435/PID/B/A/2009/PN.DUM

Hakim Pada Pengadilan Negeri Dumai, yang ditunjuk berdasarkan SuratPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai No:435/Pen.Pid/B/A/2009/PN.DUM, tertanggal 31Agustus 2009. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untukumum, dengan dibantu oleh: A B B A S Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumaidengan dihadiri RICKY SETIAWAN ANAS, S.H., M.H. Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Dumai dan para terdakwa,PANITERA PENGGANTI HAKIMABBAS ADESUHERMAN, S.H.

Penetapan Pengadilan Negeri Dumai No. 44/PdtG/LH/2019/PN.Dum,tertanggal 30 Januari 2020;b. Penetapan Pengadilan Negeri Rokan~ Hilir No. 10/PdtG/LH/2020/PN.Rhl, tertanggal 27 Agustus 2020;c. Penetapan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan No. 2/PdtG/LH/2020/PN.Tlk, tertanggal 16 Juli 2020;8.

Fotokopi dari fotokopi berupa Penetapan Pengadilan Negeri Teluk KuantanNomor: 2/PdtG/LH/2020/PN.TIk tanggal 16 Juli 2020, diberi tanda P7;Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Putusan Pengadilan Negeri DumaiNomor: 44/PdtG/2019/PN.Dum tanggal 23 September 2020, diberi tandaP8;Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Putusan Pengadilan Negeri RokanHilir Nomor:10/PdtG/LH/2020/PN.Rhl tanggal 12 April 2021, diberi tanda P9;Fotokopi sesuai dengan aslinya peta hasil ploting areal perkebunan kelapasawit Toni

Berikut STNK atas namaADI JAINAL EFENDY;Dirampas untuk negara;Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);Akta Permintaan Banding Nomor 05/Akta.Pid/2016/PN.Dum yangditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, yangmenerangkan bahwa Terdakwa tanggal 27 April 2016, telahmengajukan permintaan banding terhadap putusan PengadilanNegeri Dumai Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN Dum tanggal 27 April 2016,dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara

(lima ribu rupiah).Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.410/Akta.Pid/2010/PN.DUM. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriDumai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Januari 2011Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai telah mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 20 Januari 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Dumai pada tanggal 20 Januari

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai Nomor410/Pid/B/2010/PN.DUM tanggal 10 Januari 2011 yang membebaskanTerdakwa Il. Rehulina Br. Sembiring alias Mak Rian, Terdakwa Ill. JhoniWarisman Saragih Bin R. Saragih dan Terdakwa IV. Viktor Pakpahan Bin P.Hal. 40 dari 62 hal. Put. No. 845 K/Pid/2011Pakpahan dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bebas tidakmurni, karena:1.1.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai yang telah menyatakanputusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalammemeriksa dan mengadili perkara a quo, telah salah menerapkanhukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karenaputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai Nomor:410/Pid/B/2010/PN.Dum tanggal 10 Januari 2011 yang membebaskanTerdakwa Il. Rehulina Br. Sembiring alias Mak Rian, Terdakwa Ill.Jhoni Warisman Saragih Bin R. Saragih dan Terdakwa IV.

Sugino, SH Advokat/Pengacara untuk mendampingipara Terdakwa dalam proses penyidikan dan kemudian tanggal 8Juli 2010 para Terdakwa kembali membuat surat pernyataanpenolakan untuk didampingi Penasehat Hukum.Dari pertimbangan majelis hakim di atas, apabila majelis hakim benardan tepat dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dalampertimbanganya, tentunya putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor410/Pid/B/2010/PN.DUM tanggal 10 Januari 2011 akan berada denganputusan yang telah diputuskan terhadap para

Ahmad Dahlan merupakan ayah kandung dari PENGGUGATMuhammad Azizi sekaligus ahli waris dan mewakili ahli waris lainnya sesuaidengan Penetapan Pengadilan Negeri Dumai No. 95/PDT/P/2007/PN.DUM;5. Bahwa tanah yang dibeli tahun 1968 tersebut belum pernah dijual, hipotek/dipindah tangankan kepihak manapun oleh H. Ahmad Dahlan dan Ahli warislainnya termasuk PENGGUGAT sendiri;6. Bahwa pada tahun 2004 ada aktivitas dilahan/ tanah PENGGUGAT sebagaiAhli waris yang dilakukan oleh PT.

Foto copy Penetapan Wali Ahli Waris No.95/PDT/P/2007/PN.DUM, selanjutnyabukti surat tersebut diberi tanda sebagai P3;4. Foto copy Surat Kuasa Ahli Waris yang telah ditandatangani pada tanggal 05Oktober 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda sebagai P4;5. Foto copy Surat Pernyataan/Pengakuan Alm. Anmad Dahlan tertanggal 20 Mai1991, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda sebagai P5;6.

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (EXCEPTION DILATORIA)Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Yang Kami Muliakan.Pertamatama dengan kerendahan hati Tergugat memohon kepadaYang Mulia Majelis Hakim, untuk dengan saksama memperhatikan PutusanPengadilan Negeri Dumai Nomor 29/Pdt.G/ LH/2020/PN.Dum tertanggal 23November 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menolakgugatan Yayasan Wahana Sinergi Nusantara (WASINUS) in casuPENGGUGAT melawan PT MEGA GREEN TEHCNOLOGI.

kepadaYang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk dengansaksama memperhatikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PekanbaruNomor 1/P/FP/2021/PTUN.PBR tanggal 26 Januari 2021 yang telahberkekuatan hukum tetap yang mengabulkan permohonan PT MEGA GREENTEHCNOLOGI selaku Tergugat dan mewajibkan Kepala Kantor PertanahanKota Dumai untuk menerbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah yang dimohonkanoleh PT MEGA GREEN TEHCNOLOGI, di atas tanah Objek Sengketa yangdalam perkara Nomor 29/Pdt.G/LH/2020/PN.Dum

tersebut di atas, olehYayasan Wahana Sinergi Nusantara (WASINUS) in casu PENGGUGATdidalilkan berada dalam Kawasan Hutan.Dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor1/P/FP/2021/PTUN.PBR tanggal 26 Januari 2021 diketahui bahwa, sampaidengan lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam hukum acara,terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 29/Pdt.G/LH/2020/PN.Dum tertanggal 23 November 2020 tersebut, Yayasan WahanaSinergi Nusantara (WASINUS) in casu PENGGUGAT tidak mengajukanupaya

Gugatan Penggugat Prematur (exception dilatoria)Menimbang, bahwa pada eksepsi ini, Tergugat mendalilkan bahwaberdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 29/Pdt.G/LH/2020/PN.Dum tertanggal 23 November 2020 diketahui bahwa KeputusanMenteri Kehutanan Nomor 173/KptslI/1986 tanggal 6 Juni 1986, KeputusanMenteri Kehutanan No. 673/MenutII/2014 tanggal 8 Agustus 2014, KeputusanMenteri Kehutanan No.

bahwa objek perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri DumaiNomor 29/Pdt.G/ LH/2020/PN.Dum tertanggal 23 November 2020 berada dalamkawasan hutan produksi yang dapat dikonversi bukan di dalam kawasan hutanlindung sebagaimana perkara aquo.

BankPembangunan Daerah Riau Kepri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal16 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri DumaiNomor : 86/SK/2018/PN.Dum tanggal 16 Mei 2018;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri DumaiNomor 16/Pdt.G/2018/PN Dum tanggal 5 April 2018 tentang Penunjukkan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah

tanpa didampingi Penasihat Hukum ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbarutanggal O5 Desember 2019 Nomor 510/PID.SUS/2019/PT PBR, tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini danpada tanggal itu juga penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera PengadilanTinggi Pekanbaru;Setelahn membaca berkas perkara dan surat surat yang terlampirdidalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor283/PID.Sus/2019/PN.Dum

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor347/Pid.Sus/2021/PN.Dum, Tertanggal 28 Desember 2021 yang dimohonbanding tersebut;MENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa SUHARDI Alias SUAR Bin (Alm.)ZAINUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan PrimairPenuntut Umum;2. Membebaskan Pembanding/Terdakwa oleh karena itu dari DakwaanPrimair tersebut;3.

dapat mengajukan hak gugat organisasi (/egal standing) dibidang Kehutanan, sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (1) dan ayat(2) Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;Bahwa dalam prakteknya PENGGUGAT telah dinyatakan berkapasitasuntuk mengajukan hak gugat organisasi (legal standing) di bidangKehutanan sesuai dengan ketentuan Pasal 73 UndangUndang Nomor41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hal ini sebagaimana dinyatakandalam PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DUMAI (Kelas A) Nomor :44/Pdt.G/2019/PN.Dum

tanggal 11 Juni 2019, diberi tanda P 2;Fotocopy Akta Notaris Nomor : 12 tanggal 17 Februari 2020,diberi tanda P 3;Fotocopy Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :AHUAHA.01.060008062, tanggal 16 Februari 2020, PerihalPenerimaan Perubahan Data Yayasan Menata Nusa Raya, diberi tandaP4;Fotocopy Kegiatan Yayasan Menata Nusa Raya, diberi tanda P 5;Halaman 35 dari 55 Putusan Perdata No 12/Pdt.GLH/2020/PN Rgt10.id.12.13.14.15.16.Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor:44/Pdt.G/2019/PN.Dum

, tanggal 23 September 2020, diberi tanda P 6;Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Dumai Nomor:44/Pdt.G/2019/PN.Dum, tanggal 30 Januari 2020, diberi tanda P 7;Print Out Peta Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.Tasma PujaSkala 1 : 50.000, diberi tanda P 8;Print Out Foto areal perkebunan Kelapa Sawit PT.

untuk kemudianmenuangkan pengukuran yang dilakukannya sendiri ke Berita AcaraPengukuran BPN. yang menjadi dasar pertimbangan hukum PutusanNomor 492/PDT/2014/PT.DKI.Bahwa, Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah AgungRI Nomor 1843 K/Pdt/2011, tanggal 28 Desember 2011 yang menyatakan:"Bahwa Termohon Kasasi/Terlawan tidak mampu menunjukkan dalamproses persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) perkara a quo perihalbagian tanah mana yang didalilkannya menjadi objek perkara Nomor 47/Pdt.G/2006/PN.Dum

Nomor 1374 K/Pdt/2016Kasasi/Pelawan tidak ada memasukkan Berita Acara Penyitaan JaminanNomor 47/BA.PdtG/2006/PN.Dum., tanggal 6 Juli 2007 untuk dijadikanbukti surat dalam persidangan a quo, namun secara melebihi kewenanganhukum yang ada padanya selanjutnya Judex Facti Pengadilan TingkatPertama telah menggunakan Berita Acara Penyitaan jaminan tersebutmenjadi dasar hukum pertimbangan dalam putusan a quo padahal BeritaAcara tersebut tidak pernah dijadikan bukti surat di muka persidangan aquo, sehingga

Nomor 1374 K/Pdt/2016"Bahwa Termohon Kasasi/Terlawan tidak mampu menunjukkan dalamproses persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) perkara a quo perihalbagian tanah mana yang didalilkannya menjadi objek perkara Nomor47/Pdt.G/2006/PN.Dum, mengingat Termohon Kasasi/Terlawan danPemohon Kasasi/ Pelawan tidak ada memasukkan Berita AcaraPenyitaan Jaminan Nomor 47/B.A.Pdt.G/2006/PN.

persidangan telah didengar keterangansaksisaksi, terduga pelanggar dan buktibukti lainnya, kemudian PejabatKomisi Kode Etik Polri berkesimpulan BRIPTU ZYKRA ADHYTIAJUNANTHA telah terbukti Ssecara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1)huruf a PPRI No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polriyaitu di pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan dan mempunyaikekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negri Dumai Nomor :82/PID.SUS/2017/PN.DUM

BuktiT 5 :Fotocopy Petikan Putusan Nomor82/Pid.Sus/2017/Pn.Dum (sesuai dengan fotocopy);6. Bukti T 6 :Fotocopy Surat Laporan Polisi Nomor :LP/09/VII/2017/Sipropam tanggal 10 Juli 2017 (sesuaidengan asli);7. BuktiT 7 :Fotocopy Surat Perintah PemeriksaanNomor : Sprin.Riksa/09/VII/2017/Sie propam tertanggal 10Juli 2017 ( sesuai dengan asli );8. BuktiT 8 : Fotocopy Resume PemeriksaanPendahuluan tertanggal 30 September 2017 ( sesuaidengan asli );9.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumaisejak tanggal 28Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;e Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Dumai atasnama Terdakwa;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 119/Pen.Pid/2016/PN.Dum., tertanggal 26 April 2016 tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua

Majelis No. 119/Pen.Pid/2016/PN.Dum, tentang Penetapan Hari sidang ;Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi ;Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;Setelah mendengar tuntutan/requisitoir dari Penuntut Umum yang pada pokoknyamemohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan sebagai berikut :.

persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yangtak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih laniut maka Maijelis Hakimterlebih dahulu memperimbangkan tentang ketidak hadiran Tergugat menghadapkepersidangan dalam perkara in;Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai denganRelaas Panggilan Tergugat Nomor: 12/PdtG2017/PN.Dum

Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2014 sampaidengan tanggal 12 Maret 2014 berdasarkan surat tanggal 27 Januari 2014 Nomor : 17/RT.2/N.4.13/ Euh.1/01/2014;3 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014berdasarkan surat tanggal 27 Februari 2014 Nomor : Print568/N.4.13/Epp.2/02/2014;4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengantanggal 11 April 2014 berdasarkan surat penetapan tanggal 13 Maret 2014 Nomor : 157/Pen.Pid/2014/PN.Dum

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Agustus2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017 ;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TinggiPekanbaru tanggali Agustus 2017 Nomor 157/PID.SUS/2017/PT.PBR,Tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan meng agikgraTerdakwa tersebut diatas ; QRSetelahmembaca berkas perkara dan suratsurat ya angkutanserta salinan resmi putusan Pengadilan Pengadilan Negeri ai tanggal 4Juli2017Nomor 146 /PID.Sus/2017/PN.Dum

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 144/ Pid.B/2014/PN.Dum, tanggal 1 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut;

1.

./2016/PN.Dum ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca ;1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai, tanggal 05 Agustus 2016 Nomor266/Pid.Sus/2016/PN Dum Tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, tanggal 05 Agustus 2016Nomor 266/Pen.Pid/2016/PN Dum, tentang penetapan hari sidang ;3.

M E N G A D I L I :

• Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
• Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN.Dum pada tanggal 26 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Bayu Rusman alias Bayu Bin Rusyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tanggal 16 Maret 2015 s/d tanggal 30 Maret 2015;Hakim Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 31 Maret 2015 s/d tanggal 29 April 2015 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 30 April 2015 s/d tanggal 28Menimbang, bahwa dalam perkara ini dipersidangan terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadap sendiri selama proses persidangan : Pengadilan Negeri tersebut : Telah membaca :1.Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai No. 133/Pen.Pid.B/2015/PN.Dum

tanggal 31 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yangmengadili perkara ini ;Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai No. 133/Pen.Pid.B/2015/PN.Dum tanggal 31 Maret 2015 tentang hari sidang;Berkas perkara dan surat surat lainnya ;Telah mendengar dakwaan Penuntut umum yang dibacakan di persidangan;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan para terdakwa ;Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan