kewenangan relatifMahkamah Syariyah Kota Subulussalam, oleh karenanya permohonanPemohon dan Pemohon II secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor 3 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Tata Cara Pelayanan danPemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, makapersidangan perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal;Menimbang, bahwa Mahkamah Syariyah telah mengumumkankehendak Pemohon dan Pemohon II untuk mengistbatkan

untuk mengumumkan permohonanpengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman padamedia massa cetak atau elektronik atau sekurangkurangnya diumukan padapapan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syan'ah;Menimbang bahwa ternyata sejak perkara ini diumumkan sampaipemeriksaan perkara ini dilangsungkan tidak ada tuntutan pihakpihak yangditerima Majelis Hakim yang menyatakan keberatan terhadap hubunganPemohon dengan suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON sebagaisuami isteri untuk mengistbatkan

Raissebagai suami isteri untuk mengistbatkan pernikahan tersebut, oleh karena ituMajelis Hakim telah berdasarkan hukum untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi HukumIslam yang menyatakan: /tsbat nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama terbatas mengenai halhal yang berkenaan dengan: (e). perkawinanyang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam permohonan isbatnikah

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karenaitsbat nikah ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hak dalam pengurusanperceraian sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah terlebih dahulu,maka demi untuk kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukumIslam Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karena itu secaraformal permohonan Penggugat untuk diitsbatkan perkawinannya denganTergugat dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga yang perlu diperiksaterlebin dahulu adalah mengistbatkan

Tahun 1974 adalah tidak dibenarkan,akan tetapi karena itsbat nikah ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hakdalam perceraian, maka terlebih dahulu diperlukan adanya pengesahan nikah,oleh karena itu demi untuk kemaslahatan dan dengan merujuk kepadaketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf a Kompilasi HukumIslam, maka secara formal permohonan Penggugat untuk diitsbatkanperkawinannya dengan Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan,sehingga yang perlu diperiksa terlebin dahulu adalah mengistbatkan

Undangundang Nomor 16 tahun 2019,tentang Perubahan Atas Undanundang No 1 tahun 1974, bahwa perkawinanadalah sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agama dankepercayaannya itu;Menimbang, bahwa sebelum mengistbatkan perkawinan Para Pemohontersebut, terlebin dahulu harus dibuktikan apakah akad nikah antara Pemohon dan Pemohon II tersebut benarbenar terjadi dan pernikahan yang dilangsungkantersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syanat Islam serta tidakHal 8 dari 15 Hal Penetapan

mengumumkan permohonanpengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman padamedia massa cetak atau elektronik atau sekurangkurangnya diumukan padapapan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syarn'ah;Menimbang bahwa ternyata sejak perkara ini diumumkan sampaipemeriksaan perkara ini dilangsungkan tidak ada tuntutan pihakpihak yangditerima Majelis Hakim yang menyatakan keberatan terhadap hubunganPemohon dengan suami Pemohon yang bernama Nasarudin bin Dahlansebagai suami isteri untuk mengistbatkan

tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman padamedia massa cetak atau elektronik atau sekurangkurangnya diumukan padapapan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syarn'ah;Menimbang bahwa ternyata sejak perkara ini diumumkan sampaipemeriksaan perkara ini dilangsungkan tidak ada tuntutan pihakpihak yangHal. 9 Putusan No.643/Pdt.G/2021/PA.GMditerima Majelis Hakim yang menyatakan keberatan terhadap hubunganPemohon dengan suami Pemohon yang bernama Redoan bin Amaq Karesebagai suami isteri untuk mengistbatkan

Tahun 1974 adalah tidak dibenarkan,akan tetapi karena itsbat nikah ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hakdalam perceraian, maka terlebih dahulu diperlukan adanya pengesahan nikah,oleh karena itu demi untuk kemaslahatan dan dengan merujuk kepadaketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf a Kompilasi HukumIslam, maka secara formal permohonan Penggugat untuk diitsbatkanperkawinannya dengan Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan,sehingga yang perlu diperiksa terlebin dahulu adalah mengistbatkan

sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa permohonan /tsbat Nikah ini adalah guna dijadikansebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan pembuatan Akta Kelahirananak para Pemohon dan juga untuk melengkapi persyaratan mendaftar anakPemohon II dari suami pertama menjadi anggota TNI;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sahapabila dilakukan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannyaitu;Menimbang, bahwa sebelum mengistbatkan

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karenaitsbat nikah ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hak dalam pengurusanperceraian sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah terlebin dahulu,maka demi untuk kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukumIslam Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karena itu secaraformal permohonan Penggugat untuk diitsbatkan perkawinannya denganTergugat dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga yang perlu diperiksaterlebih dahulu adalah mengistbatkan

merasa keberatan atas permohonan itsbat nikah para Pemohon, oleh karenanyapemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini adalah guna kepastian hukumdan untuk pengurusan Akta Kelahiran anakanak para Pemohon serta kepentingan hukumlainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannya itu;Menimbang, bahwa sebelum mengistbatkan

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena itsbat nikah ini adalahuntuk dijadikan sebagai alas hak dalam pengurusan perceraian sehinggadiperlukan adanya pengesahan nikah terlebih dahulu, maka demi untukkemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal7 ayat (2) ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karena itu secara formalpermohonan penggugat untuk diitsbatkan perkawinannya dengantergugat dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga yang perludiperiksa terlebin dahulu adalah mengistbatkan

untuk mengumumkan permohonanpengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman padamedia massa cetak atau elektronik atau sekurangkurangnya diumukan padapapan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah;Menimbang bahwa ternyata sejak perkara ini diumumkan sampaipemeriksaan perkara ini dilangsungkan tidak ada tuntutan pihakpihak yangditerima Majelis Hakim yang menyatakan keberatan terhadap hubunganPemohon dengan suami Pemohon yang bernama Munawar bin Adi sebagaisuami isteri untuk mengistbatkan

Dengan adanya Akta Nikah tersebut bisadipastikan pengurusan adminitrasi kependudukan Pemohon tidak akanmengalami kendalakendala yang dapat menghambat proses pengurusantersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimmenilai, permohonan para Pemohon untuk mengistbatkan pernikahannya tidakbertentangan hukum meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon tidakdisebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namunpermohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan

Yasinsebagai suami isteri untuk mengistbatkan pernikahan tersebut, oleh karena ituMajelis Hakim telah berdasarkan hukum untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi HukumIslam yang menyatakan: /tsbat nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama terbatas mengenai halhal yang berkenaan dengan: (e). perkawinanyang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam permohonan isbatnikah

merasa keberatan atas permohonan itsbat nikah para Pemohon, oleh karenanyapemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini adalah guna kepastian hukumdan untuk pengurusan Akta Kelahiran anakanak para Pemohon serta kepentingan hukumlainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannya itu;Menimbang, bahwa sebelum mengistbatkan

Tergugat adalah suami istri yang menikah padatanggal O5 Juni 1999 di Desa DESA MENIKAH, KecamatanKECAMATAN MENIKAH, Kabupaten KABUPATEN PENGGUGAT,dengan wali nikah Kakak Kandung WALI NIKAH dan disaksikan oleh 2(dua) orang saksi lakilaki yakni SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAHserta mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000, akan tetapi hingga saat iniPenggugat dan Tergugat tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itusaat ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai diKECAMATAN PENGGUGAT mengistbatkan

Tahun 1974 adalah tidak dibenarkan,akan tetapi karena itsbat nikah ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hakdalam perceraian, maka terlebih dahulu diperlukan adanya pengesahan nikah,oleh karena itu demi untuk kemaslahatan dan dengan merujuk kepadaketentuan hukum lslam Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf a Kompilasi HukumIslam, maka secara formal permohonan Penggugat untuk diitsbatkanperkawinannya dengan Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan,sehingga yang perlu diperiksa terlebih dahulu adalah mengistbatkan

itsbatnikah ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hak dalam pengurusanperceraian sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah terlebih dahulu,maka demi untuk kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuanhukum Islam Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karenaitu secara formal permohonan penggugat untuk diitsbatkan perkawinannyadengan tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga yang perluHal. 7 dari 18 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2013/PA.Sgm.diperiksa terlebih dahulu adalah mengistbatkan