Perihal Penyampaian Dokumen Pendukung;

51. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Gubernur Jawa Barat 660 / 875 / DBMTR tanggal 28 Juli 2019 Perihal Undangan beserta lampirannya;

Terlampir dalamberkas perkara

52. 2 (dua) lembar Berita Acara No. 188.34 / BA.33 / BKPRD / 2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Rapat Pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Jawa Barat dalam rangka Pembahasan Peberian Persetujuan

Substansi Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) Wilayah Pengembangan I dan IV Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2037;

53. 2 (dua) lembar Berita Acara No. 188.34 / BA.37 / BKPRD / 2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Rapat Pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Jawa Barat dalam rangka Pembahasan Pemberian Persetujuan Substansi Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) Wilayah Pengembangan

Tahun 2017-2037 tanggal 26 Juli 2017;

61. 2 (dua) lembar Daftar hadir agenda pembahasan Persub RDTR Kab/Kota tanggal 26 Juli 2017;

62. 1 (satu) bundel lembar disposisi Index 1052/TU ASDA II tanggal 19 Juni 2017 Perihal Permohonan Persetujuan Subsatansi RDTR WP II dan WP III beserta lampirannya;

Dikembalikan kepada Gumilang

63. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Dinas Bina Marga dan Penataan / 188.34

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;

105. 1 (satu) bundel print out Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Zonasi Wilayah Pengembangan IV;

106. 1 (satu) bundel Kronologis surat tanda terima kelengkapan administrasi dan substantive (SKKS) RDTR dan PZ Kabupaten Bekasi WP II & III beserta lampiran Berita Acara Nomor : 188.34

Selanjutnya WARASWASISTO menyampaikan kepada YAHYA untuk melakukan pembeliandan pemasangan banner pencalonan Terdakwa melalui JAMESYEHEZKIEL.Setelah pemberian uang untuk pembuatan banner guna kepentinganTerdakwa sebagai bakal calon Gubernur Provinsi Jawa Barat periodetahun 20182023 tersebut, Terdakwa kemudian meneruskan persetujuansubstansi Ranperda RDTR Kabupaten Bekasi ke Gubernur Jawa Baratdengan cara membubuhkan paraf permohonan Surat Dinas Bina Margadan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Nomor: 188.34

Perihal Penyampaian Dokumen Pendukung;1 (Satu) bundel fotocopy Surat Gubernur Jawa Barat 660 / 875 /DBMTR tanggal 28 Juli 2019 Perihal Undangan besertalampirannya;Terlampir dalam berkas perkara.2 (dua) lembar Berita Acara No. 188.34 / BA.33 / BKPRD / 2017Halaman 29 dari halaman 67 Putusan Nomor 9/ TIPIKOR / 2020 / PT.

(PZ) Wilayah Pengembangan dan IV Kabupaten Bekasi Tahun20172037;2 (dua) lembar Berita Acara No. 188.34 / BA.37 / BKPRD / 2017tanggal 31 Juli 2017 tentang Rapat Pleno Badan KoordinasiPenataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Jawa Barat dalamrangka Pembahasan Pemberian Persetujuan Substansi Raperdatentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonas!

BDG52.53.34.55.56.57:58.59.60.61.DBMTR tanggal 28 Juli 2019 Perihal Undangan besertalampirannya;Terlampir dalam berkas perkara.2 (dua) lembar Berita Acara No. 188.34 / BA.33 / BKPRD / 2017tanggal 31 Juli 2017 tentang Rapat Pleno Badan KoordinasiPenataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Jawa Barat dalamrangka Pembahasan Peberian Persetujuan Substansi Raperdatentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi(PZ) Wilayah Pengembangan dan IV Kabupaten Bekasi Tahun20172037;2 (dua) lembar Berita

BDG53.34.55.36.57,58.59.60.61.62.63.2 (dua) lembar Berita Acara No. 188.34 / BA.37 / BKPRD / 2017tanggal 31 Juli 2017 tentang Rapat Pleno Badan KoordinasiPenataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Jawa Barat dalamrangka Pembahasan Pemberian Persetujuan Substansi Raperdatentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi(PZ) Wilayah Pengembangan dan IV Kabupaten Bekasi Tahun20172037;Dikembalikan kepada Gumilang1 (satu) bundel fotocopy daftar hadir agenda Rapat PlenoPersetujuan Substansi RDTR

Putusan Nomor 11 P/HUM/2016Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaTangerang dan Walikota Tangerang tentang Persetujuan AtasPenetapan 3 (tiga) Buah Rancangan Peraturan Daerah KotaTangerang, Nomor : 188.34/Kep.014DPRD/2010, Nomor:188.34/Kep.282 Hukum/2010 (bukti T7).Rapat Koordinasi Tim Pembahas Raperda Rencana TataRuang Wilayah Kota Tangerang Dalam Tanggapan TerhadapBerita Acara Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Teknis BKPRDProvinsi Banten Dalam Pembahasan Raperda Kota TangerangTentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang 2010 2030 (bukti T8).Berita Acara Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Teknis BadanKoordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Banten DalamPembahasan Raperda Kota Tangerang Tentang Rencana TataRuang Wilayah Kota Tangerang 2010 2030, Nomor050/840.4 Bapp/2010, Tanggal 30 Agustus 2010 (bukti T9).Surat Gubernur Banten Nomor 188.34/3511 BAPP/2010,Tanggal 25 Nopember 2010 Perihal Rekomendasi PemberianPersetujuan Substansi Rancangan Perda Tentang RencanaTata Ruang Wilayah

Fotokopi Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaTangerang dan Walikota Tangerang tentang Persetujuan atas Penetapan 3(tiga) Buah Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah KotaTangerang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang dan WalikotaTangerang Nomor 188.34/KEP.014 DPRD/2010 dan Nomor 188.34/KEP.282Hukum/2010 (bukti T7);8.

Putusan Nomor 11 P/HUM/201610.Fotokopi Surat Gubernur Banten Nomor 188.34/3511BAPP/210, tanggal 25November 2010, perihal Rekomendasi Pemberian Persetujuan SubstansiRancangan Perda tentang RTRW Kota Tangerang 20102030 (bukti T10);11.Fotokopi Surat Walikota Nomor 188.24/2894DTK/2010, tanggal 20Desember 2010, perihal Permohonan Persetujuan Substansi Atas RaperdaRTRW Kota Tangerang 20102030 (bukti T11);12.Fotokopi Berita Acara Asistensi Dan Konsultasi Penyelesaian RancanganPerda RTRW Kota Tangerang Tahun

Putusan Nomor 01 P/Khs/2014Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalamJabatan Struktural juncto Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil Pasal 7 a, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentangPedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Pasal 3 butir i sertaSurat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34/17/Sjtertanggal

berkaitan dengan Pengangkatan, Penempatan dan Pemindahan PegawaiNegeri Sipil di jajaran Pemerintahan Kabupaten Karo;5 Melanggar Pasal 28 butir a Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang UndangTentang Pemerintahan Daerah Pasal 42 ayat (1) butir k dan Peraturan PemerintahNomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang TataTertib DPRD Pasal 3 butir i serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 188.34

telah memenuhi persyaratan; e Huruf k:Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihanumum gubernur dan mengumumkannya; e Huruft:Menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada DewanPerwakilan Rakyat, Presiden, Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;5 Bahwa akan tetapi surat Tergugat sebagaimana obyek sengketa telahmengabaikan fakta hukum tentang berlakunya undangundang tersebut diatas,padahal Tergugat melalui suratnya tanggal 31 Januari 2011 Nomor 188.34

Oleh karenanya sikap atau keputusan yang diambil olehTergugat dalam merespon Perdasus merupakan keputusan yang bersifat final dantidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya;Bahwa kemudian terhadap PERDASUS PILGUB PAPUA No. 6 Tahun 2011tersebut, Tergugat dengan kewenangan berdasarkan Pasal 68 ayat (2) UU OTSUSPAPUA, telah mengambil sikap dan menerbitkan keputusan atau penetapantertulis tanggal 31 Januari 2012 Nomor 188.34/271/SJ perihal KlarifikasiPeraturan Daerah Khusus

BuktiT2 : Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor 188.34/4408/OTDA, tanggal 29 September 2011 perihal Penyampaian draftRaperdasus dan Notulensi Rapat, (foto kopi sesuai dengan aslinya); 3. BuktiT3 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor188.34/271/Sj.. tanggal 31 Januari 2011, perihal KlarifikasiHalaman 57 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUNJKT.4. BuktiT45. BuktiT56. Bukti T67. Bukti T78. BuktiT89. BuktiT 910. BuktiT10 :11.

Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Otonomi DaerahNomor : 188.34/4408/OTDA tanggal 29 September 2011 perihalHalaman 59 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUNJKT.Penyampaian draft Rasperdasus dan Notulen Rapat, (foto kopi darifoto kopi); 19. BuktiT19 : Tanggapan atas permohonan pandangan hukum, KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DirektoratJenderal Peraturan PerundangUndangan tanggal 28 Juni 2011, (fotokopi dari foto kopi) ; 20.

Pembatalan berlakunya suatu perda termasuk perdasus hanya dapat dilakukan oleh Presiden;Bahwa terhadap Perdasus No 6 Tahun 2011 Menteri Dalam Negeri telah melakukanklarifikasi atas perdasus tersebut sebanyak 2 (dua) kali masingmasing dengan SuratNomor 188.34/271/SJ tanggal 31 Januari 2012 dan Surat Nomor 188.3/1177/SJ tanggal 3 April 2012;Bahwa Surat klarifikasi Nomor 188.34/271/SJ tanggal 31 Januari 2012 pada angka 2(dua) pada intinya menyatakan kewenangan DPR Papua dalam penyelenggaraanPemilu Gubernur

Mandacan, M.Si. kepada Kepala BKD tanggal 09 Januari 2017;30. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 188.34/248/11/2016 tanggal 8 November 2016 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Tata Cara Pemilihan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Tahun 2016 di Provinsi Papua Barat, beserta 1 (satu) lembar fotokopi lampirannya;31. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 061/64/3 Tahun 2017 tanggal

WAMATY, SE selaku Kasubid Pendidikandan Budaya Politik pada Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat berdasarkanSK Gubernur Papua Barat Nomor: SK.821.206 tanggal 11 Februari 2016 sekaligussebagai sekretaris Panitia Pelaksana dalam kegiatan Sosialisasi Perdasus danPerdasi tentang Rekrutmen Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) danpembentukan panitia pemilihan calon anggota MRPB periode tahun 20162021pada Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat tahun 2016 berdasarkan SKGubernur Papua Barat Nomor: 188.34

kegiatan tersebut;Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPASKPD) Kesbangpol Tahun Anggaran 2016 Nomor :1.1901 01000051 dianggarkan untuk kegiatan Sosialisasi Perdasi/ PerdasusPemilihan Anggota MRP Papua Barat Periode 20162021 di Kabupaten/KotaSeluruh Provinsi Papua Barat senilai Rp. 3.559.648.000,00, (tiga milyar limaratus lima puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh delapan riburuptah);Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat No:188.34

WAMATY, SEselaku Kasubid Pendidikandan Budaya Politik pada Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat berdasarkan SKGubernur Papua Barat Nomor: SK.821.206 tanggal 11 Februari 2016 sekaligussebagai sekretaris Panitia Pelaksana dalam kegiatan Sosialisasi Perdasus danPerdasi tentang Rekrutmen Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) danpembentukan panitia pemilihan calon anggota MRPB periode tahun 20162021pada Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat tahun 2016 berdasarkan SKGubernur Papua Barat Nomor: 188.34

Mandacan, M.Si. kepadaKepala BKD tanggal 09 Januari 2017;dd. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor:188.34/248/11/2016 tanggal 8 November 2016 tentang PembentukanPanitia Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang TataCara Pemilihan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Tahun 2016 diProvinsi Papua Barat, beserta 1 (satu) lembar fotokopi lampirannya;ee. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor:061/64/3 Tahun 2017 tanggal 21 Maret

Mandacan, M.Si. kepadaKepala BKD tanggal 09 Januari 2017;30) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor:188.34/248/11/2016 tanggal 8 November 2016 tentang PembentukanPanitia Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang TataCara Pemilihan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Tahun 2016 diProvinsi Papua Barat, beserta 1 (satu) lembar fotokopi lampirannya;31) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor:061/64/3 Tahun 2017 tanggal 21 Maret

WAMATY, SE selaku Kasubid Pendidikandan Budaya Politik pada Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat berdasarkanSK Gubernur Papua Barat Nomor: SK.821.206 tanggal 11 Februari 2016 sekaligussebagai sekretaris Panitia Pelaksana dalam kegiatan Sosialisasi Perdasus danPerdasi tentang Rekrutmen Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) danpembentukan panitia pemilinan calon anggota MRPB periode tahun 20162021pada Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat tahun 2016 berdasarkan SKGubernur Papua Barat Nomor: 188.34

kegiatan tersebut;Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPASKPD) Kesbangpol Tahun Anggaran 2016 Nomor :1.19 01 01 00 00 51 dianggarkan untuk kegiatan Sosialisasi Perdasi/ PerdasusPemilinan Anggota MRP Papua Barat Periode 20162021 di Kabupaten/KotaSeluruh Provinsi Papua Barat senilai Rp. 3.559.648.000,00, (tiga milyar limaratus lima puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh delapan riburupiah);Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat No:188.34

WAMATY, SEselaku Kasubid Pendidikan danBudaya Politik pada Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat berdasarkan SKGubernur Papua Barat Nomor: SK.821.206 tanggal 11 Februari 2016 sekaligussebagai sekretaris Panitia Pelaksana dalam kegiatan Sosialisasi Perdasus danPerdasi tentang Rekrutmen Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) danpembentukan panitia pemilinan calon anggota MRPB periode tahun 20162021pada Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat tahun 2016 berdasarkan SKGubernur Papua Barat Nomor: 188.34

Mandacan, M.Si. kepadaKepala BKD tanggal 09 Januari 2017;dd. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor:188.34/248/11/2016 tanggal 8 November 2016 tentang PembentukanPanitia Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang TataCara Pemilihan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Tahun 2016 diProvinsi Papua Barat, beserta 1 (Satu) lembar fotokopi lampirannya;ee. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor:061/64/3 Tahun 2017 tanggal 21 Maret

Mandacan, M.Si. kepadaKepala BKD tanggal 09 Januari 2017;Halaman 36 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2018/PT JAP30) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor:188.34/248/11/2016 tanggal 8 November 2016 tentang PembentukanPanitia Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang TataCara Pemilihan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Tahun 2016 diProvinsi Papua Barat, beserta 1 (Satu) lembar fotokopi lampirannya;31) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Papua

Landak No. 10/2008 senyatanya telahdiklarifikasi untuk tidak dilaksanakan dan untuk dilakukan perubahanoleh Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor: 188.34/1671/SJtertanggal 29 April 2010 (Bukti P 5) yang salah satu poin klarifikasdalam surat itu adalah sebagai berikut:2. Pengembangan kebun dengan pengaturan perbandingan luaslahan kebun masyarakat dan perusahaan 30% : 70% pada PerdaHalaman 17 dari 31 halaman.

Landak No.2/2018 tidak mematuhi himbauan klarifikasi dari Menteri Dalam Negerimelalui Surat Nomor: 188.34/1671/SJ tertanggal 29 April 2010; Halaman 19 dari 31 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2020F.

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.34/1671/SJ tertanggal 29 April2010 (Bukti P5):Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebuttelah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 23 Juni 2020,berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah AgungNomor 42/PERPSG/V1I/42P/HUM/2020, tanggal 8 Juni 2020;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut,Termohon telah mengajukan jawaban tertulis bertanggal 29 Juni 2020, yangpada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:.

Pengadilan Negeri Palangka Raya yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara melawan hukumtelah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenagan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal dari diterbitkanya Surat Keputusan Bupati LamandauNomor : 188.34

Menteri Dalam Negeri menyurati Bupati Pelalawan dengannomor surat 188.34/5055/SJ tentang klarifikasi Peraturan Daerah nomor11 Tahun 2007 khususnya Pembentukan Desa Bagan Limaubertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakuyaitu pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006dan Pemekaran Desa Bagan Limau dinilai cacat Prosedur.

UndangUndang RI Nomor 10 Tahun 2004 (Bukti P3);Fotokopi UndangUndang RI Nomor 32 Tahun 2004 (Bukti P4);Fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 (Bukti P5);Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri 28 Tahun 2006 (Bukti P6);Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 180/3615/SJ Tanggal 18September 2012 (Bukti P7);Fotokopi Surat Menteri Sekretaris Negara RI NomorR.250/M.Sesneg/D4/PU.10.01/8/2012 (Bukti P8);Fotokopi Berita Media Elektronik (Bukti P9);10.Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34

Menteri Dalam Negeri menyuratiBupati Pelalawan dengan nomor surat 188.34/5055/SJ tentang klarifikasiPeraturan Daerah nomor 11 Tahun 2007 khususnya Pembentukan DesaBagan Limau bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku yaitu pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun2006 dan Pemekaran Desa Bagan Limau dinilai cacat Prosedur.

Tibatiba kamidikejutkan dengan beredarnya Surat Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia No. 188.34/163/SJ perihal KlarifikasiPeraturan Daerah yang ditanda tangani oleh Menteri DalamNegeri RI GAMAWAN FAUZI, yang pada pokoknyameminta kepada Bupati Berau untuk menghentikan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan selanjutnya Segeramengusulkan proses pencabutannya kepada DPRDyang pelaksanaan penghentian dan proses pencabutanagar dilaporkan

Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 300 / 1534 / SET tanggal 9Februari 2017, adalah BATAL DAN~ TIDAK ~~ SAHketidaksingkronnya Perda Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan PenjualanMinuman Beralkohol yang bertentangan dengan PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentangPengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, telahdilakukan Klarifikasi olen Menteri Dalam Negeri melalui SuratNomor : 188.34/1387/SJ tanggal 17 Maret 2013 Perihal KlarifikasiPeraturan

Bahwa Kemudian berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor : 188.3/8250/PTDA tertanggal 24 Oktober 2016perinal Penjelasan terhadap Rancangan Perdasi dan PerdasusProvinsi Papua, yang menanggapi surat Gubernur Papua Nomor188.3/11402/SET tanggal 20 Setember 2016 perihal RegistrasiRaperdasi/Raperdasus dan Surat Ketua DPRP Nomor 188.34/1955tanggal 9 September 2016 perihal Klarifikasi Raperdasi/Sus, padaPoint 1 huruf c menyatan Raperdasi tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Provinsi

perundangundangan melaluijalur nonlitigasi tanggal 20 September 2018 di atas, DirekturJenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia juga telah menanyakan dan memintaklarifikasi kepada Gubernur Jawa Barat (melalui Suratnya Nomor188.34/9744/0TDA, tanggal 13 Desember 2018; Bukti P16a)berkenaan dengan salah satunya terhadap Perda Bogor 12/2009yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah 109/2012;Berikut adalah kutipan yang relevan dari Surat Direktur JenderalOtonomi Daerah Nomor 188.34

AsepSaepudin Sayyev) telah mengirimkan surat permintaantertanggal 18 November 2019, kepada Gaprindo (pihakterkait) (Bukti P16b), yang dibalas oleh Gaprindo melaluiSurat Nomor Gaprindo/2019/11148, tanggal 20 November2019, (Bukti P16c) dengan melampirkan salinan SuratnyaDirektur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 188.34/9744/0TDAtanggal 13 Desember 2018 (Bukti P16a)):41.

Fotokopi surat direktur jenderal otonomi daerah pada Kementerian DalamNegeri RI Nomor 188.34/9744/OTDA, tanggal 13 Desember 2018, perihalKlarifikasi terhadap Perda Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009,tentangKawasan Tanpa Rokok dan Perda Kota Depok Nomor 3 Tahun 2014tentang Kawasan Tanpa Rokok (Bukti P16a);20.Fotokopi suratpermintaan dari Para Pemohon (melalui Sdr.

AsepSaepudin Sayyev) tertanggal 18 November 2019 kepada GAPRINDO(pihak terkait) (Bukti P16b):21.Fotokopi surat GAPRINDO Nomor Gaprindo/2019/11148, tanggal 20November 2019, kepada Pemohon V yang melampirkan salinan SuratnyaDirektur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia No. 188.34/9744/OTDA (Bukti P16c);22.Fotokopi artikel berjudul Perda Kawasan Tanpa Rokok PicuKetidakpastian Usaha tertanggal 30 November 2018, yang diaksesmelalui laman (website) http://koransindo.com

(Beserta bukti pendukung)(Bukti T9);Fotokopi hasil survei pendapat tentang pengaruh reklame rokok terhadapmasyarakat Kota Bogor (Bukti T10);Fotokopi himpunan publikasi penyampaian Rancangan Perubahan PerdaNomor 12 Tahun 2009,tentang Kawasan Tanpa Rokok kepadaMasyarakat (Bukti T11);Fotokopi surat klarifikasi terhadap Perda Kota Bogor Nomor 12 Tahun2009,tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Perda kota Depok Nomor 3Tahun 2014,tentang Kawasan Tanpa Rokok menunjuk dari SuratMenteri Dalam Negeri Nomor 188.34

Bukti P.6 Foto kopi surat Bupati Lembata ditujukan kepada KetuaDPRD Kabupaten Lembata, NomorTUK.188.34/1.075/HKHAM/VI/2018 Tanggal 25 Juni2018, perihnal : Pengembalian Berkas UsulanPemberhentian Anggota DPRD Kabupaten LembataMasa Jabatan 2014 2019 (foto kopi dari foto kopi) ; Foto kopi surat Dewan Pimpinan Wilayah PartaiPersatuan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timuryang ditujukan kepada Sdra. Muhidin H.

dan penomoran surat dengan kode istimewa tidak pernahOA nnnnnnn nn nn nn nn enna nn nn nnn nn nen enn nnn nnn nnn nnn en nn nnn ne nnn nen nn nnenennnnnensBahwa selama saksi menjadi Kepala Bagian Legislasi dan persidangantidak pernah ada anggota DPRD yang di PAW ; Bahwa selama saksi menjadi Kepala Bagian Legislasi dan persidanganbelum ada anggota DPRD yang diberhentikan ; Bahwa saksi pernah melihat Bukti P.5 : Foto kopi surat BupatiLembata ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lembata, Nomor :TUK.188.34

pada dasarnya suatu aturan perundang undangan tidak berlaku surut, begitu jugadengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor: 96 A Tahun 2012 Tentang TataCara dan Persyaratan Penetapan Kewajiban atas Pemegang HGB diatas Tanah HPLPemerintah Kota Bandar Lampung, tidak dapat diberlakukan terhadap PerpanjanganSHGB milik Para Tergugat sebab SHGB milik Para Tergugat sudah diperpanjangsebelum PERWALI itu terbit, selain itu PERWALI tersebut telah dibatalkan olehMenteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor: 188.34

yang berada di toko saya diantaranya Toko Anekaria,Toko Altex dan Toko Persahabatan, namun tidak tahu dengan pemilik toko tokotersebut.e Bahwa ada bukti saksi melakukan pembayaran tersebut berupa kwitansi sebagai buktitanda pembayaran.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil sangkalannya para Tergugat telahmengajukan buktibukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan oleh MajelisHakim telah dicocokkan dengan aslinya berupa:Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :188.34

/4557/SJ/ tanggal 16Nopember 2011, Perihal Klarifikasi Peraturan Walikota; kemudian diberi tanda T1 ;Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :188.34/4557/SJ/ tanggal 20Desember 2013, Perihal Klarifikasi Peraturan Walikota; kemudian diberi tanda T2 ;Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang Undangan,Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Lampung, yangdilegalisir Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Propinsi Lampung. kemudian diberi tandaT3

pada dasarnya suatu aturan perundang undangan tidak berlaku surut, begitu jugadengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor: 96 A Tahun 2012 Tentang Tata Caradan Persyaratan Penetapan Kewajiban atas Pemegang HGB diatas Tanah HPL PemerintahKota Bandar Lampung, tidak dapat diberlakukan terhadap Perpanjangan SHGB milik ParaTergugat sebab SHGB milik Para Tergugat sudah diperpanjang sebelum PERWALI itu terbit,selain itu PERWALIT tersebut telah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan SuratNomor: 188.34

hal ini walikota bandar lampung telahmenetapkan kewajiban atas Pemegang HGB diatas tanah Pengelolaan lahan pemerintah kotaBandar lampung dengan mengeluarkan Peraturan wali kota bandar lampung Nomor 96.A tahun2012 tentang tata cara dan Persyaratan Penetapan kewajiban atas Pemegang HGB diatas tanahhak Pengelolaan lahan Pemerintah kota Bandar lampung.Menimbang bahwa dari bukti yang diajukan oleh tergugat yaitu bukti T.1s/d 5 dan T.7 s/d22 No.2 berupa surat menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNo. 188.34

Menetapkan agar barang bukti, berupa :1) 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Lamandau beserta Lampiran Nomor : 821.2/468/VII/BKD-2008 tanggal 31 Juli 2008, dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/494/VII/BKD-2008 tanggal 31 Juli 2008 ditandatangani oleh Bupati Lamandau Ir.MARUKAN;2) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.34/87/XII/ Huk/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penunjukan Personalia dan Sekretaris serta Uraian Tugas Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah

MARUKAN;2) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.34/87/XIl/Huk/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penunjukan Personaliadan Sekretaris serta Uraian Tugas Unit Layanan PengadaanHalaman 2 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2017/PN Plk9)Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2010 besertalampiranlampiran, ditandatngani oleh Bupati Lamandau MARUKUNL1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Lamandau Nomor900/52/DPPKADD/I/2010 tanggal 4 #4xJanuari 2010 tentangPenunjukan/Penetapan Pejabat

MARUKAN;2) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.34/87/XIl/Huk/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penunjukan Personalia danSekretaris serta Uraian Tugas Unit Layanan Pengadaan Barang/JasaHalaman 25 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2017/PN Pik9)Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2010 beserta lampiranlampiran,ditandatngani oleh Bupati Lamandau MARUKUNL1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 900/52/DPPKADD/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Penunjukan/Penetapan PejabatYang

MARUKAN;2) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.34/87/XIl/Huk/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penunjukan Personaliadan Sekretaris serta Uraian Tugas Unit Layanan Pengadaan Barang/JasaDaerah Kabupaten Lamandau Tahun 2010 beserta lampiranlampiran,ditandatngani oleh Bupati Lamandau MARUKUNL3) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 900/52/DPPKADD/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Penunjukan/Penetapan PejabatYang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas dan fungsi

Seluma kepada Dinas PU Kab.Seluma Nomor : 180/264/B.2/2011 tanggal 13 Aapril 2011 perihalpenundaan pemberlakuan Perda Nomor 2 tahun 2011 yangditandatangani oleh H.Syaiful Anwar Dali,SE selaku Sekda Seluma.1(satu) lembar ASLI surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Ketua DPRDSeluma melalui Sekretariat DPRD Nomor : 188.34/40.A/B.2/2011 tanggal25 Maret 2011 tentang pengantar draft Raperda yang ditandatangani olehBundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma.1(satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan

2006, perihal Usulan Tambahan Dana KegiatanPembangunan dan Peningkatan Jalan Kontrak Tahun Jamak, dokumenfotocopy dilegalisir ;227 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Ketua DPRD PropinsiSumatera Selatan Nomor : 912 / 1876 / Bappeda tanggal 6 Mei 2006,perihal Mohon Izin Prinsip (Mohon Persetujuan Pelaksanaan Hasil KajiUlang Perencanaan Teknis Mendahului Perubahan Perda Nomor 7Tahun 2005), dokumen fotocopy ;228 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Ketua DPRD PropinsiSumatera Selatan Nomor : 188.34

/1902/III/2006 tanggal 8 Mei 2006,perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, dokumen fotocopydilegalisir ;229 Surat Ketua DPRD Propinsi Sumatera Selatan kepada GubernurSumatera Selatan Nomor : 188.34 / 00657 / DPRD SS / 2006 tanggal 18Mei 2006, perihal Mohon Izin Prinsip dan Penyampaian RancanganPeraturan Daerah, dokumen fotocopy dilegalisir ;54230 Surat Ketua DPRD Propinsi Sumatera Selatan kepada GubernurSumatera Selatan Nomor : 160 / 01191 / DPRD SS / 2006 tanggal 14Agustus 2006, perihal Penyampaian

/1902/III/2006 tanggal 8 Mei 2006,perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, dokumen fotocopydilegalisir ;Surat Ketua DPRD Propinsi Sumatera Selatan kepada GubernurSumatera Selatan Nomor : 188.34 / 00657 / DPRD SS / 2006 tanggal18 Mei 2006, perihal Mohon Izin Prinsip dan PenyampaianRancangan Peraturan Daerah, dokumen fotocopy dilegalisir ;Surat Ketua DPRD Propinsi Sumatera Selatan kepada GubernurSumatera Selatan Nomor : 160 / 01191 / DPRD SS / 2006 tanggal 14Agustus 2006, perihal Penyampaian

2006, perihal Usulan Tambahan DanaKegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kontrak TahunJamak, dokumen fotocopy dilegalisir ;224 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Ketua DPRD PropinsiSumatera Selatan Nomor : 912 / 1876 / Bappeda tanggal 6 Mei2006, perihal Mohon Izin Prinsip (Mohon Persetujuan PelaksanaanHasil Kaji Ulang Perencanaan Teknis Mendahului Perubahan PerdaNomor 7 Tahun 2005), dokumen fotocopy ;225 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Ketua DPRD PropinsiSumatera Selatan Nomor : 188.34

/1902/II/2006 tanggal 8 Mei2006, perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, dokumenfotocopy dilegalisir ;226 Surat Ketua DPRD Propinsi Sumatera Selatan kepada GubernurSumatera Selatan Nomor : 188.34 / 00657 / DPRD SS / 2006tanggal 18 Mei 2006, perihal Mohon Izin Prinsip dan PenyampaianRancangan Peraturan Daerah, dokumen fotocopy dilegalisir ;227 Surat Ketua DPRD Propinsi Sumatera Selatan kepada GubernurSumatera Selatan Nomor : 160 / 01191 / DPRD SS / 2006 tanggal14 Agustus 2006, perihal Penyampaian

AKHMAD FAUZAN, A.Mdtertanggal 05 Oktober 2010.1 (satu) exsemplar foto copy keputusan Bupati LamandauNomor:188.34/87/Xll/Huk/ 2009, tanggal 31 Desember 2009tentang penunjukan personalia dan seketariat serta uraian tugasunit layanan pengadaan /jasa daerah Kabupaten Lamandautahun 2010, berikut lampiran 1 (satu) dan lampiran 2 (dua).1 (satu) lembar foto copy surat tugas ketua ULPBJ kabupatenLamandau Nomor: 54/ULPBJLMD/IX/2010, tanggal september2010.3 (tiga) lembar foto copy surat keputusan direktur RSUDkabupaten

AKHMAD FAUZAN, A.Mdtertanggal 05 Oktober 2010.1 (satu) exsemplar foto copy keputusan Bupati LamandauNomor:188.34/87/Xll/Huk/ 2009, tanggal 31 Desember 2009tentang penunjukan personalia dan seketariat serta uraian tugasunitlayanan pengadaan /jasa daerah Kabupaten Lamandau tahun2010, berikutlampiran 1 (satu) dan lampiran 2 (dua).1 (satu) lembar foto copy surat tugas ketua ULPBJ kabupatenLamandau Nomor: 54/ULPBJLMD/IX/2010, tanggal september2010.3 (tiga) lembar foto copy surat keputusan direktur RSUDkabupaten

Pemerintah Daerahdalam pengelolaan jalan dan landing site secara komersial oleh BadanUsaha (pihak swasta), yang dapat dikategorikan sebagai pungutandengan sebutan lain di luar pajak atau retribusi, sehingga bertentangandengan Pasal 158 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah;11.Bahwa Menteri Dalam Negeri menindaklanjutirekomendasi dari Menteri Keuangan mengenaiPembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barito TimurNomor 5 Tahun 2006 dengan menerbitkan Surat kepadaBupati Barito Timur Nomor 188.34

TimurNomor 5 Tahun 2006 melalui Surat yang ditujukan kepada MenteriDalam Negeri Nomor S371/MK.7/2010 tanggal 17 Mei 2010 halRekomendasi Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barito TimurNomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan danLanding Site Eks Pertamina;c) Menteri Dalam Negeri meminta kepada Bupati Barito Timur agarmelakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah KabupatenHal. 50 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 melalui Surat Menteri DalamNegeri Nomor 188.34

Pemerintah Daerahdalam pengelolaan jalan dan landing site secara komersial oleh BadanUsaha (pihak swasta), yang dapat dikategorikan sebagai pungutandengan sebutan lain di luar pajak atau retribusi, sehingga bertentangandengan Pasal 158 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah;12.Bahwa Menteri Dalam Negeri menindaklanjutirekomendasi dari Menteri Keuangan mengenaiPembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barito TimurNomor 5 Tahun 2006 dengan menerbitkan Surat kepadaBupati Barito Timur Nomor 188.34

TimurNomor 5 Tahun 2006melalui Surat yang ditujukan kepada MenteriDalam Negeri Nomor S371/MK.7/2010 tanggal 17 Mei 2010 halRekomendasi Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barito TimurNomor 5 Tahun 2006tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan LandingSite Eks Pertamina;Hal. 78 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013c) Menteri Dalam Negeri meminta kepada Bupati Barito Timur agarmelakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah KabupatenBarito Timur Nomor 5 Tahun 2006 melalui Surat Menteri DalamNegeri Nomor 188.34

Bahwa tidak adanya kesepakatan dalam pembahasan terhadapdokumen Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2018,Kemendagri mengeluarkan surat dengan Nomor 188.34/8012/SJtanggal 7 November 2017, perihal percepatan penetapankesepakatan bersama Rancangan KUA dan PPAS serta persetujuanbersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahunanggaran 2018, yang berisi antara lain:a) pada angka 3 huruf a berbunyi Bagi Daerah yang belummenetapkan Kesepakatan Rancangan KUA dan PPAS TahunAnggaran 2018 sesuai jadwal

(Bukti T3);Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur KDH Provinsiseluruh Indonesia Nomor 188.34/7941/SJ tanggal 7 November 2017perihal Percepatan Penetapan Kesepakatan Bersama Rancangan KUAdan PPAS serta Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerahtentang APBD Tahun Anggaran 2018. (Bukti T4);Fotokopi Surat Gubernur Aceh kepada Pimpinan Dewan PerwakilanRakyat Aceh, Nomor 903/45210, tanggal 4 Desember 2017, tentangHalaman 64 dari 76 halaman.

Terhadap hal tersebut, Pemohon dan Termohon pernahmembahasnya, namun sampai waktu yang ditentukan, yaitu 6 (enam)minggu (sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017) tidak tercapaikesepakatan diantara keduanya;Bahwa karena tidak adanya kesepakatan, Kemendagri kemudianmengeluarkan surat Nomor 188.34/7941/SJ, tanggal 7 November 2017,perihal Percepatan Penetapan Kesepakatan Bersama Rancangan KUA danPPAS serta persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentangAPBD tahun anggaran 2018;Bahwa ada