Majelis Komisi menggunakan tarifinterkoneksi originasi (Rp38,00) dan terminasi (Rp38,00)hasil perhitungan Ovum, ditambah dengan biaya retailservice activities cost (RSAC) sebesar 40% dari biayainterkoneksi dan margin keuntungan sebesar 10% daribiaya interkoneksi yang merupakan pendekatan yangdisampaikan oleh pemerintah.

yang sangat subjektif dari Pemerintahsehingga tidak selayaknya digunakan sebagai acuan dalammemperkirakan tarif yang seharusnya terbentuk di pasar,apalagi sebagai acuan dalam menentukan eksesif tidaknyatarif SMS yang ditetapkan oleh Pemohon;Bahwa sebagaimana telah Pemohon sampaikan padatanggapan atas LHPL, terkait dengan biaya interkoneksiyang ditanggung Pemohon berdasarkan perhitungan yangdilakukan oleh Tritech pada tahun 2005 dengan metodetopdown LRIC (bukan bottomup), biaya originasi danbiaya terminasi

Fotokopi Perihal Surat Terminasi Kasus dari Komisi Perlindungan AnakIndonesia (KPAI) yang ditujukan kepada Penggugat Konvensi Nomor1067/5/KPAI/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telahdiberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberitanda P4;.

Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhitanggal dan diparaf serta diberi tanda T13 ;Fotokopi Perihal Surat Terminasi Kasus dari Komisi Perlindungan AnakIndonesia (KPAI) yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat Nomor1067/5/KPAI/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019.

P4 berupaSurat Terminasi Kasus Nomor 1067/5/KPAI/VIII/2019 tertanggal 1 Agustus 2019yang dibuat dan dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)yang pada pokoknya menjelaskan bahwa ada aduan dari pengadu yaituPenggugat pada tanggal 11 Juli 2019 mengenai (Anak Korban PelaranganAkses Bertemu dengan Orang Tua). KPAI kemudian mengundang Tergugatdalam rangka klarifikasi yang kemudian dihadiri oleh Tergugat pada tanggal 24Juli 2019.

Kesimpulan:bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas struktur pinjamanPemohon Banding kepada Dupoer Finance B.V. merupakan skemayang Abusive dalam rangka menghindari pengenaan pajak yangtinggi menjelang terminasi P3B RIMauritius;bahwa dengan demikian, Dupoer Finance B.V. bukan merupakanBeneficial Owner dan penghasilan bunga yang diterimanya danPemohon Banding sehingga tidak memenuhi syarat untukmendapatkan manfaat dan P3B RIBelanda;2.

Kesimpulan:Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas struktur pinjamanPemohon Banding kepada Dupoer Finance B.V. merupakanskema yang abusive dalam rangka menghindari pengenaan pajakyang tinggi menjelang terminasi P3B RlMauritius;Halaman 7 dari 39 halaman. Putusan Nomor 874/B/PK/PJK/2015Bahwa dengan demikian, Dupoer Finance B.V. bukan merupakanbeneficial owner dan penghasilan bunga yang diterimanya danPemohon Banding sehingga tidak memenuhi syarat untukmendapatkan manfaat dan P3B RI Belanda;2.

Agustus 2018), telah dinazegelen (T.6);Fotokopi print out percakapan via Whats Up antara Penggugat denganUcha teman kuliahnya, telah dinazegelen (T.7);Fotokopi print out percakapan via Whats Up antara Penggugat denganArinda teman kuliahnya, telah dinazegelen (T.8);Fotokopi print out percakapan via Whats Up antara Penggugat denganElla Madalena teman kuliahnya, telah dinazegelen (T.9);Fotokopi print out percakapan via Whats Up antara Penggugat denganTergugat, telah dinazegelen (T.10);Fotokopi surat Terminasi

pematokan titikpemasangan LPJU dan RTH. bahwa titik pemasangan LPJU dan RTH dimulai dari GerbangSelamat Bunut samapai dengan gerbang Sentang PulauGandring. bahwa untuk kedua paket pekerjaan tersebut Penggugat telahmenerima down payment (DP) pada tanggal 18 Desember 2014. bahwa Penggugat pada tanggal 19 Desember 2014 telahmembayar down paymen (DP) ke PI Philips sebesar Rp.1.250.000.000, (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 Tergugat dan Il telahmelaklukan terminasi

pemasangan LPJU danRTH. bahwa penyerahan lapangan diserahkan pada tanggal tanggal 25November 2014 untuk pekerjaan pelaksanaan pemasangan LampuSolar Cell (Tenaga Surya) untuk Lampu Penerangan Ruang TerbukaHijau (RTH) dan untuk pelaksanaan pemasangan Penerangan JalanUmum (LPJU) diserahkan pada tanggal 11 Dezsember 2014. bahwa titik pemasangan LPJU dan RTH dimulai dari GerbangSelamat Datang di Bunut sampai dengan gerbang Pulau Gandring. bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 Tergugat dan Il telahmelakukan terminasi

makaberalasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum penggugat angka 4, 5, 6;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpetitum angka 8 dan angka 9, yaitu agar tergugat memenuhi kewajibannyamengembalikan uang penggugat serta menyerahkan uang pembagian keuntungan/bagi hasil, dan atas dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:Bahwa berdasarkan doktrin dalam hukum perdata, pihak yang telahmelakukan wanprestasi dapat dituntut untuk: (1) pembatalan perjanjian/terminasi

SOPHIE PARIS INDONESIA dalam bentuk CORPORATEANNOUNCEMENT tanggal 26 Mei 2017 yang ditujukan kepada SOPHIEPARIS FAMILY (Seluruh Karyawan/Mitra di Indonesia) Perihal:Organizational Changes, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda P15;Surat Terminasi yang dikeluarkan PT.

Berdasarkan faktafakta di atas diperoleh kesimpulan sebagaiberikut:1)Struktur pinjaman Termohon Peninjauan Kembali kepadaGoederhand Finance B.V. merupakan skema yangabusive dalam rangka menghindari pengenaan pajak yangtinggi menjelang terminasi P3B Indonesia Mauritius;Goederhand Finance B.V. tidak memiliki active conduct ofbusiness yang dapat dilihat dari tidak dimilikinya aktivatetap dan pegawai serta bahwa perusahaan tersebutdibentuk dan dioperasikan oleh Mees Pierson IntertrustBV, sebuah konsultan

dapatditerima oleh Tergugat walaupun Penggugat telah menawarkan PaketTerminasi dengan nilai yang jauh lebih tinggi daripada yang seharusnyaditerima Tergugat (Penggugat pertama kali menawarkan Paket Terminasisebesar EUR 25.751,53 (dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh satu Eurolima puluh tiga sen) atau sebesar Rp297.253.083,98 (dua ratus sembilanpuluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan puluh tiga rupiahsembilan puluh delapan sen), bahkan terakhir Penggugat telah menawarkanPaket Terminasi

Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020,PT.Telkom banyak menerima pengaduan dariKonsumen Telkom bahwa telepon rumah di area KotaKlaten banyak yang mati/ tidak berfungsi, selanjutnyadari teknisi lapangan melakukan pengecekan jaringankabel Telkom (Kabel yang arah masuk ke rumahpelanggan/ konsumen) dengan cara melakukanpengecekan disisi Box Terminasi DP yang ada di Tiang.4.

Bahwa dari hasil pengecekan tersebut tidakditemukan nada Tone/ nada panggilan kemudiandilakukan pengecekan disisi Box RK (Rumah Kabel)yang berisi terminasi Primer dan Sekunder yangmenghubungkan dari kantor Telkom kearah pelanggan/konsumen dari sisi Primer dilakukan pengecekan Tonedan petugas menemukan semua Ton Terminasi Primertidak ada nada, selanjutnya petugas lapanganmelaporkan kendala/ permasalahan tersebut ke TimLeader dan dilanjutkan ke sisi karyawan Telkom.5.

keadaan palsu,tipu muslihat dari salah satu pihak maka perbuatan itu merupakan perbuatanpenipuan;Menimbang, bahwa untuk menunjukan niat baik pada saat sebelum dansesudah kontrak ditandatangani dapat dilihat dari cara menyelaraskanHalaman 26 dari 33 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Unhjanji/prestasi di awal sebelum penandatangan kontrak dengan upayapemenuhan kontrak yang salah satu caranya yakni dengan melakukan MitigasiRisiko seperti mempersiapkan dokumen arsip, email, korespondensi, danklausul terminasi

Di dalam butir 5.6.22 halaman 206 Putusan TermohonKeberatan, tarif SMS offnet dihitung dengan komponen sebagaiberikut:Tarif Kompetitif SMS offnet =Tarif interkoneksi originasi (Rp. 38) dan terminasi (Rp. 38) hasilperhitungan Ovum ;+biaya Retail Service Activities Cost (RSAC) sebesar 40% daribiaya interkoneksi ;+margin keuntungan sebesar 10% dari biaya interkoneksi ;Hal. 109 dari 329 Hal. Put.No.03/KPPU/2008/PN.Jkt.

Dengan demikianpertimbangan Termohon Keberatan adalah salah karenamenyamaratakan tarif interkoneksi originasi dan terminasi untukseluruh tahun dalam periode 2004April 2008 ;IV.B.2.C. TERMOHON KEBERATAN SEWENANGWENANG28.DALAM MENENTUKAN RETAIL SERVICE ACTIVITIESCOST SEBESAR 40% DARI BIATA INTERKONEKSI :Formula Biaya Aktivasi Layanan Retail (Retail Services ActivityCost)diatur berdasarkan Pasal 9 ayat (3) PM 09/2008 yangHal.112 dari 329 Hal. Put.No.03/KPPU/2008/PN.Jkt.

SMS ;Bahwa meskipun secara regulasi berbeda, FWA dan Selulerdapat terhubungkan melalui interkoneksi di antara keduanya,sehingga penyelenggara jaringan FWA dan Seluler dapatmembuat dan melakukan perjanjian kerjasama interkoneksi.Dengan adanya interkoneksi, maka jasa baik suara maupuntambahannya (termasuk SMS) dapat disalurkan ataudihubungkan di antara operator atau antara penyelenggarajaringan FWA dan Seluler, sehingga masingmasingkonsumen/pengguna dari keduanya dapat saling melakukanOriginasi dan terminasi

Dalam hal ini MajelisKomisi menggunakan tarif interkoneksi originasi (Rp 38)dan terminasi (Rp 38) hasil perhitungan OVUM,ditambah dengan biaya Retail Service Activities Cost(RSAC) sebesar 40% dari biaya interkoneksi dan marginkeuntungan sebesar 10% dari biaya interkoneksi yangHal.240 dari 329 Hal. Put.No.03/KPPU/2008/PN.Jkt. Pst.merupakan pendekatan yang disampaikan olehpemerintah.

yangsangat subjektif dari Pemerintah sehingga tidakselayaknya digunakan sebagai acuan dalammemperkirakan tarif yang seharusnya terbentuk di pasar,apalagi sebagai acuan dalam menentukan eksesiftidaknya tarif SMS yang ditetapkan oleh Pemohon ;Bahwa sebagaimana telah Pemohon sampaikan padatanggapan atas LHPL, terkait dengan biaya interkoneksiyang ditanggung Pemohon berdasarkan perhitunganyang dilakukan oleh Tritech pada tahun 2005 denganmetode topdown LRIC (bukan bottomup), biayaOriginasi dan biaya terminasi

VITA Samudera di BPD Papua sehinggamengakibatkan terjadinya pemutusan/terminasi kontraktor dalampekerjaan proyek jalan tol Cikampek Palimanan;Dalam perkara a quo Terdakwa membantah atau tidak mengakui telahmelakukan tindak pidana korupsi;Judex factie tingkat pertama terdapat kekeliruan dalam menjatuhkanhukuman 10 (sepuluh) tahun;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura setelah mempelajaridan meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmiPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Kesimpulan:Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas struktur pinjamanPemohon Banding kepada Dupoer Finance B.V. merupakan skemayang abusive dalam rangka menghindari pengenaan pajak yangtinggi menjelang terminasi P3B RIMauritius;Bahwa dengan demikian, Dupoer Finance B.V. bukan merupakanBeneficial Owner dan penghasilan bunga yang diterimanya danPemohon Banding sehingga tidak memenuhi syarat untukmendapatkan manfaat dan P3B RI Belanda;Halaman 7 dari 38 halaman. Putusan Nomor 873/B/PK/PJK/20152.

VITA Samudera di BPD Papua sehinggamengakibatkan terjadinya pemutusan/terminasi kontraktor dalampekerjaan proyek jalan tol Cikampek Palimanan;e Dalam perkara a quo Terdakwa membantah atau tidak mengakui telahmelakukan tindak pidana korupsi;e Judex factie tingkat pertama terdapat kekeliruan dalam menjatuhkanhukuman 10 (sepuluh) tahun;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura setelah mempelajaridan meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmiPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Bahwa menurut ahli, terkait bagaimana kebijakan pemerintah dalam halini Leading Sectornya adalah Menpan RB, BKN dan juga Mendagri diHalaman 38 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 107/G/2019/PTUNJKTdalam penanganan penegakan hukum terhadap PNS yang melakukantindak pidana terkait dengan kejahatan jabatan atau korupsi untukmenciptakan good corporate governance, Terminasi itu harus melaluiPPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dan BKN berhak menstop NIP tapijika ASN tersebut tidak bersalah maka gaji akan

bahwaTergugat sebagai seorang Ibu telah melalaikan kewajiban atauberkelakuan buruk terhadap anak bernama RYCEZTER ROLENZO ;Menimbang, bahwa dari bukti P17, P.18 dan P.19, hanyamembuktikan bahwa telah dilakukan usaha klarifikasi / informasi danmediasi yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesiaterhadap Penggugat dan Tergugat, dimana jika para pihak atau salahsatu pihak tidak hadir dalam proses mediasi, tanpa konfirmasi maka,Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam penanganan kasusdinyatakan terminasi

Contohmisalnya buruh dikontrak dua tahun, kemudian mohon maaf beler, beleritu bahasanya mokong, Bahasa Indonesia itu indisipliner, tentu tidakharus menunggu dua tahun untuk supaya dia bisa dilakukan phk, makadisitu bisa ditentukan kalau pekerja sudah diperingatkan tiga kali atausatu kali itu nanti tergantung normanya, tetapi jika tetap tidakmengindahkan tentu bisa dilakukan terminasi tersebut tanoa menungguitu. Karena jika tidak diatur menurut menurut pasal 62 tentu harusmembayar ganti rugi.

Namun tidak ada kesepakatan danpenandatanganan atas perjanjian tersebut, sehinggamembuktikan tidak ada terminasi Perjanjian Zone 11 Dredgingand Reclamation Works ;Surat BTID No.