BERAU, LTD;

BERAU COAL;

BUT BP BERAU LTD vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT MI BERAU B.V

BV, beralamat di Sentral Senayan II Lantai18, Jalan Asia Afrika No 8, Gelora Tanah Abang, JakartaPusat, DKI Jakarta 10270, yang diwakili oleh Hitoshi Wada,jabatan Kepala kantor Perwakilan dari MI Berau B.V.

Offshore yang ditandatangani tanggal 12 Februari 1987 antaraPertamina dengan Occidental Berau Of Indonesia (PSC Berau); Amandementerhadap Kontrak Bagi Hasil 19 Desember 1989 yang ditandatangani tanggal29 Mei 1990 antara Pertamina dengan Occidental Berau of Indonesia, Inc.

;Amandemen fTerhadap Kontrak Bagi Hasil Antara PerusahaanPertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) dan OccidentalBerau of Indonesia, Inc. yang ditandatangani tanggal 18 Maret 1997;Amandemen Terhadap Kontrak Bagi Hasil Antara Pertamina dan BP BerauLtd., MI Berau BV, Nippon Oil Exploration (Berau) Ltd., dan KG BerauPetroleum Ltd. yang ditandatangani tanggal 5 Mei 2003; dan AmandemenKeempat Terhadap Kontrak Bagi Hasil Yang Telah Diamandemen DanDinyatakan Ulang yang ditandatangani tanggal 4

Maret 2005 antaraPertamina dan BP Berau Ltd., MI Berau BV, Nippon Oil Exploration (Berau)Ltd., dan KG Berau Petroleum Ltd.

Cara berhitungPemerintah RI dalam mendapatkan suatu persentase bagi hasil tertentu tidaksecara otomatis mengikat bagi pihak lain yang berkontrak, sepanjang haltersebut tidak secara literal dimasukkan dalam perjanjian;Bahwa Perjanjian Kontrak Bagi Hasil PSC Berau merupakan perikatanperdata yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia (yang diwakiliPertamina) dengan BP Berau. Sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata,salah satu syarat sah perjanjian adalah adanya sebab yang halal.

BUT MI BERAU B.V VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;

MI BERAU B.V VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 1462/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUT MI BERAU B.V, beralamat di Sentral Senayan II Lantai18, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Tanah Abang, JakartaPusat, DKI Jakarta 10270, yang diwakili oleh Hitoshi Wada,jabatan Kepala Kantor Perwakilan;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003573.36/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 7 Oktober 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00271/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 31 Januari2018, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak JanuariDesember 2014 Nomor 00016/246/14/081/16, tanggal 28 Desember 2016,atas nama BUT MI Berau

Putusan Nomor 1462/B/PK/Pjk/2021UndangUndang Nomor Pajak Penghasilan atau berdasarkan PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (P3B);Menimbang, bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali/PemohonBanding karena Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Bandingmerupakan wajib pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berdomisili pajak diKerajaan Inggris Raya, Production Sharing Contract (PSC) Berauditandatangani pada tahun 1987, di dalam Production Sharing Contract(PSC) Berau telah disepakati bahwa mengenai Pajak Penghasilan

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUT MI BERAU B.V;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H.

DIREKTUR JENDERAL PAJA vs BUT BP BERAU LTD

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT NIPPON OIL EXPLORATION (BERAU) LTD.,

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT BP BERAU LTD

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 (4) Minyak dan Gas Bumi Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2012 Nomor00004/246/12/081/16 tanggal 18 November 2016, atas nama BUTBP Berau Ltd, NPWP 01.668.958.0081.000, beralamat diPerkantoran Hijau Arkadia Tower D & E Jalan T.B. SimatupangKav. 88 Jakarta 12520, terkait sengketa a quo, adalah telah sesuaiHalaman 4 dari 10 halaman.

Of Indonesia (PSC Berau); Amandementerhadap Kontrak Bagi Hasil 19 Desember 1989 yang ditandatangani tanggal29 Mei 1990 antara Pertamina dengan Occidental Berau of Indonesia, Inc.

;Amandemen Terhadap' Kontrak Bagi Hasil Antara PerusahaanPertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) dan OccidentalBerau of Indonesia, Inc. yang ditandatangani tanggal 18 Maret 1997;Amandemen Terhadap Kontrak Bagi Hasil Antara Pertamina dan BP BerauLtd., MI Berau BV, Nippon Oil Exploration (Berau) Ltd., dan KG BerauPetroleum Ltd. yang ditandatangani tanggal 5 Mei 2003; dan AmandemenKeempat Terhadap Kontrak Bagi Hasil Yang Telah Diamandemen DanDinyatakan Ulang yang ditandatangani tanggal 4

Maret 2005 antaraPertamina dan BP Berau Ltd., MI Berau BV, Nippon Oil Exploration (Berau)Ltd., dan KG Berau Petroleum Ltd.

Cara berhitungPemerintah RI dalam mendapatkan suatu persentase bagi hasil tertentu tidaksecara otomatis mengikat bagi pihak lain yang berkontrak, sepanjang haltersebut tidak secara literal dimasukkan dalam perjanjian;bahwa Perjanjian Kontrak Bagi Hasil PSC Berau merupakan perikatanperdata yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia ( yang diwakiliPertamina ) dengan BP Berau. Sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata,salah satu syarat sah perjanjian adalah adanya sebab yang halal.

BERAU JAYA PERKASA;

Rasuna Said Kav 67, Kuningan, Jakarta Selatan;PT BERAU JAYA PERKASA, tempat kedudukan diTanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang diwakili olehAndreas Rinaldi, jabatan Direktur Utama;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Gito Indrianto Rambe,S.H., M.H., dan kawan, kesemuanya kewarganegaraanIndonesia, para Advokat dan Konsultan Hukum padakantor hukum RAMBE Law Firm & Partners yangberkantor di Jakarta Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 4 September 2019;Termohon Peninjauan Kembali dan Il;Mahkamah Agung

Berau Jaya Perkasa, tertanggal 22 Juni2017, hingga adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetapdalam perkara ini atau penetapan lain di kKemudian hari;Dalam Pokok Sengketa:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0013559.AH.01.02Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DasarPerseroan Terbatas PT Berau Jaya Perkasa, tertanggal 22 Juni 2017;Mewajibkan Tergugat untuk

mencabut Surat Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0013559.AH.01.02 Tahun 2017 tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Berau Jaya Perkasa,tertanggal 22 Juni2017;Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan eksepsieksepsi sebagai berikut;1.Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadiliperkara a quo (kompetensi absolut

Menyatakan batal atau tidak san Surat Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0013559.AH.01.02Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas PT Berau Jaya Perkasa, tertanggal 22 Juni 2017;3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552K/TUN/2018 tertanggal 25 Oktober 2018 Juncto Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 60/B/2018/PT.TUN.Jkttertanggal 24 Mei 2018:Halaman 3 dari 6 halaman.

ZULKIFLIANSYAH, S.P; BUPATI BERAU;

1.Menyatakan terdakwa SALSIANA Anak Dari BARNABAS BERAU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;2.Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan penuntut umum tersebut ; 3.Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;4.Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;5.Menetapkan barang bukti berupa :-1 (satu) unit mobil merk

SALSIANA Anak Dari BARNABAS BERAU

15 Juli 2017 sekira jam 10.45 Wita,Terdakwa SALSIANA Anak dari BARNABAS BERAU yang saat itutelah selesai mengatar suami Terdakwa SALSIANA Anak dariBARNABAS BERAU atas nama saksi ARBANI berobat diPuskesmas Kec.

Linggang Bigung dengankecepatan +20 km/jam kemudian Terdakwa SALSIANA Anak dariBARNABAS BERAU menepikan 1 (satu) unit mobil merk SuzukiNo.Pol.

KT 8953 PB yang dikemudian di tepi sebelah kiri badan jalandengan maksud dapat memperhatikan kendaraan lain yang melintasdan hendak berbelok masuk kedalam sebuah gang yang berada didepan sebelah kanan badan jalan dari mobil yang TerdakwaSALSIANA Anak dari BARNABAS BERAU kemudikan, pada saatmobil yang Terdakwa SALSIANA Anak dari BARNABAS BERAUkemudikan berhenti saat itu Terdakwa SALSIANA Anak dariBARNABAS BERAU menyalakan lampu reting sebelah kiri kemudianTerdakwa SALSIANA Anak dari BARNABAS BERAU

Tering dengan kecepatan +30 km/jam beradapada jarak +30 meter di belakang dari mobil yang TerdakwaSALSIANA Anak dari BARNABAS BERAU kemudikan, kemudianTerdakwa SALSIANA Anak dari BARNABAS BERAU kembalimenoleh ke depan dan melihat kearah gang seberang jalan setelahitu Terdakwa SALSIANA Anak dari BARNABAS BERAU tanpamelihat kearah belakang langsung menyalakan lampu reting sebelahkanan dan tangan kanan Terdakwa SALSIANA Anak dariBARNABAS BERAU melambai keluar selanjutnya mengemudikanmobil kearah gang

BERAUakan mengemudikan mobil ke gang di seberang jalan tanpamemperhatikan kembali kearah belakang padahal TerdakwaSALSIANA Anak dari BARNABAS BERAU sebelumnya telahmengetahui jika dibelakang mobil Terdakwa SALSIANA Anak dariBARNABAS BERAU terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merkSuzuki Smash dari arah Kamp.

-MARDIANSYAH, A.Ma VS-BUPATI BERAU

BAKHTIAR KELANA, S.Sos,Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri = Sipil,Jabatan Asisten AdministrasiPemerintah Setda Kabupaten Berau;. SRI EKA TAKARIYATI, S.H, MM,Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri = Sipil,Jabatan Kepala Bagian Hukum danPerundangUndangan SetdaKabupaten Berau;. AMIR HAMZAH, S.H.Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri = Sipil,Jabatan Kasubbag Bantuan danKerjasama Hukum Setda KabupatenBerau;. MUHAMMAD SAID,S.H.

,Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Jabatan Pelaksana Bagian Hukum danPerundangUndangan SetdaKabupaten Berau;. RENNY IRAWATI 5, S.H.Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Jabatan Pelaksana Bagian Hukum danPerundangUndangan SetdaKabupaten Berau;7. PURWO SUTOPO, S.H.Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri = Sipil,Jabatan Pelaksana Bagian Hukum danPerundangUndangan SetdaKabupaten Berau;8.

Pegawai Negeri Sipil;Sehingga dengan demikian, perbuatan Tergugat dalammenerbitkan Keputusan Bupati Berau Nomor 862/33/BKPPIII/2010telah memperhatikan azas kecermatan dengan tetap mensinkronantara fakta yang ada dengan dasardasar yuridis yang konkrit,sehingga sangat beralasan jika Keputusan Bupati Berau Nomor862/33/BKPPIII/2010 merupakan Keputusan yang sah, konkrit,Individual dan final serta berkekuatan hukum yang tetap;6.

Menyatakan sah Keputusan yang dibuat oleh Tergugat yaitu :Keputusan Bupati Berau Nomor 862/33/BKPPIII/2010, tanggal 12Juli 2010;4.

B/2009/PN.TJR tanggal 25 Januari 2010;22Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negaraobyek sengketa berupa Keputusan Tergugat Bupati Berau Nomor :862/33/BKPPIII/2010 tanggal 12 Juli 2010 Tentang MemberhentikanDengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Mardiansyah, A. Ma pada Instansi Dinas PendidikanKabupaten Berau dikeluarkan atas dasar Putusan Pengadilan NegeriTanjung Redeb Nomor : 219/Pid.

.;BUPATI BERAU.;

Durian Ill, Perum Berau Indah Blok B3 No.05,Tanjung Redeb, Kabupaten Berau: Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: 1. ALOYSIUS TUKAN, SH., M.Hum.; 2. JUSTINA LUCKY, SH.; 2222202 22 = ==3. JOSEPH PIETER PADAAMA TUKAN, SH.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat padaKantor Pengacara & Konsultan Hukum ALOYSIUS TUKAN, SH.,M.Hum beralamat di Jin.

Pemuda No. 14 Samarinda, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2013, untuk selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING;MELAWANBUPATI BERAU, berkedudukan di JIn. APT. Pranoto No.1 Tanjung Redeb: Dalam Hal ini diwakili oleh kKuasanya: 1. Nama : Drs. H. Jonie Marhansyah. Kewarganegaraan : INDONGS ia. secs ene enscecs eensPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil. ~NIP > 19580617 198511 1 001. Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Berau. 2. Nama > DIS...

Jabatan : Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Berau.. Nama : Sri Eka Takariyati, SH., MM. Kewarganegaraan : Indonesia. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil. NIP > 19651212 199403 2 008. Jabatan : Kepala) Bagian Hukum = dan PerundangUndangan Setda Kabupaten Berau. . Nama : Muhammad Said, SH., MH. Kewarganegaraan : Indonesia. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil. NIP : 19790723 200212 1 001. Jabatan : Kasubbag Kerjasama dan Bantuan HukumSetda Kabupaten Berau. . Nama : Tonny Suryo Handoko, SH.

No.07/B/2014/PT.TUN.JKTJabatan : Pelaksana Bagian Hukum dan PerundangUndangan Setda Kabupaten Berau. 7. Nama : Achmad Syahid, SH. Kewarganegaraan : INDONGSIA. ==

SALSIANA Anak dari BARNABAS BERAU

PUTUSANNomor 61 K/PID/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan olehPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat, telah memutus perkaraTerdakwa:Nama : SALSIANA Anak dari BARNABAS BERAU;Tempat Lahir : Muara Leban;Umur/Tanggal Lahir: 50 tahun/30 November 1966;Jenis Kelamin : Perempuan;Kewarganegaraan : Indonesia;Alamat : Kampung Linggang Kebut RT 03, KecamatanLinggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat;Agama

: Kristen;Pekerjaan : Swasta;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 14Desember 2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri KutaiBarat karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan TerdakwaSALSIANA Anak dari BARNABAS BERAU sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 310 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Darat;Mahkamah Agung tersebut

Terdakwa SALSIANA Anak dari BARNABAS BERAUbersalah melakukan tindak pidana Sebagai orang yang mengemudikankendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkankecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal duniasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4)Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 61 K/PID/2018UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkatan Darat;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALSIANA Anak dariBARNABAS BERAU

serta STNK atas nama pemilik SALSIANA; 1 (satu) lembar SIM Golongan A atas nama SALSIANA;Dikembalikan kepada Terdakwa; 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash tanpa Nomor Polisi;Dikembalikan kepada saksi AGUS SUWANTO;Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor166/Pid.Sus/2017/PN Sdw, tanggal 14 Desember 2017, yang amarselengkapnya sebagai berikut:1Menyatakan Terdakwa SALSIANA Anak dari BARNABAS BERAU

Menyatakan Terdakwa SALSIANA anak dari BARNABAS BERAU terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagaiorang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karenakelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkanorang lain meninggal dunia;2. Menjatuhnkan pidana terhadap Terdakwa SALSIANA anak dariBARNABAS BERAU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan;3.

;BUPATI BERAU.;

Drs.H.JONIEMARHANSYAH,NIP:195806171985111001, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Berau ;2. Drs. H. ANWAR, NIP: 195907161986021006,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan AsistenPemerintahan Setda Kab. Berau;3. H. ZULKIFLI AZHARI, SH, NIP 19700902 1996031 001pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala BagianHukum Dan Perundang Undangan dan Bantuan HukumSetda Kab. Berau 5 200220 20004. MUHAMMAD SAID, SH.

Berau; 5. DESAIGN VIDIAN SANTOSO, S.H., NIP. 19851227201001 1011, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, PelaksanaBagian Hukum dan Perundang Undangan Setda Kab.Kesemuannya kewarganegaraan Indonesia, beralamatdi Kantor Bupati Berau Jalan APT. Pranoto No. 1Tanjung Redeb, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 180/154/HK/2014, tanggal 04 Mei2015; Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT/TERBANDINGPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : 1.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Berau Nomor :Him. 5 dari 11 him. Put. No.127/B/2015/PT.TUN.JKT.549 Tahun 2014 tanggal 18 Agustus 2014 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Berau Nomor 468 ~ Tahun 2009 sttentangPemberian Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Seluas + 2.900Ha di Kampung Sukan Tengah Kecamatan Sambaliung Kabupaten Beraukepada PT. Indo Alam MakmuTr ; 002 222020202"3.

Kabupaten Berau Nomor: 15 Tahun 2009 TentangPerizinan Perkebunan di Kabupaten Berau ( T16 ) yang berakibatpermohonan Penggugat /Pembanding tidak dapat dipenuhi, karena dari buktiP18, P18b, P18c, P18d, P18e,P18f, P18g, P18h, P18i, P19 dapatdiketahui jika Penggugat/Pembanding pada kenyataannya telahmenyampaikan Laporan setiap aktifitas dalam pembangunan perkebunanTEESGISU, f vnemnnnrn nnn nnn min nmrMenimbang, bahwa selanjutnya dari Bukti T10 berupa Laporan HasilPeninjauan Lokasi yang dilaksanakan

Nomor : 468 Tahun 2009 tentangPemberian ljin Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit seluas +2.900 Ha di Kampung Sukan Tengah Kecamatan SambaliungKabupaten Berau kepada PI.

DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN BERAU, H. AMIN SUHADI SEKRETARIS DEWAN TAHFIDZ DPC PKB KAB. BERAU KETUA DEWAN SYURA DPC PKB KAB. BERAU KETUA DEWAN SYURA DPC PKB KAB. BERAU SEKRETARIS DEWAN SYURA DPC PKB KAB. BERAU; HASIM KHAMSYAH

DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITANBANGSA (DPC PKB) KABUPATEN BERAU, CQ. H.DAWAMI BUCHORI AMINS, SHi., dalam kedudukannyaselaku Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai KebangkitanBangsa, Kabupaten Berau, berkedudukan hukum di Jl. RayaSambaliung, Kabupaten Berau;H. AMIN SUHADI, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal diJalan Plamboyan No. 12, Rt. 01, Kelurahan Karang Ambon,Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;3.

, Rt. 16, Kelurahan Sambaliung, Kabupaten Berau;NUR YASIN, baik dalam kedudukannya selaku SekretarisDewan Syura Dewan Pengurus Cabang Partai KebangkitanBangsa Kabupaten Berau, maupun selaku pribadi, pekerjaanswasta, bertempat tinggal di Jalan Kelay, Gang SwadayaNomor 152, Rt. 04, Kelurahan Gayam, Kecamatan TanjungRedeb, Kabupaten Berau;Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada : AlexSuryanata, SH., Pengacara dan Penasehat Hukum, beralamatdi Jalan Manggis Rt.

Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengirim Suratkepada Bupati Berau, Ketua DPRD Kabupaten Berau, Kapolres Berau dan KetuaKPUD Berau Nomor 208/DPC02/A.II/XI/2009 tanggal 18 November 2009,perihal pemberitahuan Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah PKBKalimantan Timur Nomor 110/DPW03/A.I/ XI/2009 tentang PemberhentianPenggugat dari Keanggotaan dan Kepengurusan Dewan Pengurus Cabang PartaiKebangkitan Bangsa Kabupaten Berau;Bahwa selanjutnya Tergugat II, Tergugat II, Tergugat

IV dan Tergugat Vmengirim Surat Kepada Penggugat yang ditembuskan kepada DPP PKB Pusat,Bupati Berau, Pimpinan DPRD Berau, Kapolres Berau, Ketua KPUD Berau danDPW PKB Kalimantan Timur Nomor : 120/DPC02/ A.II/XII/2009 tanggal 07Desember 2009 yang pada pokoknya tersebut pada angka 5 menyatakan :Penggugat tertangkap basah memalsukan Nomor/kode Surat dan stempel DPCPKB Kabupaten Berau melanggar pidana Pasal 263 KUHP, dengan ancamanhukuman penjara selamalamannya 6 (enam) tahun;7.

Bahwa Tergugat II, Tergugat HI, dengan mengirim Surat tersebut diatas, denganmenyalahgunakan kedudukannya selaku Dewan Pengurus Cabang PartaiKebangkitan Bangsa Kabupaten Berau, bertujuan menjatuhkan Penggugat darianggota DPRD Kabupaten Berau, lalu kemudian mengirim surat kepada KetuaDPRD Kabupaten Berau Nomor : 037/DPC03/A.IIV/IX/2010 tanggal 17September 2010, perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRDKabupaten Berau atas nama Penggugat dan mengusulkan digantikan olehTergugat I (anak kandung

MUHAMMAD HATTA VS BUPATI BERAU;

MUHAMMAD HATTA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanSwasta, tempat tinggal Jalan Durian Ill, Perum Berau Indah Blok B3No. 05, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur; selanjutnyamemberi kuasa kepada:1. ALOYSIUS TUKAN, SH.,M.Hum.;2. JUSTINA LUCKY, SH.;3. JOSEPH PIETER PADAAMA TUKAN, SH.;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokatpada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum ALOYSIUSTUKAN, SH., M.Hum beralamat di Jin.

., Jabatan Kasubbag Kerjasama danBantuan Hukum Setda Kabupaten Berau;5. Tonny Suryo Handoko, SH., Jabatan Kasubbid Kedudukan HukumPegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan KabupatenBerau;6. Purwo Sutopo, SH., Jabatan Pelaksana Bagian WHukum danPerundangUndangan Setda Kabupaten Berau;7.

., Jabatan Pelaksana Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau;Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 412 K/TUN/2014Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai NegeriSipil, beralamat di Kantor Bupati Berau Jin. APT.

Berau dengan Mediator Bapak Nasir S.Ag dengankesimpulan akan mempertemukan kedua belah pihak keluarga. Sampaisekarang tidak ada rekom dari BP4 tersebut;Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 412 K/TUN/20143.

;Memperhatikan pertimbangan keputusan Tergugat tersebut timbulpertanyaan: Apakah di Pemerintahan Kabupaten Berau memperkenankan terjadiperselingkuhan bagi Pegawaipegawainya ? Apakah perselingkuhan di Pemerintahan Kabupaten Berau tidakmelanggar peraturan perundangundangan yang berlaku ?

HEIDY ANDREYANI, VS BP BERAU Ltd.,

., dan kawankawan, Para Advokat padaLaw Firm James Purba & Partners Advocates and LegalConsultants, beralamat di Wisma Nugra Santana, 12'" Floor, Suite1205, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 78, Jakarta, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2018;Pemohon Kasasi:;LawanBP BERAU Ltd., yang diwakili oleh President Nader HelmyZaki Youwakim, berkedudukan di Perkantoran Hijau Arkadia,Tower E, Jalan TB Simatupang Kav. 88, Jakarta Selatan,dalam hal ini memberi kuasa kepada R.

bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga sahmenurut hukum;Menyatakan Perjanjian antara Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi yang tertuang dalam Internal Correspondence Tertanggal 2Agustus 2016 tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga sah menurut hukum;Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah mengundurkan diri dariPerusahaan Penggugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 1 September2016 berdasarkan ketentuan Pasal B.2 Bab VI Peraturan PerusahaanBP Berau

Ltd. juncto Angka 4 Internal Correspondence Tertanggal 2Agustus 2016 juncto Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;Menetapkan Tergugat RekonVensi berhak atas uang pisah dan uangpenggantian hak berdasarkan ketentuan Pasal C.5.a.ii Bab XV PeraturanPerusahaan BP Berau Ltd. sebesar Rp138.515.257,00 (seratus tigapuluh delapan juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh tujuhrupiah) yang dikurangi dengan beban hutang Tergugat Rekonvensisebesar Rp74.701.250,00 (tujuh pulun empat juta tujuh

Penggugat:
Eng Guntur
Tergugat:
1.Bupati Berau
2.Kepala Bandara Kalimarau Berau