Ditemukan 2274 data
Urut Berdasarkan
Register : 11-09-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 538/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 15 Nopember 2017 — PT.LEKOM MARAS >< PT.PERTAMINA EP
215 — 146
215 — 146
mohon dianggaptermuat kembali di dalam bagian Provisi ini.Bahwa di dalam Perlawanan Sita Eksekusi, Pelawan Asal menyampaikanpermohonan provisi sebagai berikut:Menetapkan penundaan pelaksanaan tindak lanjut Penetapan SitaEksekusi, yaitu. pelelangan assetasset milik Pelawan sebagaipelaksanaan eksekusi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BANI) No. 397/V/ARBBANI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 sampaidengan perkara dalam perlananan ini mempunyai kekuatan hukumtetap.Bahwa menurut Putusan MA RI No. 1788
Putus : 25-02-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 853/B/PK/PJK/2012 Tanggal 25 Februari 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dari luarnegeri atau dibeli langsung dari importir, kendaraan seperti ini juga dibebaskan dariBea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai dengan Perpu Nomor 27 Tahun1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) Nomor: 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006, menyatakanpendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
Putus : 26-02-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 831/B/PK/PJK/2012 Tanggal 26 Februari 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
23 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor Tahun 1959;Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dari luarnegeri atau dibeli langsung dari importer, kendaraan seperti ini juga dibebaskandari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai dengan Perpu Nomor 27Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) Nomor: 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006, menyatakanpendapat yang sejalan dengan
Putus : 31-03-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65/B/PK/PJK/2015 Tanggal 31 Maret 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)
31 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importer, kKendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
Register : 12-12-2012 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 10-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 848 B/PK/PJK/2012 Tanggal 25 Februari 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 8 Tahun 1959;2 Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiridari luar negeri atau dibeli langsung dari importir, kendaraan seperti inijuga dibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuaidengan Perpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006, menyatakanpendapat yang sejalan dengan
Putus : 31-03-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23/B/PK/PJK/2015 Tanggal 31 Maret 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)
47 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importer, kKendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
Putus : 31-03-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16/B/PK/PJK/201 Tanggal 31 Maret 2015 —
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importer, kKendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
Putus : 30-03-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74/B/PK/PJK/2015 Tanggal 30 Maret 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)
24 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dari luarnegeri atau dibeli langsung dari importer, kendaraan seperti ini juga dibebaskan dariBea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai dengan Perpu Nomor 27 Tahun1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber Daya Mineral(DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006, menyatakanpendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
Register : 07-07-2009 — Putus : 10-03-2010 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 346/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar. Tanggal 10 Maret 2010 — APUN binti BANTENG; ANAH binti BANTENG; SUANAH binti BANTENG; A.BUNTONG bin BANTENG; MELAWAN ; 1. PT.SURVEYOR INDONESIA (Persero); 2. PT.KOMINDO ADYANUSA / PT.VININDO ADYANUSA
114 — 17
114 — 17
dan petitum Provisionil Gugat Perlawanan/BantahanPara Pembantah telah meminta agar menyatakan menangguhkan Pelaksanaan EksekusiNo. 28/2009 Eks Jo No. 198/2003, sampai adanya putusan yangmempunyai kekuatanhukum tetap atas bantahan yang diajukan Para Pembantah ;Dalil dan petitum Provisionil tersebut, Terbantah I/ Pemohon Esekusi tolak dengan alasana Putusan yang dimohonkan Para Pembantah dimaksud sudah menyangkutpokok perkara, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungNo. 1788
Putus : 31-03-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 /B/PK/PJK/2015 Tanggal 31 Maret 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA BARAT)
27 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importer, kendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
Putus : 13-06-2013 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166/B/PK/PJK/2013 Tanggal 13 Juni 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 27Tahun 1959,Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi danSumber daya Mineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18September 2006 (fotokopi terlampir), menyatakan pendapat yang sejalandengan pengaturan tersebut di atas, yang petikannya adalah sebagaiberikut:1. Bahwa ketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon BandingHalaman 14 dari 48 halaman.
Register : 02-01-2013 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 B/PK/PJK/2013 Tanggal 2 April 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);
664 — 399 — Berkekuatan Hukum Tetap
664 — 399 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiridari luar negeri atau dibeli langsung dari importer, kendaraan seperti inijuga dibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal inisesuai dengan Perpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) Nomor: 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006, menyatakanpendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
Putus : 31-03-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29/B/PK/PJK/2015 Tanggal 31 Maret 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT),
24 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importer, kendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi danSumber daya Mineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18September 2006, menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturantersebut
Register : 04-02-2013 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 24-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 B/PK/PJK/2013 Tanggal 2 April 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT;
41 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energidan Sumber daya Mineral (DESDM) No. 1788/84/DPP/2006 tertanggal18 September 2006 (fotokopi terlampir), menyatakan pendapat yangsejalan dengan pengaturan tersebut di atas, yang petikannya adalahsebagai berikut:1.
Register : 30-09-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 447/Pid.B/2019/PN Bgl Tanggal 12 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
WENHARNOL SH MH
Terdakwa:
WAHYU SANTOSO, SE Bin DJIJOTO
60 — 52
WENHARNOL SH MH
Terdakwa:
WAHYU SANTOSO, SE Bin DJIJOTO
60 — 52
WAHYU SANTOSO dengan nomor rekening 0580951635;
16. 1 (satu) buah ATM BCA nomor 6019-0095-0099-1788;
17. 1 (satu) buah ATM MANDIRI NOMOR 4617-0037-0378-8233.
Dikembalikan kepada terdakwa;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
Register : 18-02-2013 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 24-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 B/PK/PJK/2013 Tanggal 2 Mei 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT;
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) No. 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006 (fotokopiterlampir), menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut di atas,yang petikannya adalah sebagai berikut:1.Bahwa ketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon Banding selakupemegang (KK) Kontrak Karya adalah bersifat "Nailed down", dengandemikian pengenaan Pajak
Register : 18-02-2013 — Putus : 13-06-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 B/PK/PJK/2013 Tanggal 13 Juni 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT;
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 27 Tahun 1959 ";Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energidan Sumber daya Mineral (DESDM) No. 1788 84 DPP/2006tertanggal 18 September 2006 , menyatakan pendapat yang sejalandengan pengaturan tersebut di atas, yang petikannya adalah sebagaiberikut:1.
Register : 27-04-2017 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 96/Pdt.G/2017/PN Amb Tanggal 2 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
150 — 60
150 — 60
Menimbang, bahwa mengenai provisi adalah mengenai putusan yangbersifat sementara , yang berisikan tindakan sementara menunggu sampaiputusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, dengan demikian tuntutanprovisi tidaklah boleh mengenai pokok perkara , tetapi terbatas hanya mengenaitindakan sementara berupa merupakan larangan menlanjudkan suatu kegiatan,misainya me;larang ,meneruskan pembangunan diatas tanah berperkaradengan ancaman hukuman membayar uang paksa ( vide Putusan MahkamahAgung Nomor 1788
Register : 17-12-2013 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 997 B/PK/PJK/2013 Tanggal 18 Maret 2014 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importir, kKendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor: 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
Putus : 29-03-2017 — Upload : 03-06-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Cbi Tanggal 29 Maret 2017 — - Perdata
Ny. Dinar Rumia Pandjaitan, SH X Kepala Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Bogor, Dkk
68 — 42
68 — 42
Pol : 392/B/l/2012/POLRES JAKPUS tanggal 26Januari 2012 dari Polres Metro Jakarta Pusat, Pernyataan dibawahSumpah/anji tanggal 29022012 dan Pengumuman tentang SertipikatHilang pada Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka, tanggal 02032012.Pada tanggal 11062012 Sertipikat Hak Milik No. 69/Hambalang SuratUkur No. 5/Hambalang/2012 tanggal 29022012 luas 33840M2dimatikan karena dilakukan pemisahan kemudian diterbitkan SertipikatHak Milik No. 2025/Hambalang luas 1788 M2 dan Sertipikat Hak MilikNo. 2026/Hambalang
Bahwa menurut Putusan MA RI No.1788 K/Sip/1976 dan Putusan MA RINo.279 K/Sip/1976 dinyatakan bahwa tuntutan provisionil merupakantuntutan yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhirmengenai pokok perkara dijatuhkan. Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H.berpendapat bahwa tuntutan provisionil merupakan tuntutan agar untuksementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satupihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. (Prof. Dr.