Ditemukan 294 data
80 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyesuaikankembali jadwal waktu proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.Merujuk Surat Mendagri tersebut diatas, DPRD Propinsi Banten menerbitkanKeputusan DPRD Propinsi Banten No. 162.4/KepDPRD/13/2001 tanggal 12Nopember 2001 Perihal Penyempurnaan Keputusan DPRD Nomor 162.4/KepHal 15 dari 28 hal Put.
/KepDPRD/10/2001 serta penyempurnaan pasal 12 ayat (4) Keputusan No.162.4/KepDPRD/13/2001 yang berbunyi : Fraksifraksi menetapkan BakalCalon terdaftar menjadi Bakal Calon.Bahwa DPRD Propinsi Banten dalam Surat Keputusannya No. 162.4/KepDPRD/13/2001 tersebut tidak merevisi pasal 11 ayat (2) setiap Bakal Calonterdaftar hanya boleh memilih salah satu jabatan Gubernur dan WakilGubernur.
Memerintahkan kepada DPRD Propinsi Banten untuk mencabut danmenyatakan tidak berlaku Keputusan DPRD Propinsi Banten No.162.4/KepDPRD/10/2001 jo. Keputusan DPRD Propinsi No. 162.4/KepDPRD/13/2001 tersebut.Menimbang, untuk mendukung dalildalilinya maka Para Pemohon telahmengajukan buktibukti sebagai berikut :Hal 25 dari 28 hal Put. No. 04 P/HUM/20021. Keputusan No. 162.4/KepDPRD/10/2001 tentang Tata Tertib PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Banten periode 20012006 (Bukti P1)2.
Keputusan DPRD Propinsi Banten No. 162.4/KepDPRD/13/2001 tentangPenyempumaan Tata Tertib Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur PropinsiBanten periode 20012006 (Bukti P2)3. Keputusan DPRD Propinsi Banten No. 162.4/KepPim DPRD/12/2001 tanggal24 September 2001 (Bukti P3)4. Keputusan DPRD Propinsi Banten No. 162.4/KepPim DPRD/11/2001 tanggal25 September 2001 (Bukti P4)5. Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Banten No. 162.4/KepPim DPRD/13/2001tanggal 3 Oktober 2001 (Bukti P5)6.
/KepDPRD/10/2001 tanggal 14 September 2001 dan Keputusan DPRD Banten Nonor:162.4/KepDPRD/13/2001 tanggal 12 Nopember 2001, sedangkan permohonan HakUji Materiil diajukan pada tanggal 17 Januari 2002, dengan demikian permohonanPara Termohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Peraturan MahakamahAgung No: 01 tahun 1999;Menimbang, bahwa objek keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan ParaPemohon yaitu : (1) Keputusan DPRD Propinsi Banten No. 162.4/KepDPRD/10/2001 dan (2) Keputusan DPRD No. 162.4
14 — 6
Ghayah alMaram halaman 162.4. Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awalpenyebab perceraian atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain,tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapatdipertahankan lagi atau tidak. (Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal18 Juni 1996).Hal. 9 dari 11 Hal.
16 — 1
arty pre riul IS(Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikianrupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengantalak satu bain shughra) Ghayah alMaram halaman 162.4. Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicuawal penyebab perceraian atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihaklain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masihdapat dipertahankan lagi atau tidak.
26 — 2
(P5)Fotocopy Surat Keterangan , Nomor : 474.3/162.4/436.6.5/2009 tertanggal 30Oktober 2009 , bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. ( P6 )Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama ( SMP ) tertanggal 16Juli 1955 atas nama XXXX, bermaterai cukup dan tidak dapat menunjukkan aslinya.Disamping itu telah diajukan pula saksisaksi:1.Nama : XXXX , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggaldi XXXX Surabaya.
59 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
110 PK/Pid.Sus/2010yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Banten yang pada pokoknya berisimohon persetujuan untuk menggunakan dana anggaran tidak tersangkasebesar Rp. 3.500.000.000, (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk disetujuidengan menggunakan Mata Anggaran Nomor = 2.15.1.1.11.50 yangdiperuntukkan bagi bantuan penunjang kegiatan DPRD Provinsi Banten dalamrangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002.Selanjutnya Ketua DPRD Provinsi Banten menyetujui dengan Nomor 162.4
tanggal 7 Februari 2003yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Banten yang pada pokoknya berisimohon persetujuan untuk menggunakan dana anggaran tidak tersangkasebesar Rp. 3.500.000.000, (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk disetujuidengan menggunakan Mata Anggaran Nomor = 2.15.1.1.11.50 yangdiperuntukkan bagi bantuan penunjang kegiatan DPRD Provinsi Banten dalamrangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002.Selanjutnya Ketua DPRD Provinsi Banten menyetujui dengan Nomor 162.4
Sehingga Ketua DPRD Provinsi Banten menandatanganiSurat Nomor : 162.4/DPRD172/IV/2003, tanggal 15 April 2003 untukpengeluaran dana tidak tersangka sebesar Rp. 10.500.000.000, (Sepuluh milyarlima ratus juta rupiah) yang dibebankan pada APBD tahun 2003 dengan koderekening 2.01.3.11.5.1.01.2 dan diperuntukkan sebagai Bantuan PenunjangPerumahan bagi 75 orang Anggota DPRD Provinsi Banten periode 20012004dan akan ditetapkan kemudian pada perubahan APBD TA.2003 ;Tahap Pertama Gubernur Banten menandatangani
Selanjutnya Ketua DPRDProvinsi Banten menyetujui surat Gubernur tersebut dengan menandatanganiSurat Nomor : 162.4/DPRD172/IV/2003, tanggal 15 April 2003, untukpengeluaran dana tidak tersangka sebesar Rp. 10.500.000.000, (Sepuluh milyarlima ratus juta rupiah) yang dibebankan pada APBD tahun 2003 dengan koderekening 2.01.3.11.5.1.01.2 dan diperuntukkan sebagai penunjang perumahanbagi 75 orang Anggota DPRD Provinsi Banten periode 20012004 dan akanditetapkan kemudian pada perubahan APBD TA.2003 ;e Tahap
Muhammad Thoyib, RobertWiharja, dan Marjuki Raili bin Rahli dan 71 orang Anggota DPRD ProvinsiBanten lainnya yang telah menerima dan menggunakan dana tidak tersangkasebesar Rp. 10.500.000.000, (Ssepuluh milyar lima ratus juta rupiah)sebagaimana Surat Pimpinan DPRD Provinsi Banten Nomor : 162.4/DPRD172/IV/2003 tanggal 15 April 2003 yang digunakan untuk dana bantuan tunjanganperumahan bagi Anggota DPRD Provinsi Banten, telah menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana atau jabatan atau kedudukan
15 — 1
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977, halaman208).3. wold aule glb yogi aco jl auc, pre riwsl I3=i(Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikianrupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinva dengantalak satu bain shughra)Ghayah alMaram halaman 162.4.
15 — 1
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977, halaman208).3. wold aule glb yogi aco jl auc, pre riwsl I3=i(Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikianrupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinva dengantalak satu bain shughra)Ghayah alMaram halaman 162.4.
17 — 2
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977, halaman208).3(Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa,maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satubain shughra) Ghayah alMaram halaman 162.4 Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicuawal penyebab perceraian atau salahsatu pihak telah meninggalkanpthak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinanitu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.
14 — 1
sail(Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikianrupa, Maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengantalak satu bain shughra)Ghayah alMaram halaman 162.4. Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicuawal penyebab perceraian atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihaklain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masihdapat dipertahankan lagi atau tidak.
15 — 1
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977, halaman208).3. wold aule glb yogi aco jl auc, pre riwsl I3=i(Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikianrupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinva dengantalak satu bain shughra)Ghayah alMaram halaman 162.4.
16 — 2
sail(Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikianrupa, Maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengantalak satu bain shughra)Ghayah alMaram halaman 162.4. Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicuawal penyebab perceraian atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihaklain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masihdapat dipertahankan lagi atau tidak.
9 — 1
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 208).3. dil poli ae Gb kas jd side ae sary(Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu) sudahsedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinyadengan talak satu bain shughro) Ghayah alMaram halaman 162.4.
7 — 0
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFiqgh, 1977, halaman208).3. wold ale glb yogi aco auc, pre riwl 3sail(Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikianrupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinva dengantalak satu bain shughra)Ghayah alMaram halaman 162.4.
12 — 1
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977, halaman208).3. wold aule glb yogi aco jl auc, pre riwsl I3=i(Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikianrupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinva dengantalak satu bain shughra)Ghayah alMaram halaman 162.4.
14 — 1
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977, halaman208).3. wold aule glb yogi aco il auc, pre rivsl I3al(Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikianrupa, Maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinvya dengantalak satu bain shughra)Ghayah alMaram halaman 162.4.
13 — 1
sail(Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikianrupa, Maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengantalak satu bain shughra)Ghayah alMaram halaman 162.4. Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicuawal penyebab perceraian atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihaklain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masihdapat dipertahankan lagi atau tidak.
12 — 1
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977, halaman208).3. wold aule glb yogi aco jl auc, pre riwsl I3=i(Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikianrupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinva dengantalak satu bain shughra)Ghayah alMaram halaman 162.4.
16 — 2
sail(Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikianrupa, Maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengantalak satu bain shughra)Ghayah alMaram halaman 162.4. Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicuawal penyebab perceraian atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihaklain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masihdapat dipertahankan lagi atau tidak.
13 — 1
sail(Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikianrupa, Maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengantalak satu bain shughra)Ghayah alMaram halaman 162.4. Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicuawal penyebab perceraian atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihaklain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masihdapat dipertahankan lagi atau tidak.