-------------------

• Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya ;------------------------------

II. Dalam Pokok Perkara :-----------------------------------------------------------------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;------------------
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 15/Pbt/BPN.32

/2018 Tentang Pembatalan SHM.

No. 271/Desa Mekar Jaya Terbit tanggal 02-03-2011, Surat Ukur tanggal 24-01-2011 No. 01/Mekarjaya/2011 Luas 7.880 M2 terakhir tercatat atas nama Achmad SujaI terletak di Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, tertanggal 28 Desember 2018 ;----------------------------------------------------------------------

/2018 tersebut ;Bahwa, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 15/Pbt/BPN.32/2018 tersebutdidahului dan ditempuh sesuai dengan proses dan prosedur yangdisyaratkan sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku ;Bahwa, Surat Keputusan Pembatalan (Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa BaratNomor : 15/Pbt/BPN.32/2018) yang dikeluarkan/diterbitkan Tergugattersebut adalah merupakan Tindakan Hukum Yang Tepat, Cepat, Benar

Nomor :15/Pbt/ BPN.32/2018 tersebut (Surat Keputusan Tata Usaha Negaratersebut) sama sekali Tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, karena justru Surat Keputusan Nomor15/Pbt/BPN.32/ 2018 tersebut dalam ruang menegakkan danmenjalankan peraturannya, karena termasuk merupakan AzasPemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) butirHalaman 25 dari 57 halaman Putusan Nomor : 103/G/2019/PTUN.BDGhuruf b UndangUndang Republik Indonesia No.9/2004 tentangPerubahan

Bahwa dari bukti T1 = T.ll.Int4, pada tanggal 28 Desember 2018, KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat,mengeluarkan Keputusan Nomor 15/Pbt/BPN.32/2018 TentangPembatalan SHM.

Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Wilayan Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat Nomor 15/Pbt/BPN.32/2018 TentangPembatalan SHM.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;----------------------------
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak memberikan Restrukturisasi Kredit kepara Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;----------------------------------------
3. Menyatakan proses lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 1000/32/2018 yang dilakukan Tergugat II adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;-----------------------
4. Menghukum Tergugat

Menyatakan proses lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor1000/32/2018 yang dilakukan Tergugat II adalah tidak sah dan tidakberkekuatan hukuM) 22222 nnn nn nen nnn4, Menghukum Tergugat untuk melakukan Restrukturisasi Kredit atasPermohonan Para Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku denganhutang pokok sebesar Rp1.131.385.787,00 (satu miliar seratus tiga puluhsatu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tujuhrupiah) selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan bunga sebesar12,75%

PENGGUGAT dengan ini mengajukan gugatan sengketa tata usaha Negeraterhadap TERGUGAT berkenaan dengan terbitnya; SURAT KEPUTUSANKEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALPROVINSI JAWA BARAT NOMOR 03/Pbt/BPN.32/2018 TANGGAL 24 Mel2018 TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIKNO.874/PANJUNAN SELUAS 22 M2 TERBIT TANGGAL 17041979,SURAT UKUR NO.21 TAHUN 1979, TERBIT TANGGAL 02021979TERCATAT ATAS NAMA MASFUFAH Binti BASARI, TERLETAK DI JALANKARANGGETAS, KELURAHAN PANJUNAN, KECAMATANLEMAHWUNGKUK, KOTA

Masfufah Binti Basari ( PENGGUGAT ), akantetapi Kantor Pertanahan Kota Cirebon memberikan jawaban di karenakanadanya perintah dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiHalaman 15 dari 60 halaman Perkara Nomor : 106/G/2018/PTUN.BDGJawa Barat Nomor 03/Pbt/BPN.32/2018 tanggal 24052018 dan Putusanbadan peradilan, Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No.48/Pdt.G/1987/PB.CN Jo. Putusan No. 408/Pdt/1988/PT. BDG Jo.

Bahwa, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 9 tahun 1999 Pasal 104 dan Peraturan Menteri Agraria danTata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11tahun 2016 pasal 49, Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah ProvinsiJawa Barat telah salah dan keliru mengeluarkan surat keputusan PTUNNomor 03/Pbt/BPN.32/2018" Membatalkan dan menarik dari PeredaranSertifikat Hak Milik No. 874/Panjunan an.

Bahwa Tergugat menolak dalil dalil Penggugat tentang penerbitan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Jawa Barat No.3/Pbt/BPN.32/2018 tanggal 24 Mei 2018 telah didasari prosedur danketentuan yang berlakubukan merupakan tindakan melawan hukumdengan penyalahgunaan kewenangan dan mengabaikan ketentuan hukumdan PerundangUNCANQGAN nnn nnn een en ene en ener en ene nn en en en enen nes5.

Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Jawa Barat No. 3/Pbt/BPN.32/2018 tanggal24 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat ;3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara INi; 2222222222 nnn none nne=4.

/2018 yang diajukanoleh TURUT TERGUGAT II terhadap Objek yaitu :i.

No. 206/32/2018 tertanggal 15 Februari 2018 yangdikeluarkan oleh TERGUGAT II adalahmerupakan SENGKETADALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

Risalah Lelang No.206/32/2018 tertanggal 12 Februari 2020 dan Berita AcaraEksekusi Pengosongan LanjutanNo. 8/Pdt.Eks/2018/PN.Bgr Jo.Risalah Lelang No. 206/32/2018 tertanggal 13 Februari 2020.2. Bahwa atas pelaksanaan eksekusi pengosongan oleh PengadilanNegeri Bogor tersebut, selanjutnyadilaksanakanserahterimakunci oleh Pengadilan Negeri Bogor kepada Turut Tergugat Ilsebagamana hal ini tertuang dalam Berita Acara Serah TerimaHasil Eksekusi No. 8/Pdt.Eks/2018/PN.Bor Jo.

Risalah Lelang No.206/32/2018 tertanggal 13 Februari 2020.3.

Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor:8/Pdt/Eks/2018/PPN.Bgr Jo Risalah Lelang Nomor 206/32/2018 tertanggalFebruari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaTT.IH12;Fotokopi Berita Acara Eksekusi Pengosongan Lanjutan Nomor:8/Pdt/Eks/2018/PPN.Bgr Jo Risalah Lelang Nomor 206/32/2018 tertanggal13 Februari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda TT.II13;Fotokopi Berita Acara Serah Terima hasil Eksekusi Nomor:8/Pdt/Eks/2018/PPN.Bgr Jo Risalah Lelang Nomor

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00014/KEB/WPJ.32/2018 tanggal 14 Mei 2018tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00001/201/16/525/17 Tanggal19 April 2017 Masa Pajak Desember 2016, atas nama PT SCHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1639/B/PK/Pjk/2021Enterprises, NPWP 02.152.228.9525.001, beralamat di Jl.Bugisan Raya RT 01/ RW 06, Dusun Bugisan, Kec.Prambanan,Kab.

lain, makamohon putusan yang seadiladilnya ( ex aequo et bono );Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalimenolak Putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan sebagian bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00014/KEB/WPUJ.32

/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor00001/201/16/525/17 Tanggal 19 April 2017 Masa Pajak Desember 2016,atas nama PT SC Enterprises, NPWP 02.152.228.9525.001, beralamat di JI.Halaman 4 dari 8 halaman.

koreksi a quo;Bahwa oleh karena itu Terbanding tidak dapat menggunakan StandarPenentuan Gaji Tenaga Kerja Asing berdasarkan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP173/PJ/2002 sebagai dasar untuk menghitungjumlah pajak terutang atas gaji karyawan asing dari Pemohon Banding;Bahwa jumlah DPP Pasal 21 adalah Rp55.318.757.161,00 sedangkanPPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar Rp384.123.066,00;Bahwa perhitungan PPh 21 Terbanding yang didasarkan atasKeputusan Terbanding Nomor: KEP00014/KEB/WPUJ.32

/2018 tanggal 14Mei 2018 tidak dapat dipertahankan;Bahwa untuk mengabulkan sebagian Banding Pemohon Bandingsehingga PPh 21 yang terutang adalah sebesar Rp384.123.066,00;Bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 yang dapatdiperhitungkan sebesar Rp4.678.978.955,00 tidak dapat dipertahankan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena

sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 32/2018 pada Notaris/PPAT tanggal18/01/2018 di depan Notaris Dini Dwi Tjahyaningrum, S.H., dan telahdibalik nama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk pada tanggal 14Februari 2018 SHM Nomor 620/Desa Tirilpan, Kecamatan Berbek,Kabupaten Nganjuk atas nama Lusia Wahyuning Tyas (Penggugat);Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah tanah pekarangan denganbangunan di atasnya luas 141 m?

kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karenajJudex facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa pada saat jual belli tanah objek sengketa dilakukan antaraPenggugat selaku pembeli dengan Tergugat selaku penjual, terbukti objeksengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 620/Desa Tiripan sudah atas namaTergugat (Udin Arifianto);Bahwa jual beli dilakukan oleh orang yang berhak menjual dandilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengandibuat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 32

/2018 tanggal 18 Januari 2018 sesuaidengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranHalaman 4 dari 6 hal.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang dikeluarkan oleh Tergugat, berupa:Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Jawa Barat Nomor 10/Pbt/BPN.32/2018 tanggal 20 Juli 2018tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Panyingkiran, SuratUkur Nomor 0085/Panyingkiran/2011 tanggal 20042001, Luas 1142 M2,Sertipikat Hak Milik Nomor 541/Panyingkiran, Surat Ukur Nomor00103/Panyingkiran/2001 tanggal 17092001 luas 98 M?

Nomor 415/K/TUN/2015 Tanggal 03092015 juncto PutusanPengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Tsm Tanggal12112015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor140/Pdt/2016/PT.Bdg Tanggal 23062016 juncto Putusan MahkamahAgung Nomor 3080 K/Pdt/2016 Tanggal 26012017 yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TataUsaha Negara, berupa:Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Jawa Barat Nomor 10/Pbt/BPN.32

/2018 tanggal 20 Juli 2018tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Panyingkiran, SuratUkur Nomor 0085/Panyingkiran/2011 tanggal 20042001, Luas 1142 M7,Sertipikat Hak Milik Nomor 541/Panyingkiran, Surat Ukur Nomor00103/Panyingkiran/2001 tanggal 17092001 luas 98 M?

Bahwa terdakwa meragukan kebenaran dari Visum Et Repertum NomorRSUD.35.04.01/32/2018, karena selang waktu antara kejadian denganvisum yang dilakukan lama, yakni tanggal 23 Februari 2018 dengan tanggal5 Maret 2018;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:DAKWAANBahwa ia Terdakwa YONAS YOHANIS FAOT pada hari Jumat tanggal23 februari 2018 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktulain di bulan Februari Tahun

RSUD.35.04.01/32/2018 tanggal 05 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tanganioleh dr.Juan Manu, dokter pemeriksa pada RSUD SOEPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidakmengajukan keberatan (eksepsi);Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Bahwa terdakwa meragukan kebenaran dari Visum Et Repertum NomorRSUD.35.04.01/32/2018, karena selang waktu antara kejadian denganvisum yang dilakukan lama, yakni tanggal 23 Februari 2018 dengan tanggal5 Maret 2018;Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 76 /Pid.B/2018/PN SoeMenimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang

Karena terhitungtanggal 5 September 2018, terhadap Sertipikat Hak Milik No. 2540 telahberganti nama menjadi atas nama Gideon Timothy Lauwis, berdasarkanSertipikat Hak Milik No. 2540 dengan sebab Perubahan LELANGBerdasarkan Akta Kutipan Risalah Lelang No. 720/32/2018 Tgl. 22 Mei 2018yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KotaBogor. Dan ditandatangani oleh kepala seksi Hubungan Hukum PertanahanNono Sukirno. A. Ptnh.

Dengan Risalah lelangNomor 720/32/2018.b. Bahwa dalam lelang tersebut Penggugat dalam Rekonpensi dinyatakansebagai Pemenang lelang terhadap Risalah lelang Nomor 720/32/2018tersebut.c.

Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi telah melaksanakan kewajibannyasebagai pemenang lelang, dengan membayar biaya Pelunasan LelangEksekusi Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) tbk.Sesuai dengan kuitansi Nomor 720/32/2018 Kementrian KeuanganRepublik Indonesia Direktorat Jendral Keuangan Negara Kantor WilayahDJKN Jawa Barat KPKNL Bogor, tertanggal 24 Mei 2018.Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 153/PDT/2020/PT BDG.d.

Bahwa sesuai dengan Risalah Lelang No.720/32/2018 tanggal 22 Mei2018 lelang eksekusi Hak Tanggungan a quo telah dilaksanakan,dengan Sdr. Gideon Timothy Lauwis (Tergugat I) sebagai pembeli lelangatas sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No.2540.8.

/2018 tanggal 22 Mei2018 lelang eksekusi Hak Tanggungan a quo telah dilaksanakan, denganSdr.

keterangan Pemohon dan para Saksi dipersidangan ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11November 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medantanggal 11 November 2020, dibawah Register Nomor : 541/ Pdt.P/ 2020/PN.Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :Bahwa Pemohon telah menikah dan melangsungkan perkawinan secara sahdengan ANNISA MELIYANA LUBIS pada tanggal 14 Januari 2018 di KUAMedan Johor berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 32 32

2018 yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Medan Johor pada tanggal 14Januari 2018 ;Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan ANNISA MELIYANA LUBIS telahdikaruniakan / mempunyai 1(satu) orang anak yaitu : MUHAMMAD ALBYALFARIZI, Jenis Kelamin : Lakilaki, Lahir di Medan pada tanggal 11 Oktober2018 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271LU090120190002yang dikeluarkan oleh Kapala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan padatanggal 09 Januari 2019;Halaman 1 Penetapan Nomor 541/Padt.P/2020/PN.Mdn

kewenanganPengadilan Negeri Medan, sehingga dengan demikian Pengadilan NegeriMedan berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutusperihal perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut (bukti P1);Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai anak kandung bernamaMUHAMMAD ALBY ALFARIZI, lakilaki, Lahir di Medan pada tanggal 11Oktober 2018 dari pernikahan Pemohon dengan istri pertamanya ANNISAMELIYANA LUBIS pada tanggal 14 Januari 2018 di KUA Medan Johorberdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 32 32

2018 yang dikeluarkan olehPegawai Pencatat Nikah Medan Johor pada tanggal 14 Januari 2018 (bukti P2);Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Mei Pangaribuan dansaksi Sapta Marda Priyanti bahwa istri Pemohon bernama ANNISA MELIYANALUBIS telah meninggal dunia sebagaimana tersebut dalam Akta KematianNomor : 1271KM041220190003 yang dikeluarkan oleh Pejabat PencatatanSipil Kota Medan pada tanggal 14 Desember 2019 (bukti P6);Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan Niar Pangaribuan sesuaidengan Kutipan

Luka berbentuk V, @=+ 1x1 cm; Tampak luka gores (+) tidak beraturan (5 luka),masingmasing berukuran +1cm; Tampak luka berwarna hitam (2 luka), masingmasing berukuran + cm;Terhadap korban dilakukan pemeriksaan luar dan korban dipulangkan.Kesimpulan :Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwakorban mengalami keadaan tersebut diduga akibat Trauma Benda Tumpul;Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/32/2018 tanggal21 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh

Luka berbentuk V, @=+ 1x1 cm; Tampak luka gores (+) tidak beraturan (5 luka),masingmasing berukuran +1cm; Tampak luka berwarna hitam (2 luka), masingmasing berukuran + cm;Terhadap korban dilakukan pemeriksaan luar dan korban dipulangkan.Kesimpulan :Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwakorban mengalami keadaan tersebut diduga akibat Trauma Benda Tumpul;Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/32/2018 tanggal21 Maret 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh

/2018 tanggal 21 Maret 2018 atas namaASTI FIORELA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Sus/2018/PN.Mnk Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 353/32/2018 tanggal21 Maret 2018 atas nama ASTI FIORELA, yang dibuat dan ditandatanganioleh dr. Eko Djunaedi, Sp.

Sus/2018/PN.MnkKORBAN DIRAWAT/DIPULANGKAN : Korban dipulangkan;KESIMPULAN :Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkanbahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat Trauma BendaTumpul:;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Saksi ASTIFIORELA dikuatkan dengan hasil pemeriksaan medis melalui surat Visum EtRepertum Nomor : 353/32/2018 tanggal 21 Maret 2018 atas nama ASTIFIORELA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eko Djunaedi, Sp.

PandapotanRitonga, S STP NIP: 198311042002121001 Register Nomor : 400/32/2018,tanggal 04042018 dan juga diketahui oleh Kepala Lingkungan V KelurahanMedan Tenggara Kecamatan Medan Denai Bapak Robinhut Sagala;6.

Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris No. 400/32/2018, tertanggal 4September 2018;Foto Copy Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 31 Agustus 2018;10. Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 551;Menimbang, bahwa disamping menyerahkan suratsurat bukti tersebut,Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannyadipersidangan sebagai berikut :1.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahanpada hari Sabtu tanggal 20 Juli 1996, yang dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu,Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 11946/Pdt.G/201 8/PA.Smd Kota Samarinda, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:Kua/16.01.02/PW.01/32/2018, tanggal 06 Nopember 2018;2.

mediasi Karena Tergugat tidakpernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusahamenasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumahtangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakangugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dariKantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Nomor:Kua/16.01.02/PW.01/32

/2018, tanggal 06 Nopember 2018, yang isinyamenerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat.Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai denganaslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P;Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkandua orang saksi, yang masingmasing bernama:1.

Risalah LelangNomor:273/32/2018, pada tanggal 21 Agustus 2018 di Depok.Bahwa Pelawan adalah Konsumen berdasarkan pasal 46 ayat 1 huruf (a)UndangUndang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumenberhak mengajukan gugatan atas pelanggaran Pelaku Usaha.Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 Pelawan telah menandatangani 2 (Dua)Perjanjian Kredit dengan Terlawan II yaitu Kredit Modal Kerja (Selanjutnyadisebut KMK) RC~ Terbatas Nomor 2013.207.061 sebesarRp.10.000.000.000, (Sepuluh miliar rupiah) dan KMK PlafondNo

Risalah Lelang Nomor273/32/2018.Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor: 627/PDT/2019/PT BDG.41.Bahwa karena banyaknya Pelanggaran Hukum yang dilakukan olehTerlawan Il yang dapat menyebabkan Perjanjian Kredit antara Pelawandan Terlawan Il yang menjaminkan aset tersebut di bawah ini dapatdibatalkan secara hukum, maka Pelawan meminta untuk diletakan sitaJaminan (sita Conservatoir Beslag) terhadap aset jaminan Pelawansebagai berikut:a) SHGB No 09/Jonggol tgl 23.09.1997 atas nama PT.

Tebet, Jakarta Selatan selaku pemenang lelang yangdilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Bogor (Tergugat III) berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No.273/32/2018 Tanggal O6 Maret 2018 yang dikeluarkan olehTERGUGAT Ill atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunan seluas 220m?

/2018 pada tanggal 21 Agustus 2018 di Depok.Bahwa PELAWAN dalam GUGATAN perlawanannya ini menyatakanmelakukan gugatan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Depok terkaitdengan eksekusi pengosongan terhadap lahan yang dimenangkan olehTERLAWAN melalui lelang yang SAH yang ada di Jalan Nusantara RayaNo 180 & 182 RT 01/ RW 01 Kel.

Risalah Lelang Nomor:Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor: 627/PDT/2019/PT BDG.8)9)273/32/2018 dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannyatermasuk memerintahkan Terlawan untuk meninggalkan ObjekSengketa setelah putusan ini dibacakan.Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada poin 6) di atas, makalelang atas aset jaminan Pelawan pada tanggal 6 Maret 2018 harusdibatalkan termasuk Risalah lelang dan sertifikat yang sudah dibaliknama harus dibatalkan dan dibalikan atas nama sebelumnya (Lennadan Erawaty

., tanggal 3 Maret 2019, yang menyatakan para Tergugattelah melakukan perbuatan melawan hukum, dan keberatan atas putusan yangmenyatakan bahwa tahapan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan telahdilakukan oleh Tergugat Ill atas objek sengketa tersebut, maka pelaksanaanlelang terhadap objek tersebut haruslah dibatalkan;Bahwa, Pembanding II semula Tergugat III beroendapat bahwa sesuaidengan Surat Pernyataan Pembatalan Lelang Nomor Reg.BH.557/32/2018,tanggal 02 Oktober 2018, bukti T IlII5, pelaksanaan

2020/PT BDGBahwa terhadap tanah objek perkara tersebut, kemudian diikat denganSertifikat Hak Tanggungan Nomor : 01568/2017 tanggal 02022017, danAkta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 37/2017 tanggal 12 April 2017;Bahwa Tergugat kemudian tidak membayar hutangnya pada Tergugat Il,sehingga Tergugat II berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)no. melakukan penjualan secara lelang melalui Tergugat III;Bahwa lelang tersebut dibatalkan berdasarkan Surat PernyataanPembatalan Lelang Nomor: Reg.BH.557/32

/2018 tertanggal 02 Oktober2018, pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas obyek perkaraa quo oleh KPKNL Bogor in casu Tergugat III pada hari Selasa, tanggal02 Oktober 2018, Dibatalkan oleh Pejabat Lelang Kelas KPKNL Bogor,karena Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Lelang dari KantorBadan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor in casu Tergugat VIsebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 30 huruf a PeraturanMenteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016, tidak terbit;Bahwa yang menjadi objek

/2018, tertanggal 02 Oktober2018, pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas obyek perkaraHal 22 dari 27 Putusan Nomor 139/PDT/2020/PT BDGa quo oleh KPKNL Bogor in casu Tergugat III pada hari Selasa, tanggal02 Oktober 2018, Dibatalkan oleh Pejabat Lelang Kelas KPKNL Bogor,karena Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Lelang dari KantorBadan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor in casu Tergugat VIsebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 30 huruf a PMK No. 27Tahun 2016, tidak terbit

/2018, tertanggal O02 Oktober 2018, terbuktibahwa pelaksanaan Lelang atas objek sengketa sebenarnya belum terjadi, danHal 23 dari 27 Putusan Nomor 139/PDT/2020/PT BDGpermohonan lelang tersebut telah dibatalkan pula oleh Tergugat III, karena adasatu persaratan yang belum terpenuhi yaitu Surat Keterangan PendaftaranTanah (SKPT) Lelang dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) KabupatenBogor in casu dari Tergugat VI, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal30 huruf a Peraturan Menteri Keuangan

Bahwa berdasarkan ketentuan dan faktafakta tersebut pada angka 6di atas, Surat Penetapan Lelang yang diterbitkan oleh Tergugat sertapelaksanaan lelang tanggal 21 Desember 2018 dengan RisalahLelang Nomor 2184/32/2018 telah sesuai dengan prosedur danketentuan yang berlaku.8.

Menyatakan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukanTergugat II atas permintaan Tergugat merupakan lelang yang sesualprosedur, yang dilakukan secara sah, serta tidak melawan hukum.Sehingga Risalah Lelang Nomor 2184/32/2018 tanggal 21 Desember2018 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat ;4. Menyatakan Surat Penetapan Lelang Nomor S4672 / WKN.08 /KNL.O3 / 2018 yang diterbitkan Tergugat II adalah sah.5.

Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 183 Desa Karawang KecamatanSukabumi Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat , (Bukti P3) ;Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 11/ Pdt.G / 2019 / PN Cbd4.Fotocopy Kutipan Risalah Lelang Nomor 2184 / 32 / 2018 , (Bukti P4);Menimbang , bahwa terhadap alat bukti surat dari Kuasa Penggugatyaitu bukti P1 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P2 , P3 dan P4 adalah fotocopy dari fotocopy atau tidak ada aslinya ;Kuasa1.10.Menimbang , bahwa selanjutnya untuk menguatkan

Fotocopy Risalah Lelang Nomor : 2184 / 32 / 2018 tanggal 21Desember 2018 , (Bukti T.II7) ;Menimbang , bahwa terhadap alat bukti surat dari Kuasa Tergugat IIyaitu T.l1 , T.ll2 , T.ll3 , T.ll4 , T.ll5 dan T.ll7 adalah fotocopy dari surataslinya / sesuai dengan aslinya sedangkan untuk bukti Surat T.ll6a , T.ll6bdan T.II6c adalah fotocopy dari fotocopy atau tidak ada aslinya ;Menimbang , bahwa Kuasa Penggugat , Kuasa Tergugat dan KuasaTergugat Il tidak mengajukan saksisaksi dipersidangan ;Menimbang ,

Sukabumi ;Bahwa tanpa memberikan surat peringatan kepada Penggugat,Tergugat telan melakukan Lelang tanpa pemberitahuan kepadaPenggugat sebagai penjamin ;Bahwa Penggugat baru mengetahui terjadi lelang berdasarkanaanmaning Pengadilan Negeri Cibadak tertanggal 20 Mei 2019 ;Bahwa dalam Risalah Lelang Nomor 2184/32/2018, pada tanggal 21Desember 2018 telah dilakukan lelang oleh Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Bogor aset milik Penggugat berupatanah seluas 2.140 M?

Bahwa Sesuai Salinan Risalah Lelang Nomor 403/32/2018 Tgl. 2803 2018,lelang telah terjadi dan dilakukan sesuai dengan prosedur ketentuan yangberlaku (UU No. 4 Tahun 1996, PMK tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,dan PMK tentang Pejabat Lelang Kelas 1);3. Bahwa Sebagaimana diatur dalam PMK No. 27/PMK.06/2016 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 1 angka 35 dan 37, risalah lelangmerupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna;4.

Eksepsi Mohon Dikeluarkan Sebagai Pihak;4.14.24.3Bahwa substansi gugatan Para Penggugat adalah terkait pelaksanaanlelang yang diajukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Kantor Cabang Bogor Pajajaran selaku Penjual melalui Tergugat Vsebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang Nomor403/32/2018;Bahwa dalam permohonan lelang yang diajukan kepada Tergugat V,PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang BogorPajajaran selaku Penjual telah melampirkan Surat Pernyataan dariSdr.

Bahwa atas pelunasan yang dipenuhi oleh TERGUGAT VI,TERGUGAT V kemudian memberikan Kutipan Risalah Lelang No.403/32/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh KPNKLKota Bogor;Pasal 3 ayat (2) PMK No. 27:"Setiap pelaksanaan lelang dibuatkan Risalah Lelang.

Bahwa TERHADAP obyek sengketa tersebut telah dikeluarkan RisalahLelang yang, kemudian dilanjutkan dengan proses peralinan hak ke atasnama HANTORO berdasarkan proses peralihan Lelang dan Kutipan RislahLelang No.203/32/2018 tanggal 28 Maret 2018;Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, setiap perouatan hukum peralihan hak atas tanah,haruslah dibuktikan dengan suatu bukti peralihan hak.

Bahwa pada tanggal 25051018, tercatat adanya Peralihan Hak melaluiLelang menjadi atas nama HANTORO berdasarkan Akta Kutipan RisalahLelang tanggal 28 Maret 2018, Nomor 403/32/2018 yang dikeluarkanoleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Bogor;4.

Sesuai dengan AktaJual Beli NO. 32/2018 tanggal 17 April 2018 dan dengan prosesAkta Jual Beli keluar Sertipikat Hak Milk no.03156, surat ukurtanggal 8 januari 2018 no.01776/Kayuputih/2018, Luas 400 M2dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : Jalan DesaHalaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 191/Padt.G/2020/PN SgrVIL.VIII.Sebelah Timur : Rumah orang lainSebelah Selatan : Rumah orang lainSebelah Barat : GangYang dibeli oleh Penggugat bersama dengan Ni KadekPurnamawati secara tunai

Fotokopi Akta Jual Beli, NO. 32/2018 diberi tanda bukti P.2.. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Ni KadekPurnamawati. NO. 5108050504780003 diberi tanda bukti P3.. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Ni Kadek Purnamawati NO.470/ 126/Ket/2020 diberi tanda bukti P.5.. Fotokopi Kutipan Akta Kematian. Atas nama Ni Kadek Purnamawati.NO.5108KM050620200001, tertanggal 5 Juni 2020 diberi tanda bukti P.6..

Bahwa setelah proses pembayaran dari PIHAK PERTAMA Lunas,maka Akta Jual Beli Tanggal 22022018 No. 32/2018, yang dibuat dihadapan SLAMET SUWADJI, SH., PPAT/Kab. Blitar (Turut Tergugat),atas Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat (PIHAK PERTAMA),seluas 214 m2 PIHAK KEDUA melalui Turut Tergugat IV wajib mencabutAkta Jual beli, kemudian Akta Jual beli tersebut dianggap tidak pernahada atau batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum.5.