Ditemukan 22326 data
69 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
141 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
128 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGAH
Daerah Tingkat Sulawesi Tengah Nomor :540/182/Distam/1999 tentang Pembatalan Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Sulawesi Tengah Nomor : 545/215/Ro.Ekon tanggal 28 Mei1998 tentang Pencabutan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Tengah Nomor : 545/44/1996 tanggal 12 Februari 1996 tentangHal. 1 dari 13 hal.
Menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yangdikeluarkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Tengah tanggal 26Mei 1999 Nomor : 540/182/Distam/1999, tentang Pembatalan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Tengah Nomor :545/44/1996 tanggal 12 Februari 1996 tentang Pemberian Surat IzinPertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian C (Sirtukil) PT.Argasari Pratama dan Pemberian Surat Izin Pemberian Izin PertambanganDaerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian C (
No. 179 K/TUN/2000diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat/Termohon Kasasi yaituSurat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi TengahNomor : 540/182/Distam/1999 tanggal 26 Mei 1999 tentang pembatalanSurat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi TengahNomor : 545/215/Ro.Ekon tanggal 28 Mei 1998 tentang Pencabutan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Tengah Nomor :545/44/1996 tanggal 12 Februari 1996 tentang Pemberian IzinPertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi
Bintang Jaya yanghendak dibatalkan oleh Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Tengah, seharusnya maksud pembatalan tersebut cukup denganpembatalan saja, dengan disertai alasanalasan hukumnya dari maksudpembatalan SIPD tersebut.
No. 179 K/TUN/2000memberikan putusan dengan mengambil pendapat sendiri, mengenaikeberadaan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat SulawesiTengah Nomor : 545/40/1996 tertanggal 9 Februari 1996 (bukti T7).
41 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT ; HAJI SIROJUL MUNIR
50 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TAKALAR ; GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN
384 — 288 — Berkekuatan Hukum Tetap
FRANS MANERY (BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA) VS MENTERI DALAM NEGERI RI;
FRANS MANERY (BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATENHALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA), tempatkedudukan di Jalan Kawasan Pemerintahan Nomor 1a Tobelo,Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Dr. Hendra Karianga, S.H., M.H.
Bahwa Pemohon adalah Bupati Kepala Daerah KabupatenHalmahera Utara, berdasarkan ketentuan Pasal 65 huruf e UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintan Daerahmenjelaskan Kepala Daerah mempunyai tugas mewakili daerahdidalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnyauntuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang berlaku;6.
Bahwa berdasarkan poin 1, 2, 3, 4 dan 5 tersebut, untuk mencegahterjadi konflik horizontal dimasyarakat dan dalam rangkamewujudkan kepastian hukum dalam mengelola pemerintahan yangbaik, Bupati Kepala Daerah Kabupaten Halamahera Utara telahmengeluarkan Surat Keputusan Nomor 180/74/HU/2020 Tanggal 25Februari 2020 (Bukti P.5) Tentang Pengujian Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 60 Tahun 2019 tentang batas daerah antaraKabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera UtaraProvinsi Maluku utara,
Daerah KabupatenHalmahera Utara, berdasarkan ketentuan Pasal 65 huruf e UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerahmenjelaskan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas mewakili daerahdi dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnyauntuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku; Bahwa Objek Hak Uji Materiil menurut Pemohon telah merugikanPemerintanh Daerah Kabupaten Halmahera Utara (diwakili Pemohonselaku Bupati Halmahera Utara) dan masyarakat di
FRANS MANERY (BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATENHALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA), tersebut;Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp1.000.000 (satu juta Rupiah):Halaman 63 dari 64 halaman. Putusan Nomor 33 P/HUM/2020Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr.
60 — 22
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai Barat
Gubernur Kepala Daerah Tingkat Propinsi Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Kepala DaerahTingkat Il Kabupaten Manggarai Barat, beralamat di JalanFrans Sales Lega Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat,yang dalam hal ini memberika kuasa kepada:Yulius Sigit Kristanto SH, MH. Kepala Kejaksaan NegeriManggarai Barat yang beralamat, Jalan Frans Lega.
- Tentang : Syarat Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Syarat Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Ketua Pengadilan NiagaPada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,Medan, Makassar, Surabaya danSemarang.SURATEDARANNomor : 5 Tahun 2005tentangSyarat Tidak Sedang Dinyatakan PailitBagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahSehubungan dengan Surat Pjs.
., perihal tersebut dalam pokoksurat, dengan ini Mahkamah Agung memberikan petunjuk :lL.Salah satu syarat untuk Calon Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah adalah tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkanputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap (vide Pasal 58 huruf k UndangUndang Nomor : 32 Tahun2004 dan Pasal 38 ayat (1) huruf k Peraturan PemerintahNomor : 6 Tahun 2005),Demi kelancaran pelaksanaan hal tersebut dalam angka 1,keterangan tidak sedang dinyatakan pailit diberikan
- Tentang : Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan
Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan
Kepala Pengadilan Militer.di Seluruh IndonesiaSURAT EDARANNomor 3 Tahun 2016TENTANGPERMOHONAN SURAT KETERANGAN BAGI CALON KEPALA DAERAHDAN WAKIL KEPALA DAERAH DI PENGADILANBerkenaan dengan banyaknya permohonan dari Calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah kepada pengadilan untukmengeluarkan:1. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit;2. surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana;3. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya;4. surat keterangan di pidana karena kealpaan ringan
Penyelesaian permohonan tersebut paling lama 2 (dua) hari kerja sejakditerima oleh pengadilan.Pemberian surat keterangan diberikan tanpa dipungut biaya.Dengan berlakunya surat edaran ini, maka Surat Edaran MahkamahAgung Nomor 5 Tahun 2005 tentang Syarat Tidak Sedang DinyatakanPailit Bagi Calon Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah dicabut dandinyatakan tidak berlaku.Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimanamestinya.KETUA MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIAttdMUHAMMAD HATTA ALITembusan
Daerah Provinsi/Kabupaten /Kota ....... sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf g UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati danWalikota menjadi UndangUndang jo.
Daerah Provinsi/Kabupaten /Kota ....... sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) hurufj PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga AtasPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang PencalonanPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWalikota dan Wakil Walikota.13LAMPIRAN IX :SURAT KETERANGAN PERNAH SEBAGAITERPIDANA KARENA KEALPAAN RINGAN(CULPA LEVIS) DAN/ATAU ALASAN POLITIKKOP PENGADILAN SURAT KETERANGANPERNAH SEBAGAI TERPIDANA
Daerah Provinsi/Kabupaten /Kota ....... sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf k UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati danWalikota menjadi UndangUndang.eee rcecrsccscce Pere eee ccccecccsccscsseeccesensKetua Pengadilan Negeri............
61 — 22
- FRANSINA MANAFE PENUN, Cs. vs - Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pengacara dan AsistenAdvokat/Pegacara Magang, yang berkantor di Jalan Banteng TahunLorong Emas, Gang Il, No.1,RT 024, RW 007, Kelurahan Airnona,Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, berdasarkan Surat KuasaKhusus No. 001/ SK/ PDT/CS/I/ 2016, tertanggal 26 Februari 2016,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas AKupang, dengan No. 113 /Pdt/LGS / K /02 / 2016 /PN.KPG,tertanggal 1 Maret 2016.Melawan:Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia, Cq Gubernur Kepala
Daerah Provinsi Nusa TenggaraTimur, yang beralamat pada Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timurdi Jalan Basuki Rahmat Kota Kupang, sebagai Terbanding semulaTergugat ;Pts No.64/PDT/2016/PT.KPG. hal 2Dalam persidangan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan TinggiTerbanding semula Tergugat diwakili oleh kuasa Hadijah Abbas,SH.
125 — 24
Pemerintah Republik Indonesia CQ MENDAGRI CQ Gubernur Kepala Daerah Maluku, Kantor Gubernur Maluku Kota Ambon, JHONY DIRK ALBERTH SAPTENO vs ABDUL WAHID LATUKONSINA
59 — 20
- BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN MAMUJU- TAHIR,-NASRUL, - ZARKIAH, - AZIS- FADLI, - ZAINUDDIN, - S.P. AJI- DILLAH, - JAWADA- JAMIL, - MUCHLIS, - SLAMET RIYADI- HAJI YUNUS,- MUKADI- ASDAR-HAJI HILMIN, -IWAN, - UCING- FAISALlawan- Ir. AKMALUDDIN
PUTUSANNOMOR : 93/PDT/2013PT.MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawahini, dalam perkara antara : 992222 noon nn nnn nnn nn cence nnnnnnne1.BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN MAMUJU, beralamat di JalanSukarno Hatta, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT. TAHIR, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Abd.
52 — 23
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TAKALAR
Gau Kelurahan Bontolebang,Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnyadisebut sebagai ; === 222022 2 ne on oneTERBANDINGII semula TERGUGAT II ; BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il TAKALAR, yangberalamat di Jalan Jenderal Sudirman No.26 Takalar, selanjutnyadisebut sebagai ; 2222 22222 2222TERBANDING III semula TERGUGAT III ; Ketiganya dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasakepada : SYAMSUWARDI, SH. dan M.
234 — 78
Penggugat:YOHANES TAOLINTergugat:1.LAY MAU YAKOBUS2.MIKHAEL TNANO3.VINCEN SAMARA4.Bupati Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara cq Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten TTU5.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten TTU
Dr.Herman Yohanes, Kelurahan Lasiana, KecamatanKelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasatertanggal 5 November 2018, dan telah didaftarkan padaKepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas Il,dibawah Register Nomor : 80/LGS.SRT.KHS/X/2018/PNKfm, tanggal 8 November 2018;KEPALA DAERAH TINGKAT Il TIMOR TENGAHUTARA, CQ.
116 — 0
Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula
114 — 13
GEUCHIK GAMPONG COT MANE, KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA- BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA Cq. CAMAT KECAMATAN KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA
CAMAT KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA Cq.GEUCHIK GAMPONG COT MANE, KECAMATAN BAKTIYAKABUPATEN ACEH UTARA, selanjutnya disebut sebagai TurutTergugat ;BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA Cq.