penggugat telahmengajukan buktibukti sebagai sebagai berikut:Bukti tertulis:Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor po tanggal 3 April2001 dibubuhi meterai secukupnya yang oleh ketua majelis setelahdicocokkan dengan aslinya diberi kode P.Saksisaksi dibawah sumpah.Saksi pertama itt pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi kenal penggugat karena berhubungan keluarga. bahwa saksi tahu bahwa penggugatbertengkar dengan tergugatdisebabkan Penggugat pergi ke a mengurus orangtuanya yangditahan akibat kasus illegal

fishing selama satu bulan sehingga tergugatmarah dan akhirnya tergugat meninggalkan rumah kediamanya ketikapenggugat pergi ke Pf bahwa sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali ke rumahkediaman bersama penggugat dan kemudian menikah lagi denganperempuan lain.Saksi kedua : , pada pokoknya menerangkan: bahwa saksi mengenal penggugat karena berhubungan keluarga. bahwa saksi tahu bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugatsejak tahun 2004 dan sampai sekarang tidak pernah kembaii. bahwa saksitahu

tergugat marah karena penggugat pergi ke pountuk mengurus penahanan orangtuanya dari kasus illegal fishing. bahwa saksi tahu penggugat pernah diusahakan untuk dirukunkankembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugatmenyatakan menerima.Bahwa selanjutnya penggugat mengemukakan kesimpulan danmenyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan.Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuatdalam berita acara

suami istri yang sah,sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaibukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, penggugat juga telahmengajukan bukti dua orang saksi yang bernama po danpo telah disumpah di persidangan yang pada pokoknyaketerangan menerangkan bahwa tergugat telah peergi meninggalkanpenggugat pada bulan Januari 2004 pada pada saat penggugat pergi kepo mengurus orangtuanya yang terkait dengan kasus illegal

fishing,sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalildalilgugatan penggugat.Menimbang, bahwa berdasarkan dailildalil penggugat dihubungkandengan buktibukti penggugat serta halhal yang terungkap di persidangan,maka majelis menemukan faktafakta yang pada pokoknya sebagai berikut;e Bahwa penggugat dan tergugat telah adalah suami istri pernah hidupbersama sebagai suami istri 4 tahun di po Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejakbulan Januari 2004 sampai

HAIRANI pulang kerumahnya untuk makan sehingga terdakwa yang tetap beradadiatas jukung dan melanjutkan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrumtersebut selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wita datang saksi FAHRIAN dan saksi DENIPURYANTO masingmasing anggota Sat Pol Air Polres Batola yang melakukan kegiatanpenindakan hukum operasi illegal fishing di wilayah perairan wilayah hukum PolresBatola, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamanakan beserta barang bukti kekantor Sat Pol Air Polres

HAIRANI pulangkerumahnya untuk makan sehingga terdakwa yang tetap berada diatas jukung danmelanjutkan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum tersebutselanjutnya sekitar pukul 02.00 Wita datang saksi FAHRIAN dan saksi DENIPURYANTO masingmasing anggota Sat Pol Air Polres Batola yang melakukankegiatan penindakan hukum operasi illegal fishing di wilayah perairan wilayahhukum Polres Batola, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamanakanbeserta barang bukti ke kantor Sat Pol Air Polres

HAIRANIpulang kerumahnya untuk makan sehingga terdakwa yang tetap berada diatasjukung dan melanjutkan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrumtersebut selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wita datang saksi FAHRIAN dan saksiDENI PURYANTO masingmasing anggota Sat Pol Air Polres Batola yangmelakukan kegiatan penindakan hukum operasi illegal fishing di wilayahperairan wilayah hukum Polres Batola, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkapdan diamanakan beserta barang bukti ke kantor Sat Pol Air Polres

HAIRANI pulang kerumahnya untuk makan sehingga terdakwa yangtetap berada diatas jukung dan melanjutkan penangkapan ikan denganmenggunakan alat setrum tersebut selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wita datangsaksi FAHRIAN dan saksi DENI PURYANTO masingmasing anggota Sat Pol AirPolres Batola yang melakukan kegiatan penindakan hukum operasi illegal fishing diwilayah perairan wilayah hukum Polres Batola, selanjutnya terdakwa berhasilditangkap dan diamanakan beserta barang bukti ke kantor Sat Pol Air Polres

Storage, dan biaya persewaan penyimpanan ikan sebagai barang buktitentu sangat memberatkan keuangan dari Penyidik PPNS PSDKP Tahuna, dansesuai KUHAP pasal 45 terhadap barang bukti yang mudah rusak atas izinketua Pengadilan Negeri Kepulauan Sangihe di Tahuna nomor : 3/Pen.Pid/2019/PN Thn tanggal 25 November 2019, dapat dilakukan pelelangan;Menimbang bahwa, terhadap ikan hasil Illegal Fishing setelah mendapatpersetujuan Lelang dari ketua Pengadilan Negeri Tahuna, dilaksanakan oleh :Alexander Pungus

Hasil lelang tersebut telah disetorkankepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kepulauan Sangihe di Tahuna untukmenguatkan pembuktian adanya tindakan Pidana Illegal Fishing oleh Terdakwadi Perairan Indoneisan.

Marhaeni Ria Siombo, SH., M.Simenyatakan salah satu hasil Konvensi UNCLOS Tahun 1982 meniadakanhukuman badan bagi pelaku Illegal Fishing di ZEE Negara Pantai yangmeratifkasi Konvensi ini. ( Hukum Perikanan Nasionl dan International. Hal 112.PT Gramedia Kompas.

Dimana salah satu tujuan pemidanaan ituharus menjangkau azas kemanfaatan dari putusan. sedangkan perbuatanTerdakwayakni Illegal Fishing telah merugikan maupun efek dominonyasecara ekonomi, jadi Majelis Hakim berpendapat oleh karena Kapal danPut.

Oleh karena, Nelayan kecil dalam setiap peraturanIndonesia, tidak menjangkau nelayan kecil negara lain dan kapal dibawah 5(lima) GT berbendera asing, sehingga Nelayan asing yang melakukan usahaperikanan tangkap tanpa izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia,dikwalifikasikan sebagai Illegal Fishing;Put.

Tindak PidanaIllegal Fishing tersebut milik saksi EKO SARMANIKO Alias EKO;Bahwa pada saat WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam yangmerupakan Terdakwa Tindak Pidana Illegal Fishing yang sekarang initelah melarikan diri dari kejaksaan Negeri Natuna saksi bersama saksiANANDA RIZKY mencoba mencari WNA asal Vietnam tersebut ketempatorang jual babi, pasar dan supermarket tempat dimana WNA Vietnamtersebut biasa belanja dan saksi juga mencoba menelpon dan memintabantuan TNI Angkatan Laut Ranai untuk membantu

Negara Asing)asal Vietnam yang merupakan terdakwa Tindak Pidana Illegal Fisingtersebut melarikan diri dari Kejaksaan Negeri Natuna;Bahwa awalnya saksi tidak tahu milik siapa pompong yang digunakanWNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam yang merupakan TerdakwaTindak Pidana Illegal Fishing tersebut melarikan diri, akan tetapi setelahPihak Kepolisian / penyidik pembantu memberi tahu, baru saksi tahubahwasanya kapal motor pompong yang digunakan oleh WNA (wargaNegara Asing) asal Vietnam yang merupakan

Terdakwa Tindak PidanaIllegal Fishing tersebut milik saksi EKO SARMANIKO Alias EKO;Bahwa pada saat WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam yangmerupakan Terdakwa Tindak Pidana Illegal Fishing yang sekarang initelah melarikan diri dari kejaksaan Negeri Natuna saksi bersama saksiSTEVANUS MIDO mencoba mencari WNA asal Vietnam tersebutketempat orang jual babi, pasar dan supermarket tempat dimana WNAVietnam tersebut biasa belanja dan saksi juga mencoba menelpon danHalaman 21 dari 74 Putusan Nomor 44/Pid.B

Fishing asal NegaraVietnam lari, akan tetapi setelah saksi di beritahu oleh Terdakwa AHMADAls MAT SIMPENG pada saat saksi selesai mengantar kapal pompongHalaman 37 dari 74 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Rantersebut ke daerah Pering, bahwa kapal motor (pompon) akan digunakanuntuk pelarian Terdakwa Illegal Fishing asal Negara Vietnam;e Bahwa saksi tidak mengetahul maksud dan tujuan Terdakwa AHMAD AlsMAT SIMPENG memindahkan Kapal Motor (Pompong) dari pelabuhanJemengan untuk di pindahkan ke pinggir

Fishing asal NegaraHalaman 49 dari 74 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN RanVietnam lari, akan tetapi setelah saksi di beritahu oleh Terdakwa AHMADAls MAT SIMPENG pada saat saksi selesai mengantar kapal pompongtersebut ke daerah Pering, bahwa kapal motor (pompon) akan digunakanuntuk pelarian Terdakwa Illegal Fishing asal Negara Vietnam;e Bahwa hasil dari Penjualan dari Kapal Motor (Pompong) saksi gunakanuntuk kebutuhan seharihari, dan masih ada sisa dari hasil penjualanpompon tersebut sejumlah Rp.1.600.000,00

Muhammad Oji Santoso; Bahwa wilayah prioritas saksi bersama tim melakukan operasi antara lainperairan Pangkalbalam, Perairan Kurau sampai dengan Perairan PulauKetawai; Bahwa Target operasi saksi bersama tim dalam melakukan patroli ialah illegalmining, illegal fishing, illegal loging dan tindak pidana pelayaran; Bahwa dokumen yang saksi bersama Tim periksa terhadap kegiatanpertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu izin usaha pertambangan(IUP);Halaman 4 dari 26 Putusan Pidana Nomor 158/Pid.Sus

Fredy Wijaya;Halaman 5 dari 26 Putusan Pidana Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN Pgp.Bahwa wilayah prioritas saksi bersama tim melakukan operasi antara lainperairan Pangkalbalam, Perairan Kurau sampai dengan Perairan PulauKetawai;Bahwa Target operasi saksi bersama tim dalam melakukan patroli ialah illegalmining, illegal fishing, illegal loging dan tindak pidana pelayaran;Bahwa dokumen yang saksi bersama Tim periksa terhadap kegiatanpertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu izin usaha pertambangan(IUP

Muhammad Oji Santoso;Bahwa wilayah prioritas saksi bersama tim melakukan operasi antara lainperairan Pangkalbalam, Perairan Kurau sampai dengan Perairan PulauKetawai;Bahwa Target operasi saksi bersama tim dalam melakukan patroli ialah illegalmining, illegal fishing, illegal loging dan tindak pidana pelayaran;Bahwa dokumen yang saksi bersama Tim periksa terhadap kegiatanpertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu izin usaha pertambangan(IUP);Bahwa saksi mengetahui karena pada saat Terdakwa di

fishing, illegal loging dan tindak pidana pelayaran;Bahwa dokumen yang saksi Fredy Wijaya, saksi Resdi Safuan Putra, saksiRocki Yadi dan saksi Muhammad Oji Santoso periksa terhadap kegiatanpertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu izin usaha pertambangan(IUP);Bahwa saksi Fredy Wijaya, saksi Resdi Safuan Putra, saksi Rocki Yadi dansaksi Muhammad Oji Santoso mengetahui Terdakwa melakukanpenambangan karena pada saat Terdakwa di tangkap sedang mencuci pasirpasir yang disemprot pada media karpet

Bahwa bagaimana mungkinNegara dimaksud mau melakukan perjanjian sedangkan mereka sangatdiuntungkan dengan keadaan ketentuan hukum Pasal 102 tersebut.Sehubungan dengan ketentuan Pasal 102 tersebut mengakibatkan wilayahpengelolaan perikanan di ZEEI menjadi sasaran atau objek illegal fishing olehbeberapa Negara misalnya Malaysia, Thailand, Filipina dan sebagainya untukmengekplorasi kekayaan yang sangat melimpah di ZEEI tersebut.

Oleh karenaitu ada upaya yang konkrit dari pinak Pemerintah R. untuk mengamankan,menyelamatkan baik melalui meningkatkan kualitas dan kuantitas armadapengawasan laut, yang dinilai sangat tertinggal di banding armada atauperalatan warga Negara yang melakukan illegal fishing, demikian pulamemperbaiki kebijakan legalisasi maupun upaya diplomasi ;Bahwa memahami adanya kelemahan sistem perungangundangantersebut maka untuk memaksimalkan upaya pencegahan dan pemberantasantindak pidana perikanan khususnya

illegal fishing maka pengadilan sebagaisalah satu. lembaga yang paling strategis untuk melindungi danmempertahankan sumberdaya yang ada di ZEEI melalui penjatunan pidanadenda yang maksimal ;Hal. 10 dari 12 hal.

No: 9/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 12 dari 27tanpa ada Izin dari pemerintah Indonesia, menggunakan kapalasing dan ABK asing, maka dikategorikan sebagai tindakPidana Illegal Fishing melanggar pasal 92 dan 93 ayat (2)Undang Undang Nomor 45 tahuj 2009 Perubahan UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan;Menimbang bahwa, atas Pendapat Ahli Perikann tersebut, TerdakwaSaddam Nor Baluan tidak memahami aturan regulasi perikanan Indonesia,akan tetapi Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa menangkap ikan

Marhaeni Ria Siombo, SH., M.Simenyatakan salah satu hasil Konvensi UNCLOS Tahun 1982 meniadakanhukuman badan bagi pelaku Illegal Fishing di ZEE negara Pantai yangmeratifkasi Konvensi ini. ( Hukum Perikanan Nasionl dan International. Hal 112.PT Gramedia Kompas.

Jakarta 2010). dan telah dikuatkan denganditerbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015;Menimbang bahwa, terhadap pertimbangan Majelis Hakim di atas sejalandengan Pledoi Penasihat WHukum Terdakwa supaya Majelis Hakimmempertimbangkan tindakan Illegal Fishing yang di dakwakan Jaksa PenuntutUmum dikaitkan dengan Convensi Internasional UNCLOS Tahun 1982;Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas maka, terhadappidana badan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat

Sebaliknya jika di musnahkan tentu akan membutuhkan biaya,sedangkan perbuatan Terdakwa yakni Illegal Fishing telah merugikan secaraekonomi maupun efek dari dominonya, jadi Majelis Hakim berpendapat olehkarena Kapal dan Peralatannya masih baik dan dapat dipergunakan menangkapikan.Menimbang bahwa, jika kapal dirampas untuk Negara, dengan aturanHibah masih bisa dan layak digunakan oleh NelayanNelayan Kecil Indonesia,Put.

Fishing;Menimbang bahwa, dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menolakPledoi yang mendalilkan kliennya sebagai nelayan kecil disamakan dengannelayan kecil Indonesia;Put.

dengan seksama berkas perkara ,salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 08 Maret 2017, Hal 9 dari 12 Hal putusan Nomor 35/PID,SUSPRK/2017/PT KALBARNomor 10/Pid.SusPRK/2017/PN.Ptk, dihubungkan dengan Memori Bandingdan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yangoleh Majelis Hakim Tingkat Pertama alasanalasan memori banding dariJaksa Penuntut Umum tersebut sudah di pertimbangkan secara tepat danbenar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar, yaitu. dalamperkara illegal

fishing di wilayah ZEEIl, terhadap terdakwa hanya dapatdikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda,sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alihdan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalammemutus perkara ini pada tingkat banding, termasuk mengenai penjatuhanhukuman denda tanpa disertai hukuman pengganti denda, dengan alasanberdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03Tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan

Rumusan Kamar Pidana 3 Perikanan (illegal fishing) dalamperkara illegal fishing diwilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapatdikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda, kalaupunada Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan PengadilanNegeri dalam perkara yang sejenis, karena tidak menjatuhkan pidanakurungan pengganti denda sebagaimana diungkapkan Jaksa PenunitutUmum dalam Memori Bandingnya, adalah karena pada saat itu belumdiberlakukan Surat Edaran Nomor 03 tahun 2015 tersebut

., M.Simenyatakan salah satu hasil Konvensi UNCLOS Tahun 1982 meniadakanhukuman badan bagi pelaku Illegal Fishing di ZEE negara Pantai yangmeratifkasi Konvensi ini. ( Hukum Perikanan Nasionl dan International. Hal 112.PT Gramedia Kompas.

Guna membuat efek jera(detterent effec) terhadap pelaku Illegal Fishing oleh Nelayan yang berasal dariNegara lain di seluruh Perairan Republik Indonesia juga menegakkan HukumPositif sepanjang tidak bertentangan dengan UNCLOS Tahun 1982, MajelisHakim tidak Sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum Kapal FB.

Sebaliknya jika di musnahkan tentu akanmembutuhkan biaya, sedangkan perbuatan Terdakwa yakni Illegal Fishing telahmerugikan secara ekonomi maupun efek dari dominonya, jadi Majelis Hakimberpendapat oleh karena Kapal dan Peralatannya masih baik dan dapatdipergunakan menangkap ikan.Menimbang bahwa, jika kapal dirampas untuk Negara, dengan aturanHibah masih bisa dan layak digunakan oleh Nelayan Kecil Indoneisa, olehbeberapa pertimbangan di atas, Majelis hakim tidak sependapat dengan JaksaPenuntut UmumMenimbang

Fishing;Menimbang bahwa, dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menolakPledoi yang mendalilkan kliennya disamakan dengan nelayan kecil Indonesia;Menimbang, bahwa sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karenaTerdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepada Terdakwa harusdibebankan untuk membayar biaya perkara, adapun besaran biaya perkara akandimuat dalam amar putusan ini ;Menimbang bahwa, dari kenyataaan yang diperoleh dari selamapersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Hakim tidak menemukan

No: 8/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 21 dari 24 Perbuatan Terdakwa memasuki Wilayah Negara Republik Indonesiamelakukan kegiatan penangkapan Ikan Tuna tanpa Izin dari pemerintahIndonesia akan merusak citra Indonesia karena membiarkan IUU Fishingdi perairan Indonesia; Terdakwa mengibarkan bendera kebangsaan Indonesia Merah Putih,merupakan pelecehan kepada Lambang Negara, digunakan untuktindakan Illegal Fishing di perairan Indonesia.Hal hal yang meringankan : Terdakwa mengakui dan menyesal, tidak akan

Dan pada hari Rabu tanggal 22Pebruari 2012 sekitar jam 17.00 Wib Kapal Patroli HIU MACAN 001 yang sedangmelakukan patroli menuju ke tempat kejadian perkara Illegal Fishing dengan koodinatpada posisi 0431,88N 110 21,07 E ( nol empat Derajat tiga puluh satu menitdelapan puluh delapan detik Lintang Utara seratus sepuluh derajat dua puluh satumenit tujuh detik bujur Timur) sesuai Global Posision System/ GPS atau 04 31753LU 110 21 04 BT (nol empat derajat tiga puluh satu menit lima puluh tiga detikLintang

Dan pada hari Rabu tanggal 22Pebruari 2012 sekitar jam 17.00 Wib Kapal Patroi HIU MACAN 001 yang sedangmelakukan patroli menuju ke tempat kejadian perkara Illegal Fishing dengan koodinatpada posisi 0431,88N 110 21,07 E ( nol empat Derajat tiga puluh satu menitdelapan puluh delapan detik Lintang Utara seratus sepuluh derajat dua puluh satumenit tujuh detik bujur Timur) sesuai Global Posision System/ GPS atau 04 31753LU 110 21 04 BT ( nol empat derajat tiga puluh satu menit lima puluh tiga detikLintang

Djarot Agung Riadi, S.I.K. pangkatAjun Komisaris Besar Polisi melakukan operasi di sekitar perairan DusunParamasang Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur Selatan KabupatenHalmahera Selatan pada koordinat 01 48.185 U 127 29.964 T dengantujuan untuk melakukan penegakan hukum terhadap wilayah laut perairanHalmahera dari Illegal Fishing, Illegal Loging, pemyalahngunaan BBM danpelanggaran pelayaran atau penyelundupan.

Djarot Agung Riadi, S.I.K. pangkatAjun Komisaris Besar Polisi melakukan operasi di sekitar perairan DusunParamasang Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur Selatan KabupatenHalaman 5 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.SusPrk/2019/PN LbhHalmahera Selatan pada koordinat 01 48.185 U 127 29.964 T dengantujuan untuk melakukan penegakan hukum terhadap wilayah laut perairanHalmahera dari Illegal Fishing, Illegal Loging, pemyalahngunaan BBM danpelanggaran pelayaran atau penyelundupan.

Djarot Agung Riadi, S.I.K.pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi melakukan operasi di sekitar perairanDusun Paramasang Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur SelatanKabupaten Halmahera Selatan pada koordinat 01 48'.185 U 12729.964 T dengan tujuan untuk melakukan penegakan hukum terhadapwilayah laut perairan Halmahera dari Illegal Fishing, Illegal Loging,pemyalahgunaan BBM dan pelanggaran pelayaran atau penyelundupan; Bahwa selajutnya saksi dan rekan melakukan operasi pada saat itu,saksi dan rekan saksi menemukan

yang memberatkan perbuatanTerdakwa bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelanggar Pasal 93 ayat (2) UndangUndang No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah RI danmasyarakat khususnya di sektor perikanan sebagai hasil sumber daya alamlaut juga berakibat rusaknya ekosistem laut Indonesia sehingga kelestariansumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunanperikanan nasional yang mana akhirakhir ini jumlah tindak pidana perikanan(Illegal

Fishing) sangat tinggi di wilayah pengelolaan perikanan RI khususnyadi laut Natuna yang dilakukan oleh nelayannelayan asing, oleh karena ituapabila hal ini tidak diperhatikan dengan sungguhsungguh maka dapatHal. 6 dari9 hal.

tentangPerikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ; Bahwa judex facti / Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan lamanya pidanasama sekali tidak mempertimbangkan tentang akibat yang ditimbulkan dariperbuatan Terdakwa, baik itu terhadap kerugian negara dari hasil laut,maupun ekosistemnya, serta kesinambungan pembangunan perikanannasional, sehingga judex facti / Pengadilan Tinggi yang memperbaikiputusan Pengadilan Negeri tidak peka terhadap rasa keadilan masyarakatserta tidak memberikan efek jera bagi pelaku illegal

fishing ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan yangdiuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/JaksaPenuntut Umum serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau diPekanbaru No. 240/Pid/2009/PTR, tanggal 16 Juli 2009, yang telahmemperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 111/PID.B/2009/PN.TPLRNI, tanggal 19 Maret 2009, sekedar mengenai lamanya pidana penjaradan denda, sehingga

merupakanwewenang pengadilan yang tidak takluk pada pemeriksaan kasasi, dengan katalain pengadilan sepenuhnya berhak menentukan kepada siapa barang buktidikembalikan, namun Penuntut Umum tetap mengajukan kasasi terhadapputusan barang bukti kapal tersebut dengan mengacu pada ketentuan Pasal 30UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka alasanyang tidak termuat pada memori kasasi dapat saja dipertimbangkan oleh HakimKasasi demi kepentingan hukum, kebenaran dan keadilan, mengingat bahwapersoalan illegal

fishing merupakan program nasional yang sementara hangatdibicarakan belakangan ini, dan perhatian lebin Pemerintah pada saat initerhadap barang bukti illegal fishing tersebut, telah jelas termuat dalam BagianKedua A Barang Bukti Pasal 76A UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan berbunyi Benda dan/ atau alat yang digunakan dalam dan/ atau yangdihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk Negara ataudimusnahkan setelah

No.648 K/Pid.Sus/2010mana akhirakhir ini jumlah tindak pidana perikanan (Illegal Fishing) sangattinggi di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI khususnya di laut Natuna yangdilakukan oleh nelayannelayan asing, oleh karena itu apabila hal ini tidakdiperhatikan dengan sungguhsungguh maka dapat menjadi preseden buruk dikemudian hari serta tidak membuat jera para pelaku tindak pidana perikanan;Bahwa didalam SEMA dan Yurisprudensi, No 03 Tahun 1974 angka 2 dengansangat jelas menyebutkan " Putusan MA Regno

),dimana hasil tangkapan di bawa ke Vietnam adalah sangat merugikan NegaraRepublik Indonesia serta merusak ekosistem laut Indonesia dan kelestariansumber daya ikan (SDI) dan lingkungannya, serta kesinambunganpembangunan perikanan nasional;Terdakwa NGUYEN THAI TAM selaku warga negara asing pasti mengetahuibahwa ia melakukan penangkapan ikan tanpa izin di wilayah perairanIndonesia;Judex Facti kurang mempertimbangkan halhal yang memberatkan sertaakibatnya bagi kelestarian bangsa Indonesia, dimana (illegal

fishing) yangmarak terjadi di perairan Republik Indonesia harus diberantas dan harusmenimbulkan efek jera bagi pelakunya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasiyang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum serta membatalkanputusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 236/PID/2009/PT.R. tanggal 16Hal. 6 dari 8 hal.

AKMAL, ANI ANSHAR PANDITA, ARIFIN, FUAD HASAN,ANDI BAGUS CRISMAWAN, RUSDIN, LUKMAN ARI WIBOWO, JOKOPRASETYO, SYARIF HIDAYATULLAH, RIAN HADI MAULANA, DIAN RIZKYNUGRAHA, ROCHMAD, SANDRO, AGUS, SAHENDRA, SALAM yang sedangmelakukan operasi gabungan keamanan laut berdasarkan Surat Tugas NomorSprin/ 057/ Kalakhar/ Bakormala/ II/ 2013 tanggal 30 Januari 2013 tentangPelaksanaan Operasi terpadu Tahap 1 Badan Koordinasi Keamanan LautWilayah Tengah dengan sasaran illegal oil, illegal fishing, illegal loging

, FUAD HASAN,ANDI BAGUS CRISMAWAN, RUSDIN, LUKMAN ARI WIBOWO, JOKOPRASETYO, SYARIF HIDAYATULLAH, RIAN HADI MAULANA, DIAN RIZKYNUGRAHA, ROCHMAD, SANDRO, AGUS, SAHENDRA, SALAM yang sedangmelakukan operasi gabungan keamanan laut berdasarkan Surat Tugas NomorSprin/ 057/ Kalakhar/ Bakormala/ II/ 2013 tanggal 30 Januari 2013 tentangHalaman 7 dari 15 halamanPutusan Nomor : 79/PID.SUS/2013/PT.BJMPelaksanaan Operasi terpadu Tahap 1 Badan Koordinasi Keamanan LautWilayah Tengah dengan sasaran illegal oil, illegal

fishing, illegal loging, humantrafficking di perairan laut selat makasar dan sekitarnya menemukan terdakwaKINOY menjadi nahkoda 1 (satu) kapal kayu warna biru putin milik Sdr.

penjatunan pidana denda tanpa adanya pidana kurunganpengganti denda ;Bahwa Hakim Agung/Ketua Majelis sependapat dengan PenuntutUmum dalam memori kasasinya bahwa penegakan hukum di ZEEI tidakbermanfaat dan merugikan kepentingan Pemerintah Indonesia sebagaiNegara berdaulat karena banyak Warga Negara Asing melakukanpelanggaran Hukum Nasional Indonesia maupun Hukum LautInternasional di ZEEI tetapi dalam penegakan hukumnya sangatmenguntungkan warga negara asing melakukan penangkapan ikansecara tidak sah/illegal

fishing dan hasil tangkapannya dinikmati negaraasing, bahkan terkadang mereka melanggar Kedaulatan NegaraRepublik Indonesia, tetapi ternyata dalam putusan Pengadilan dendayang dijatunkan tidak dapat dieksekusi atau dipulihkan oleh Kejaksaankarena pelakunya sudah tidak berada di Indonesia karena mereka tidakditahan, atau melarikan diri atau mereka tidak mampu membayar denda ;Bahwa apabila Terdakwa tidak mau atau tidak mampu membayar dendamaka tidak ada instrumen hukum yang dapat memaksa Terdakwa

Nomor 1386 K/PID.SUS/2017Bahwa pidana denda yang dijatuhkan terhadap Warga Negara Asingyang melakukan tindak pidana perikanan/illegal fishing di wilayah ZEEIkemudian tidak mau melaksanakan putusan tanpa mendapat sanskiapapun dari Pemerintah Indonesia ini merupakan kerugian besar bagiPemerintah Indonesia yang telah menegakkan hukum tapi putusannyatidak bisa dieksekusi terhadap Terpidananya ;Bahwa kekeliruan yang mendasar dilakukan oleh penegak hukum diIndonesia dalam menafsirkan Pasal 73 Ayat (3)

;Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara WNA Warga Negara Asing) AsalVietnam yang merupakan terdakwa Tindak Pidana Illegal Fising tersebutmelarikan diri dari Kejaksaan Negeri Natuna;Bahwa awalnya saksi tidak tahu milik siapa pompong yang digunakanWNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam yang merupakan TerdakwaTindak Pidana Illegal Fishing tersebut melarikan diri, akan tetapi setelahPihak Kepolisian / penyidik pembantu memberi tahu, baru saksi tahubahwasanya kapal motor pompong yang digunakan oleh WNA

Negara Asing)asal Vietnam yang merupakan terdakwa Tindak Pidana Illegal Fisingtersebut melarikan diri dari Kejaksaan Negeri Natuna;Bahwa awalnya saksi tidak tahu milik Siapa pompong yang digunakanWNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam yang merupakan TerdakwaTindak Pidana Illegal Fishing tersebut melarikan diri, akan tetapi setelahPihak Kepolisian / penyidik pembantu memberi tahu, baru saksi tahubahwasanya kapal motor pompong yang digunakan oleh WNA (wargaNegara Asing) asal Vietnam yang merupakan

Terdakwa Tindak PidanaIllegal Fishing tersebut milik Terdakwa EKO SARMANIKO Alias EKO;Bahwa pada saat WNA (Warga Negara Asing) asal Vietnam yangmerupakan Terdakwa Tindak Pidana Illegal Fishing yang sekarang initelah melarikan diri dari kejaksaan Negeri Natuna saksi bersama saksiSTEVANUS MIDO mencoba mencari WNA asal Vietnam tersebutketempat orang jual babi, pasar dan supermarket tempat dimana WNAVietnam tersebut biasa belanja dan saksi juga mencoba menelpon danmeminta bantuan TNI Angkatan Laut Ranai

Fishing asal NegaraVietnam lari, akan tetapi setelah Terdakwa di beritahu oleh Saksi AHMADAls MAT SIMPENG pada saat Terdakwa selesai mengantar kapalpompong tersebut ke daerah Pering, bahwa kapal motor (pompong)akan digunakan untuk pelarian Terdakwa Illegal Fishing asal NegaraVietnam;Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan Saksi AHMAD AlsMAT SIMPENG memindahkan Kapal Motor (Pompong) dari pelabuhanJemengan untuk di pindahkan ke pinggir pantai Pring, akan tetapiTerdakwa di beritahu Saksi

Aki merek General ;3. 2 (dua) buah unit Pamboat / Fuso patroli masingmasing F/B CA JakeMarie 2 F/B dan CA Jake Marie 3 ;Semuanya dirampas untuk Negara ;Menetapkan supaya Terdakwa NELSON SASAUW dibebani untukmembayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Tahuna No. 61/PID.B/2007/PN.THNA tanggal 5 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa NELSON SASAUW terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Illegal

Fishing " ;Menghukum Terdakwa NELSON SASAUW dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah)Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 94/PID/2009/PT.Mdotanggal 6 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima

Porodisa Fishing bukan merupakan perbuatan pidana yangdikategorikan sebagai Illegal Fishing ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum ; Mengenai alasanalasan ke 1 dan2: Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalammelakukan perbaikan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri yang sudah tepatdan benar sehingga terdapat cukup alasan untuk memperbaiki putusan

Menyatakan Terdakwa NELSON SASAUW terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Illegal Fishing " ;2. Menghukum Terdakwa NELSON SASAUW dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah)Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;3.