Ditemukan 1925 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
peninjauan
penunjukan
pengajuan
penentuan
peniupuan
paninjauan
peninjauam
penipuan
peninjoan
peninjaun
penianjuan
penunjuan
Penelusuran terkait :
Peninjuan kembali; pk atas putusan pk; pk;
Register : 12-12-2017 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 15-07-2019
Putusan PN TARAKAN Nomor 34/Pdt.G/2017/PN TAR Tanggal 26 Juni 2018 — 1 Drs WILLIAM F
2 TUANI SIMATUPANG
3 DOMIRITAN
4 DHEA AYU P
5 NUR YANTI
6 FARIDA BAREK
7 NURHAYATI
8 ERNAWATI U
9 RAHMAWATI
10 J.H. MANURUNG
11 DOMI L KADU
12 RAHMAN
13 DONI
14 F MINO
15 YORIS
16 BARNADUS ARAM
17 MARTINUS BALE
18 ARNOL
19 SUWARDI
20 ERIK ERMAWATI
21 MUHTAR
22 LUKAS
23 YANTO
24 ADE IRIANSYAH
25 DARSONO
26 ABDUL HAMID
27 ARDI MORE
28 DOMIANUS
29 SANJANUR
30 JEMY
31 AGUS SALIM AW
32 RUSTAM
33 MARTA MA
34 MARIA ARAN
35 KRISTINA RARE
36 ATI NOLDUS
37 SIMON
38 DAENG
39 ANDI JUSMADI
40 DANIEL HUKI
41 FERDINANDUS LEMBONG
42 BLASI TUKAN
43 SAHARIN
44 HERMAN
45 DONY PAN
46 LARAS
47 FIL
48 MARTHA
49 LARAPI
50 PELIS
51 GABRIEL SIBU
52 SUWARDI
53 SYAHRAN
54 RIDWAN NAINGGOLAN
55 RUSLIN R,Spi, M.Si
56 SABARIA
57 AGUS SOLIM
58 LIANA
59 TURIKA
60 AMBO ASIS
61 MUJIONO
62 SAWITRI
63 BAKRI
64 HASLINDA
65 RIA
66 PHILIPUS K MARAN
67 JEREMIYAS LULI DONI
68 FABIANUS PAYONG GERODA
69 STEVANUS BABA
70 AGNES B
71 RISMAWATI
72 HERU FERNANDES DONI
73 REGINA BENGA
74 MAPATI
75 NORMAWATI
76 NUR PUTRI BUGIS
77 BERNADETE RAREK
78 ASMAWATI
79 ELISABETH LIN
235 — 103
235 — 103
hukumnya, dan saksi nya saat menunjuk titik batastanah di salah satu sisi objek sengketa ada keberatan yangdisampaikan oleh seorang warga yang tinggal disekitar tanahsengketa yang mengatakan jika ia keberatan dengan penunjukan titikbatas tanah yang ditunjukan oleh pihak Penggugat karena apa yangditunjukan oleh Penggugat tersebut sudah memasuki lahan atautanah milik nya, sehingga keberatan in menjadi catatan sidangsetempat yang ditulis dalam berita acara oleh Pantira Pengganti danmengakibatkan Sidang Peninjuan
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 640 B/PK/PJK/2016 Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
55 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Degan demikian Majelis sependapat dengandalildalil yang dikemukakan oleh Terbanding;TANGGAPAN:1)3)Bahwa Pemohon Peninjuan Kembali (Semula Pemohon Banding) sangatkeberatan dengan pendapat Majelis yang menyatakan bahwa tidakdilakukannya permintaan data/dokumen oleh Terbanding pada saatpemeriksaan, menurut Majelis tidak menyebabkan pemeriksaan tersebutmelanggar prosedur karena pada hakikatnya peminjamandata/buku/catatan atau dokumen dari Wajid Pajak merupakankewenangan Pemeriksa Pajak, karena hal tersebut
Putus : 20-03-2013 — Upload : 24-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 07/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda Tanggal 20 Maret 2013 — Drs. YUSRADIANSYAH,M.Si
80 — 22
80 — 22
Davindo),saksi diikutkan dalam team hanya menyangkut masalah teknis pembangunan ;Bahwa pada tahun 2004, sebagai team teknis, pernah melakukan peninjuan kelokasi dimana akan dibangun perumahan KORPRI tersebut ... pada waktu itukondisi tanahnya tidak bisa langsung dibangun rumah ;Bahwa masih tanah mentah dan harus dimatangkan lag!
Yang kedua, Buku Register Perihal Pelepasan Hakatas Tanah ;Bahwa sebelum Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atau Surat Pelepasan Hakatas Tanah di tanda tangani oleh Camat dan kemudian dimasukkan dalam bukuRegister, kadangkadang ada dilakukan peninjauan kelapangan Bahwa kenapaseperti itu karena sebelum masuk ke Camat, sudah di tanda tangani oleh RTdan Lurah dan sudah dilakukan peninjuan ke lapangan ;Bahwa saksi bisa tahu kalau sudah dilakukan peninjauan lapangan oleh RTdan Lurah karena ada Berita Acara
Putus : 15-02-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg Tanggal 15 Februari 2016 — Drs. JOKO SURYANTO, MM, Msi.(TERDAKWA)
87 — 23
87 — 23
pengkajian proposal diatur dalam Peraturan Gubernur JawaTengah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan GubernurJawa tengah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis PelaksanaanBantuan sosial Provinsi Jawa Tengah TA. 2011, yaitu :Halaman 64 dari 253 Putusan Nomor 124/Pid.SusTPK/2015/PN.SmgPermohonan yang diajukan kepada Gubernur diagendakan dan selanjutnya akandilakukan pengkajian;Proses pengkajian dapat dilakukan dengan pembahasan bersama dengan SKPDterkait (Tim Pengkaji) atau dilakukan peninjuan
pada poin b tersebuttidak dilaksanakan oleh seluruh Tim Pengkaji.Bahwa, tidak ada laporan dari Tim Pengkaji terkait pelaksanaan tugas kepada Sekdaselaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, hanya draf SK Gubernurmengenai penetapan penerima bansos.Bahwa, prosedur atau tata cara pengkajian proposal yaitu :Permohonan yang diajukan kepada Gubernur diagendakan selanjutnya akan dilakukanpengkajian;Proses pengkajian dapat dilakukan dengan pembahasan dengan SKPD terkait (TimPengkaji) atau dilakukan peninjuan
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — PT DASA ANUGRAH SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
46 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 278/B/PK/PJK/2016Tanggapan:1)Bahwa Pemohon Peninjuan Kembali (semula Pemohon Banding) sangatkeberatan dengan pendapat Majelis yang menyatakan bahwa SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00002/206/03/073/13 tanggal 23Mei 2013 telah memenuhi syarat formal maupun material, karenapenerbitan SKPKB a quo ini sangat bertentangan dengan asas legalitasdan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan administrasipemerintahan;Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012tanggal
Register : 09-11-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1745 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Desember 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
36 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1745/B/PK/PJK/2016Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan TahunPajak 2003 nomor: 00005/204/03/073/13 tanggal 23 Mei 2013 memenuhiketentuan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak;TANGGAPAN:1) Bahwa Pemohon Peninjuan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) sangatkeberatan dengan pendapat Majelis yang menyatakan bahwa SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak2003 nomor: 00005/204/03/073/13 tanggal 23 Mei 2013 memenuhiketentuan formal penerbitan
Register : 10-04-2012 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 118/ Pdt/ G/2012/PN. Bks. Tanggal 3 April 2014 — 1. SAMID bin SAMIAN ;
2. SAMALI bin SAMIAN;
3. NY. AMI binti SANILAN.
4. NY.MINAH binti SAMIAN.
Selaku ahli waris Almarhum SAMIAN bin MAEN ;
5. GUNTUR bin ITNAN, RUMSIAH binti UNAN, UNEH binti UNAN, SUWANDI bin UNAN, WAWAN GUNA WAN bin MI. IKAT SUSANTO bin UNAN, AGUS SUSANTO bin M. IKAT SUSANTO bin UNAN, IKHSAN ANGGRIYAWAN bin M.IKAI' SUSANTO bin UNAN, Selaku ahli waris Almarhumah NY. MIKA binti SAMIAN atau ahli waris pengganti dari Almarhum SAMIAN bin MAEN ;
6. NY. RANI binti NAER, selaku ahli waris Alamarhumah NY. SAMIRAH binti SAMIAN atau ahli waris pengganti dari almarhum SAMIAN bin MAEN , sebagai Para Penggugat
Melawan
1. Hj. LILY,selanjutnya disebut TERGUGAT I ;
2. TEDDY SENTOSA, HEW, selanjutnya disebut TERGUGAT II ;
3. Ahli waris almarhum AMPRING bin HEDJO, yaitu :
3.1. ROMLI bin AMPRING.
3.2. SANAH binti AMPRING.
3.3. NASIH binti AMPRING.
3.4. ACIH binti AMPRING.
selanjutnya disebut TERGUGAT III ;
4. PEMERINTAH RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kab. Bekasi Cq. Camat selaku PPAT di wilayah Kecamatan Cikarang Barat ( dahulu Kec. Cibitung), untuk selanjutnya disebut TERGUGAT IV ;
5. PEMERINTAH RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kab. Bekasi Cq. Camat Kepala Kecamatan Cikarang Barat (dahulu Kec. Cibitung) Cq. Kepala Desa Sukadanau, selanjutnya disebut TERGUGAT V ;
6. NATA, selanjutnya TERGUGAT VI ;
7. RANAN, selanjutnya disebut TERGUGAT VII ;
8. EMBEK, selanjutnya TERGUGAT VIII ;
9. Hj. ANGKEK, selanjutnya disebut TERGUGAT IX ;
10. ICAH, selanjutnya disebut TERGUGAT X ;
11. RUDES baik Pribadi maupun dalam kedudukannya selaku Ketua Rukun Warga 01 Desa Sukadanau, selanjutnya disebut TERGUGAT XI ;
12. Guru ADE, selanjutnya disebut TERGUGAT XII ;
13. Brigadir Pol. LANI baik Pribadi maupun dalam kedudukannya selaku cucu Almarhum M. ENJIH, selanjutnya disebut TERGUGAT XIII ;
14. DASMER MANALU,SH, selanjutnya disebut TERGUGAT XIV ;
15. ERLAN, selanjutnya disebut TERGUGAT XV ;
16. PAKPAHAN, selanjutnya disebut TERGUGAT XVI ;
17. Pemerintah RI Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Cq. Direktorat Pengairan Cq. PERUM OTORITA JATILUHUR Cq. PERUM JASA TIRTA II, selanjutnya disebut TERGUGAT XVII ;
DAN
18. Para ahli waris Almarhum SAMUN bin SAMIAN, yaitu :
18.1. NY.YATI SURYATI Binti SAMUN.
18.2. MINDA bin SAMUN.
18.3. WANDA bin SAMUN.
selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I ;
19. Para ahli waris / ahli waris Pengganti Almarhumah NY. MINEM binti SAMIAN, yaitu:
19.1. NY.ONIH binti OKIH.
19.2. NY.ONAH binti OKIH.
19.3. NY. ONIN binti OKIH.
19.4. AHMAD bin ONAN PARIDI bin OKIH.
19.5. ENUR. binti ONAN PARIDI.
selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II ;
20. TANTO NUGROHO, disebut TURUT TERGUGAT III ;
152 — 277
152 — 277
Bks yang telahberkekuatan hukum tetap, maka untuk menilai atau meninjau putusan yang telahberkekuatan hukum tetap, hal tersebut haruslah dilakukan melalui forum ataulembaga Peninjuan Kembali bukan melalui gugatan biasa sebagaimana gugatan aquo.
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 643 B/PK/PJK/2016 Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
41 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Degan demikian Majelis sependapat dengandalildalil yang dikemukakan oleh Terbanding;TANGGAPAN:1)Bahwa Pemohon Peninjuan Kembali (Semula Pemohon Banding) sangatkeberatan dengan pendapat Majelis yang menyatakan bahwa tidakdilakukannya permintaan data/dokumen oleh Terbanding pada saatpemeriksaan, menurut Majelis tidak menyebabkan pemeriksaan tersebutmelanggar prosedur karena pada hakikatnya peminjamandata/buku/catatan atau) dokumen dari Wajib Pajak merupakankewenangan Pemeriksa Pajak, karena hal tersebut
Putus : 07-08-2017 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 202 PK/Pid.Sus/2016 Tanggal 7 Agustus 2017 — Imanuel Robert Najoan alias Berty
259 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
259 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar dan alas hukum Pengajuan Permohonan Peninjuan Kembali secaraFORMILHal. 86 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/20161.Pasal 24 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimandinyatakan dan berbunyi sebagai berikut :a. Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap, pihakpihak yang bersangkutan dapat mengajukanpeninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat halatau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undangundang;b.
Putus : 26-05-2016 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — PT TUNGGAL YUNUS ESTATE, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
92 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan a quo tidakmengandung kesalahan tulis pada subyek, jenis, dan tahun pajak yangdituju oleh ketetapan, sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkanPemohon Banding tidak dapat menjalankan hak dan/atau kewajibanPerpajakannya secara baik dan benar;Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26Tahun Pajak 2002 Nomor 00006/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013memenuhi ketentuan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak;TANGGAPAN:1) Bahwa Pemohon Peninjuan
Register : 25-01-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — PT. DASA ANUGRAH SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
49 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Tanggapan:1)Bahwa Pemohon Peninjuan Kembali (semula Pemohon Banding) sangatkeberatan dengan pendapat Majelis yang menyatakan bahwa SuratKetetapan pajak Kurang Bayar Nomor 00001/204/04/073/13 tanggal 23Mei 2013 telah memenuhi syarat formal maupun material, karenapenerbitan SKPKB a quo ini sangat bertentangan dengan asaslegalitas dan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraanadministrasi pemerintahaan;Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 146/PMK.03/2012tanggal 10 September 2012 tentang Tata
Register : 27-01-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg Tanggal 8 Juni 2016 — SUNARYO AJAD PRAYOGA, SE, MM, Bin SUPARNO
82 — 33
82 — 33
BKK Eromoko Cabang Bulukerto tujuannya apabilaada permasalahan setelah jatuh tempo dalam pelunasan kredit maka tanah tersebutdapat dijual untuk melunasi tunggakanBahwa tidak dapat, dalam kaitannya dengan tugas yang diperintahkan PimpinanCabang kepada saksi untuk melakukan peninjuan ke calon nasabah saksi melaporkankepada atasan (Kasi Pemasaran) saksi terhadap yang saksi ketahui dilapangandengan membuat Laporan Hasil Peninjauan (On the spot) dan apabila ditemukansesuatu yang bermasalah pada kesimpulan
BKK Eromoko untuk mengetahui karakternasabah yaitu untuk mengetahui apakah calon nasabah tersebut pernah mengajukandi bank lain atau tidak dan untuk mengetahui apakah calon nasabah tersebut jikasudah pernah mengajukan pinjaman, pengembaliannya bermasalah atau tidak ;Bahwa tidak diberikan pinjaman dalam kaitannya dengan tugas saksi sebagai AOsetelan saksi melakukan peninjuan saksi melaporkan kepada atasan (KasiPemasaran) terhadap yang saksi ketahui dilapangan dengan membuat LaporanHasil Peninjauan
Putus : 31-08-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 826/B/PK/PJK/2016 Tanggal 31 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
59 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pemohon Peninjuan Kembali semula Pembanding sangat74keberatan dengan pendapat Majelis yang menyatakan ...penerbitannyatidak harus sesuai tata cara verifikasi yang diatur dalam Peraturan MenteriKeuangan Nomor : 146/PMK.03/2012 tanggal 10 September 2012tersebut. Pendapat Majelis ini merupakan pendapat yang bertentanganasas legalitas dan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraanadministrasi pemerintahaan.2.
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
40 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 370/B/PK/PJK/20163 Juni 2013 memenuhi ketentuan formal penerbitan Surat KetetapanPajak;Tanggapan:1)Bahwa Pemohon Peninjuan Kembali (semula Pemohon Banding)sangat keberatan dengan pendapat Majelis yang menyatakanbahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2003 Nomor00001/306/03/073/13 tanggal 3 Juni 2013 memenuhi ketentuanformal penerbitan Surat Ketetapan Pajak, karena penerbitanSKPKBT a quo ini sangat bertentangan dengan Asas Legalitasdan
Putus : 15-06-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016 Tanggal 15 Juni 2016 — PT DUNIA PANGAN VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),
236 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
236 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 51 PK/Pdt.SusKPPU/2016Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara seksama alasanalasan peninjauan kembali tanggal 27 Januari2016 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 11 Maret 2106dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris, ternyata tidak ditemukankekhilafan Hakim dan atau suatu kekeliruan yang nyata baik oleh Judex Jurismaupun Judex Facti dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa keberatan Pemohon Peninjuan Kembali merupakan pengulanganterhadap
Putus : 18-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1235/B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Januari 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
218 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
218 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Degan demikian Majelis sependapat dengan dalildalil yangdikemukakan oleh terbanding;TANGGAPAN:1)Bahwa Pemohon Peninjuan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) sangatkeberatan dengan pendapat Majelis yang menyatakan bahwa tidakdilakukannya permintaan data/dokumen oleh Terbanding pada saatpemeriksaan, menurut Majelis tidak menyebabkan pemeriksaan tersebutmelanggar prosedur karena pada hakikatnya peminjamandata/buku/catatan atau) dokumen dari Wajid Pajak merupakankewenangan Pemeriksa Pajak, karena hal tersebut
Register : 09-02-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 B/PK/PJK/2016 Tanggal 18 April 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilana quo tidak mengandung kesalahan tulis pada subyek, jenis, dantahun pajak yang dituju oleh ketetapan, sedemikian rupa sehinggadapat mengakibatkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankanhak dan/atau kewajiban Perpajakannya secara baik dan benar;Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanTahun Pajak 2002 Nomor 00002/206/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013memenuhi ketentuan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak;Tanggapan:1) Bahwa Pemohon Peninjuan
Putus : 19-12-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 606 PK/Pdt/2017 Tanggal 19 Desember 2017 — PILIAN TAMPUBOLON, DKK VS PT BUMI MANSYUR PERMAI
88 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
339/PDT/2013/PTMDN tanggal30 April 2014 untuk dibatalkan ditingkat Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanyapertentangan putusan yaitu Putusan Nomor 91 PK/TUN/2014 dan Nomor 92PK/TUN/2014, tidak dapat dibenarkan sebab Peradilan Tata Usaha Negara tidakmengadili sengketa hak, apalagi kedua Putusan Tata Usaha Negara tersebutamarnya tidak dapat diterima;Bahwa alasan permohonan peninjuan
Putus : 19-02-2014 — Upload : 08-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 249 PK/Pid.Sus/ 2012 Tanggal 19 Februari 2014 — NASPI, SH., MM
140 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
140 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
., MM.Bahwa sementara kawankawan Pemohon Peninjuan Kembali yang sama dihadapkan sebagaiTerdakwa dalam kasus yang sama, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap dalam : 1. Perkara an. Terdakwa ARDONIS, R, ST., (Putusan MahkamahAgung RI tertanggal 24 Maret 2011 No. 196 K/Pid.Sus/2011) dan 2. Perkara an. Terdakwa/Terpidana REFLIDON, S.Pd., MM., dan Drs.
Putus : 02-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — PT DASA ANUGRAH SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
52 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Tanggapan:1) Bahwa Pemohon Peninjuan Kembali (semula Pemohon Banding) sangatkeberatan dengan pendapat Majelis yang menyatakan bahwa SuratKetetapan pajak Kurang Bayar Nomor 00001/204/03/073/13 tanggal 23Mei 2013 telah memenuhi syarat formal maupun material, karenapenerbitan SKPKB a quo ini sangat bertentangan dengan asas legalitasdan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan administrasipemerintahan;2) Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012tanggal 10 September 2012 tentang