disampaikanoleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan";Dalam penjelasannya:"Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa Wajib Pajak yang telah menghitungdan membayar besarnya pajak yang terhutang secara benar berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, serta melaporkan dalamSurat Pemberitahuan, kepadanya tidak perlu diberikan surat ketetapan pajakataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan";Bahwa sesuai dengan system Self

Putusan No: 143/ Pid.Sus / 2016 / PN WkbMenimbang, bahwa dari fakta diatas terdakwa telah memiliki tujuanmengeksploitasi terhadap saksi SARI YANTI RESI alias SARI, saksi YULIANALENDE alias YULI dan saksi SELFIANA alias SELF, dimana Terdakwa mendapatkeuntungan secara materiil dari para saksi yang akan diberangkatkan seolaholahsebagai CTKI yang pada saat perbuatan dilakukan oleh terdakwa masih beradapada wilayah Negara Indonesia, dalam Hal ini adalah Wilayah Kabupaten SumbaBarat Daya, maka dengan demikian

Dan Termohon berubah disini adalah mengikutikeinginan Pemohon sehingga Termohon tidak jadi "be your self". Tapi iturela Termohon lakukan untuk keutuhan rumah tangga;Tidak benar sama sekali. Kami pisah ranjang dibulan September, itubeberapa hari atau seminggu sebelum Termohon di Talak. Kalau tidak diberinafkah batin benar sejak Januari, itu karena Pemohon bilang ingin ceraidari Termohon karena sudah tidak ada rasa.

Bahwa dapat Tergugat IIl sampaikan proses pelaksanaan lelang tersebut yangdilakukan atas dasar permintaan dari Divisi Self Empoloyed Mass Market PT.Halaman 27 dari 63 Putusan Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN.KkaBank Danamon Indonesia Tbk.

Bahwa Penggugat telah mengajukan proposal karya ilmiyah denganjudul: CLUSTER ANALYSIS UNTUK MEMPREDIKSI TALENTAPEMAIN SEPAKBOLA MENGGUNAKAN JARINGAN SYARAFTIRUAN SELF ORGANIZING MAPS (SOM) , dan telah diundang olehDekan Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi : Teknik Informasi(Tl) untuk mengikuti Seminar proposal tugas akhir pada hari/tanggal:Jumat / 21 September 2018, Waktu: 13:30 s.d 15:00 Wib, Tempat:Gedung Baru Lt. 1B, sesuai dengan Nomor Undangan:Un.04/F.V/PP.00.9/8303/2018 yang ditandatangani

setoran pajak apa saja yang pernah disetor oleh masingmasing Wajib Pajak, baik itu jenis setoran pajak, masa dan tahun pajak,Hal 62 dari 225 Halaman Putusan Nomor 1336/Pid.B/2018/PN.Pbr waktu pembayaran, hingga total pembayaran pajak selama satu tahun.Aplikasi pada Intranet PortalDJP juga memungkinkan DJP berdasarkanNTPN mengetahui kapan dan di mana suatu setoran pajak itu disetor.Terkait dengan Surat Pemberitahuan dapat kami sampaikan sebagaiberikut:Sistem Perpajakan Indonesia menganut sistem Self

dalam melaksanakan hak dan kewajibanperpajakannya.Sesuai pasal 1 angka 10 UU KUP, Surat Pemberitahuan (SPT) adalahsurat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan danHal 112 dari 225 Halaman Putusan Nomor 1336/Pid.B/2018/PN.Pbratau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atauharta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan.Bahwa yang menjadi kewajiban Wajib Pajak terkait dengan pemenuhankewajiban perpajakannya, sesuai dengan sistem self

Aplikasi pada Intranet PortalDJP jugamemungkinkan DJP berdasarkan NTPN mengetahui kapan dan di mana suatusetoran pajak itu disetor;Menimbang, bahwa terkait dengan surat Pemberitahuan sistemPerpajakan Indonesia menganut sistem Self Assesment di mana Wajib Pajakmenghitung / memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajakyang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan.

UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat dan selanjutnya Mahkamah telah membentuk normabaru menjadi rumusan berbunyi dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukumtetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan jabatan yang ada hubungannya denganjabatan, sehingga dengan adanya norma baru oleh MK tersebutmembawa implikasi bahwa putusan MK aquo langsung dapatdieksekusi (Self

The right of self incrimination (tidak seorangpun dapat dipaksamenjadi saksi yang memberatkan bagi dirinya dalam suatu tindakpidana);b. Hak konfrontasi (the right to confront) dalam bentuk pemeriksaansilang dengan orang yang menuduh (melaporkan);c.

Bahwa program HCCP yang melibatkan dokter berpotensi menimbulkanpraktek self dispensing atau dokter yang terlibat secara tidak langsungdalam penjualan obat resep ;7. Bahwa meskipun diberikan diskon, harga produk Termohon Kasasi tetap masih lebih mahal dibandingkan dengan ratarata harga obatgeneric dalam pasar bersangkutan yang sama ;8.

Dalam teori hukum pidana, asasini disebut non self incrimination, yaitu seorang terdakwa berhak untuk tidakmemberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di mukapersidangan;Menimbang bahwa Pasal 175 KUHAP menyatakan bahwa jika terdakwatidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukankepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan terdakwa untuk menjawab, dansetelah itu pemeriksaan dilanjutkan, hal ini berarti terdakwa diperbolehkan untuktidak menjawab atau menolak

Ketentuan tindak pidana dalam Qanun mengenai pengakuanbersalah yang memberatkan dirinya telah Bertentangan denganprinsip non self incrimination, yang diatur dalam, UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan /nternationalConvenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasionaltentang HakHak Sipil dan Politik), dan UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan UndangUndangNomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;107.

tersendiri tidak boleh dicampuradukan antara satudengan lainnya;Bahwa azas kekhususan yang logis (logische specialiteit) ini sejalan denganprinsip lex specialis systematic derogat legi generali (azas kekhususan yangsistematis) artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus adalah berlakuapabila pembentuk undangundang memang bermaksud memberlakukanketentuan pidana sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat knusus;Bahwa Majelis berpendapat, ketentuan peraturan perundangundangan dibidang perpajakan dengan self

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;Bahwa sanksi administrasi sebagai sub sistem dari sanksi pidana, diterbitkanTerbanding berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang telahHalaman 91 dari 135 halaman Putusan Nomor 459 B/PK/PJK/2016berkekuatan hukum tetap dan final bahwa Putusan Kasasi MahkamahAgung dalam hukum pembuktian disebut dengan probatio plena, sehinggadiberlakukan sebagai suatu dasar hukum yang kuat dan tak terbantahkandan harus dilaksanakan isinya;Bahwa sesuai dengan asas self

Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.71.428.571.428, (18,32%). Sehingga progress proyek tersebuttelah melampaui target yang ditetapkan.Halaman 42 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI5. Review Covenant) Syaratsyarat Kredit :Fasilitas DebiturFasilitas di Bank DKI :Utlilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai Rp. 110.388 jutaatau 108%.

Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyek denganjumlah fasilitas yang telah ditariktersebut adalahRp.222.185.836.882, (62.68% darinilaiproyek) sehinggaterjadideviasi positif sebesar Rp.5.082.464.095,. (1.433%)yang artinya progress proyek tersebuttelahmelampauitarget yang ditetapkan.2.

Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.71.428.571.428, (18,32%). Sehingga progress proyek tersebuttelah melampaui target yang ditetapkan.5. Review Covenant/ Syaratsyarat Kredit : Fasilitas DebiturFasilitas di Bank DKI:Halaman 164 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKIUtlilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai Rp. 110.388 jutaatau 108%.

Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.71.428.571.428, (18,32%). Sehingga progress proyek tersebuttelah melampaui target yang ditetapkan.5. Review Covenant/ Syaratsyarat Kredit :Fasilitas DebiturFasilitas di Bank DKI:Utlilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai Rp. 110.388 jutaatau 108%.

Sementaraitu, Jumlah fasilitas yang telah ditarik untuk proyek ini adalahsebesarRp.155.S30.085.818,, Dengan memperhitungkanporsi self financing debitur, target progress proyek denganjumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.222.185.836.882, (62.68% darinilai yang artinya progress proyek tersebut telah melampauitarget yang ditetapkan.2.

Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.71.428.571.428, (18,32%). Sehingga progress proyek tersebuttelah melampaui target yang ditetapkan.5. Review Covenant/ Syaratsyarat Kredit :Fasilitas DebiturFasilitas di Bank DKI:Halaman 162 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKIUtlilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai Rp. 110.388 jutaatau 108%.

Sementaraitu, Jumlah fasilitas yang telah ditarikuntuk proyek ini adalahsebesarRp.155.$30.085.818,, Dengan memperhitungkanporsi self financing debitur, target progress proyek denganjumlahfasilitas yang telah ditariktersebut adalah terjadideviasi positif sebesar Rp.5.082.464.095,. (1,433%)yang artinya progress proyek tersebut telah melampauitarget yang ditetapkan.Halaman 216 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI2.

Jika Ketua panitia pelaksana tidak mematuhi atributwewenang tersebut, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban olehKepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Maluku Utara, karenaterjadi pelanggaran asas self obdinence, oleh pejabat yang diberikan tugastersebut; Bahwa sebenarnya dasar hukum penggunaan anggaran daerah yang paligtepat adalah APBD, bukan hanya dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur,yang dalam teori hukum administrasi Negara bersifat kongkrit, individual danfinal sebagai suatu beschikking

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah KementerianAgama Propinsi Maluku Utara nomor : 87 A tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010dengan atribut wewenang kepada Ketua Panitia Pelaksana merupakan kewenanganyang bersifat mandat kepada ketua panitia pelaksana yang mengikat untuk dipatuhi.Jika Ketua panitia pelaksana tidak mematuhi atribut wewenang tersebut, makadapat dimintakan pertanggungjawaban oleh Kepala Kantor Wilayah KementerianAgama Propinsi Maluku Utara, karena terjadi pelanggaran asas self

Dengan Ibu SELF! sebanyak 4 (empat) transaksi, yaitu :02/01/2014 ISETORTUNAI CB ~ K 20.000.000,00 TRANSFER Ibu SELFIBATAM29/01/2014 SETORTUNAICB ~~ K 33.000.000,00 TRANSFER lbu SELFIBATAM11/02/2014. SETORTUNAICB K 30.000.000,00 TRANSFER Ibu SELFIBATAM12/02/2014. SETORTUNAICB K 9.000.000,00 TRANSFER Ibu SELFIBATAMx.

Dengan Ibu SELF! sebanyak 4 (empat) transaksi, yaitu :02/01/2014 ISETORTUNAI CB ~ K 20.000.000,00 TRANSFER lbu SELFIBATAM29/01/2014 SETORTUNAICB K 33.000.000,00 TRANSFER Ibu SELFIBATAM Hal.89 dari 182 hal. Put.6/PID.SUS/2015/PT.PBR 11/02/2014 SETORTUNAICB K 30.000.000,00 TRANSFER Ibu SELFIBATAM12/02/2014 SETOR TUNAI CB 9.000.000,00 TRANSFER lbu SELFIBATAMx.

Bahwa ketentuan di atas menegaskan bahwa Turut Tergugat Illselain bukan pihak yang membantu penjualan sahamsaham Tergugat IVsebagaimana didalilkan oleh Penggugat, juga menjelaskan tugas dankewenangan Turut Tergugat Ill sebagai Lembaga penyelenggara sistemdan sarana perdagangan Efek yang dapat membuat peraturan danketentuan sendiri (Self regulatory organization) bagi para anggotanya.16.

Bahwa dalam kaitannya sebagai self regulatory organization,maka dalil Para Penggugat yang memohon kepada Turut Tergugat Illuntuk memblokir penjualan saham milik Tergugat IV tidak serta mertadapat dilakukan, menurut Peraturan Bursa Efek Nomor IH: TentangSanksi, Turut Tergugat III (Bursa Efek Indonesia) dapat melakukan sanksipemblokiran dalam bentuk suspensi saham berdasarkan ketentuan:Il.1.

Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tanggal 05 Desember 2019, Masa Pajak: 12/1/2019 samapai dngan 12/31/2019, Tahun Pajak 2019;

5. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sulteng Warna Hijau tanggal 10 Desember 2019, Total Setoran sejumlah Rp11.590.000,00;

6. 1 (satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun Anggaran 2019 tanggal 10 Desember 2019, Nomor 003847/SSPD/06/1/2019;

7. 1 (satu) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah (Self

Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapatmelaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung,memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yangterutang (Self assessment), sehingga melalui sistem ini administrasiperpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali,sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajibd.

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuanpenetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada WajibPajaksendiri yang melaporkan secara teratur jumlah pajak yangterutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalamperaturan perundangundangan perpajakan (sistem self assessment) ;Bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayarpajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dankewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

Dirjen Pajak diberi kewenangan untuk menetapkan Pajaksebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP;Halaman 22 dari 68 halaman Putusan Nomor 1832/B/PK/PJK/2017Bahwa menurut Pemohon Hak Uji Materiil, jenis Kewenangan DirjenPajak yang disebut Pemeriksaan tersebut adalah sudah tepat danmemang harus diatur dengan UndangUndang, dalam hal ini VU KUPsebagai Hukum Acara Perpajakan (Hukum Formal) mengingatperhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajaksebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU KUP (self