Ditemukan 184 data
72 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 45 ayat (1) Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen yang berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antarakonsumen dan pelaku usaha atau merlalui peradilan yang beradadilingkungan peradilan umumh) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatupetunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungiHalaman 53 dari 57 hal Put.
Petrus Nalle Pandi
99 — 48
Penyerahan berkas perkara ke penuntut umumh Penyerahan tersangka dan barang bukti, dani, Penghentian penyidikan.3) Pasal 36 Ayat (1) huruf a, bahwa :Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan denganpertimbangan adanya bukti permulaan yang cukup.Ayat (2), bahwa :Surat perintah penangkapan hanya dapat dibuat berdasarkan adanyabukti permulaan yang cukup, dan hanya berlaku terhadap satu orangtersangka yang identitasnya tersebut dalam surat perintahpenangkapan.4) Pasal 43 ayat (1), bahwa :Penahanan
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat I : PT. BPR EKA PRASETYA, diwakili oleh MATEUS M. MANIK, Direktur Utama Diwakili Oleh : MATEUS M. MANIK
Terbanding/Tergugat I : PRITHIPAL SINGH
Terbanding/Tergugat II : DOMULI NAINGGOLAN
Terbanding/Tergugat III : GANDI SIBARANI
Terbanding/Tergugat IV : B I B O
Terbanding/Tergugat V : RUDI PERANGIN ANGIN
Terbanding/Turut Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DELI SERDANG
37 — 18
(AUPB)Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat ( 1 ) Undang Undang No.30 tahun 2014tentang Administerasi Pemerintahan menyatakan Azas Azas UmumPemerintahan yang Baik (AU PB ) meliputi atas:a. kepastian hukumb. kemanfaatanc. ketidakberpihakand. kecermatane. tidak menyalahgunakan kewenanganHalaman 22 dari 54 Putusan Nomor 288/Pdt/2020/PT MDN24.25.26.f. keterbukaang. kepentingan umumh. pelayanan yang baik.Bahwa tindakan Kepala Desa Pagar Merbau III yang menerbitkan SuratKeterangan Tanah diatas tanah Sertipikat
75 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
GALUNGTENGAH Triwulan Il pada Biro Umum Setda Provsu Tahun 2011legalisasi PN Medan Nomor: 3581/LEG/V1I/2011 tanggal 7 Juni2012.A. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 900/495/B.Umum tanggalbene Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Biro UmumH. ASHARI SIREGAR, SH dan Lembar Disposisi PermohonanPersetujuan Pembebanan Biaya, didisposisi tanggal 31 Maret2011 oleh Plt Sekda Provsu Drs. H.
ASKORIAN NOOR DK.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PENAJAM
119 — 50
Bahwa AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baikyang disebutkan dalampasal 10 angka (1) dan angka (2) UndangUndang No. 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut :(1)(2)Pasal 10AUPB yang dimaksud dalam undangundang ini meliputi :a. kepastian hukumb. kemanfaatanc. ketidakberpihakand. kecermatane. tidak menyalahgunakan kewenanganf. keterbukaang. kepentingan umumh. pelayanan yang baikAsasasas umum lainnya diluar AUPB sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang
ARIZKA RAMDANI ANWAR SAPUTRI
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
2.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
3.KASAT RESKRIM NARKOBA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
4.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOTA MEDAN BARAT
93 — 19
Penyerahan berkas perkara ke penuntut umumh. Penyerahan Tersangka dan barang buktii. Penghentian PenyidikanGelar perkara dilaksanakan dengan tahap :a. Awal proses penyidikanb. Pertengahan Proses Penyidikanc. Akhir Proses PenyidikanGelar perkara pada tahap awal Penyidikan bertujuan untuk :a. Menentukan status perkara pidana atau bukanb. Merumuskan rencana penyidikanc. Menentukan unsurunsur pasal yang dipersangkakand. Menentukan saksi, Tersangka, barang buktie. Menentukan target waktuf.
92 — 49
., menyatakanRapimnas yang diselenggarakannya di Jakarta adalahsah menurut hokum yang esensinya telah memutuskanuntuk mengeliminir, memberhentikan dan memecat ParaKetua DPD Partai Kedaulatan serta Pemecatan Penggugatdari Jabatan Sekretaris Jenderal DPP PartaiKedaulatan tersebut terlebih meng eliminir ParaPengurus DPP lainnya;Bahwa perihal hasil Rapimnas Jakarta versi Ketua UmumH.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BAYU TEGUH SETIAWAN, S.H.
152 — 824
LEONANTAMAHARDIKA, SpOG. dokter spesialis OBSGIN pada Rumah Sakit UmumH.
138 — 78
FAJAR MS Jabatan Fungsional Umumh. Sdr. AHMAD S Jabatan Fungsional Umumi. Sdr. SUPARDI Jabatan Fungsional Umumj. Sdr.
KORNELES SAPIA
Tergugat:
1.DAVID TOMATALA
2.GM PT.PLN PERSERO WIP MALUKU, MALUKU UTARA
3.PEMERINTAH NEGERI KAMARIAN
Turut Tergugat:
CAMAT KAIRATU
132 — 128
Asas Kepentingan Umumh.
Terbanding/Tergugat I : DIREKTUR RSUD TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH
Terbanding/Tergugat II : PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) dalam Proyek pengadaan Paket Pekerjaan Perluasan dan Rehap IBS,ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, Hemodialisa, Ruang Tunggu ICU, Pembuatan Selaras dan Penataan Taman RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2015
Terbanding/Tergugat III : DIREKTUR PT. ARSI GRANADA MUD
87 — 49
Dokumendokumen berikut merupakan satu kesatuandan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini;a) Addendum surat perjanjianHalaman 73 dari 106 halaman Putusan Nomor 115/Pdt/2021/PT SMGb) Pokok perjanjianc) Surat penawaran berikut daftar kuantitas danharga (apabila ada)d) Syaratsyarat khusus kontrake) Syaratsyarat umum kontrakf) Spesifikasi knususg) Spesifikasi umumh) Gambargambar dani) Dokumen lainnya seperti: jaminanjaminan,SPPBJ, BAHPAngka 4.
3.Perkumpulan Pengusaha Roko Tembakau Makanan dan Minumam Karawang (PPRTMM Karawang)
4.Perkumpulan Pengusaha Sektor Industri Plastik Karawang (PPSIPK)
5.Perkumpulan Pengusaha Sektor Kimia (PPSK)
6.Perkumpulan Pengusaha Sektor Industri Komponen Otomotif (PPSIKO)
7.Perkumpulan Pengusaha Elektronik dan Komponen Karawang (PERPEKA)
8.ANANDA PRIYA WIJAYA
9.DWI AHAD WAHYUDI
10.HERI WAHYUADI
11.HERU SETIYOWATI
12.FAURIZAL GUMAY PUTRA
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT
Intervensi:
1.PD FSP TSK SPSI) PROVINSI JAWA BARAT, Dkk
2.1. SERIKAT PEKERJA ANEKA INDUSTRI FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (SPAI FSPMI)
280 — 167
Keterbukaang.kepentingan umumh. asas pelayanan yang baik12.
Aurelio Cruserio
Termohon:
Kepala Kepolisian Resot Kota Denpasar Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali
99 — 64
Penyerahan berkas perkara ke penuntut umumh. Penyerahan Tersangka dan barang bukti ; danI. Penghentian Penyidikan.Hal 43 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN DpsBahwa berdasar Pasal 69; Gelar perkara sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 15 huruf e, dilaksanakan dengan cara ;a.b.Bahwa(1)(2)(3)Gelar perkara biasa, danGelar perkara khusus.merujuk Pasal 70 ;Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalamPasal 69 huruf a, dilaksanakan pada tahap;a. Awal proses penyidikan;b.
128 — 103
027.2/ 12/GDGIBS/IV /2015 (nomor 230415.01/Kontrak/ PT.SIPP /IV / 2015) tanggal 23 April 2015 an taraPenggugat (penyedia) dengan Tergugat (PPKom) disepakati dandisetujui halhal sebagai berikut:Angka3.Dokumendokumen berikut merupakan satukesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan darikontrak ini;a) Addendum surat perjanjianb) Pokok perjanjianc) Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabilaada)d) Syaratsyarat knusus kontrake) Syaratsyarat umum kontrakf) Spesifikasi khususg) Spesifikasi umumh
56 — 7
Dokumendokumen berikut merupakan satu kesatuan danbagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini;a) Addendum surat perjanjianb) Pokok perjanjianc) Surat penawaran berikut daftar kuantitas danharga (apabila ada)d) Syaratsyarat knusus kontrake) Syaratsyarat umum kontrakf) Spesifikasi knususg) Spesifikasi umumh) Gambargambar dani) Dokumen lainnya seperti: jaminanjaminan,SPPBJ, BAHPAngka 4.
106 — 44
/IV/2015) tanggal 23 April 2015 antara Penggugat (penyedia) denganTergugat (PPKom) disepakati dan disetujui halhal sebagai berikut:Angka3.Dokumendokumen berikut merupakan satu. kesatuan danbagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini;a) Addendum surat perjanjianb) Pokok perjanjianc) Surat penawaran berikutdaftar kuantitas dan harga (apabila ada)d) Syaratsyarat knusus kontrake) Syaratsyarat umum kontrakf) Spesifikasi knusushalaman 21 dari 101 Putusan nomor 227/Pdt.G/2018/PN.Smg.g) Spesifikasi umumh
102 — 57
Kepentingan Umumh. Pelayanan Yang baik;Halaman 6 dari 138 Halaman Putusan Nomor : 99/G/2017/PTUNJKT.3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat seperti yang telah diuraikan di atasmerupakan suatu keputusan tata usaha negara yang memenuhi kriteriayang disebut dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang No. 51 Tahun 2009jo. UndangUndang No. 9 Tahun 2004 jo.
99 — 16
IRAWATIBahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan saksi tidak adahubungan keluarga dengan para terdakwa.Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Badan Rumah Sakit UmumH. SAHUDIN Kab.
577 — 602 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 208 PK/PID.SUS/2017229.2.229.3.229.4.229.5.229.6.229.7.229.8.229.9.Nomor Surat : 1248/BPU/KW/2015, tertanggal 30 Juni 2015,yang ditandatangani oleh Kepala Biro Pemerintahan UmumH. NOUVAL MAHYAR, S.H. ;1 (satu) lembar copy kertas yang bertuliskan "A.
122 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jenderal Bimas Islam;1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktorat Jenderal BimbinganMasyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor : Du.Il.1/4/BA.00/445/2012 tanggal 16 Februari 2012, perihal PengirimanMushaf AlQuran, yang ditandatangani oleh Sekretaris atas namaDirektur Jenderal (ABDUL KARIM), beserta 1 (Satu) lembar fotokopiDaftar Pendistribusian Pengiriman Mushaf AlQur'an DirektoratJenderal Bimbingan Masyarakat Islam DIPA (APBNP) tahun 2011tertanggal Januari 2012 yang ditandatangani Kepala Bagian UmumH
Jenderal BimasIslam;1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktorat Jenderal BimbinganMasyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor : Du.II.1/4/BA.00/445/2012 tanggal 16 Februari 2012, perihal Pengiriman Mushaf AlQuran, yang ditandatangani oleh Sekretaris atas nama DirekturJenderal (ABDUL KARIM), beserta 1 (satu) lembar fotokopi DaftarPendistriousian Pengiriman Mushaf AlQur'an Direktorat JenderalBimbingan Masyarakat Islam DIPA (APBNP) tahun 2011tertanggal Januari 2012 yang ditandatangani Kepala Bagian UmumH