Ditemukan 15823 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : utara usaha utama upaya upura
Penelusuran terkait : Tanpa ijin dari otoritas bandar udara berada di daerah tertentu di bandar udara Pencemaran udara dan gangguan (kebisingan Getaran dan kebauan) Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 13-04-2015 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 25-10-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 137/PDT/2015/PT MDN
Tanggal 27 Mei 2015 — Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA BANDAR UDARA MEDAN BARU Diwakili Oleh : ROBERTH AMMOSIUS
Terbanding/Penggugat : PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk
Terbanding/Penggugat : PT. YASA PATRIA PERKASA
62 — 5
  • Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA BANDAR UDARA MEDAN BARU Diwakili Oleh : ROBERTH AMMOSIUS
    Terbanding/Penggugat : PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk
    Terbanding/Penggugat : PT. YASA PATRIA PERKASA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 30-07-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1049 K/PDT/2018
Tanggal 30 Juli 2018 — VS MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTA cq KEPALA BANDARA BETOAMBARI BAUBAU, dkk.
84 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VS MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTA cq KEPALA BANDARA BETOAMBARI BAUBAU, dkk.
    MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA cq DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA ODIJAKARTA cg KEPALA BANDARA BETOAMBARI BAUBAU,dalam hal ini diwakili oleh Agus Sugeng Widodo, S.SIT.MM.,selaku Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara BetoambariBaubau, berkedudukan di Jalan Dayanu Ikhsanuddin,Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau,dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepadaM. Rasul Hamid, S.H.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 30-09-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Plk
Tanggal 20 Oktober 2020 — Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Dirpolairud Polda Kalteng
81 — 28
  • Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Dirpolairud Polda Kalteng
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 27-05-2024 — Putus : 27-06-2024 — Upload : 07-07-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Utr
Tanggal 27 Juni 2024 — Pemohon:
Agus Susanto bin Anwar hadi Sucipto alm
Termohon:
Korps Kepolisian Perairan Dan Udara Direktorat Kepolisian Perairan, Baharkam POLRI
54 — 0
  • Pemohon:
    Agus Susanto bin Anwar hadi Sucipto alm
    Termohon:
    Korps Kepolisian Perairan Dan Udara Direktorat Kepolisian Perairan, Baharkam POLRI
Pengadilan PN KOTABARU Perdata
Register : 02-07-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PN KOTABARU Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Ktb
Tanggal 25 Februari 2020 — DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA RI, C.q.KEPALA BANDAR UDARA GUSTI SJAMSIR ALAM KOTABARU
2.M. YAHYA AL IDRUS
85 — 22
  • DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA RI, C.q.KEPALA BANDAR UDARA GUSTI SJAMSIR ALAM KOTABARU
    2.M. YAHYA AL IDRUS
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 09-05-2022 — Putus : 14-07-2022 — Upload : 27-07-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 118/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 14 Juli 2022 — DIREKTORAT JENDERAL PEERHUBUNGAN UDARA CQ. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BALAI PENGELOLA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS II UMBU MEHANG KUNDA
Intervensi:
PT Ardi Tekindo Perkasa diwakili Roni Pujiantoro, S.E.
154 — 67
  • DIREKTORAT JENDERAL PEERHUBUNGAN UDARA CQ. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BALAI PENGELOLA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS II UMBU MEHANG KUNDA
    Intervensi:
    PT Ardi Tekindo Perkasa diwakili Roni Pujiantoro, S.E.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-12-2023 — Upload : 15-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4668 K/Pdt/2023
Tanggal 20 Desember 2023 — KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KASAU) CQ. PANGKOOP 3 CQ. KOMANDAN LANUD HUSEINSASTRANEGARA BANDUNG, dk
124 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KASAU) CQ. PANGKOOP 3 CQ. KOMANDAN LANUD HUSEINSASTRANEGARA BANDUNG, dk
Pengadilan PN RAHA Pidana Umum
Register : 17-07-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 16-11-2018
Putusan PN RAHA Nomor 159/Pid.B/2018/PN Rah
Tanggal 27 September 2018 — Penuntut Umum:
1.NADA AYU DEWINDU RIDWAN,SH
2.FADHIYATUL MARDA ULFAH, SH
Terdakwa:
SALIM Bin LA ODE UDARA
60 — 21

  • MENGADILI :

    1. Menyatakan Terdakwa Salim Bin La Ode Udara, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan primair;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
    3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
    5. Membebankan kepada Terdakwa membayar
    Penuntut Umum:
    1.NADA AYU DEWINDU RIDWAN,SH
    2.FADHIYATUL MARDA ULFAH, SH
    Terdakwa:
    SALIM Bin LA ODE UDARA
    Menyatakan Terdakwa Salim Bin La Ode Udara terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dimuka umum secarabersamasama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkanluka sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Salim Bin La Ode udara, denganpidana penjara selama 1 (satu) dan 2 (dua) bulan dikurangi selamaTerdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agarTerdakwa tetap ditahan;3.
    perbuatannya dan mohonkeringanan hukuman;Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa danTerdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menanggapi yang menyatakanbertetap pada tuntutannya begitu pula terhadap Penasihat Hukum Terdakwajuga menanggapinya yang menyatakan bertetap pula pada pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara subsidaritassebagai berikut:PRIMAIR:Bahwa ia Terdakwa Salim Bin La Ode Udara
    Abdullah BinLa Ada menerangkan sebagai berikut :Fakta Hasil Pemeriksaan : Bengkak disertai lebam pada area mata kiri dibagian alis denganukuran 4x4 cm; Bengkak pada dahi dengan ukuran 2x2 cm; Bengkak pada kepala, dekat area telinga kiri dengan ukuran 3x3 cm;Perbuatan Terdakwa Salim Bin La Ode Udara bersamasama denganRuslan (DPO), La Ulu (DPO), La Ade (DPO), La Ferdi (DPO) dan La Feri (DPO)tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Ke1 KUHP.SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa
    Abdullah Bin La Ada tidak bisa melakukan aktifitas.Perbuatan Terdakwa Salim Bin La Ode Udara tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat ( 1) ke1KUHP.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    Menyatakan Terdakwa Salim Bin La Ode Udara, telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadaporang sebagaimana dalam dakwaan primer;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwadengan pidana penjara selama 1(Satu) tahun;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;5.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 02-07-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 16-05-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 69/G/2013/PTUN-BDG
Tanggal 21 Januari 2014 — KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA ATANG SENDJAJA
73 — 54
  • KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA ATANG SENDJAJA
    KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA ATANG SENDJAJA,berkedudukan di jalan Raya Semplak Bogor (Pangkalan TNI AngkatanUdara Atang Sendjaja) ;Dengan ini memberi kuasa dengan Surat Kuasa KhususNo.SK/04/M/IX/2013 tanggal 16 September 2013 kepada : 1. NamaJabatan2. NamaJabatan3. NamaJabatan4. NamaJabatan: MAYOR MURYADI,SH.,MH.;: Kepala Hukum 5": MAYOR MUHAMMAD YANI,SH.;: Kaur Bankum ; : MAYOR AWAN NURCAHAYA.SH,.
    .;: Kaurluhgakkum ;: FIRGANZAH, ST ;n oon: Kepala Seksi Fasilitas Instansi;Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan TNIAngkatan Udara di Kesatuan Lanud Atang Sendjaja;beralamat di di jalan Raya Semplak Bogor (Pangkalan TNIAngkatan Udara Atang Sendjaja) ;Untuk Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT IlINTERVENSI 2; 22noeceeeneceeceeceeceeeeeeneesPengadilan Tata Usaha Negara Bandung :"e Telah membaca berkas perkara Nomor : 69/G/2013/PTUNe Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
    TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK.Bahwa gugatan penggugat pada gugatannya adalah kurang pihak yaitutidak melibatkan pihak TNI Angkatan Udara.
    Desa Ujunggenteng KecamatanCiracap Kabupaten Sukabumi seluas + 85 Hektar antara pihak TNIAngkatan Udara Atang Sanjaya Bogor dengan masyarakat dikarenakantanah tersebut termasuk Inventaris Kekayaan Negara (IKN) dengan nomorRegister 50503013 sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;Sehingga menurut pertimbangan Tergugat sangat diperlukankehadiran pihak lain yang berkepentingan terhadap permasalahan tanahtersebut yaitu Panglima TNI Cq.
    Kepala Staf TNI Angkatan Udara AtangSanjaya Bogor karena secara administrative dan penggunaan tanahtersebut di bawah kewenangan pihak dimaksud. ;Dan atau Kementrian Pertanahan Republik Indonesia dan atau KementrianKeuangan Republik.
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 13-12-2017 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN BATAM Nomor 315/Pdt.G/2017/PN Btm
Tanggal 31 Oktober 2018 — Penggugat:
PT Nadia Jaya Express
Tergugat:
1.Badan Pengusahaan Batam
2.Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam
82 — 32
  • Kepulauan Riau ...............................sebagai TERGUGAT I;
  • Badan Usaha Bandar Udara (BUBU)Hang Nadim Batam yang beralamat di Jalan Hang Nadim Nomor 1 Batu Besar Nongsa Kota Batam Prov. Kepulauan Riau.sebagai TERGUGAT II.
    Penggugat:
    PT Nadia Jaya Express
    Tergugat:
    1.Badan Pengusahaan Batam
    2.Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam
    Badan Usaha Bandar Udara (BUBU)Hang Nadim Batam yangberalamat di Jalan Hang Nadim Nomor 1 Batu Besar Nongsa Kota BatamProv.
    KepulauanRIQU 2.0... ccc ee cee eeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees sebagai TERGUGAT ;2) Badan Usaha Bandar Udara (BUBU)Hang Nadim Batam yangberalamat di Jalan Hang Nadim Nomor 1 Batu Besar NongsaKota Batam Prov. Kepulauan Riau....sebagai TERGUGAT II.2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batamuntuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedangberjalan;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 30-07-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1050 K/PDT/2018
Tanggal 30 Juli 2018 — VS MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTA cq KEPALA BANDARA BETOAMBARI BAUBAU, dkk.
59 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VS MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTA cq KEPALA BANDARA BETOAMBARI BAUBAU, dkk.
    MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK' INDONESIA DIJAKARTA cq DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTAcq KEPALA BANDARA BETOAMBARI BAUBAU, berkedudukandi Jalan Dayanu Ikhsanuddin, Kelurahan Katobengke,Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dalam hal ini memberikankuasa kepada M. Rasul Hamid, S.H. Kepala Kejaksaan NegeriBaubau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari2017 dan selanjutnya dengan Surat Kuasa Substitusi tertanggalHalaman 2 dari 18 hal. Put.
Pengadilan PT PALU Perdata
Register : 22-04-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PT PALU Nomor 19/PDT/2020/PT PAL
Tanggal 20 Juli 2020 — Pembanding/Turut Tergugat II : Walikota Palu Pemerintah Kota Palu
Terbanding/Penggugat : Jemmy M.Tenggo
Terbanding/Tergugat I : Joharny
Terbanding/Tergugat II : Sisah
Terbanding/Tergugat III : Arnold
Turut Terbanding/Turut Tergugat I : Dirjen Perhubungan Udara UPBU Unit Pengelola Bandara Udara Kelas Satu Mutiara Sis Al Jufri Palu
72 — 74
  • Pembanding/Turut Tergugat II : Walikota Palu Pemerintah Kota Palu
    Terbanding/Penggugat : Jemmy M.Tenggo
    Terbanding/Tergugat I : Joharny
    Terbanding/Tergugat II : Sisah
    Terbanding/Tergugat III : Arnold
    Turut Terbanding/Turut Tergugat I : Dirjen Perhubungan Udara UPBU Unit Pengelola Bandara Udara Kelas Satu Mutiara Sis Al Jufri Palu
    Menteri Perhubungan Udara Cq. Kantor DinasPerhubungan Udara Cq. Kepala Bandara Mutiara Sis Al Jufri KotaPalu, dalam hal ini diwakili Kuasanya Nargis, S.Sos, Dkk, beralamatKawasan Bandara Muriara Sis Al Jufri Kota Palu, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 23 Juli 2019, untuk selanjutnya disebut Pembandingll/Terbanding semula Turut Tergugat ;Lawan :Jemmy M.
    GARO dan LADJURAEDJOAe sebelah Timur dengan pagar lapangan udara Mutiarae sebelah selatan dengan pagar pemadam kebakaran/Meteorologie sebelah selatan dengan tanah sdr.
    Kantor Dinas Perhubungan Udara, Cq.
    Kepala BandaraSis Al Jufri dalam struktur organisasi Kementrian Perhubungantidak terdapat Kantor Dinas Perhubungan Udara, melainkanDirektorat Jenderal Perhubungan Udara berada langsung dibawahKementrian Perhubungan dan Bandar Udara Sis Aljufri Palu yangmerupakan Unit Penyelenggara Bandara Udara yang beradadibawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan penggunaannomenklatur Kantor Dinas Perhubungan Udara lazim dipergunakandalam organisasi di Pemerintahan Daerah, karena itu GugatanPenggugat / Terbanding
    Johanis,dkk selaku para Penggugat dan Turut Tergugat II patut ditolak dandikesampingkan, karena mengadangada tanpa ada dasar ;Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 19/PDT/2020/PT PALMenimbang, bahwa atas memori banding Pembanding III/semula TurutTergugat , Terbanding/semula Pengugat telah mengajukan Kontra MemoriBanding yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Unit PenyelenggaraBandar Udara Kelas Mutiara Sis Aljufri, cq Kepala Kantor UPBU MutiaraSis
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-03-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 08-02-2018
Putusan PN MEDAN Nomor 145/Pdt.G/2015/PN.Mdn
Tanggal 8 Desember 2015 — Departemen dan Keamanan Republik Indonesia, Kepala Staff Angkatan Udara (KASAU) Republik Indonesia cq. Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I (PANGKOOPSAU I) cq. Komandan Pangkalan Udara TNI-AU Medan (Tergugat II) 3. Kantor Pertanahan Nasional Kota Medan (Tergugat III)
135 — 56
  • Departemen dan Keamanan Republik Indonesia, Kepala Staff Angkatan Udara (KASAU) Republik Indonesia cq. Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I (PANGKOOPSAU I) cq. Komandan Pangkalan Udara TNI-AU Medan (Tergugat II)3. Kantor Pertanahan Nasional Kota Medan (Tergugat III)
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-11-2014 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 10-03-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 851/Pdt.G/2014/PN Dps
Tanggal 3 Maret 2015 — PENDETA (EMERITUS) ARPELLES FRANS LAPUDOOH,SH,S.Th MELAWAN MAJELIS JEMAAT GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT (GPIB) EKKLESIA BANDAR UDARA NGURAH RAI (BUNR), DKK
57 — 34
  • PENDETA (EMERITUS) ARPELLES FRANS LAPUDOOH,SH,S.Th MELAWAN MAJELIS JEMAAT GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT (GPIB) EKKLESIA BANDAR UDARA NGURAH RAI (BUNR), DKK
    Temacun, Kuta, Badung , berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 17 Nopember 2014 yangselanjutnya disebut sebagai pihak ; PENGGUGATMELAWAN ; I.MAJELIS JEMAAT GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT(GPIB) EKKLESIA BANDAR UDARA NGURAH RAI ( BUNR) ,alamat JalanSentani No.1 Bandara Ngurah Rai , Tuban, Kuta, Badung Bali; yangselanjutnya disebut sebagai pihak : TERGUGAT ll MAJELIS SINODE GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT(GPIB) , Alamat Jalan Merdeka Timur No.10 , Jakarta Pusat , selanjutnyadisebut
Pengadilan PN NABIRE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-06-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN NABIRE Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Nab
Tanggal 13 Desember 2016 — YULIUS YOGI sebagai Penggugat Lawan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cq Kepala Bandar Udara Enarotali Kabupaten Paniai sebagai Tergugat I; Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Paniai sebagai Tergugat II; Bupati Kabupaten Paniai sebagai Tergugat III; Wib Yogi sebagai Tergugat IV; Pimpinan PT. Bank Papua Cq Pimpinan Bank Papua Cabang Nabire sebagai Tergugat V;
263 — 0
  • YULIUS YOGI sebagai Penggugat Lawan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cq Kepala Bandar Udara Enarotali Kabupaten Paniai sebagai Tergugat I;Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Paniai sebagai Tergugat II;Bupati Kabupaten Paniai sebagai Tergugat III;Wib Yogi sebagai Tergugat IV;Pimpinan PT. Bank Papua Cq Pimpinan Bank Papua Cabang Nabire sebagai Tergugat V;
Pengadilan PT KENDARI Perdata Tanah
Register : 09-04-2018 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 09-04-2018
Putusan PT KENDARI Nomor 65/PDT/2017/PT SULTRA
Tanggal 25 Oktober 2017 — . - Terbanding : Menteri Perhubungan Republik Indonesia, di Jakarta, cq Dirjen Perhubungan Udara di Jakarta, cq Kepala Bandara Betoambari Baubau,dkk.
103 — 41
  • .- Terbanding : Menteri Perhubungan Republik Indonesia, di Jakarta, cq Dirjen Perhubungan Udara di Jakarta, cq Kepala Bandara Betoambari Baubau,dkk.
    Tingkat Il Buton tanggal 07 Nopember 1978hingga diatasnya kemudian didirikanLapanganTerbang Perintis Betoambari hinggasaat ini menjadi Bandar Udara Betoambari.
    Direktur JenderalPerhubungan Udara Cq. Kepala Bandara Udara Betoambari Baubau tidak pernahmenganggarkan untuk pembayaran gant rugi terhadap pihakpihak yangmengklaim memiliki tanah di dalam kawasan Bandar Udara Betoambari, apalagidalam putusan terhadap gugatan sebelumnya yakni Putusan Nomor31/Pdt/G/1990/PN.BB tanggal 31 Oktober 1991 Jo.
    hak kepemilikan tanah lokasi Lapangan Terbang Perintis dari PemdaTk.I Buton kepada Direktorat Perhubungan Udara Nomor :WP.IV/57/4/8/663/PPINtanggal 7 Agustus tahun 1978, Surat Keputusan Pemerintah Dati Il Buton Nomor:82/KDR/78 tanggal 7 Nopember tahun 1978 tentang penyerahan hak milik tanahlokasi Lapangan Terbang Perintis Betoambari kepada Direktorat PerhubunganUdara, Skets tanah lokasi Lapangan Udara Perintis Betoambari terletak di desaKatobengke Kecamatan Wolio Daerah Tk.Il Buton Propinsi Sulawesi
    PerluHal.29 dari 36 Putusan No. 65/PDT/2017/PT SULTRA10.11.12.13:14.kami jelaskan bahwa para tergugat tidak pernah melakukan ganti rugi terhadaplokasi Bandar Udara Betoambari.
    Perlukami jelaskan bahwa para tergugat tidak pernah melakukan ganti rugi terhadaplokasi Bandar Udara Betoambari.
Pengadilan PN BEKASI Perdata Perjanjian
Register : 29-11-2012 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 25-09-2014
Putusan PN BEKASI Nomor 426/PDT.G/2012/PN.BKS
Tanggal 11 September 2013 — KREASI DIPTA MANDIRI, TERGUGAT ; - KEPALA STAF ANGKATAN UDARA REPUBLIK INDOENSIA (KSAU), TURUT TERGUGAT I ; - WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN UDARA REPUBLIK INDONESIA (WAKA KSAU) TURUT TERGUGAT II;
114 — 52
  • KREASI DIPTA MANDIRI, TERGUGAT ;- KEPALA STAF ANGKATAN UDARA REPUBLIK INDOENSIA (KSAU), TURUT TERGUGAT I ;- WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN UDARA REPUBLIK INDONESIA (WAKA KSAU) TURUT TERGUGAT II;
    KREASI DIPTA MANDIRI,beralamat di Ruko Harapan Indah Regency Blok BB No.01 Bekasi Barat Kota Bekasi.Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT ;2 KEPALA STAF ANGKATAN UDARA REPUBLIK INDOENSIA (KSAU), denganalamat di Markas Besar TNI Angkatan Udara (MABES TNI AU) Jl. Raya HankamCilangkap Jakarta Timur 13870, Selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERGUGAT I;3. WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN UDARA REPUBLIK INDONESIA (WAKAKSAU) dengan alamat di Markas Besar TNI Angkatan Udara (MABES TNI AU) JI.
    ,MH dkk, berdomisili hukum di Kantor DinasHukum Angkatan Udara, Cilangkap, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari KepalaStaf Angkatan Udara dan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara tertanggal 07 Januari 2013 danSurat Perintah Kepala Dinas Hukum Angkatan Udara Nomor Sprin/07/I/2012 tanggal 9 Januari2013 ;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agng RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihakmelalui Mediasi, dengan menunjuk
    ) karena tidak jelasnya dasar hukum (rechtsgrond) atau dasar fakta (feitelijk grond) dalil gugatan.Bahwa gugatan Wanprestasi yang menarik Kepala Staf Angkatan Udara sebagai PihakTurut Tergugat I dan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara sebagai Pihak Turut Tergugat II dalamperkara a quo adalah kabur (obscuur libel), karena tidak jelasnya dasar hukum (rechts grond) atasdasar fakta (feitelijk grond) dalil gugatan.
    sebagai Pihak TurutTergugat I dan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara sebagai Pihak Turut Tergugat II dalam perkaraa quo, karena tidak adanya hubungan hukum (rechts betrekking) antara Kepala Staf AngkatanUdara dan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara dengan Penggugat, dimana dalam perkara a quohubungan hukumnya adalah antara Penggugat dengan Tergugat, dimana telah terjadinya perikatanantara Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama ProduksiSepatu Olahraga TNI AU TA. 2012
    Andi yang menerima borongan pekerjaanpembuatan sepatu olah raga TNI AU sebanyak 12.200 pasang dari Penggugat;Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan IJ telah pula mengajukan bukti surat berupa :Bukti surat T.T.1 berupa Kontrak Jual Beli Nomor : KJB/103/3063/DU/RR/2012/AUtanggal 16 Mei 2012 tentang Pengadaan Kapor Organik/Sepatu Olah Raga TNI AU, antaraTNI Angkatan Udara dengan CV Kreasi Dipta Mandiri;Bukti surat T.T.2 berupa Amandemen Nomor 1 antara TNI Angkatan Udara dengan CV.Kreasi Dipta Mandiri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 12-04-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 511 PK/Pdt/2015
Tanggal 12 April 2016 — KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KSAU) cq PANGKOOP I cq KOMANDAN LANUD HUSEIN SASTRANEGARA, VS Dr. EDDY WIRAWAN, S.H., dkk
40 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KSAU) cq PANGKOOP I cq KOMANDAN LANUD HUSEIN SASTRANEGARA tersebut;
    KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KSAU) cqPANGKOOP I cq KOMANDAN LANUD HUSEINSASTRANEGARA, VS Dr. EDDY WIRAWAN, S.H., dkk
    KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KSAU) cqPANGKOOP cq KOMANDAN' LANUD ~~ HUSEINSASTRANEGARA, berkedudukan di Pangkalan TNI AU HuseinSastranegara Bandung, diwakili oleh Ardhi Tjahjoko, selakuKomandan Lanud Husein Sastranegara, dalam hal ini memberikuasa kepada R. Agus A.
    Nomor 511 PK/Pdt/2015diserahkan kepada TNI Angkatan Udara, dengan demikian objeksengketa dalam penguasaan Lanud Husein Sastranegara. (fotocopy legalisir Bukti T1);Surat Edaran Mendagri Nomor H.20/5/7/ tanggal 9 Mei 1950perihal penyelesaian tentang tanahtanah yang dahulu diambiloleh pemerintahan pendudukan Djepang.
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PEMERINTAH RI. cq PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA RI.KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KSAU) cq PANGKOOP cqKOMANDAN LANUD HUSEIN SASTRANEGARA tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat untukmembayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali inisejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Halaman 22 dari 23 hal. Put.
Pengadilan PT KENDARI Perdata Tanah
Register : 06-04-2018 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 06-04-2018
Putusan PT KENDARI Nomor 64 /PDT/2017/PT SULTRA
Tanggal 25 Oktober 2017 — Terbanding : Menteri Perhubungan Republik Indonesia, di Jakarta, cq Dirjen Perhubungan Udara di Jakarta, cq Kepala Bandara Betoambari Baubau,dkk.
76 — 43
  • Terbanding : Menteri Perhubungan Republik Indonesia, di Jakarta, cq Dirjen Perhubungan Udara di Jakarta, cq Kepala Bandara Betoambari Baubau,dkk.
    Yurisprudensi ini sejalan dengan fakta yang ada karena bandar udaramerupakan kawasan yang steril dan bebas dari segala kegiatan dan aktivitas karenaarea sisi udara itu dijaga dan diawasi oleh Aviation Security sebagai petugaspengamanan bandara yang melakukan patrol setiap 2 jam se x dalam seharisemalam dan setiap ada orang/penggarap kebun melintas di sisi udara makaorang/penggarap akan diperiksa dan diantar petugas untuk dikeluarkan dari sisi udara,untuk itu area sisi udara itu harus bersih dari
    lokasi Lapangan Terbang Perintis dari Pemda Tk.Il ButonkepadaDirektorat Perhubungan Udara Nomor :WP.IV/57/4/8/663/PPIN tanggal 7Agustus tahun 1978, Surat Keputusan Pemerintah Dati Il Buton Nomor: 82/KDR/78tanggal 7 Nopember tahun 1978 tentang penyerahan hak milik tanah lokasi LapanganTerbang Perintis Betoambari kepada Direktorat Perhubungan Udara, Skets tanahlokasi Lapangan Udara Perintis Betoambari terletak di desa Katobengke KecamatanWolio Daerah Tk.II Buton Propinsi Sulawesi Tenggara dengan luas
    mengihlaskan ;Surat penyerahan hak kepemilikan tanah lokasi Lapangan Terbang Perintis dariPemda Tk.Il Buton kepada Dirjen Perhubungan Udara No.
    Yurisprudensiini sejalan dengan fakta yang ada karena bandar udara merupakan kawasan yangdijaga dan harus bersih dari segala aktifitas lain selain aktifitas penerbangan.Dengan kata lain sejak tahun 1975 ketika obyek sengketa resmi ditetapkansebagai bandar udara betoambari tidak mungkin ada aktifitas pertanian di dalamkawasan bandara sebagaimana di dalilkan penggugat.
    PUT.NO.64/PDT/2017/PT SULTRAlokasi Bandar Udara Betoambari, adapun yang diberi ganti rugi adalah lokasi barudiluar tanah lokasi yang sudah disertifikatkan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-07-2008 — Upload : 01-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 K/TUN/2008
Tanggal 9 Juli 2008 — Hj.RAHMIAH SARDJONO ; H.JOKO ERIANGGO ; Dkk VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR ; PANGLIMA KOMANDO OPERASI TENTARA NASI-ONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA KOMANDO OPERASI II
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hj.RAHMIAH SARDJONO ; H.JOKO ERIANGGO ; Dkk VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR ; PANGLIMA KOMANDO OPERASI TENTARA NASI-ONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA KOMANDO OPERASI II
    Hamsah, Jabatan staf Sub Seksi Sengketa danKonflik Pertanahan Kantor Pertanahan KotaMakassar ;2: PANGLIMA KOMANDO OPERASI TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA KOMANDOOPERASI Il, berkedudukan di Jalan PerintisKemerdekaan Km. 15 Daya Kec.
    NOP:73.71.050.006. 0040042.0) ;Bahwa sejak Tahun 1968 sampai dengan meninggalnya Suami dariPenggugat dan orang tua dari Penggugat ll, Ill dan Penggugat VV (LETKOLSARDIONO) pada tahun 1995 tidak pernah ada pihak lain yang melakukankeberatan atas penguasaan sebidang tanah Negara tersebut diatas ;Bahwa kemudian setelah meninggalnya Suami dan orang tua dari ParaPenggugat baru muncul keberatan dari pihak PANGKOOPSAU Il Makassaryang menyatakan bahwa Tanah beserta bangunannya adalah Rumah DinasAngkatan Udara
    No.112 K/TUN/2008Pangkoopsau Il Makassar, yang sekarang ini Sertifikat Hak Pakai tersebut kamiPara Penggugat jadikan sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara;Bahwa mengingat Objek Sengketa Sertifikat Hak Pakai Nomor 20002,Kelurahan Maloku, tanggal 22 September 2005, Surat Ukur Nomor 00121/2005tanggal 5 September 2005, seluas 220 M2, atas nama Tentara NasionalIndonesia Angkatan Udara baru diketahui dan diperlihatkan kepada ParaPenggugat yaitu pada saat Rapat dengar pendapat dengan pihak Penggugat,
    Menyatakan batal/tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 20002, KelurahanMaloku, tanggal 22 September 2005, Surat Ukur Nomor 00121/2005 tanggal5 September 2005, seluas 220 M2, atas nama Tentara Nasional IndonesiaAngkatan Udara ;3.
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak PakaiNomor 20002, Kelurahan Maloku, tanggal 22 September 2005, SuratUkur Nomor 00121/2005 tanggal 5 September 2005 seluas 220 M2 atasnama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dari buku tanahnyaTergugat ;4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam sengketa Ini ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :DALAM EKSEPSI:1.