• M E N G A D I L I

  • Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;--------

  • Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 32/G/2018/PTUN-BDG, tanggal 11 Oktober 2018, yang dimohonkan banding ;--------------------------------------------------

  ----------

MENGADILISENDIRI

• Menolak gugatan Penggugat / Terbanding ;---------------------------------

• Mencabut Penetapan Penundaan Nomor : 32/G/2018/PTUN-BDG, tanggal 7 Juni 2018 ;--------------------------------

Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000.- (Dua ratus lima

• M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ;----------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 32/G/2018/PTUN.SMG.

  Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor : 32/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 10 Oktober 2018 ;3. Berkas perkara dalam Bundel Adan Bundel B serta suratsurat lain yangberhubungan dengan sengketa ini ; 4.

  Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 30/PENHS/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 15 April 2019tentang Hari Sidang ;TENTANG DUDUKNYAPERKARA:Memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenaiduduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam Putusan PengadilanTata Usaha Negara Semarang Nomor : 32/G/2018/PTUN.SMG. tanggal10 Oktober 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;2.

  sengketa ini di tingkat banding ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebutdiatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :32/G/2018/PTUN.SMG.

  Tanggal 10 Oktober 2018 haruslah dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang Nomor : 32/G/2018/PTUN.SMG.

  /G/2018/PTUN.SMG.

• M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; ------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 32/G/2018/PTUN. SBY, tanggal 30 Mei 2018 yang dimohonkan banding;-- - Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; ---------------------

  Put. 158/B/2018/PTTUN.SBYmengenai duduk sengketa sebagai mana tercantum dalam putusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 32/G/2018/PTUN.SBY tanggal30 Mei 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : nanan anne nnn nn nnn nn nnn nn nn nnn enna nanan MENGADILI1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2.

  Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No.32/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 30 Mei 2018. ;3.

  Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkarapada tingkat banding ; 20 nemo monn nn nnn cnn nce nneMenimbang, bahwa kepada Kuasa Hukum Penggugat danTergugat telah diberi Kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkasperkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya pada tanggal 6 Juli 2018 ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 32/G/2018/PTUN.SBY diucapkan dalam persidangan yangterobuka untuk

  umum pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 dengan dihadirioleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya tersebut, Pembanding / Penggugat mengajukan permohonanbanding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 32/G/2018/PTUN.SBYtertanggal 6 Juni 2018 , dengan demikian permohonan banding tersebutmasih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukandalam pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan

  UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua atas UndangUndang Nomor:5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara. serta ketentuan Peraturan Perundangundangan lainnyayang bertalian dengan sengketa tata usaha negara ini ; MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :32/G/2018/PTUN.

• Menetapkan

  1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan;
  2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret perkara Nomor : 32/G/2018/PTUN-PLG dari daftar register perkara yang sedang berjalan;
  3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 191.000,- ( sertaus sembilan puluh satu ribu rupiah);

  32/G/2018/PTUN.PLG

  RILA FEBRIANA, S.H.Jabatan Jaksa Pengacara Negara.Halaman 2 dari 5 Penetapan No. 32/G/2018/PTUN.PLG.Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di KantorPengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering llir,berdasarkan surat kuasa subtitusi Nomor: SK01/N.6.12/05/2018,tanggal 24 Mei 2018 5 22202022202 222Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut ; Tela M@Mmba@a ss=qeeseeeee eee eee.

  Surat Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tertanggal 02 Juli2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabutperkara Nomor: 32/G/2018/PTUN.PLG ; Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal16 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang pada tanggal 17 Mei 2018 dibawah Register Perkara Nomor> 32/G/2018/PTUN.PLG, ; n2 enn enna nnnMenimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor. 32/G/2018/PTUN.PLG., saat ini masih dalam

  acara perbaikan gugatan Penggugat ; Halaman 3 dari 5 Penetapan No. 32/G/2018/PTUN.PLG.Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonanpencabutan gugatan perkara Nomor : 32/G/2018/PTUN.PLG sebagaimanadalam Surat Permohonan Penggugat tertanggal 02 Juli 2018, dan penyampaianPenggugat secara lisan pada saat pemeriksaan persiapan tanggal 02 Juli 2018tentang apa yang Penggugat permasalahkan sudah dijawab oleh Tergugatsehingga Penggugat sudah paham dan mengerti; Menimbang, bahwa oleh karena Surat

  UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan keduaatas UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaHalaman 4 dari 5 Penetapan No. 32/G/2018/PTUN.PLG.MENETAPKAN: 1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan ;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembanguntuk mencoret perkara Nomor : 32/G/2018/PTUN.PLG. dari daftar registerperkara yang sedang berjalan;3.

  MH ETISUSITA, SHHalaman 5 dari 5 Penetapan No. 32/G/2018/PTUN.PLG.

• 32/G/2018/PTUN.KPG

• 32/G/2018/PTUN.MTR

  24 Mei 2018, dengan Register Nomor : 32/G/2018/PTUNMTR, dan telah diperbaiki pada tanggal 24 Juli 2018, pada pokoknyamendalilkan sebagai berikut Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTRHalaman 4l OBYEK SENGKETA1.

  SEHANUDIN/Ahli waris cq Para Penggugattersebut ; Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTRHalaman 136.

  Inun,Cs (fotokopi sesuai denganaslinya ) ;Surat Nomor : 444/600/XII/2017 dari Kepala Kantor Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTRHalaman 2020.

  /G/2018/PTUN.MTRHalaman 36l.

  RETNO ARIYANI, S.H.PANITERA PENGGANTI,SYAMSIAH, S.HPerincian Biaya Perkara Nomor: 32/G/2018/P TUN.MTR: Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000, ATK: Rp. 150.000, Panggilanpanggilan : Rp. 395.000, Sumpah Saksi : Rp. Penterjemah : Rp. Hak Redaksi : Rp. 10.000, Uang Leges : Rp. 6.000, Meterai : Rp. 12.000,Jumlah : Rp. 603.000, (Enam Ratus Tiga Ribu Rupiah) Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTRHalaman 37

• 32/G/2018/PTUN.SBY

  PUTUSANNomor : 32/G/2018/PTUN SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acarapemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam sengketa antara : MARS UDIN, SE.

  membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor32.K/PEN.TUN/2018/PTUN.SBY. tertanggal 13 Pebruari 2018 tentang Susunan Majelis Hakim ;Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 32.Hk/PEN.TUN/2018/PTUN.SBY. tertanggal 15 Pebruari 2018 tentang Penetapan Hari dan TanggalPemeriksaan Persiapan ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 32.Hk/ PEN.TUN/2018/PTUN.Sby tertanggal 14 Maret 2018 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ; Telah membaca Berkas perkara Nomor : 32

  /G/2018/PTUN.Sby. beserta seluruhlampiran yang terdapat didalamnya ; Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor32/PEN.TUN/2018/PTUN.SBY tanggal 30 Mei 2018 tentang Penujukan HakimHakimAnggota Pengganti ; Telah mendengar keterangan saksisaksi dari para pihak dan membaca berkasberkas dari para pihak ; TENTANG DUDUK SENGKETA : Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 07 Pebruari 2018yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

  Putusan NO0.32/G/2018/PTUN SBYPebruari 2018 dengan Register Perkara Nomor : 32/G/2018/PTUN.SBY. setelah melaluiproses pemeriksaan persiapan surat gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima olehMajelis Hakim pada tanggal 14 Maret 2018 dengan mengemukakan alasanalasan sebagaiberikut : Adapun yang menjadi Obyek Gugatan dalam Perkara ini adalah : IObyek Sengketa : Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:880/22/411.404/2017 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 3102017

• MENGADILI

  I. Dalam Penundaan :

  • Mempertahankan Penetapan Penundaan Nomor 32/G/2018/PTUN-BDG, tanggal 7 Juni 2018, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, atau dikeluarkan penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari ;

  II. Dalam Eksepsi :

  • Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya ;

  III. Dalam Pokok Perkara :

  1. Mengabulkan gugatan

  32/G/2018/PTUN.BDG

  No. 32/G/2018/PTUNBDGpemegang IMB terlebin dahulu untuk menanggapi atau memberiklarifikasi/ penjelasan atas tuduhantuduhan para penolak Masjidtersebut.

  No. 32/G/2018/PTUNBDGVill.7.

  No. 32/G/2018/PTUNBDGsebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan TerpaduSatu Pintu.

  No. 32/G/2018/PTUNBDG Saksi mengatakan setahu saksi setelah diperbaiki, masyarakat sampai kapanpun tetap menolak ;.

  No. 32/G/2018/PTUNBDGATK > Rp. 125.000,PanggilanPanggilan : Rp. 80.000,Pemeriksaan Setempat : Rp. 5.500.000,Redaksi : Rp. 5.000,Leges Rp. 3.000,Meterai Penetapan : Rp. 6.000,Meterai : Rp. 6.000,Jumlah Rp. 5.755.000,(lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)Hal. 113 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUNBDG

• 32/G/2018/PTUN.PBR

  /G/2018/PTUN.Pbr Hal. 10 dari 74il.

  Sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar atauPutusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 36 dari 74c. Masa sanggahan dan/atau masa sanggahan banding berakhir;5.

  /G/2018/PTUN.Pbr Hal. 43 dari 74a.

  TIGA PILAR SEJATI tertanggal 20 Agustus 2018;Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telahmenjatuhkan Putusan Sela Nomor : 32/G/2018/PTUN.PBR, tertanggal 28Agustus 2018 yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan PemohonPutusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 45 dari 74Intervensi 1 atas nama PT. ARSHY CITRA KAMATO sebagai Pihak Tergugat IIIntervensi 1 dan PT.

  MASDIN, S.H., M.H.MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTIMAIRI, S.H.Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 73 dari 74Perincian Biaya Perkara:Pendaftaran Gugatan 30.000,ATK 150.000, Panggilan 128.700,Meterai 12.000,Redaksi . 5.000,JUMLAH 325.700,(Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah)Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 74 dari 74

• 32/G/2018/PTUN.PL

  PUTUSANNomor : 32 /G/2018/PTUNPLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikanSengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkanPutusan antara :AMRAN ISMAUN. Kewarganegaraan. Pekerjaan Ketua PKP Indonesia Kota Palu.Beralamat di Jalan Tanjung Manimbaya Nomor 118 Palu. untukselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.MELAWANKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU.

  PL tanggal 15 Agustus 2018 tentang PenetapanPemeriksaan Persiapan.TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2018yang ajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu padatanggal 14 Agustus 2018 dibawah Register Nomor : 32 /G/2018/PTUN.

  AnggotaDPRD dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 18 Juli 2018.Menimbang, bahwa terhadap pengajuan gugatan Penggugat tersebut, MajelisHakim telah melakukan serangkaian tahapan pemeriksaan persiapan yang dimulai sejaktanggal 27 Agustus 2018, tanggal 4 September 2018, tanggal 12 September 2018, tanggal19 September 2018, tanggal 26 September 2018, tanggal 3 Oktober 2018, tanggal 15Nopember 2018, tanggal 22 Nopember 2018 dan tanggal 29 Nopember 2018.Menimbang, bahwa pada saat ini pemeriksaan perkara Nomor: 32

  /G/2018/PTUNPL masih pada tahapan pemeriksaan persiapan.Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor:15/G/2018/PTUNPL, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menentukan sikap atas gugatanyang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam Pertimbangan Hukum dibawah ini.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan intervensi dari Pemohonsebagaimana disebutkan di atas.Menimbang, bahwa dalam Pasal 63 ayat 1, 2 dan 3 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang

• Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 32/G/2018/PTUN Mks. Tanggal 03 Oktober 2018, yang dimohonkan banding; 3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

  2018,sedangkan permohonan banding tercatat dalam AktaPermohonan banding tanggal 03 Oktober 2018,sehingga diajukan dalamtenggang waktu dan secara formal Pengadilan Tingkat Banding harusmenyatakan bahwa permohonan banding oleh Penggugat/Pembandingtersebut, sepantasnya secara formal menurut hukum dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar mempelajari berkas perkara yang dimohon banding besertaputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 32

  /G/2018/PTUNMks,tanggal 03 Oktober 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, BeritaAcara Persidangan, dan alatalat bukti yang diajukan oleh para pihak yangberperkara dan suratsurat lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar dengan sungguhsungguh telah bermusyawarah dantelah dicapai mufakat bulat menyetujui putusan Hakim Tingkat Pertama dalambagian eksepsi, sehingga oleh karena itu dapat dikuatkan dengan pertimbangansebagai berikut;DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa terhadap

  Putusan Nomor 136/B/2018/PTTUN Mks.selanjutnya Penggugat/Pembanding mendaftarkan gugatannya di PengadilanTata Usaha Negara Makassar dengan Nomor Perkara 32/G/2018/PTUN Mks.tanggal 11 April 2018 dan telah diperbaiki pada tanggal 16 Mei 2018, dimanaPenggugat/Pembanding dalam gugatan perkara tersebut telah secara jelasmencantumkan identitas 3 (tiga) sertifikat hak milik objek sengketa;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telahmempertimbangkan eksepsi tersebut dengan pertimbangan yang padapokoknya

  terhadap pokoksengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya dan terhadapgugatan Penggugat/Pembanding tersebut menurut hukum dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut danternyata memori banding dari Penggugat/Pembanding sama sekali tidakmelemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ,maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassarberpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor 32

  /G/2018/PTUN Mks tanggal 03 Oktober 2018 tersebutharuslah dikuatkan dalam tingkat banding ini;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat/Pembandingberada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarakepada Penggugat/Pembanding tersebut harus dihukum untuk membayarbiaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkatbanding ditentukan dalam amar putusan ini;Memperhatikan, UndangUndang Nomor

• 32/G/2018/PTUN.PDG

  Sehingga masih dalam tenggangwaktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 UU Peratun.Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDGHalaman 43.

  /G/2018/PTUN.PDGHalaman 19Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)a.

  /G/2018/PTUN.PDGHalaman 334.

  Bukti T 1 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Partai AmanatPutusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDGHalaman 352. Bukti3. Bukti4. Bukti5. Bukti6.

  ,M.H.PANITERA PENGGANTI,YUNETTA, S.H.PERINCIAN BIAYA PERKARAPutusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDGHalaman 66. Biaya Pendaftaran Gugatan. Bilaya ATK. Biaya Panggilan. Biaya Pemeriksaan Setempat. Leges. Redaksi. MateraiJumlahRp. 30.000,Rp. 100.000,Rp. 99.000,Rp. Rp. 3.000,Rp. 5.000,Rp. 12.000,Rp. 249.000,(Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah )Putusan Nomor:32/G/2018/PTUN .PDGHalaman 67

• 32/G/2018/PTUN.JBI

  Dengan demikian surat KeputusanHalaman 3 dari 26 halamanPutusan Nomor : 32/G/2018/PTUN.JBITergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibathukum ;lll.

  P6 : Fotokopi Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur NomorHalaman 10 dari 26 halamanPutusan Nomor : 32/G/2018/PTUN.JBI10. P1011. P1112.

  /G/2018/PTUN.JBITidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung JabungTimur atas nama Ramalif Abadi, S.Pt.

  /G/2018/PTUN.JBIpejabat fungsional keahlian utama kepada : a.

  ., M.H.Rincian Biaya Perkara Nomor : 32/G/2018/PTUN.JBI Biaya Pendaftaran Gugatan = Rp. 30.000, Biaya ATK Perkara = Rp. 100.000, Biaya Panggilan = Rp. 158.000, Biaya Meterai = Rp. 6.000, Biaya Redaksi = Rp. 5.000, Jumlah = Rp. 299.000,(Terbilang : dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)Halaman 26 dari 26 halamanPutusan Nomor : 32/G/2018/PTUN.JBI

• 32/G/2018/PTUN.BNA

  /G/2018/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki secara formal padatanggal 3 September 2018 yang isinya sebagai berikut:.

  /G/2018/PTUN.BNAa.

  /G/2018/PTUN.BNASingkil dalam Pemilinan Umum Tahun 2019 adalah sah dan mempunyalkekuatan hukum tetap;3.

  BuktiP4 : Surat Tanda Terima Berkas Permohonan PenyelesaianSengketa Proses Pemilu Nomor:Halaman 15 dari 32 HalamanPutusan Perkara Nomor:32/G/2018/PTUN.BNA5. BuktiP56. BuktiP67. BuktiP78.

  Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;Halaman 29 dari 32 HalamanPutusan Perkara Nomor:32/G/2018/PTUN.BNA2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidakberwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo;3.

• 32/G/2018/PTUN.JKT

  /G/2018/PTUNJKTIV.

  /G/2018/PTUNJKT2.

  /G/2018/PTUNJKTA.

  ALFA RIUNG JAYAHalaman 19 dari 60 halaman putusan Nomor 32/G/2018/PTUNJKTkepada Notaris Netty Maria Machdar,SH.

  /G/2018/PTUNJKTPasal 49Pasal 87e.

• M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding Pembanding / Para Penggugat ; -------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 32/G/2018/PTUN.MTR tanggal 18 Oktober 2018, yang dimohonkan banding tersebut ; ---------------------------------------------- Menghukum Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 265.000,- ( Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah ) ; -

  Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 32/G/2018/PTUN.MTR tanggal 18 Oktober 2018 ; 3. Berkas perkara tersebut beserta suratsurat lainnya yang berhubungandengan sengketa ini; 5"4.

  /G/2018/PTUN.MTR, sesuai denganAkta Permohonan Banding tertanggal 30 Oktober 2018, dan permohonanbanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat Terbanding/Tergugat Il, Terbanding/Para Tergugat Ill Intervensi, sesuaiSurat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 32/G/2018/PTUN.MTRtanggal 30 Oktober 2018 ; Menimbang, bahwa pihak Pembanding / Para Penggugatmelengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataramtertanggal

  /G/2018/PTUN.MTR tanggal 18 Oktober 2018Halaman 5 Putusan No : 19/B/2019/PTTUN.SBYdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadirioleh KuasaHukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat serta tanpa dihadiri olehTergugat Il / Kuasanya dan Para Tergugat Ill Intervensi ; Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kuasa Pembanding/ Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal30 Oktober 2018, maka permohonan banding tersebut diajukan masihdalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari,

  UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya setelah mempelajari, meneliti dengan seksama berkasperkara pada bendel A dan B yang didalamnya terdiri dari PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 32/G/2018/PTUN.MTRtanggal 18 Oktober 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, BeritaAcara Sidang, buktibukti dan suratsurat

  /G/2018/PTUN.MTR tanggal 18 Oktober 2018,yang dimohonkan banding tersebut ; Menghukum Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biayaperkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat bandingHalaman 7 Putusan No : 19/B/2019/PTTUN.SBYditetapkan sebesar Rp. 265.000, ( Dua ratus enam puluh lima ribuDemikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal12 Maret 2019, oleh kami H.

• M E N E T A P K A N

  1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat; -----------------
  2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk mencoret Perkara Nomor: 32/G/2018/PTUN-BL, dari Buku Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung; --------
  3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);---------

  32/G/2018/PTUN.BL

  PENETAPANNomor: 32/G/2018/PTUNBLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, pada TingkatPertama dengan Acara Biasa, menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:MUHAMAD ALBAYAN, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal diJalan Pagar Alam Nomor 56 Kelurahan Kedaton BandarLampung, pekerjaan berdagang, memberikan kuasa kepadaDr (CAN) H.

  Surat Gugatan Penggugat tertanggal 21 Desember 2018 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara BandarLampung pada tanggal 21 Desember 2018 dengan Register PerkaraNomor : 32/G/2018/PTUNBL : 2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar LampungNomor: 32/PENDIS/2018/PTUNBL tertanggal 27 Desember 2018 tentang Pemeriksaan Dengan Acara Biasa ;3.

  /G/2018/PTUNBL dari buku register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundangundangan lain yang berkaitan:MENETAPKANHalaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 32/G/2018/PTUNBL1.

  Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraBandar Lampung untuk mencoret Perkara Nomor: 32/G/2018/PTUNBL,dari Buku Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara BandarLampung; 3.

  ,ANDHY MARTUARAJA, S.H.ANDINI, S.H.PANITERA PENGGANTI,Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 32/G/2018/PTUNBLIDA MERIATI, S.H., M.H.Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 32/G/2018/PTUNBL

• 32/G/2018/PTUN.SRG

  Putusan Sela Nomor: 32/G/2018/PTUNSrg tanggal 13 Desember 2018;7.

  Ouw Nari Nio pada tanggal 1 Oktober 2018;Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.Srg.Halaman 8 dari 80 halaman15.

  /G/2018/PTUN.Srg.Halaman 16 dari 80 halamanB.

  /G/2018/PTUNSrgyang menetapkan Arifin Widjaja sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkaraNomor: 32/G/2018/PTUNSrg;Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.Srg.Halaman 20 dari 80 halamanMenimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IIIntervensi telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 10Januari 2019 yaitu sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:TENTANG EKSEPSI ABSOLUT.1.

  Biaya Meterai Putusan : Rp. 6.000,Jumlah >: Rp. 3.570.000,Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.Srg.Halaman 79 dari 80 halaman(Tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.Srg.Halaman 80 dari 80 halaman

• 32/G/2018/PTUN.JPR