bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat surat bukti yang bersifatmenentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yangdituntut;Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangansebab sebabnya;Apabila antara pihak pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasaryang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya

Nomor 541 PK/Pdt/2019mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilanyang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangansatu dengan yang lain, kemudian memohon putusan sebagai berikut:Mengadili:1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para PemohonPeninjauan Kembali;2. Membatalkan putusan PK Nomor 296 PK/Pdt/2017 Tanggal 15 Agustus2017;Selanjutnya memeriksa dan mengadili kembali dengan memberikan putusansebagai berikut:Mengadili Kembali:1.

Sepanjang Tergugat setuju dengan cara padaumumnya dengan renvoi kecuali perubahannya cukup banyak, maka harusdiketik ulang dan lembar gugatan yang semula tetap dilampirkan dan dicatatberita acara;Bahwa selain itu permohonan ini diajukan karena apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama olehpengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yangbertentangan satu dengan yang lainnya, dimana dalam perkara a quo ini tidakmelakukan penelahaan

milik orang tuaTerdakwa;Bahwa setahu saksi tidak ada lagi selain mobil HondaJazz di rumah Terdakwa;Bahwa sebelumnya Terdakwa memakai sepeda motor Ninjawarna hitam katanya sepeda motor tersebt dipakai uangmuka cicilan mobil tersebut sejak 3 (tiga) minggusebelum tertangkap polisi ;Bahwa per mobil itu) (Honda Jazz) dipendekin setelah 2minggu kemudian Terdakwa memakai mobil tersebut ;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 1 (satu) tahun 5(lima) bulan kebetulan dengan Terdakwa satu kampustetapi beda tingkatnya

UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 tersebut menyatakan:"Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasaryang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusanyang bertentangan satu dengan yang lain, yaitu:1 Bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 903/ Pdt.G/2005/PA.Bdg. jo. Pengadilan Tinggi Agama Nomor 117/Pdt.G/ 2006/PTA.Bdg.jo. Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 127 K/AG/2007 jo.

Nomor 145 K/AG/2012 yang tidak mempertimbangkanmengenai kesepakatan waris, hal tersebut sangat berbeda/ bertentangan denganputusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 127 K/ AG/2007 tersebut;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan keberatan mengenai judex juristersebut karena hal tersebut sangat bertentangan, padahal mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain sehingga menimbulkanketidak

GUSTI HERSAN ASLIROSA, S.E. bin GUSTI SALEHAN.Dasar dasar diajukannya permohonan Peninjauan Kembali (PK) iniadalah :1.Ditemukan adanya pihakpihak yang sama mengenai suatu soalyang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atausama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satudengan yang lain / Dispasritas putusan sebagaimana disebutkandalam KUHP Pasal 263 ayat (2) huruf b.

dimaksud dalam Pasal263 ayat (2) huruf a KUHAP Apabila terdapat keadaan baru yangmenimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahuipada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusanbebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutanPenuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara ituditerapkan ketentuan pidana lebih ringan;DITEMUKAN ADANYA PIHAK PIHAK YANG SAMA MENGENAI SUATUSOAL YANG SAMA, ATAS DASAR YANG SAMA OLEH PENGADILANYANG SAMA ATAU SAMA TINGKATNYA

No.34 PK/Pid.Sus/2015Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusanyang bertentangan satu dengan yang lain.2. Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung R. :a.

Pemohon Peninjauan Kembali dihukumdengan pidana penjara selama hukuman 2 (dua) tahun dan dendasebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuanapabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurunganselama 3 (tiga) tahun dan ditemukan adanya pihakpihak yang samaatau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satudengan yang lain, oleh karena itu segala tuntutan hukum atasTerpidana / Pemohon Peninjauan Kembali harus dibatalkan demihukum.Ill.

Bahwa dari kedua Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebutdalam point 1 dan point 2 tersebut di atas, sangat jelas dan terang bahwaJudex Juris telah keliru dalam memutuskan perkara a quo, karena telahbertentangan dengan maksud dari Pasal 67 huruf (e) UU Nomor 14 Tahun1985 juncto UU Nomor 5 Tahun 2004 juncto UU Nomor 3 Tahun 2009tentang Mahkamah Agung, yakni bahwa : apabila antara pihakpihak yangsama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama olehPengadilan yang sama atau sama tingkatnya

2006 tersebut untuk dibatalkan, karena menurutketentuan hukum yang berlaku, terhadap perkara hukum yang samaselain tidak dibenarkan diputus dengan putusan yang berbeda, jugamerupakan dasar hukum yang kuat bagi Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara inisebagaimana maksud Pasal 67 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985huruf e yaitu : Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatusoal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau23sama tingkatnya

Adanya KeberatanKeberatan Pemohon Peninjauankembali ;Bahwa sesuai dengan pasal huuf e UndangUndang No.14 tahun 1985tentang Mahkamah Agung salah satu alasan diperbolehkannya menempuhupaya hukum Peninjauankembali adalah karena adanya suatu soal yangsama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama tingkatnya dan telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain ;Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan dengan putusan Para Hakim diPengadilan Tinggi dan Majelis Kasasi di Mahkamah Agung RI yang

Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 381 PK/Pdt/2007f.

alasanalasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara yang ditentukan undangundang, formal dapat diterima ;Hal. 11 dari 16 hal.Put.No. 238 PK/PDT/2007.Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telahmengajukan alasanalasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagaiberikut :Alasan pertama : Karena setelah perkara tersebut diputus, ditemukan suratsurat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidakdapat ditemukan dan antara pihakpihak yang sama atau sama tingkatnya

2724K/Pdt/1996, adalah sama, yakni antara Fransisca Maria Leoni dkk.melawan Erlin Nio dan Djoa Mien Nio, sedangkan obyek yangdipermasalahkanpun juga sama, yakni sebidang tanah dan bangunanrumah terletak di Jalan Diponegoro No. 86 Kotatip Batu, Malang ; bahwa........1112 bahwa sesuai/menurut UndangUndang Mahkamah Agung No. 14 Tahun1985, Pasal 67 ayat (huruf e), yang berbunyi : apabila antara pihakpihakyang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama olehpengadilan yang sama atau sama tingkatnya

melanggar pasal 189 RBg yo Pasal 19,pasal 25 ayat (1) UU nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan KehakimanDalam putusan pada halaman 42 paragraf terakhir, dipertimbangkan bahwa sesuai dengan fakta tersebut diatas , perkara perkara terse butdiatas masing masing telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,dan putusan tersebut BERTENTANGAN ANTARA SATU DENGAN YANGLAINNYA ,dalam hal ini terdapat hal hal dimana pihak pihak yangsama, mengenai hal yang sama, atas dasar yang sama olehPengadilan yang sama atau sama tingkatnya

Bahwa telah dikabulkan suatu hal antara pihakpihak yang samamengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilanyang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yangbertentangan satu dengan yang lain dan putusan tersebut telahmemperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada parapihak yang berperkara, yaitu:e Putusan Permohonan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungRepublik Indonesia Perkara Nomor 564PK/Pdt/1999 tanggal 26Agustus 2002 juncto Putusan Pengadilan Negeri

Nebis in idem:Bahwa perkara a quo pada pokoknya adalah mengenai soal yang sama, atasdasar yang sama di Pengadilan yang sama tingkatnya yaitu Pengadilan NegeriPekalongan dalam perkara perdata Nomor 07/Pat.G/2014/PN Pkl., berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 69 K/SIP/1973 tanggal 21 AgustusHalaman 11 dari 18 hal. Put.

Bahwa adapun alasanalasan Pemohon mengajukan Permohonan PeninjauanKembali (PK) berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Pasal 67 berbunyi : PemohonPeninjauan Kembali (PK) Putusan Perkara Perdata yang telah memperolehkekuatan hukum yang tetap, dapat diajukan hanya berdasarkan alasanalasanantara lain sebagai berikut : huruf e "Apabila mengenai pihakpihak yang samamengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yangsama atau yang sama Tingkatnya

Derajat akte autentik lebih tinggi tingkatnya dari pada akta di bawah tangan;b. Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, atau Paspor merupakan salahsatu identitas diri."Pasal 70"Surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari:a.

Derajat akte autentik lebih tinggi tingkatnya dari pada akta di bawah tangan;b. Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, atau Paspor merupakan salahsatu identitas diri. "Pasal 70"Surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari:a.

Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atausama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satudengan yang lain;f.

Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atausama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satudengan yang lain;f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atausuatu kekeliruan yang nyata;> Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 25/Pdt.G/1996/PN.Cbd,tanggal 26 Maret 1997;Para Penggugat:1.Ny. lyah Binti Ace (Janda Alm. Rd. Jaya Somantri);2. Ny. Empat Binti Arkim (Janda Alm. Rd.

a Bahwa otonomi dan tugas pembantuan inherent didalamnya zelfregeling;b Asas taat asas dalam ketentuan peraturan perundangundangan, yaitubahwa peraturan yang tingkatnya rendah tidak boleh bertentangan denganperaturan yang tingkatnya lebih tinggi.c Asas batas atas dan batas bawah pembuatan peraturan, dalam hal ini daerahtidak boleh membuat peraturan yang merupakan substansi peraturandiatasnya dan sekaligus tidak boleh melanggar hak dan kewajiban asasiwarga negara.Di samping asasasas yang telah dikemukakan

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhanbiaya perkara ini pada keseluruhan tingkatnya;Bahwa putusan Judex Facti tingkat banding tersebut, tidakmemberikan pertimbangan yang cukup, jelasjelas bertentangandengan ketentuan Yurisprudensi yaitu:a.