UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena itsbatnikah ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hak dalam pengurusanperceraian sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah terlebih dahulu,maka demi untuk kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuanhukum Islam Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karenaitu secara formal permohonan penggugat untuk diitsbatkan perkawinannyadengan tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga yang perludiperiksa terlebih dahulu adalah mengistbatkan

angka (2)telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah perkawinan orangtua Pemohon yang bernama Abdul N bin Namin dengan Hamsah binti Nuncik ,yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1964, di Desa Rempanga, KecamatanLoa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, paraTermohon dalam jawabannya menyatakan mengakui/membenarkankeseluruhan dalildalil permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa sebelum mengistbatkan

Raissebagai suami isteri untuk mengistbatkan pernikahan tersebut, oleh karena ituMajelis Hakim telah berdasarkan hukum untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi HukumIslam yang menyatakan: /tsbat nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama terbatas mengenai halhal yang berkenaan dengan: (e). perkawinanyang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam permohonan isbatnikah

mengumumkan permohonanpengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman padamedia massa cetak atau elektronik atau sekurangkurangnya diumukan padapapan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syarn'ah;Menimbang bahwa ternyata sejak perkara ini diumumkan sampaipemeriksaan perkara ini dilangsungkan tidak ada tuntutan pihakpihak yangditerima Majelis Hakim yang menyatakan keberatan terhadap hubunganPemohon dengan suami Pemohon yang bernama Nasarudin bin Dahlansebagai suami isteri untuk mengistbatkan

Tahun 1974 adalah tidak dibenarkan,akan tetapi karena itsbat nikah ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hakdalam perceraian, maka terlebih dahulu diperlukan adanya pengesahan nikah,oleh karena itu demi untuk kemaslahatan dan dengan merujuk kepadaketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf a Kompilasi HukumIslam, maka secara formal permohonan Penggugat untuk diitsbatkanperkawinannya dengan Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan,sehingga yang perlu diperiksa terlebin dahulu adalah mengistbatkan

Undangundang Nomor 16 tahun 2019,tentang Perubahan Atas Undanundang No 1 tahun 1974, bahwa perkawinanadalah sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agama dankepercayaannya itu;Menimbang, bahwa sebelum mengistbatkan perkawinan Para Pemohontersebut, terlebin dahulu harus dibuktikan apakah akad nikah antara Pemohon dan Pemohon II tersebut benarbenar terjadi dan pernikahan yang dilangsungkantersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syanat Islam serta tidakHal 8 dari 15 Hal Penetapan

permohonan itsbatnikah para pemohon, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkansebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini adalah guna dijadikansebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan sekolah pilot anak pemohon dan pemohon II di Angkasa Aviation Academy;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangundangNomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menuruthukum masingmasing agama dan kepercayaannya itu;Menimbang, bahwa sebelum mengistbatkan

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islamserta sejak menikah Penggugat dengan Tergugat mendapat pengakuan dariPemerintah tempat tinggal Penggugat di kelurahan Tersebut sebagai suamiistri oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sahsecara hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas dan tujuan Penggugat untuk mengistbatkan nikahnya adalahuntuk menyelesaikan urusan dalam rangka perceraian Penggugat denganTergugat telah sesuai dengan alasanalasan Itsbat nikah

UndangUndang Nomor Tahun 1974, akan tetapi karena itsbat nikah iniadalah untuk dijadikan sebagai alas hak dalam pengurusan perceraian sehinggadiperlukan adanya pengesahan nikah terlebih dahulu, maka demi untuk kemaslahatan dandengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf aKompilasi Hukum Islam karena itu secara formal permohonan Penggugat untukdiitsbatkan perkawinannya dengan Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan,sehingga yang perlu diperiksa terlebih dahulu adalah mengistbatkan

Tahun 1974 adalah tidakdibenarkan, akan tetapi karena itsbat nikah ini adalah untuk dijadikan sebagaialas hak dalam perceraian, maka terlebih dahulu diperlukan adanya pengesahannikah, oleh karena itu demi untuk kemaslahatan dan dengan merujuk kepadaketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam,maka secara formal permohonan Penggugat untuk diitsbatkan perkawinannyadengan Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga yang perludiperiksa terlebin dahulu adalah mengistbatkan

UndangUndang Nomor Tahun 1974, akan tetapi karena itsbat nikah ini adalah untuk dijadikansebagai alas hak dalam pengurusan perceraian sehingga diperlukan adanya pengesahannikah terlebih dahulu, maka demi untuk kemaslahatan dan dengan merujuk kepadaketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karenaitu secara formal permohonan penggugat untuk diitsbatkan perkawinannya dengantergugat dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga yang perlu diperiksa terlebihdahulu adalah mengistbatkan

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena itsbatnikah ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hak dalam pengurusanperceraian sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah terlebih dahulu,maka demi untuk kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuanhukum Islam Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karenaitu secara formal permohonan penggugat untuk diitsbatkan perkawinannyadengan tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga yang perludiperiksa terlebin dahulu adalah mengistbatkan

danperselisihan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hiduprukun lagi dalam rumah tangga, alasan dan dalil sebagaimana dalamduduk perkara, juga Penggugat mohon agar ditetapkan dahulu nikahnyadengan Tergugat yang terjadi menurut agama Islam di Koto TangahPadang Sumatera Barat pada tanggal 20 Juni 2001, majelis hakim akanmempertimbangkan dahulu tentang sahnya pernikahan antara Penggugatdan Tergugat;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara inibahwa Penggugat memohon agar Pengadilan mengistbatkan

Bahwa tujuaan Pemohon mengurus itsbat nikah ini adalah untukpengurusan harta waris dari Muhamad Yatim dan Nurma, dan Termohontidak setuju untuk mengistbatkan pernikahan Muhamad Yatim denganNurma;5.

nikah ini adalahuntuk dijadikan sebagai alas hak dalam pengurusan perceraian sehinggadiperlukan adanya pengesahan nikah terlebih dahulu, maka demi untukkemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal7 ayat (2) ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karena itu secara formalpermohonan Penggugat untuk diitsbatkan perkawinannya denganHal. 9 dari 20 Putusan Nomor 758/Pdt.G/2015/PA.Sgm.Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga yang perludiperiksa terlebih dahulu adalah mengistbatkan

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena itsbatnikah ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hak dalam pengurusanperceraian sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah terlebih dahulu,maka demi untuk kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukumIslam Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karena itusecara formal permohonan penggugat untuk diitsbatkan perkawinannyadengan tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga yang perludiperiksa terlebih dahulu adalah mengistbatkan

Pasal 57,Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 55 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasanmengabulkan permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan tentangpermohonan Pemohon untuk mengistbatkan pernikahannya dengan Pemohon II;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis P.1, "P.2", P.3 danp.4 dan fakta dari kKeterangan saksi pertama dan saksi kKedua Pemohon, dan faktayang dapat dianggap

Majelis Hakim mengistbatkan pernikahan Pemohon dan Termohondemi kepentingan Pemohon mengurus perceraian di Pengadilan AgamaMorotai di Tobelo;2. Bahwa, setelah menikah Pemohon danTermohon tinggal dirumah orang tua Pemohon kurang lebih selama 4 bulan, kemudianPemohon dengan Termohon pindah ke Desa Wayabula dan tinggal dirumah orang tua Termohon hingga Pemohon dengan Termohonberpisah;3.

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena itsbatnikah ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hak dalam pengurusanperceraian sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah terlebih dahulu,maka demi untuk kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuanhukum Islam Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karenaitu secara formal permohonan penggugat untuk diitsbatkan perkawinannyadengan tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga yang perludiperiksa terlebih dahulu adalah mengistbatkan

jawab yangditimbulkan akibat pernikahan poligami, akan tetapi para Pemohon tetap padapermohonannya.Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonanpara Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan.Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Termohon telah memberikanjawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :1 Bahwa Termohon membenarkan dalil dalil permohonan para Pemohon.2 Bahwa Termohon menyetujui dan tidak keberatan atas niat Pemohon I danPemohon II untuk mengistbatkan