untuk mengerjakan adalah Sekretaris Desa dan saksitidak menanyakan kenapa tidak saksi yang mengerjakan karenasaksi percaya kepada Kepala desa akan dikerjakan sesuai denganaturan;Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya pemalsuan tandatangan dan saksi tidak terima;Bahwa menerima honor dari Kepala desa;Bahwa saksi tidak pernah membawa uang Rp. 30.600.000, uangADD dan itu uang pribadi Kepala desa;Bahwa saksi tidak difungsikan dalam hal pengerjaan;Bahwa secara aturannya setiap pencairan dana harus Kepala desadengan

Provinsi SumateraSelatan, berdasarkan keterangan Kepala Dusun I, Desa , tanah tersebutmerupakan tanah desa (fasilitas umum) yang dapat dikelola oleh warga desadengan perjanjian secara lisan, tanah tersebut memiliki batasbatas:Sebelah Utara > Sungai jalur sepanjang 150 mSebelah Selatan : saluran pembuangan air sepanjang 150 mSebelah Barat > tanah sepanjang 100 mSebelah Timur : kebun karet milik sepanjang 100 mMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa (Objek

Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desadengan baik;Melaksanakan dan mempertanggungjawabkanpengelolaan keuangan desa;Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;Mendamaikan perselisinan masyarakat ;Mengembangkan pendapatan masyarakat ;.Membina, mengayomi dan melestarikan nilainilai sosialbudaya dan adat istiadat;. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa;dan(2)o.

Laporan Pertanggungjawaban Surat PerjanjianPelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : 04/SP3OKMS/2012tanggal 28 Nopember 2012, Surat Perintah Mulai Kerjatanggal 28 Nopember 2012 beserta KuintansikuitansiPembayaran yang menunjukkan bahwa jumlah uang yang diPertanggungjawabkan dalam LP adalah sejumlah Rp.140.273.000, tersebut tidak benar, karena uang yangditerima oleh Sdr Ayut Jamaluddin hanya sejumlah Rp.112.217.400, sedangkan uang sejumlah Rp. 28.054.600,telah diambil oleh terdakwa Juhaeli selaku Kepala Desadengan

Masyarakat ;Bahwa Laporan Pertanggungjawaban, Surat PerjanjianPelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : 05/SP3OKMS/2012tanggal 28 Nopember 2012, Surat Perintah Mulai Kerjatanggal 28 Nopember 2012 serta KuintansikuitansiPembayaran yang menunjukkan jumlah uang yang diPertanggungjawabkan dalam LPJ adalah sejumlah Rp.16.746.000,tersebut tidak benar, karena uang yangditerima oleh Sdr Apid Suhendi hanya sejumlah Rp.13.396.800, sedangkan uang sejumlah Rp. 3.349.200,telah diambil oleh terdakwa Juhaeli selaku Kepala Desadengan

ENGKO, hingga saat ini.Uang sebesar Rp. 45.017.500, (empat puluh lima juta tujuh belas ribulima ratus rupiah) Tanggal 04 September 2018, untuk pembangunanposyandu RW 05 namun hingga saat ini belum direalisasikan dan SuratPertanggungjawabannya (SPJ) pun belum dibuatkan, hal ini bertentangan73 Tahun 2015, Tentang65 Tahun 2015,Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 41 huruf a Kepala Desadengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor :Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor :menyampaikan realisasilaporan

realisasi penggunaan DBH Pajak Daerah danRetribusi Daerah dan ADD tahun anggaran berjalan.Sedangkan untuk persyaratan yang harus ditempuh oleh pihakDesa terkait proses pengajuan anggaran Dana Desa Tahun 2017dan Tahun 2018 yaitu berdasarkan juknis Dana Desa TA. 2017 danTA. 2018 yaituPenyaluran Dana Desa Tahap 1 dilakukan setelah Kepala Desamenyampaikan berkas permohonan kepada Bupati melaluiPerangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaanmasyarakat dan Desa melalui bidang keuangan dan aset Desadengan

Surat Pernyataan atas tunggakan pajak dan/atau kegiatantahun 2017.Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahp 1 menunjukanpaling kurang Dana Desa Tahap 1 telah digunakan sebesar 50%.Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desamenyampaikanberkas permohonan kepada Bupati melaluiperangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahanbidang pemberdayaan masyarakat dan Desadengan terlebihdahulu diverifikasi oleh tim pembina Kecamatan.Berkas permohonan tersebut yaitu :a.

(empat puluhpersen).3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) harikerja setelan Dana Desa diterima di RKUD, setelan desamenetapkan APBDesa.Halaman 202 dari 309Putusan No.10/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg4)5)6)7)Pasal 13 Perbup Nomor 4 tahun 2018 : penyaluran Dana Desatahap dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan berkaspermohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaanmasyarakat dan Desa melalui bidang keuangan dan aset Desadengan

BdgMARYATI selaku Bendahara, berdasarkan surat keputusan kepala DesaMargalaksana Nomor : 01SK/KPP.DES.tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014tentang pengangkatan pengelolaan uang beras raskin Desa margalaksanaKecamatan Bungbulang yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desadengan tugaS menerima beras raskin dari Bulog di Desa kemudianmendistribusikan beras raskin tersebut kepada RTSPM / Masyarakat Desa Margalaksana;e Bahwa Jumlah beras miskin/raskin yang seharusnya diterima olen RTSPM DesaMargalaksana

wilyahnya ; e Bahwa dalam penyaluran Raskin tersebut terdakwa telah mengangkat KelompokKerja (Pokja)/satuan kerja (satker) Desa untuk pelaksanaannya yaitu saksiHASAN SEDELI sebagai Ketua, Saksi SUPARDIN selaku Sekretaris, Saksi DEDEMARYATI selaku Bendahara, berdasarkan surat keputusan kepala DesaMargalaksana Nomor : 01SK/KPP.DES.tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014tentang pengangkatan pengelolaan uang beras raskin Desa margalaksanaKecamatan Bungbulang yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desadengan

perencanaan, pelaksanaan fisik, dan laporanpertanggungjawaban; Memberdayakan dan mendampingi masyarakat khususnya KPPdalam menyusun operasi dan pemeliharaan infrastruktur terbangun; Membantu OMS dalam melakukan publikasi dan penyebarluasaninformasi pelaksanaan program secara rutin; Melakukan koordinasi dan melaporkan secara rutin kepada satkerdan Tim Pelaksana di tingkat kabupaten.Tugas Fasilitator masyarakat (FM) Teknik Secara KhususMeliputi : Menyusun rencana kerja pelaksanaan program di tingkat desadengan

lima hektar) telah menjadi milikPenggugat Dalam Rekonvensi yang diperoleh dari orang tua kandungnyabernama Temunggung Raden bin Paku Bumi, dan tanah seluas + 50.000M2 (lebih kurang lima puluh ribu meter persegi = lebih Kurang lima hektar)tersebut telah dibuatkan beberapa surat sebagai bukti / alas hak atas namaManap Dasar Mulya/Penggugat Dalam Rekonvensi, yangmana suratsurattersebut diketahui dengan ditandatangani serta dicap stempel olehPenggugat Il Dalam Rekonvensi yang bertindak selaku Kepala Desadengan

tetapi hanyamenerima sebanyak 5 kilogram perRTSPM dengan nilai uangtebusan penerimaan beras raskin menjadi Rp.1.800, perkilogramatau Rp.27.000 perkantong; Bahwa akibat dari pembagian beras Raskin yang tidak sesuaidengan Petunjuk Tehnis (Juknis) Program Raskin tersebut, setiapbulannya terdapat sebanyak 166 kantong atau 2.490 kilogramberas raskin yang tidak didistribusikan kepada RTSPM;" Bahwa beras raskin yang tidak didistribusikan tersebut, atasperintah terdakwa selanjutnya dijual kepada perangkat desadengan

Mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunandesa Tanjung Pala tahun 2011, maka berdasarkan Pasal 16 Peraturan BupatiNatuna Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan dan PelaksanaanDana Alokasi Desa (ADD), dibentuklah Tim pelaksana kegiatan tingkat desadengan SK Kepala Desa yang terdiri dari : Penanggungjawab : Kepala Desa Ketua : Ketua LPMD Sekretaris : Sekretaris Desa Bendahara : Bendahara Desa Anggota : 1.

daftar isian dan ditandatangani oleh anggotaanggotapanitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya;Panitia Panitia berusaha menyelesaikan jika ada perselisihan tentangbatas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atauperselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah denganyang berkepentingan secara damai;Dilakukan pengukuran atas bidangbidang tanah;Dibuat petapeta pendaftaran yang memakai perbandingan,memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah didalam desadengan

Pemerintahan Desa yang saat itudijabat oleh terdakwa ADE WAHYUDIN, Kepala Desadalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desadibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola KeuanganDesa (PTPKD) yang dasar Hukumnya Pasal 3 Ayat(1) dan (3) Permendagri Nomor 37 Tahun 2007Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.Bahwa Ahli menerangkan Setelah Pemerintah DesaTegalsari Kecamatan Cilamaya Wetan KabupatenKarawang menerima bantuan keuangan dariPemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut makaPendapatan Desa tersebut oleh Kepala Desadengan

Oleh karena Tergugat telah bertindak sewenangwenang danmelakukan penyalahgunaan wewenang yaitu bahwa Tergugat tidakmelakukan konsultasi terlebin dahulu kepada Kepala Desa dalammenerbitkan obyek sengketa, Tergugat dalam menerbitkan obyeksengketa telah mengesampingkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa JatingarangKecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2017 pasal 25 ayat(3) yang mengatur tentang nilai kelulusan calon perangkat desadengan demikian tidak adanya

Rio Pakava Kab.Donggala ibu Saniasa menyampaikan kepada saksi perihal pakRahmansyah datang keruangan adalah untuk meminta ibu Saniasamenandatangani rincian pajak galian C sebesar 10% untuk Desadengan menyampaikan Cepat ditandatangani karena Kepala Desasudah menunggu untuk dicairkan dananya;Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima uang atau imbalandari Rahmansyah, atas cairnya dana pajak galian C sebesar 10%kepada Desa Pakava;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangansaksi

Hakim akanmempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa a quo sebagai berikut :Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai kKewenangan penerbitanSurat Keputusan objek sengketa a quo, Majelis Hakim mengacu padaketentuan pasal 69 huruf c UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 TentangHalaman 87 dari 100 hal Putusan Nomor : 56/G/2018/PTUN.Smg.Desa yang menyebutkan (c) rekomendasi tertulis camat atau sebutan laindijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desadengan

Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalampemberhentian sementara dan atau pemberhentian Perangkat Desadengan Keputusan Kepala Desa;Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajibdisampaikan oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanyasurat tertulis dari Kepala Desa;Dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2), maka Kepala Desa menetapkan pemberhentiansementara dan atau pemberhentian Perangkat Desa;Halaman

Kepala Desa waktu itu, sehingga saya menandatangani surattersebut;Bahwa saksi mengetahui perbedaan surat yang luar biasa dengan suratyang biasa,untuk surat keterangan biasa seperti surat kematian;Bahwa sebelumnya tidak pernah ada surat yang keluar sejenis suratkematian tanpa adanya ijin dari Kepala Desa;Bahwa Haji Nursalim bukanlah warga saksi, dia warga luar, warga DesaSelebung Ketangga;Bahwa saksi mengenal Suriati, Suriati adalah warga saksi;Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Kepala Desadengan

Bahwa banyaknya DO Raskin yang hilang atau tidak sampai ke DesaLingkung Pasir, Desa Dangiang dan Desa Tarogong Terdakwa tidakmengetahuinya, karena Terdakwa hanya mempertemukan pihak Desadengan Sdr. Reri alias Ei;3. Mengenai kerugian keuangan negara sebesar Rp 41 juta Terdakwa akanberusaha untuk menggantinya meskipun Terdakwa tidak pernahmenikmatinya, karena keuntungan yang dijanjikan oleh Sdr. Reri Rp200,/kg, sepeda motor dan ibadah umroh tidak pernah direalisir oleh Sdr.Reri;4.

Reri alias Ei;e Bahwa banyaknya DO Raskin yang hilang atau tidak sampai ke DesaLingkung Pasir, Desa Dangiang dan Desa Tarogong Terdakwa tidakmengetahuinya, karena Terdakwa hanya mempertemukan pihak Desadengan Sdr. Reri alias Ei;e Mengenai kerugian keuangan negara sebesar Rp 41 juta Terdakwa akanberusaha untuk menggantinya meskipun Terdakwa tidak pernahmenikmatinya, karena keuntungan yang dijanjikan oleh Sdr.

Tugas Fasilitator masyarakat (FM) Teknik Secara Khusus Meliputi :Menyusun rencana kerja pelaksanaan program di tingkat desadengan mengacu kepada rencana kerja pelaksana program ditingkat Kabupaten;Memberikan pemahaman terkait dengan petunjuk teknisinfrastruktur, penyusun RAB, penyusunan RKM dan manajemenproyek;Melakukan pendampingan masyarakat desa;Memeberikan pelatinan kepada OMS, KD, dan KPP terkait denganaspek teknis dan manajemen proyek serta pengawasanpelaksanaan;Mendampingi dan memberdayakan

Tugas Fasilitator masyarakat (FM) Teknik Secara Khusus Meliputi :Hal 51 dari 177 Putusan Nomor : 40/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.PTK.Menyusun rencana kerja pelaksanaan program di tingkat desadengan mengacu kepada rencana kerja pelaksana program ditingkat Kabupaten;Memberikan pemahaman terkait dengan petunjuk teknisinfrastruktur, penyusun RAB, penyusunan RKM dan manajemenproyek;Melakukan pendampingan masyarakat desa;Memeberikan pelatinan kepada OMS, KD, dan KPP terkait denganaspek teknis dan manajemen

Bahwa karena Saksi merasa sebagai anggota BPD(Badan Permusyawaratan Desa) lalu Saksi masuk ke pospolisi dan mendengar percakapan antara Kepala Desadengan Pratu Billy Fauzi Lubis tentang Penodongan Senjatayang dilakukan oleh Pratu Billy Fauzi Lubis terhadap Sdr.Andre Pratama Tarigan.Hal. 16 dari 89 hal.