Ditemukan 64 data
50 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT VAN OORD INDONESIA;
68 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. VAN OORD INDONESIA;
Januari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009193.13/2018/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 11 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP02537/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00007/204/14/059/17 tanggal 16 Juni2017 Masa Pajak Juni 2014, atas nama PT
Van Oord Indonesia, NPWP:01.002.221.8059.000, beralamat di Gedung Multivision Tower LantaiMezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan(12980), dengan:1.
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00007/204/14/059/17 tanggal 16 Juni2017 Masa Pajak Juni 2014, atas nama PT Van Oord Indonesia,NPWP 01.002.221.8059.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan (12980) terkait sengketa a quo, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.
36 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT VAN OORD INDONESIA
45 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT VAN OORD INDONESIA
47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VAN OORD INDONESIA;
2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009194.13/2018/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 11 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP02975/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 10September 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 #$Nomor00008/204/14/059/17, tanggal 16 Juni 2017, Masa Pajak Juli 2014, atasnama PT
Van Oord Indonesia, NPWP 01.002.221.8059.000, beralamat diGedung Multivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B,Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980, dengan:1.
PT VanOord Indonesia, NPWP 01.002.221.8059.000, beralamat diGedung Multivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan MuliaLot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980, terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;:Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00008/204/14/059/17, tanggal 16 Juni2017, Masa Pajak Juli 2014, atas nama PT
Van Oord Indonesia,NPWP 01.002.221.8059.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980, terkait sengketa a quo, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan
44 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VAN OORD INDONESIA;
Januari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009008.13/2018/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 11 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP02695/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 31 Agustus 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00007/204/13/059/17 tanggal 15 Juni2017 Masa Pajak April 2013, atas nama PT
Van Oord Indonesia, NPWP:01.002.221.8059.000, beralamat di Gedung Multivision Tower LantaiMezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan(12980), dengan:1.
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00007/204/13/059/17 tanggal 15 Juni2017 Masa Pajak April 2013, atas nama PT Van Oord Indonesia,NPWP 01.002.221.8059.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan (12980) terkait sengketa a quo, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4
49 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VAN OORD INDONESIA;
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00006/204/13/059/17 tanggal 15 Juni2017 Masa Pajak Maret 2013, atas nama PT Van Oord Indonesia,NPWP: 01.002.221.8059.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan (12980) terkait sengketa a quo, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4
79 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VAN OORD INDONESIA;;
40 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT VAN OORD INDONESIA
41 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VAN OORD INDONESIA;
2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP02803/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 19 Oktober 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak untuk STP Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00291/107/14/059/16 tanggal 8 September 2016 Masa PajakAgustus 2014, atas nama PT
Van Oord Indonesia, NPWP 01.002.221.8059.000, beralamat di Gedung Multivision Tower Lt.
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02803/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 19 Oktober2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak untukSTP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00291/107/14/059/16 tanggal 8 September 2016 Masa PajakAgustus 2014, atas nama PT Van Oord Indonesia, NPWP01.002.221.8059.000, beralamat di Gedung Multivision
65 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VAN OORD INDONESIA;
36 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT VAN OORD INDONESIA
57 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VAN OORD INDONESIA;
2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009195.13/2018/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 11 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP02961/KEB/WPUJ.07/2018, tanggal 7September 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor00009/204/14/059/17, tanggal 16 Juni 2017, Masa Pajak Agustus 2014,atas nama PT
Van Oord Indonesia, NPWP 01.002.221.8059.000,beralamat di Gedung Multivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan KuninganMulia Lot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980, dengan:1.
Menyatakan Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 26 Nomor 00009/204/14/059/17, tanggal 16 Juni 2017, MasaPajak Agustus 2014, atas nama PT Van Oord Indonesia, NPWP01.002.221.8059.000, beralamat di Gedung Multivision TowerLantai Mezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Guntur, Setiabudi,Jakarta Selatan, 12980, terkait sengketa a quo, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.
62 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VAN OORD INDONESIA;
yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP02976/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 10September 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor00006/204/14/059/17, tanggal 16 Juni 2017, Masa Pajak Mei 2014sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00132/NKEB/WPJ.07/KP.09/2018, tanggal 5 September 2018,atas nama PT
Van Oord Indonesia, NPWP 01.002.221.8059.000,beralamat di Gedung Multivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan KuninganMulia Lot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan (12980), dengan:1.
Putusan Nomor 4951/B/PK/Pjk/20203. 2.3.3.3. 4.Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02976/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 10 September2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 #Nomor00006/204/1 4/059/17, tanggal 16 Juni 2017, Masa Pajak Mei 2014,sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00132/NKEB/WPJ.07/KP.009/2018, tanggal 5September 2018, atas nama PT Van Oord Indonesia, NPWP01.002.221.8059.000
51 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VAN OORD INDONESIA;
Januari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT009012.13/2018/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 11 Desember 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP02730/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 31 Agustus 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00011/204/13/059/17 tanggal 15 Juni2017 Masa Pajak Agustus 2013, atas nama PT
Van Oord Indonesia, NPWP01.002.221.8059.000, beralamat di Gedung Multivision Tower LantaiMezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan(12980), dengan:1.
48 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VAN OORD INDONESIA;
66 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VAN OORD INDONESIA;
2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009015.13/2018/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 11 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP02797/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 31 Agustus 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00014/204/13/059/17 tanggal 15 Juni2017 Masa Pajak November 2013, atas nama PT
Van Oord Indonesia,NPWP: 01.002.221.8059.000, beralamat di Gedung Multivision Tower LantaiMezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan(12980), dengan:1.
Putusan Nomor 1514/B/PK/Pjk/2021Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26Nomor 00014/204/13/059/17 tanggal 15 Juni 2017 Masa Pajak November2013, atas nama PT Van Oord Indonesia, NPWP: 01.002.221.8059.000,beralamat di Gedung Multivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan KuninganMulia Lot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan (12980), dengan1. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP02797/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 31 Agustus 2018;2.
58 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VAN OORD INDONESIA;
VanOord Indonesia, NPWP 01.002.221.8059.000, beralamat diGedung Multivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan MuliaLot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980, terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;:Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00004/204/14/059/17, tanggal 16 Juni2017, Masa Pajak Maret 2014, atas nama PT
Van Oord Indonesia,NPWP 01.002.221.8059.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980, terkait sengketa a quo, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan
114 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VAN OORD INDONESIA;
35 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. VAN OORD INDONESIA