Ditemukan 27498 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pematusan pelurusan pemulutan pemuteran pengutusan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 11-12-2007 — Upload : 02-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 550K/PHI/2007
Tanggal 11 Desember 2007 — ANG KOK HWA ; vs. Drs. DADANG SURYANEGARA, B.Sc
41 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-10-2008 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 308K/TUN/2005
Tanggal 7 Oktober 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. YAYASAN PERGURUAN DARMA AGUNG/ISTP/APP-DA
19 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-11-2006 — Upload : 18-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330K/TUN/2003
Tanggal 20 Nopember 2006 — UBA MANULLANG ;SARMAN ; Dkk vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN (P4P)
19 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 25-08-2008 — Upload : 30-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 332K/PHI/2007
Tanggal 25 Agustus 2008 — MURADI bin TARSONO, ; TANURIYANTO bin KASTARI ; PT. BONANZA MEGA
48 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan laporan ke Polwitabes Semarang oleh Tergugat semakinmenunjukkan bahwa Tergugat berkeinginan untuk melakukan PemutusanHubungan Kerja namun dengan ongkos yang ringan, sehingga secara logikadapat disimpulkan karena waktu masuk kerja para Penggugat hanyaberdasarkan perjanjian lisan saja lihat pasal 51 ayat (1) UndangUndangNo. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga Tergugat denganseenaknya dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena selama initidak diadakan/dibuat perjanjian kerja
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 27-02-2008 — Upload : 21-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302K/PDT.SUS/2007
Tanggal 27 Februari 2008 — DIREKSI PT. MITRA KARTIKA SEJATI (PT. MIKASE), ; vs. DAHLIA ; IDRIS, ; Dkk.
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-11-2008 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187K/TUN/2005
Tanggal 10 Nopember 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. PT. ASFANSI TATA KONTRUKSI
30 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-07-2008 — Upload : 06-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 475K/PHI/2007
Tanggal 3 Juli 2008 — PT. SUSILA INDAH SYNTHETIC FIBERS INDUSTRIES (SULINDAFIN) ; vs. HENDRI YANTO, Karyawan PT SUSILA INDAH SYNTHETIC FIBERS INDUSTRIES
42 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Putus : 05-10-2009 — Upload : 23-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226K/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Oktober 2009 — PIMPINAN PT. NUSANTARA SURYA SAKTI PUSAT JAKARTA, Cq. PIMPINAN PT. NUSANTARA SURYA SAKTI CABANG KUPANG, ; ROY NALDY MUSNADIN,
49 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Danpada pukul 14 : 30 Wita, Penggugat dipanggil oleh Saudara Fahmi ke kantordan olehnya dinyatakan, Penggugat diberhentikan dari pekerjaan sejak tanggal12 Juli 2008 sambil menyodorkan surat pemutusan hubungan kerja. Bahwapada saat Penggugat mau menerima surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)tersebut Saudara Fahmi tidak mau memberikan sebelum Penggugatmenandatangani di atas materai surat pernyataan pengunduran diri daripekerjaan.
    Tentu permintaannya Penggugat tolak dengan tegas sehubunganPHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak oleh Tergugat sangat menyalahidan menyimpang dari ketentuan peraturan perundangan ketenaga kerjaan yangberlaku ;Bahwa pada hari / tanggal, Rabu 16 Juli 2008 + pukul 08.00 WitaPenggugat kembali menghadap Saudara Fahmi untuk menanyakan kepastiansurat resmi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari perusahaan agar setidaktidaknya ada kepastian hak, sehingga Penggugat dapat mencari pekerjaan lainuntuk membiayai
    Menyatakan Tergugat telah melanggar peraturan perundangundanganketenagakerjaan dengan melakukan pemutusan hubungan kerja secarasepihak terhadap Penggugat ;3. Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat berupa :3.1 Upah lembur...... ............05 Rp.6.887.997,88, ;3.2 Potongan upah.................. Rp. 121.000. ;3.3Jaminan Hari Tua Jamsostek Rp. 313.353, ;3.4 Tunjangan Hari Raya (THR).. Rp. 673.000. ;3.5 Uang pesangon................+5 Rp.1.346.000. ;3.6 Uang penggantian hak.........
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-04-2007 — Upload : 23-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1127K/PDT/2003
Tanggal 18 April 2007 — DENNY ATPI DE JONG ; PT KIANI KERTAS
38 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-01-2007 — Upload : 03-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 575K/TUN/2005
Tanggal 19 Januari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. PT. SANGGAR CATUR UTAMA
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-02-2008 — Upload : 16-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72PK/TUN/2007
Tanggal 14 Februari 2008 — PT. SAPTA DHARMA PROTEKSI, diwakili oleh YOHANES TRIYOSA ; vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P),
26 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • suratsurat yang bersangkutanternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugattelah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusanMahkamah Agung No. 303 K/TUN/2004 tanggal 10 Mei 2005 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat dengan positaperkara sebagai berikut ;Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat KeputusanTergugat No. 1391/792/1563/IX/PHK/092002 tertanggal 2 September 2002,tentang pemutusan
    hubungan kerja antara Penggugat selaku Pengusahadengan Sdr.
    Sedangkan tunjangan dan ataukomponen lainnya bukan merupakan tunjangan tetap melainkan tunjangantidak tetap yang diberikan berdasarkan kehadiran Pekerja (bukti P.4 ) ;Bahwa Pekerja telah melakukan kesalahan yang merugikanPenggugat maka pemutusan hubungan kerja dilakukan sesuai denganketentuan Pasal 18 Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.150/MEN/2000 dan Penggugat dengan niat baik telah menerima anjuranDepnaker Kotamadya Jakarta Selatan No.
    Putusan No. 1391/792/1563/IX/PHK/92002mengenai Pemutusan Hubungan Kerja serta Perhitungan Pesangonantara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Lukman Alwi yang menjadidasar Gugatan/perkara ini adalah cacat hukum dan harus dibatalkandengan alasan bahwa :1. P4P Termohon PK selaku pejabat TUN/Aparatur Negara MunurutUU No. 5/1986 dalam mengeluarkan Putusan tersebut telahmelanggar atau setidaktidaknya menyimpang dari ketentuan Pasal 425 1b No. Kep.150/MEN/2000. Pasa1 25 1b Kep.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-11-2007 — Upload : 31-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 527K/PHI/2007
Tanggal 19 Nopember 2007 — DADANG RAHMAN ; vs. PT. KERETA API (PERSERO) BANDUNG
160 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.527 K/PHI/2007Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun PKB atauPeraturan Perusahaan oleh karena itu penjatuhan sanksi hukumanpemberhentian dengan tidak hormat tanpa uang pesangon, jasa pensiunatau hakhak lainnya terhadap Penggugat adalah tidak berdasar hukumdan batal demi hukum;Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugatkepada Penggugat tidak pernah dirundingkan dengan Penggugat, telahmelanggar aturan perundangundangan yang berlaku karena tidak berpedomankepada
    UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan vide Pasal151 ayat (1) yaitu Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh danpemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadiPemutusan Hubungan Kerja dan ayat 2: Dalam hal segala upaya telah dilakukantetapi Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari maka maksud PHK wajibdirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau denganpekerja/ouruh apabila pekerja/ouruh yang bersangkutan tidak menjadi
    Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan olehTergugat kepada Penggugat merupakan tindakan sewenangwenang tanpaprosedur dan dasar hukum yang kuat yang sangat ironis di Era Reformasidewasa ini, Pengusaha masih melakukan tindakantindakan tidak terpuji danarogan terhadap pekerja dengan mengorbankan hak asasi, normanorma hukum,serta aturan hukum yang berlaku;Bahwa pengabdian dari Penggugat terhadap tugas selama ini telahdirusak oleh Tergugat dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)sepihak dan
    /serikatburuh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/ouruh yang bersangkutan tidakmenjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, ayat (3) dan dalam halperundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benarbenar tidakmenghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerjadengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugatkepada Penggugat secara sepihak tidak sesuai
    hubungan kerja sebagaimanadimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 UndangUndang No. 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihakpengusaha Pasal 171 UndangUndang No. 13 Tahun 2003, berbunyi sebagaiberikut:Pekerja/oburuh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapanLembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indusrial yang berwenangsebagaimana yang dimaksud Pasal 158 ayat 1, Pasal 160
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 25-09-2008 — Upload : 21-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537K/PDT.SUS/2008
Tanggal 25 September 2008 — PT. STAR CAMTEX ; vs. SUMIYATI ; SHINTA ; Dkk.
25 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-04-2007 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 200K/TUN/2006
Tanggal 16 April 2007 — PT. SUKOWATI KUSUMAH TEX ; vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
19 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-01-2008 — Upload : 03-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 498K/TUN/2005
Tanggal 30 Januari 2008 — PT. PRIMA ALLOY STEEL UNIVERSAL Tbk ; vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ;
27 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • OBYEK GUGATAN.Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah PutusanPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No. 77/1996/3038/XIII/12003, tanggal 15 Januari 2003 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT.Prima Alloy Steel Universal Tok. yang berlamat di jalan Muncul No. 1Kecamatan Gedangan, Sidoarjo denga Sdr. Fendy Raharjo ;Il.
    mempelajari putusan P4D Jawa Timur yang dikuatkanoleh putusan Tergugat, pada hakekatnya Penggugat sangat keberatan terhadapputusan P4D Jawa Timur, karena pertimbangannya nampak tidak obyektif dansangat merugikan Penggugat ;Bahwa putusan P4P (Tergugat) yang menguatkan putusan P4D JawaTimur tersebut telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalampertimbangannya menguatkan putusan P4D Jawa Timur No. 567/389/2313/105.10/2002 tanggal 29 Juli 2002 yang pada pokoknya menyatakan bahwadalam melaksanakan pemutusan
    hubungan kerja dengan Pekerja tidakmemperhatikan ketentuan yang berlaku.
    Padahal Pengusaha (Penggugat)dalam melakukan pemutusan hubungan kerja didasarkan pada fakta yangsebenarnya yaitu Pekerja telah nyatanyata dan memperoleh keuntunganpribadi saat membeli kebutuhan perusahaan dan oleh perusahaan telahdianggap melanggar kesalahan berat yaitu.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Putus : 16-06-2008 — Upload : 05-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 277K/PDT.SUS/2008
Tanggal 16 Juni 2008 — HENDRIK DJO ; vs. HERMAN LADO, HR (PIMPINAN UD. KEAGUNGAN KUPANG)
38 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-05-2007 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 413K/TUN/2004
Tanggal 10 Mei 2007 — PT. PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI ; vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
38 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Patco Elektronik Teknologimelakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Sdr. Muhammad ZeinGinting terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2002 dengan suratNo. 001/PHK/VIII/2002.. Bahwa pada tanggal 20 September 2002 melalui Surat No. 001/PHK/PTCIX/02 PT. Patco Elektronik Teknologi mengajukan Permohonan IzinPemutusan Hubungan Kerja atas nama Sdr.Muhammad Zein Ginting keDinas Tenaga Kerja Pemerintahan Kabupaten Bekasi ;. Bahwa Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja antara Penggugatdengan Pekerja Sdr.
    Agar Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha PT. Patco ElektronikTeknologi melalui Kuasa Hukum GHAD & Partners Law Firm, GedungArtha Graha Lt. 25 Kawasan Niaga Terpadu Sudirman Jl. JenderalSudirman Kav. 5253, Jakarta terhadap Pekerja Sdr. Muhammad ZeinGinting, SMI, Perumahan Graha Mutiara Blok E. 27 Bekasi Timurdilaksanakan terhitung akhir bulan Januari 2003 dengan diberikan hakhak Pekerja sebagai berikut :Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 413 K/TUN/2004.
    Bahwa anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintahan11.Kabupaten Bekasi diatas tidak didasari oieh ketentuan PeraturanPerusahaan dan Ketenaga Kerjaan yang berlaku karena lamanya waktudalam memproses permohonan ijin Pemutusan Hubungan Kerja tersebutdi tingkat perantaraan berdasarkan Pasal 13 Kep150/Men/2000penyelesaian ditingkat perantaraan adalah 30 hari, anjuran tersebut jugatidak melihat buktibukti yang ada maka Penggugat mengajukankeberatan atasS anjuran' tersebut pada Kepaniteraan
    Memberikan Izin Pemutusan Hubungan Kerja Kepada PT. PatcoElektronik Teknologi untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaatas Pekerja Sdr. Muhammad Zein Ginting terhitung sejak tanggal 20Oktober 2002 ;2. Menyatakan hakhak Pekerja Sdr. Muhammad Zein Gintingdikompensasikan dengan uang yang telah diambil oleh Pekerja Sadr.Muhammad Zein Ginting dengan demikian akibat dari kompensasitersebut PT. Patco Elektronik Teknologi tidak membayar apapunkepada Pekerja Sdr. Muhammad Zein Ginting ;3.
    Bahwa Judex Factie dalam putusannya telah keliru dan atau salahmenerapkan hukum, karena ternyata putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta No. 352/G/2003/PT.TUN.JKT tertanggal 6 Juli2004 dalam membuat pertimbangan hukumnya telah mengambil operdasar hukum sebagaimana tertuang dalam Putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat No. 1689/1377/3258/X/PHK/92003tertanggal 2 September 2003 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antaraPengusaha dengan Pekerja yaitu Pasal 18 ayat 4 Keputusan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Putus : 16-06-2008 — Upload : 05-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 276K/PDT.SUS/2008
Tanggal 16 Juni 2008 — PIMPINAN YAYASAN UYELINDO KUPANG (BRUNE SUKARTO, S.KOM.,MM.) ; vs. APOLINARIS KUSUMA, SE.,
31 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN KUPANG Perdata Khusus PHI
Register : 19-08-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Kpg
Tanggal 12 Nopember 2015 — LILI MATA, dk Lawan Pimpinan KUPANG BEACH HOTEL, dk
156 — 107
  • Dengan demikian, gugatan Para Penggugat inipun haruslahditolak seluruhnya.Bahwa oleh karena Tergugat II tidak memiliki hubungan kerja (hubunganhukum) dengan Para Penggugat maka Tergugat II tidak pernah pulamelakukan pemutusan hubungan kerja dengan Para Penggugat. Danoleh karena itu, maka Tergugat Il harus dibebaskan pula untukmembayar tuntutan Para Penggugat yaitu pesangon, uang penghargaanmasa kerja, uang pergantian hak, kekurangan upah, uang Jamsostekdan uang tunjangan hari raya.
    Fotocopy Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal 02 Februari2015, yang diberi tanda bukti P.3 ;4. Fotocopy Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiNusa Tenggara Timur No. TKT.567/62/PHIWAS/III/2015 Tanggal 5 Maret2015, yang diberi tanda bukti P.4 ;5. Fotocopy Surat Panggilan Mediasi Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi Nusa Tenggara Timur No. TKT.567/36/PHIWAS/I/2015 Tanggal22 Januari 2015, yang diberi tanda bukti bukti P.5 ;6.
    hubungan kerja (PHK) antarapara pihak yang menjadi dasar diajukannya gugatan secara demikian; Bahwaapakah dailildalil tentang para Penggugat telah salah dan keliru dalammenempatkan Pimpinan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju dalam perkaraini sebagai Tergugat II, hal demikian masih harus dibuktikan oleh kedua pihakdipersidangan; Sedangkan mengenai Tergugat dalam pertemuan bipartittersebut diwakili oleh yang tidak berhak/tidak berwenang atau orang yang tidakmemiliki kapasitas/tidak memiliki legal
    Bahwa oleh karena Tergugat II tidak memiliki hubungan kerja(hubungan hukum) dengan Para Penggugat maka Tergugat II tidakpernah pula melakukan pemutusan hubungan kerja dengan ParaPenggugat. Dan oleh karena itu, maka Tergugat II harus dibebaskanpula untuk membayar tuntutan Para Penggugat yaitu pesangon, uangpenghargaan masa kerja, uang pergantian hak, kekurangan upah,uang Jamsostek dan uang tunjangan hari raya.3.
    dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telahdiaudit oleh akuntan public;3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan demikian pekerja/ouruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-04-2007 — Upload : 08-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147K/TUN/2005
Tanggal 25 April 2007 — H. HARSYAMSU, MM., MT ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. WASKITA KARYA
46 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap