Bahwa penggugat sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh surat izin ceraidari atasan penggugat sebagaimana nomor: 188.342/12/Huk tertanggal18 Juni 2012;10.Bahwa penggugat memohon melalui Ketua Pengadilan agar memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Polewali agar menyampaikan salinan putusan iniyang telah berkekutan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yangwilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya perkawinanpenggugat dan tergugat untuk dicatat;Bahwa berdasarkan dengan

ternyatatidak datangnya tergugat merupakan suatu alasan yang sah menurut hukum;Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetapbersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidakberhasil ;Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melaluiproses mediasi, karena tergugat tidak pernah datang, lalu sebelum pemeriksaanperkara dimulai, terlebih dahulu penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilmenyerahkan Surat Izin Cerai dengan Nomor 188.342

anak dan pada tanggal 1 Oktober 2011 terjadi lagi perselisihandan pertengkaran karena tergugat mau mengambil kartu ATM tergugat karena butuhuang ke Jakarta, namun penggugat tidak memberikan kartu ATM tersebut, sehinggatergugat marah dan langsung memukul penggugat pakai tangan;Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan upaya perdamaianmelalui proses mediasi, karena tergugat tidak pernah hadir, sebelum memeriksaperkara penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil menyerahkan Surat Izin CeraiNomor 188.342

Surat Keputusan Walikotamadya KepalaDaerah Tingkat Il, tanggal 7 Oktober 1998 No. 188.342/3922/SK/1998,Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (I.M.B);Bahwa untuk persil tanah yang telah mempunyai Tanda Bukti Hakyang syah berupa Sertifikat Tanah haruslah melampirkan foto copynya yangtelah dilegalisir, beserta persetujuan/izin tertulis dari pemegang haknya, jikaPemohon Surat Izin Mendirikan Bangunan tersebut bukanlah sebagai pemilikatau pemegang hak atas persil tanahnya;Hal. 2 dari 14 hal.

PetisahTengah, milik Pemohon Peninjauan Kembali;(iii) Bahwa Pasal 4 ayat 1 Peraturan Daerah Kotamadya DaerahTingkat I Medan No. 14 Tahun 1998 tentang Retribusi IzinMendirikan Bangunan, menjelaskan :Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan bangunan didalam daerah harus memperoleh ijin dari Kepala Daerah denganterlebih dahulu mengajukan permohonan;(iv) Bahwa berdasarkan Pasal 5 dari Peraturan Daerah tersebut diatas, maka sesuai dengan Keputusan Walikotamadya KepalaDaerah Tingkat II Medan No. 188.342

Keputusan Walikotamadya KepalaDaerah Tingkat Il Medan No. 188.342/3922/SK/1998, tentangRetribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah PemohonPeninjauan Kembali uraikan dalam butir iv di atas;Bahwa karena Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) No.043/648.1/MP/668 tertanggal 1 Pebruari 2001, atas namaTermohon Peninjauan Kembali Il telah diterbitkan dengan tidaksesuai Peraturan Daerah No. 14 Tahun 1998 jo.

KeputusanWalikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il Medan No.188.342/3922/SK/1998, Tentang Pelaksanaan Peraturan DaerahKotamadya Daerah Tingkat II Medan No. 14 Tahun 1998 tentangRetribusi Izin Mendirikan Bangunan Pasal 2 ayat 1, karenanyaSurat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) No. 043/648.1/MP/668tertanggal 1 Pebruari 2001, atas nama Termohon PeninjauanKembali II mengandung cacad Yuridis dan harus dinyatakan BatalDemi Hukum;Bahwa adalah kekeliruan yang sangat nyata jika Judex Juristmenyatakan Termohon

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat IlMedan No. 188.342/3922/SK/1998, Tentang PelaksanaanPeraturan Daerah Kotamadya Tingkat Il Medan No. 14 Tahun1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;Dengan demikian terbukti berdasarkan hukum Termohon PeninjauanKembali di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai PejabatTata Usaha Negara telah lalai, tidak cermat serta melanggar AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat sebagai

membina rumah tangga di rumah orangtua pemohon di Polewali selama 6 bulan;Bahwa pada bulan Juni 2011, termohon pamit kepada pemohon untuk membesukorang tua di Majene namun termohon tidak pernah kembali dan setelah itu pemohonmencari tahu keberadaan termohon tetapi termohon sudah tidak berada di rumahorang tua termohon dan sejak kepergian termohon sudah tidak pernah lagi diketahuikeberadaannya;Bahwa pemohon adalah pegawai negeri sipil yang telah memperoleh surat izin ceraidari atasan berdasarkan nomor 188.342

disampaikan secara resmidan patut;Bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidanganmaka dalam perkara ini tidak diadakan mediasi;Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati pemohonagar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan selanjutnyapersidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan pemohonyang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa ada perubahan;Bahwa pemohon telah menyerahkan surat izin cerai dari atasan nomor 188.342

danmengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan termohon, dan telah mohon putusan;Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangandalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di muka;Menimbang, bahwa pemohon adalah pegawai negeri sipil yang telah memperolehsurat izin cerai dari atasan berdasarkan nomor 188.342

tinggal yang hinggakini mencapai kurang lebih 8 tahun lamanya;Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat telah menikah denganperempuan bernama ISTRI KEDUA TERGUGAT dan telah dikaruniaianak;Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkahlahir dan batin kepada penggugat;Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah diupayakan untuk dirukunkanoleh siapa pun;9 Bahwa penggugat sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh surat izincerai dari atasan penggugat sebagaimana nomor: 188.342

telahdipanggil dengan cara yang resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya tergugat bukanmerupakan suatu alasan yang sah menurut hukum;Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosesmediasi, karena tergugat tidak pernah datang, lalu pemeriksaan dilanjutkan denganmembacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugatdalam sidang tertutup untuk umum;Bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah terlebih dahulu menunjukkansurat izin cerai Nomor: 188.342

sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat;4 Bahwa sejak Agustus 2010 rumah tangga penggugat terjadi perselisihan danpertengkaran disebabkan karena tergugat berhubungan asmara dengan perempuanbernama PIHAK KETIGA;5 Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan November2011 disebabkan karena tergugat berhubungan lagi dengan perempuan bernamaPIHAK KETIGA;6 Bahwa penggugat sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh surat izin ceraidari atasan penggugat sebagaimana nomor 188.342

sesuatuapapun lagi, dan telah mohon putusan;Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal yangtermuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan dianggap telahtermasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di muka;Menimbang, bahwa penggugat sebagai pegawai negeri sipil telahmemperoleh surat izin cerai dari atasan penggugat sebagaimana nomor: 188.342

2011 sampai sekarang.Bahwa sejak bulan Maret tahun 2011 komunikasi penggugat dan tergugat sudahtidak lancar dan sejak bulan 8 sudah tidak ada komunikasi sama sekali oleh karenaitu penggugat merasa pernikahan penggugat dengan tergugat tidak ada harapan lagiuntuk dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.Bahwa berhubung penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten PolewaliMandar, maka penggugat telah memperoleh izin perceraian dari Bupati PolewaliMandar dengan Nomor 188.342

penggugat menyatakan pula tidak akan mengajukan sesuatuhal lagi dan pada kesimpulannya memohon putusan.Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara iniharus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yangtelah terurai di muka.Menimbang, bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izinperceraian dari Bupati Polewali Mandar Nomor 188.342

Pasar KotaMedan berdasarkan Perda No. 31 Tahun 1993 Tentang PemakaianTempat Berjualan Jo Salinan Keputusan Walikota Medan Nomor :188.342/834/SK/1994 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah KotaMadya Daerah Tingkat Il Medan Nomor : 31 Tahun 1993 TentangPemakaian Tempat Berjualan, oleh karenanya patut dan beralasanhukum bagi Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menyatakanGugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O) karena Penggugat tidakmemiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan.B.

Bahwa tidak benar dalil Penggugat tersebut karena pada faktanyarenovasi terhadap Pasar Medan Deli bukan dilakukan Tergugat Illataupun Turut Tergugat, melainkan dilakukan oleh Para Pedagangsendiri berdasarkan persetujuan PD.Pasar Kota Medan dengan biayaditanggung oleh masingmasing pedagang (swadaya), hal ini sesuaidengan ketentuan Pasal 3 Perda No. 31 Tahun 1993 TentangPemakaian Tempat Berjualan Jo Salinan Keputusan Walikota MedanNomor : 188.342/834/SK/1994 Tentang Pelaksanaan Peraturan DaerahKota

Dinas Pasar Kota Medan sebagai harta= F2 =yang dipisahkan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 3 PerdaNo. 31 Tahun 1993 Tentang Pemakaian Tempat Berjualan dan Pasal 4ayat (2) SK Walikota Medan No: 188.342/834/SK/1964 tanggal 9 April1994 menjadi hak kewenangan dari Direksi PD Pasar Kota Medanuntuk mengelolanya baik membuat, merawat, merehabilitasi,merenovasi dan/atau menggantinya untuk kepentingan pedagangdan dengan demikian patut dan sangat beralasan hukum bagi MajelisHakim dalam perkara ini

Pasar Kota Medan merasa dirugikan atassikap dari Penggugat.Bahwa atas desakan dari Para Pedagang untuk mempercepat prosesrenovasi, maka Tergugat dan Il mendorong kepada para pedaganguntuk melakukan perbaikan/renovasi sendiri kiosk/stand ataupuninfrastruktur yang ada di Pasar Medan Deli dengan memakai dana dari10.11.24 swadaya pedagang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Perda No.31 Tahun 1993 Tentang Pemakaian Tempat Berjualan Jo SalinanKeputusan Walikota Medan Nomor : 188.342/834/SK/1994 TentangPelaksanaan

Pasal 3 ayat (1) Salinan KeputusanWalikota Medan Nomor : 188.342/834/SK/1994 Tentang PelaksanaanPeraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Medan Nomor : 31Tahun 1993 Tentang Pemakaian Tempat Berjualan, dengan demikianpatut dan cukup beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim dalamperkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya:Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas dimohonkan agarkiranya Pengadilan Negeri Medan menerima dailildalil Eksepsi dan 26 Jawaban Para Tergugat untuk keseluruhannya

Bahwa pemohon sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh surat izin untukbercerai dari atasan pemohon sebagaimana Surat Nomor 188.342/101/Huktertanggal 12 September 2012;Bahwa berdasarkan dengan alasanalasan tersebut di muka, pemohon mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:1 Mengabulkan permohonan pemohon;2 Memberi izin pemohon Kunding, A.Ma bin M.

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaaspanggilan yang dijalankan jurusita pengganti Pengadilan Agama Polewali tertanggal 28September dan 5 Oktober 2012 dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatuhalangan yang sah menurut hukum;Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetapdipertahankan oleh pemohon;Bahwa pemohon sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh Surat Izin untukmelakukan perceraian dari atasan langsungnya, sebagaiman Surat Nomor 188.342

relaas panggilanNomor 371/Pdt.G/2012/PA Pwl. tanggal 13 November 2012 dan 5 Desember 2012tergugat telah dipanggil dengan cara yang resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidakhadirnya tergugat merupakan suatu alasan yang sah menurut hukum;Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap bersabar danmengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil;Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu menyerahkan SuratIzin bercerai dengan Nomor: 188.342

;Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulumenyerahkan Surat Izin bercerai dengan Nomor: 188.342/126/Huk tertanggal 24 Oktober2012 yang dikeluarkan oleh Bupati Polewali Mandar, sehingga secara administrasipenggugat dibenarkan untuk berperkara;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalilnya, maka penggugat telahmengajukan bukti surat P, serta dua orang saksi yaitu Sayyed Edi Mutahar, SH bin A.Rahman dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara lengkapsebagaimana

Pasar Kota Medan berdasarkan Perda No. 31Tahun 1993 Tentang Pemakaian Tempat Berjualan Jo SalinanKeputusan Walikota Medan Nomor : 188.342/834/SK/1994 TentangPelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II MedanNomor : 31 Tahun 1993 Tentang Pemakaian Tempat Berjualan, olehkarenanya patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim dalam perkaraa quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O)karena Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan.Gugatan Penggugat

Bahwa tidak benar dalil Penggugat tersebut karena pada faktanyarenovasi terhadap Pasar Medan Deli bukan dilakukan Tergugat IIlataupun Turut Tergugat, melainkan dilakukan oleh Para Pedagangsendiri berdasarkan persetujuan PD.Pasar Kota Medan dengan biayaditanggung oleh masingmasing pedagang (Swadaya), hal ini sesuaidengan ketentuan Pasal 3 Perda No. 31 Tahun 1993 TentangPemakaian Tempat Berjualan Jo Salinan Keputusan Walikota MedanNomor : 188.342/834/SK/1994 Tentang Pelaksanaan Peraturan DaerahKota

Dinas Pasar Kota Medan sebagai hartayang dipisahkan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 3Perda No. 31 Tahun 1993 Tentang Pemakaian Tempat Berjualan danPasal 4 ayat (2) SK Walikota Medan No: 188.342/834/SK/1964 tanggal9 April 1994menjadi hak kewenangan dari Direksi PD Pasar KotaMedan untuk mengelolanya' baik membuat, merawat,merehabilitasi, merenovasi dan/atau. menggantinya untukkepentingan pedagang dan dengan demikian patut dan sangatberalasan hukum bagi Majelis Hakim dalam perkara ini untuk

Pasar Kota Medan merasa dirugikanatas sikap dari Penggugat.Bahwa atas desakan dari Para Pedagang untuk mempercepat prosesrenovasi, maka Tergugat dan II mendorong kepada para pedaganguntuk melakukan perbaikan/renovasi sendiri kiosk/stand ataupuninfrastruktur yang ada di Pasar Medan Deli dengan memakai dana dariswadaya pedagang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 PerdaNo. 31 Tahun 1993 Tentang Pemakaian Tempat Berjualan Jo SalinanKeputusan Walikota Medan Nomor : 188.342/834/SK/1994 TentangPelaksanaan

Pasal 3 ayat (1) Salinan KeputusanHalaman19 dari 23 Putusan Nomor 407/Pdt/2019/PT MDNWalikota Medan Nomor : 188.342/834/SK/1994 Tentang PelaksanaanPeraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat Il Medan Nomor : 31Tahun 1993 Tentang Pemakaian Tempat Berjualan, dengan demikianpatut dan cukup beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakimdalam perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat untukseluruhnya:Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas dimohonkan agarkiranya Pengadilan Negeri Medan menerima dalildalil

UT U S ANNomor : 132/B/2013/PT.TUNMDN" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAo= PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksadan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : BUPATI MERANGIN; Tempat Kedudukan Jalan Jenderal Sudirman No.01Bangko Kabupaten Merangin ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20Februari 2013 Nomor.188.342/01/SKKH/HUKUM/2013telah memberikan kuasa kepada: 1.

gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar PaniteraPengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepadaPegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugatdan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannyapernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;Bahwa Penggugat sebagai pegawai negeri sipil telan memperoleh surat izincerai dari atasan Penggugat sebagaimana Nomor 188.342

tetapitidak berhasil;Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan, tetap akan bercerai denganTergugat dan mohon putusan;Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuatdalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pegawai negeri sipil telahmemperoleh surat izin cerai dari atasan Penggugat sebagaimana nomor:188.342

tergugat marah ketika penggugat menasihatitergugat agar merubah sikap tergugat yaitu tidak meninggalkan penggugat tanpadiketahui tujuan kepergian tergugat, sehingga akibat kejadian tersebut tergugatpergi meninggalkan penggugat sampai sekarang 2 tahun 9 bulan lamanya;6 Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara pengugat dan tergugat pernahdirukunkan oleh atasan penggugat, namun tidak berhasil;7 Bahwa penggugat sebagai pegawai negeri sipil telah mendapat izin cerai dariatasan penggugat sebagaimana nomor: 188.342

tidakbersama temantergugat;Atas replik penggugat, tergugat dapat menerimanya dan tidak mengajukanduplik;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, penggugat telah mengajukanbukti surat berupa:1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 447/30/XI/85, yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, KabupatenPolewali Mandar, tertanggal 11 November 1985,bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya,kemudian oleh ketua majelis diberi kode P1;2 Asli Surat izin gugatan cerai nomor 188.342

datang menemui termohon dan orang tua termohon untuk rujuk kembalidengan termohon, namun termohon tidak mau dengan alasan lebih baik matidaripada rukun dengan pemohon;Bahwa pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun danselama pisah pernah diusahakan untuk rukun oleh Kepala Kantor Diknas pendidikanKabupaten Polewali Mandar, namun usaha tersebut tidak berhasil;Bahwa pemohon sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh surat izin cerai dariatasan pemohon sebagaimana nomor: 188.342

mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan termohon serayamohon putusan.Bahwa untuk singkatnya putusan ini maka semua berita acara persidangan dalamperkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di muka.Menimbang, bahwa pemohon sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh suratizin cerai dari atasan pemohon sebagaimana nomor: 188.342

., Jabatan Staf Bagian Hukum Setda Merangin;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:188.342/01/SKKH/HUKUM/2011, tertanggal 20Juni 2011, selanjutnya disebut TERGUGATI/PEMBANDING; 2. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.1 BangkoKabupaten Merangin, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: we sre1. Nama : MUHAMMAD ZEN, SH., MH.,Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Merangin;2.

,Jabatan Staf Bagian Hukum Setda Merangin;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 188.342/02/SKKH/HUKUM/2011 tertanggal 6 Juli2011, selanjutnya disebut TERGUGAT II/TURUT PEMBANDING;======3.N U R B AI T I, S.Pd kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal diSimpang Kungkai, Kecamatan Bangko,selanjutnya disebut TERGUGAT II INTERVENSI / TURUT PEMBANDING:; MELAWAN =T HAM RIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komplek Teluk Permai

yang berakhir izinnya tanggal 25 Agustus 2017 ; > Bahwa Penggugat tetap bayarkan Kepada Terqugat Il UangKontribusiTempatBerjualanBulanansebesar Rp. 38. 900tiqa puluhdelapanribusembilanratusrupiah), UanKontribusiPelayananKebersihan Perbulan sebesar Rp. 38.900 (tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) serta uangkontribusitahunansebesar Rp. 119.900 (seratussembilanbelasribusembilanratus rupiah) dimulaitahun 1990 atausebelumPerdaKota Medan No. 31 Tahun 1993 dan SKWalikotamadyaKDH TKIl Medan No. 188.342

Surat Keputusan Walikota Medan No:188.342/834/SK/1994 tanggal 9 April 1994 tentang PelaksanaanPERDA Kota Medan No. 31 tahun 1993 tentang Pemakaian TempatBR@rjU Ia sxsemseeee nsec neice nnn eee etre tine eeeBahwa selanjutnya karena adanya perubahan status dariTergugatll tersebut maka Para Pedagang mengajukanpermohonan kepada Tergugatll untuk perubahan surat izinPutusan Perkara Nomor: 97/G/2017/PTUNMDN Halaman 36tempat berjualan yang dahulu dari Dinas Pasar Kota Medanmaka setelah beralih izin tempat

Surat Keputusan WalikotaMedan No: 188.342/834/SK/1994 tanggal 9 April 1994 tentangPelaksanaan PERDA Kota Medan No. 31 tahun 1993 tentangPemakaian Tempat Berjualan, SK Direksi PD Pasar Kota Medan No:974/1238/PDPKM/2012 tanggal 2 Maret 2012 serta SK Direksi PDPasar Kota Medan No: 974/5319/PDPKM/2013 tanggal 2 SeptemberBahwa tanah maupun bangunan Pasar Bulan Kota Medanmerupakan milik PD Pasar Kota Medan yang diserahkan olehTergugat (ic. Pemerintah Kota Medan Cq.

meja yang ada di lokasi PasarPenampungan Jalan Bulan Medan, Jalan Sutomo Medan dansekitarnya untuk pindah dan menempati kios/stand pada PasarPendidikan, Pasar Halat dan Pasar Induk Medan Lau Cih, PasarSambu, Pasar Sentosa Batu ; Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam dalilPutusan Perkara Nomor: 97/G/2017/PTUNMDN Halaman 40gugatannya terkesan asalasalan dan tidak benar, sebabTergugat Il telah menjalan tugas dan kewenangannya sesuaidengan ketentuan Pasal 4 angka (2) Keputusan WalikotaMedan No. 188.342

/834/SK/1994 tentang PelaksanaanPeraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 Tentang PemakaianTempat Berjualan dan tidak bertentangan dengan Pasal 3, 4dan 5 Perda Kota Medan No. 31 tahun 1993 tentang IzinPemakaian Tempat Berjualan yang berbunyi sebagai berikut :Pasal4 angka (2) KeputusanWalikotaMedanNo.188.342/834/SK/1994 tentang Pelaksanaan PeraturanDaerah No. 31 Tahun 1993 Tentang Pemakaian TempatBerjualan menyebutkan :(2) Direktur Utama PD Pasar dapat melaksanakan renovasi,perubahan peruntukan dan penambahan

,tertanggal 1 Maret 2017 ; Telah mendengar keterangan para pihak di Pemeriksaan Persiapan ; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Surat Permohonan PencabutanGugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalahSurat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.342/8054, Perihal : HasilEvaluasi/Pengendalian Ranperda Perangkat Daerah tertanggal 4 Oktober2016 ; Menimbang, bahwa Pemeriksaan sengketa ini masih dalam tahapPemeriksaan Persiapan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) tersebut melalui suratNomor. 143.3/Huk tanggal 01 Desember 2003 (copy terlampir) kami telahmengajukan keberatan kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri DalamNegeri sehubungan adanya Surat Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani Sekjen dengan Nomor. 188.342/284/SJ tanggal 10 Nopember 2003yang intinya memerintahkan kepada kami untuk membatalkan PeraturanDaerah Nomor. 16 Tahun 2001 ;.

No. 14 P/HUM/2004.penyempurnaan kepada DPRD dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor.188.342/2840/SJ tanggal 10 Nopember 2003 namun tidak diindahkan olehyang bersangkutan ;Bahwa pernyataan Pemohon pada butir 8 halaman 4 yang menyatakanbahwa masyarakat yang menjadi obyek penerapan Peraturan DaerahKabupaten Kotawaringin Timur Nomor. 16 Tahun 2001 tidak pernah adakeberatan bukan menjadi alasan dari suatu pembatalan Peraturan Daerah,karena Menteri Dalam Negeri membatalkan Peraturan Daerah sesuaicriteria

Putusan Nomor 48 PK/TUN/2021Bahwa pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Keputusan WalikotamadyaKepala Daerah Tingkat II Medan Nomor: 188.342/834/SK/1994 tentangPelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II MedanNomor: 31 Tahun 1993 tentang Pemakaian Tempat Berjualan,memberikan kewenangan kepada Direktur Utama PD Pasar Kota Medanuntuk melaksanakan renovasi, perubahan peruntukan dan penambahankios, loods dan merehab pasarpasar dalam Kota Medan dan tidakterikat pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang

Sudirman Nomor 01 Bangko,Kabupaten Marangin Provinsi Jambi.Dalam hal ini berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 188.342/02/SKKH/HUKUM/2013tanggal 20 Februari 2013 memberikan kuasanya kepada :1. MUHAMMAD ZEN, S.H., M.H.;2. JHONY HERMAN, S.H.;3. WAWAN WIHANDONO, S.H.;Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan DaerahKabupaten Merangin, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SKKH/UMUM/2013 tertanggal 28 Februari 2013, memberikankuasa kepada H.