Dalam hal ini berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor :1580/1.711.53, tanggal 24Maret 2017 memberikan kuasa kepada NurFadjar, S.H.

Permintaan rekomendasiTergugat dalam suratnya No.6417/1.711.53 tanggal9 Desember 2016 telah mengajukan permohonanrekomendasi kepada APIP (Inspektorat Provinsi DKIJakarta) untuk menindaklanjuti surat No.6373/1.711.53 tanggal 8 Desember 2016 perihal: UsulanPenetapan Sanksi Pencantuman dalam DaftarHitam;Pada saat permohonan rekomendasi diajukankepada APIP seharusnya Tergugat melampirkansurat keberatan/penolakan dari Penggugat Nomor :001/S.

Kapima Rencanatama atas SuratPemutusan Kontrak Pekerjaan Pendataan danOtomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur oleh DinasPenataan Kota Provinsi DKI Jakarta, (sesuaidengan asli);: Surat Tergugat Nomor 6308/1.711.53 tanggal 5Desember 2016 perihal : Undangan, (sesuaidengan asli);: Berita Acara Pemeriksaan tanggal 7 Desember2016, (Sesuai dengan asli);: Surat Tergugat Nomor : 6373/1.711.53 tanggal 8Desember 2016 perihal : Usulan PenetapanHal 62 dari 105 hal Putusan Nomor:47/G/2017/PTUNJKT.12.Bukti P 1213.

Bukti T1518.Bukti T 1619.Bukti T 17Tanggal 21 Desember 2015 Perihal PenolakanAtas Surat Pemutusan Kontrak PekerjaanPendataan dan Otomasi P4T di Wilayah JakartaTimur, (fotokopi dari fotokopi);: Surat dari Tergugat kepada PenggugatNomor 6308/1.711.53 tanggal 5 Desember 2016Hal Undangan, dengan agenda KlarifikasiKegiatan Pendataan dan Otomasi P4T diWilayah Jakarta Timur Tahun Anggaran 2015,(Sesuai dengan asili);: Surat PPK kepada KPA melalui Surat Nomor6373/1.711.53 tanggal 8 Desember 2016 HalUsulan

Penetapan Sanksi Pencantuman DalamDaftar Hitam dengan lampiran Berita AcaraPemeriksaan tanggal 7 Desember 2016, (sesuaidengan asli);: Bukti pengiriman tembusan Surat PPK kepadaKPA melalui Surat Nomor 6373/1.711.53 tanggal8 Desember 2016 Hal Usulan Penetapan SanksiPencantuman Dalam Daftar Hitam Tanda Terimamelalui email Penggugat, yaitu ptkapima@yahoo.co.id, tanggal 9 Desember 2016,(sesuai cetakan);: Surat Tergugat kepada Inspektur Provinsi DKIJakarta Nomor 6417/1.711.53 tanggal 9Desember 2016 Hal

Padahalnyatanyata dalam KRK Nomor = 115/C.24/31/1.711.53/2017/Btanggal 23 November 2017 yang diberikan kepada Pemohon tidakada tandatanda atau gambar rencana dibangun jaringan tegangantinggi atau pengaman jalur kereta api;9. Dengan demikian tindakan Termohon sangat berbeda terhadap parapemilik tanah lainnya yang berada disekitar tanah Pemohon, denganmemasukkan tanah mereka dalam Zona Perumahan Vertikal danmemberikan izin membangun apartemen;10.

Disamping itu, Pemohon juga merelakan sebagian tanahnyauntuk dipergunakan sebagai fasilitas umum yakni yang menurutKetetapan Rencana Kota Nomor 115/C.24a/31/1.711.53/2017/B tanggal 23 November 2017 sebagian tanah Pemohonakan diperuntukkan untuk kepentingan sosial, yakni rencanajalan dan saluran air. Dengan demikian Pemohon telahHalaman 11 dari 44 halaman.

Putusan Nomor 38 P/HUM/2018Terlebin berdasarkan Ketetapan Rencana Kota Nomor115/C.24a/31/1.711.53/2017/B tanggal 23 November 2017ditetapbkan bahwa Pemohon tidak dapat melakukan kegiatanapapun di atas tanah miliknya tersebut, dan hal ini Pemohonanggap bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu KotaJakarta telah bertindak sewenangwenang dengan mengabaikanhakhak Pemohon selaku pemilik tanah yang memperolehnyadengan itikad baik dan melalui mekanisme perolehan yangsesuai dengan ketentuan yang berlaku

Foto copy Surat Ketetapan Rencana Kota (KRK) Nomor115/C.24/31/1.711.53/2017/B tanggal 23 November 2017 yangHalaman 18 dari 44 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2018diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelaksanaanTerpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. (Bukti P4);8. Foto copy Foto Lokasi Tanah Pemohon dan bangunanbangunandisekitarnya. (Bukti P5);9. Foto copy Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 20 ayat (1) UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria.

Putusan Nomor 38 P/HUM/2018Selatan, Pemohon memiliki hak yang penuh untuk memanfaatkan sertamenerima hasil dari hak atas tanah yang dimilikinya tersebut;Bahwa disamping itu, Pemohon juga merelakan sebagian tanahnya untukdipergunakan sebagai fasilitas umum yakni yang menurut KetetapanRencana Kota Nomor 115/C.24a/31/1.711.53/ 2017/B tanggal 23November 2017 sebagian tanahn Pemohon akan diperuntukkan untukkepentingan sosial, yakni rencana jalan dan saluran air.

., dan Ratna Sari, kesemuanyaPegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Setda Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Gedung Balaikota BlokG Lantai IX Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 89 JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :1580/1.711.53,Hal 2 dari 10 hal Put. Nomor 284/B/2017/PT.TUN.JKTtanggal 24 Maret 2017.

Surat Usulan Penetapan Sanksi Penca n dalm Daftar Hitam PPKKegiatan Pendataan dan Otomasi di ilayah Jakarta Timur TA 2015 No.6373/1.711.53, tanggal 8 Desembe.2016 ; b. Surat Pemutusan Kontrak P 0. 5777/089.51, tanggal 15 Desember 2015 ;c. Surat Penolakan Pen Nomor : 489/S.Penolakan/XII/2015, tanggal 21DSSENADGE 201 Sy 5 peng Bg A seers eccentric aaittied.

Bahwa Penggugat menyatakan secara tertulis dengan suratnyayang di sampaikan melalui Sub Bagian Umum Pengadilan TataUsaha Negara tanggal 15 Desember 2015, yang isinyamenyatakan bahwa telah tercapainya perdamaian di luarPengadilan, yaitu dengan dibuatnya Surat PernyataanHal 2 dari 5 Penetapan No. 252/G/2015/PTUNJKTPembatalan Ketetapan Rencana Kota No.KRK.0414/5.2.0/31.73.08/1.711.53/2015 tanggal 10 September2015 dengan nomor Monitor 73.08.15.09.414 oleh Kepala BadanPelayanan Satu Pintu (BPTSP) Provinsi

., dankawankawan, pekerjaan Pegawai Biro Hukum SetdaProvinsi Daerah lbukota Jakarta, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 1580/1.711.53, tanggal 24 Maret 2017;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 258 K/TUN/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:.

., dan kawankawan, semuanya Pegawai Negeri SipilPemerintahan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 9407/1.711.53,tanggal 15 Desember 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 8 halaman.

Sudirman Kav. 48A,Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta SelatanSurat Keterangan Tentang Domisill Badan Usaha TERGUGAT No.1265/5.16.1/31.74.02.1002/1.711.53/2015 tertanggal 25 November 2015menyatakan:Alamat: Gedung AIA Central Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 48A,Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, KotaAaministrasi Jakarta Selatan 12930 Selanjutnya, TERGUGAT tidak memiliki kantor cabang, kantor perwakilandan/atau kantor lainnya di Kota Jambi, khususnya di alamat JI.

AIAFinancial No. 1265/5.16.1/31.74.02.1002/1.711.53/2015 tanggal 25November 2015, telah dicocokan sesuai dengan fotocopynya selanjutnyabukti surat diberi tanda T2;3. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan PT. AIA Financial No. TDP09.03.1.65.103948 tanggal 05 April 2016, telah dicocokan sesuai denganfotocopynya selanjutnya bukti surat diberi tanda T3;4. Fotocopy Perjanjian Agen antara PT.

Bahwa menanggapi Surat Tergugat Nomor 02/PT.LS/III/2016 tanggal 03Maret 2016, Penggugat menanggapi dengan mengirimkan surat Nomor967/1.711.53 tanggal 15 Maret 2016 perihal Jawaban atas surat PTLintasan Sukses Nomor 02/PT.LS/III/2016, yang intinya menegaskankembali permohonan peninjauan peruntukan tanah dalam perkara a quotidak dapat disetujui;.

Bahwa setelah Tergugat menjawab kepada Penggugat melalui suratNomor 967/1.711.53 tersebut di atas, Penggugat mengirimkan suratkepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor 22/PerisaiLF/LS/II/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang intinya Penggugat menerimaSurat Tergugat Nomor 2025/1.711.2 tanggal 15 September 2016 melaluifaximile pada tanggal 3 Maret 2016 (kurang lebih + 6 bulan setelahpermohonan) dan berdasarkan Pasal 653 ayat (4) PERDA Nomor 1Tahun 2014 permohonan Penggugat di kabulkan dengan menerbitkanIzin

KMP kepada Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta No. 056/KMP/X/13, tanggal 21 Oktober 2013;

KMP kepada Kepala DinasTata Ruang DKI Jakarta No. 056/KMP/X/13, tanggal 21 Oktober 2013;37) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Suarat Kuasa Direksi kepada FerrySuhardjo tanggal 16 November 2011;38) 1 (Satu) lembar foto copy surat dari Kepala Dinas Cipta Karya Ruangdan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta No. 4966/1.711.53 tanggal 12September 2017.39) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari Ketua Yayasan TunasMulia kepada Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta No.014/YTMAP/DTR/XII/12, tanggal 11 Desember

KMP kepada KepalaDinas Tata Ruang DKI Jakarta No. 056/KMP/X/13, tanggal 21Oktober 2013;1 (Satu) lembar foto copy legalisir Suarat Kuasa Direksi kepada FerrySuhardjo tanggal 16 November 2011;1 (satu) lembar foto copy surat dari Kepala Dinas Cipta Karya Ruangdan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta No. 4966/1.711.53 tanggal 12September 2017.1 (Satu) lembar foto copy legalisir surat dari Ketua Yayasan TunasMulia kepada Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta No.014/YTMAP/DTR/XII/12, tanggal 11 Desember 2012

KMP kepadaKepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta No. 056/KMP/X/13,tanggal 21 Oktober 2013;37.1 (Satu) lembar foto copy legalisir Suarat Kuasa Direksi kepadaFerry Suhardjo tanggal 16 November 2011;38.1 (satu) lembar foto copy surat dari Kepala Dinas Cipta KaryaRuang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta No. 4966/1.711.53 tanggal 12 September 2017.39.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari Ketua YayasanTunas Mulia kepada Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta No.014/YTMAP/DTR/XII/12, tanggal 11 Desember

Surat Nomor : 4664/1.711.53 tertanggal 06 Oktober 2016, Hal : JawabanSurat Permohonan Konfirmasi Perizinan Apartemen Antasari 45, bukti P17,sesuai dengan aslinya ;18. Surat Nomor : 8613/1/711.5 tertanggal 24 September 2018, Hal : InformasiPerizinan PT. Prospek Duta Sukses dari Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukotaJakarta, bukti P18, sesuai dengan aslinya ;19.

TABGAP Nomor :119/Sekret/TABGAP/X/2014, tertanggal 22 Oktober 2014, bukti T5, sesuai dengan aslinya ;Peta Gambar Keterangan Rencana Kota (KRK) Nomor0515/GSB/JS/CL/1 1/2012, bukti T6, copy dari copy ;Surat Ketetapan Rencana Kota (KRK) No. 604/5.2/31/1.785.51/2015,tertanggal 27 Juli 2015, bukti T7, sesuai dengan aslinya ;Surat Ketetapan Rencana Kota (KRK) No. 1058/5.2/31/1.711.531/2015/s,tertanggal 20 Oktober 2015, bukti T8, sesuai dengan aslinya ;Surat Ketetapan Rencana Kota (KRK) No. 1037/5.2/31/1.711.53

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor : 41800/1.797.1 tertanggal 19 Nopember 2014, Perihal : Rekomendasi Penetapan PeilBanjir/Peil Lantai Bangunan (PLB), bukti T24, sesuai dengan aslinya ;Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI JakartaNomor 28/8.2/31/1.785.51/2015 tertanggal 14 Desember 2015, tentang IzinPendahuluan (IP) Pondasi, bukti T25, copy dari copy ;Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuProvinsi DKI Jakarta Nomor : 3821/1.711.53

vide bukti P1 dan P3), Tergugat mulai memasarkan Proyek Apartemen Antasari45 sejak bulan November 2014, yang artinya segala perizinan milik Tergugattentunya sudah menyesuaikan dengan peruntukan Proyek Jalan Tol DepokAntasari sebagaimana termuat dalam bukti T10 yang berupa Surat KeputusanGubernur Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Nomor 739 Tahun 2014 TentangPenetapan Lokasi Untuk Jalan Tol Depok Antasari, tertanggal 05 Mei 2014 ;Menimbang, bahwa walaupun dalam bukti P17 yang berupa Surat Nomor :4664/1.711.53

Putusan Nomor 16 P/HUM/2020Nomor 1748/1.711.53 tanggal 14 Februari 2020 tentang JawabanPermohonan Data (vide bukti T2). Sehingga, dalil Pemohon yangmenyatakan industri reklame akan berpotensi mengarah kepadaadanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalahtidak terbukti.

Fotokopi Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PelayananTerpadu Satu Pintu Nomor 1748/1.711.53 tanggal 14 Februari 2020tentang Jawaban Permohonan Data (Bukti T2);5. Fotokopi berita di halaman website https://news.detik.com/berita/d4838430/papanreklamerobohdidekatlampumerahcengkareng1orangtewas (Bukti T3a);6. Fotokopi berita di halaman websitehttps://news.detik.com/berita/d4805629/reklamerobohdiwarungbuncitsempattimpamobiltidakadakorbanjiwa (Bukti T3b);7.

pelaku usaha danpersaingan pelaku usaha dengan cara tidak jujur atau melawan hukum:Bahwa faktanya, berdasarkan datadata yang dimiliki oleh Termohon, saatini di Jakarta terdapat 56 (lima puluh enam) LED Display (Reklame Digital)yang izinnya dikeluarkan oleh Termohon melalui Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta kepada 38 (tigapuluh delapan) perusahaan dan 2 (dua) yayasan sebagaimana SuratKepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuNomor 1748/1.711.53

kegiatan reklame pada satu atau lebih pelaku usaha reklame danpersaingan pelaku usaha reklame dengan cara tidak jujur dan melawanhukum:;Menimbang, bahwa dalam prakteknya Termohon melalui DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakartatelah menerbitkan izin usaha reklame berupa 56 (lima puluh enam) LEDDisplay (Reklame Digital) kepada 38 (tiga pulun delapan) perusahaan dan 2(dua) yayasan sebagaimana Surat Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 1748/1.711.53

Surat Peringatan (SP) Nomor 18/1.758.1 tanggal 2Pebruari 2017 Jo.Surat Segel (SS) Nomor 20/1.758.1 tanggal 7Pebruari 2017;Surat Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor : 735/1.711.53,tanggal 29 Maret 2017, Perihal Penolakan Berkas PermohonanKRK, Penolakan tersebut terkait luas tanah pada lokasi tersebut5.760 m2 sehingga proses konsultasi melalui Badan KoordinasiPenataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi DKI Jakarta danDinas Penanaman Modal Pelayanan

Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu KotaAdministrasi Jakarta Utara kepada Sutikno Nomor : 735/1.711.53, tanggal 29 Maret 2017, Hal : Penolakan BerkasPermohonan KRK. (Fotokopi sesuai dengan asili);Surat Panggilan Nomor : Nomor : 290/SPY/XV2017, tanggal 7Nopember 2017 dari Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang danPertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Koordinator PPNS,SDCKTRP Kota Administrasi Jakarta Utara.

(Fotokopi sesuai dengan asili);Surat dari Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang danPertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara kepada SutiknoNomor : 735/1.711.53, tanggal 29 Maret 2017. (Fotokopi darifotokopi);Nota Penolakan Persetujuan Teknis No. 0744/HPT.KRK/05/2012, tanggal 22 Maret 2017, yang diterbitkan oleh KepalaBidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan dan Pembangunan,Dinas PM dan PTSP Prov. DKI Jakarta.

/Pekayon);1 lembar fotokopi legalisir draft peta bidang objek tanah terletak diJalan Raya Bogor KM 28 Pekayon;Tetap dalam berkas perkara;Disita dari Saksi Ambar Cahyadi;Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 727 K/Pid/2018a.1 lembar fotokopi legalisir Surat Nomor 3021/076.221 tanggal 12Agustus 2014 dari Kepala Dinas Perumahan dan Gedung PemdaProvinsi DKI ditujukan kepada Kepala Dinas Tata Ruang ProvinsiDKI Jakarta perihal permohonan pengukuran trace;1 lembar fotokopi legalisir Surat Nomor 3025/1.711.53

Pekayon);1 lembar fotokopi legalisir draft peta bidang objek tanah terletak diJalan Raya Bogor KM 28 Pekayon;Tetap dalam berkas perkara;Disita dari Saksi Ambar Cahyadi;a.1 lembar fotokopi legalisir Surat Nomor 3021/076.221 tanggal 12Agustus 2014 dari Kepala Dinas Perumahan dan Gedung PemdaProvinsi DKI ditujukan kepada Kepala Dinas Tata Ruang ProvinsiDKI Jakarta perihal permohonan pengukuran trace;Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 727 K/Pid/2018b.1 lembar fotokopi legalisir Surat Nomor 3025/1.711.53

Bahwa, setelah melakukan peninjauan lapangan petugas melakukanpemeriksaan gambar rencana arsitektur dan mencocokkan denganKetetapan Rencana Kota (KRK) Nomor : 332/C.32c/31.73.05/1.711.53/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang telah diterbitkan dan dari hasilpemeriksaannya tidak diketemukan pelanggaran terhadap rencana bangunyang diajukan.7.

KRK332/C.23/31.73.05/1.711.53/2018, tanggal 18 Juli2018, (potokopi sesuai dengan aslinya) ;Sertipikat Hak Milik No. 2280/Duri Kepa, atas namaHendrick Johnny, (potokopi dari Potokop)) ;Sertipikat Hak Milik No. 2281/Duri Kepa, atas namaHendrick Johnny, (potokopi dari Potokop)) ;Surat Izin dari Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI JakartaNomor : 36/8.6.1/31/ 1.785.5/2017, tanggal 21 Maret2017, Tentang Pelaku Teknis Bangunan, atas namaIR.

KRK332/C.23c/31.73.05/1.711.53/2018, tanggal 18 Juli2018, atas permohonan Hendrick Johnny, (potokop!sesuai dengan aslinya) ;3. Bukti T.llIntv 3 : Surat Ketetapan Rencana Kota dari Kepala UnitPelaksana PTSP Kecamatan Kebon Jeruk Nomor :332/C.23c/31.73.05/1.711.53/2018, tanggal 18 Juli2018, atas nama pemohon Hendrick Johnny,(potokopi sesuai dengan aslinya);4. Bukti T.ll Intv 4 : Tabel Perhitungan Intensitas Bangunan dari KepalaUnit Pelaksana PTSP Kecamatan Kebon JerukHal. 64 dari 81 Hal.

Putusan Nomor 4/P/FP/2020/PTUN.JKT.10.11.12.13.14.15.16.17.Bukti P5 CBukti P6 ABukti P6 BBukti P7 ABukti P7 BBukti P8A :Bukti P8 BBukti P9Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan SatuPintu Provinsi DKI Jakarta No.10039/1.711.53 tanggal 26September 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);Akta No. 35 tanggal 30 Mei 2012 yang dibuat dihadapanH.yunardi,S.H.

(bukti P5 A) tersebut merupakan tindaklanjut dari surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Provinsi DKI Jakarta Nomor:10039/1.711.53 tanggal 26 September 2019;Hal: Penjelasan atas Permohonan Perpanjangan Izin Pelaksanaan ReklamasiPulau G (bukti P5C) pada point 4 dijelaskan agar pemohon melengkapi dokumenAkta Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana yangtertuang pada butir 1 dan 2 di atas (jangka waktu pemenuhan ketentuan dalamwaktu 1 tahun) kepada Kepala

(bukti P5 A) olehPemohon dan Akta pernyataan tersebut sesuai dengan surat Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI JakartaNomor: 10039/1.711.53 tanggal 26 September 2019, Hal: Penjelasan atasPermohonan Perpanjangan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G (bukti P5C)sehingga menurut hukum Permohonan Pemohon harus dikabulkan;Menimbang, bahwa terkait materi tanggapan Termohon yang menyatakanbahwa atas suratsurat permohonan perpanjangan tersebut diatas telah dijawabdan disetujul

Bahwa setelah Tergugat menjawab kepada Penggugat melalui suratNo. 967/1.711.53 tersebut di atas, Penggugat mengirimkan surat kepadaGubernur Provinsi DKI Jakarta dengan No. 22/PerisaiLF/LS/III/2016 tanggal28 Maret 2016 yang intinya Penggugat menerima Surat Tergugat No. 2025/Halaman 14 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 133/G/2016/PTUNJKT.1.711.2tanggal 15 September 2016 melalui faximile pada tanggal 3 Maret2016 (kurang lebih + 6 bulan setelah permohonan) dan berdasarkan Pasal653 ayat (4) PERDA No.1 Tahun

Lintasan SuksesNomor 967/1.711.53 Perihal Jawaban atas SuratPT. Lintasan Sukses Nomor 02/PT.LS/II/2016 tanggal15 Maret 2016 (Sesuai dengan aslinya) ; Surat Kuasa Hukum PT.

Maka berdasarkan instruksi dari Dinas Tata Kotatersebut, ketentuan lama tetap diakui dan dipertahankan karenanyastatus tanahn KKT/KPD (K1) yang pernah diterbitkan di atas tanahPenggugat tetap sah dan berlaku hingga saat ini.Bahwa sebagai bahan rujukan Tergugat, disamping apa yang disampaikanPenggugat pada point 2 s.d. 3 di atas, berdasarkan Surat Dinas CiptaKarya, Tata Ruang dan Pertanahan Pemda DKI Jakarta, No. 6425/1.711.53, tertanggal 19 September 2018 yang ditujukan kepada PTMegatama Wahana (

Berdasarkan surat Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan No.3255/1.711.53 tanggal 20 Juni 2017, atas permohonan PT. MegatamaWahana terkait perubahan peruntukan dan intensitas yang mengacupada KRK dan RTLB No. 0179/GSB/JB/PM/VIII/2010 tanggal 22 Agustus2011 akan kami masukan dalam usulan pertimbangan peninjauankembali Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruangdan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ) selanjutnya;2.

Bahwa pada gugatannya Penggugat menyebutkan adanya suratyang diterbitkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, danPertanahan Provinsi DKI Jakarta kepada PT Megatama WahanaNomor 6423/1.711.53 tanggal 19 September 2018 PerihalPermohonan Megatama Wahana yang pada intinya permohonanPeninjauan Kembali PT Megatama Wahana atas KRK/RTLB Nomor0179/GSB/JB/PM/VIII/2010 tanggal 22 Agustus 2011 yang terbitsebelum berlakunya Perda Nomor 1 Tahun 2014 dapat dijadikanHalaman 21 dari 41 halaman putusan Perkara

Mewajibkan TERBANDING/SEMULA TERGUGAT untuk mencabut SURATGUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR :1372/1.711.53 OR oan 1 NOVEMBER 2013 PERIHALvewvenpunnior SURAT IZIN PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAH(SIPPT) a wen nee enna nnn nn nnn nnn nn nen nn nnn nnn nn nen nen nan nn nnennannnnnes4. Menghukum TERBANDING/ SEMULA TERGUGAT untuk membayar biayayang timbul dalam perkara ini.

Putusan Nomor 236/G/2016/PTUNJKT.10.11.kewajiban yang harus diserahkan kepada PEMDA dalam bentuk Hijauyang utuh*Bahwa berdasarkan angka 3 Nota Dinas Kepala Dinas Penataan KotaProvinsi DKI Jakarta Nomor 5055/1.711.53, tanggal 18 Oktober 2016,menyebutkan :Bidang tanah yang dipermasalahkan Warga Tanjung Mas Raya berupasarana dan prasarana jalan eksisting seluas + 3.658 m2 dan tamaneksisting + 177 m2 yang pada aval merupakan bagian dari kevajibanSIPPT Nomor 2698/1.711.5 tanggal 11 Mei 1992 atas nama

DutaSemesta Mas Nomor 1372/1.711.534, tanggal 1 November2013, hal Penyempurnaan Surat Izin PenunjukanPenggunaan Tanah (SIPPT) (fotokopi sesuai denganaslinya);Nota Dinas Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKIJakarta Nomor 5055/1.711.53, tanggal 18 Oktober 2016,Hal Laporan atas penolakan warga Tanjung Mas terhadappembangunan kantor, hotel dan apartemen oleh PT.

Mas (fotokopi dari fotokopi);Surat Nomor 1050/1.711.534, perihal Surat IzinPenunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), tanggal 30Mei 2006 (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Nomor 1372/1.711.534, perihal PenyempurnaanSurat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT),tanggal 1 November 2013 (fotokopi sesuai denganaslinya);Surat Nomor Ref : 022/TCPL/SRE/IX/2016, perihalTindak Lanjut Rapat, tanggal 25 Agustus 2016 (fotokopidari fotokopi);Nota Dinas Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKIJakarta Nomor 5055/1.711.53

Putusan Nomor 236/G/2016/PTUNJKT.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiT Il Intv13T Il Intvw 14a :T Il Intv 14b :T Il Intv 14c :T Il Intv 14d :T Il Intv 15a :T Il Intv 15b :T Il Intv 16T Il Intv 17a:T Il Intv 17b :Surat Nomor 4353/1.711.53, perihal RekomendasiTeknis lzin Pendahuluan Pondasi atas nama PT.

Jakarta... dan berdasarkan Surat Kepala Dinas PenataanKota Provinsi DK Jakarta Nomor : 5055/1.711.53 yang ditujukan kepada TergugatPerihal : Laporan Atas Penolakan Warga Tanjung Mas terhadap Pembangunanoleh PT.

yang terletak di jalan Mayjend Sutoyo,Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kotamadya JakartaTimur guna pensertifikatan hak atas tanah (bukti P07);Bahwa lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Badan PelayananTerpadu Satu Pintu Propinsi DKI Jakarta Nomor037/5.7/31/1.711.53/2016 tentang Penyempurnaan Ijin PenunjukanPenggunaan Tanah (IPPT) di jalan Mayjend Sutoyo, KelurahanCawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur(bukti P08), atas peruntukan dan penggunaan tanah seluas 38.467m?

Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKIJakarta Nomor 037/5.7/31/1.711.53/2016 (Bukti P8);9. Fotokopi UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (BuktiP9);10. Fotokopi UndangUndang Nomor 28 Tahun 2004 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (BuktiP10);11. Fotokopi UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan (Bukti P11);12.