Bahwa dalam konsiderans Memperhatikan dari KeputusanTermohon Gubernur Sulawesi Utara Nomor 85 Tahun 2010 tanggal9 April 2010 tersebut jelas mencantumkan Surat Termohon Nomor188.341/539/SJ tanggal 12 Februari 2010, sebagai dasar dalammelakukan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten MinahasaTenggara Nomor 19 Tahun 2009 tersebut, padahal sebagaimanadikemukakan diatas, surat Termohon Il Nomor 188.341/539/SJtanggal 12 Februari 2010 tersebut adalah bertentangan denganketentuan Pasal 145 ayat (2) dan ayat

Minahasa Tenggara No. 3 Tahun 2007 tentang Bentuk danPenggunaan Lambang Daerah.Surat Gubernur Sulut Kepada Mendagri (Bukti T.1.5)Berdasarkan Surat Gubernur Sulut Nomor 188.341/98/SekrRo.Hukum tanggal 26 Januari 2010 mengusulkan kepada Mendagri untukpembatalan Perda Kabupaten Minahasa Tenggara No. 19 Tahun2009 karena bertentangan dengan kepentingan umum;Surat Mendagri Kepada Gubernur Sulut (Bukti 11.6)Hal. 10 dari 25 hal. Put.

Mitra No. 19 Tahun 2009 sesuai Surat Mendagri No.188.341/539/SJ tanggal 12 Februari 2010;Keputusan Gubernur Sulut No. 85 Tahun 2010 (Bukti T.1.7)Gubernur Sulut mengeluarkan Keputusan Gubernur No. 85 Tahun2010 tanggal 9 April 2010 tentang Pembatalan Perda Kab. Mitra No.19 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Mitra No. 3Tahun 2007 tentang Bentuk dan Penggunaan Lambang Daerah;4.

Tentang Dalil Pemohon Terhadap Pembatalan Perda.Bahwa dalil Pemohon terhadap Termohon pada huruf c dan d halaman8 yang mempersoalkan surat Termohon Il No. 188.341/539/SJ tanggal 12Februari 2010 (Bukti T.16) sehingga ditetapbkan dengan keputusanTermohon Nomor 85 Tahun 2010 tanggal 9 April 2010 (Buktl T.17)adalah dalil tidak benar karena :Bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) UndangUndang Nomor 32Tahun 2004 menyatakan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud

Bahwa Termohon menyampaikan Surat Nomor 188.341/98/Sekr.Ro.Hukum tanggal 26 Januari 2010 yang intinya mengusulkankepada Termohon Il untuk membatalkan Peraturan DaerahKabupaten Minahasa Tenggara Nomor 19 Tahun 2009 karenaberdasarkan hasil evaluasi dan klarifikasi, Peraturan Daerahdimaksud bertentangan dengan kepentingan umum danPasal 5 huruf d UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundangundangan;.

Pasal 64 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 69 ayat (1) dan ayat(2), serta Pasal 133 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah JawaBarat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor 166):Bahwa saat ini Peraturan Daerah tersebut sudah masuk pada Prolegdatahun 2015 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Jawa Barat Nomor 188.341/ KEP.DPRD14/2014 TentangPenetapan Program Pembentukan Peraturan

Sementara itusebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan DPRD 188.341/KEP.DPRD14/2014, pada bagian 1 Raperda usul prakarsa DPRD ProvinsiJawa Barat pada urutan ke7 dengan judul Raperda: "Perubahan PeraturanDaerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 TentangPenyelenggaraan Ketenagakerjaan;Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kiranya tidak berlebihan jikaTermohon Keberatan menyampaikan permintaan kepada Yang MuliaMajelis Hakim Agung Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadiliPerkara Hak

yang mengaturmengenai Hak Uji Materiil menjadi Lex Generalis;Kedudukan Objek Sengketa dalam Perkara a quo sudah masukProlegda Tahun untuk dirubah;Bahwa telah Termohon Keberatan sampaikan dlatas pada angka 2halaman B bahwasannya objek sengketa a quo saat jni sudah masukpada Prolegda tahun 2015 berdasarkan Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 188.S41/ KEP.DPRD14/2014 Tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan DaerahProvinsi Jawa Barat tahun 2015 ("Keputusan DPRD 188.341

Sementara itusebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan DPRD 188.341/KEP.DPRD14/2014., pada bagian 1 Raperda usul prakarsa DPRDProvinsi Jawa Barat pada urutan ke7 dengan judul Raperda:"Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa BaratNomor 188.341/KEP.DPRD14/2014, tanggal 27 November 2014, tentangPenetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa BaratTahun 2015 (Bukti T4);PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan hak uji materiil dariPemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan hak uji materiilPemohon adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014tentang Penyelenggaraan

Pengikatan Dana AnggaranPembangunan dan Peningkatan Jalan Dengan Pelaksanaan PekerjaanTahun Jamak Untuk Masa 4 (empat) Tahun Anggaran, dokumenfotocopy dilegalisir ;234 Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatankepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 620 / 1720 / BPPT /PU.BM / 2007 tanggal 14 Juni 2007, perihal Permohonan PerpanjanganWaktu Pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak, dokumen fotocopydilegalisir ;235 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Ketua DPRD PropinsiSumatera Selatan Nomor : 188.341

No. 1888 K/Pid.Sus/201 156: 600/1969/BPPT/PU.BM/07 tanggal 10 Juli 2007, perihal PenyampaianPenjelasan Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 ;238 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Ketua DPRD PropinsiSumatera Selatan Nomor : 188.341 / 3302 / 2007 tanggal 31 Juli 2007,perihal Penjelasan Atas Usulan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7Tahun 2005, dokumen fotocopy dilegalisir ;239 Surat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Sumatera Selatankepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 188341

Pengikatan Dana AnggaranPembangunan dan Peningkatan Jalan Dengan Pelaksanaan PekerjaanTahun Jamak Untuk Masa 4 (empat) Tahun Anggaran, dokumenfotocopy dilegalisir ;Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatankepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 620 / 1720 / BPPT /PU.BM / 2007 tanggal 14 Juni 2007, perihal PermohonanPerpanjangan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak, dokumenfotocopy dilegalisir ;Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Ketua DPRD PropinsiSumatera Selatan Nomor : 188.341

Sumatera Selatankepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 160 / 00850 / DPRD SS /2007 tanggal 4 Juli 2007, perihal Penyampaian Raperda, dokumenfotocopy dilegalisir ;Surat kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan kepadaKepala Biro Hukum dan Ortala Setda Propinsi Sumatera SelatanNomor : 600/1969/BPPT/PU.BM/07 tanggal 10 Juli 2007, perihalPenyampaian Penjelasan Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor7 Tahun 2005 ;Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Ketua DPRD PropinsiSumatera Selatan Nomor : 188.341

No. 1888 K/Pid.Sus/2011114dokumen fotocopy dilegalisir ;231 Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatankepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 620 / 1720 / BPPT /PU.BM / 2007 tanggal 14 Juni 2007, perihal PermohonanPerpanjangan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak, dokumenfotocopy dilegalisir ;232 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Ketua DPRD PropinsiSumatera Selatan Nomor : 188.341/2786/III/2007 tanggal 26 Juni2007, perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, dokumenfotocopy

Penyusunan Feasibility Study (FS) Pemanfaatan KawasanPerairan Teluk Benoa yang isinya TERGUGAT IV akan melanjutkanpenyusunan Pra Feasibility Study (FS) menjadi Feasibility Study (FS),(Vide bukti P6);Bahwa Pada tanggal 4 Juni 2013 ada surat dari TERGUGAT IV No.01/BSMI/VI1/2013 kepada TURUT TERGUGAT Ill, Perihal PermohonanJadwal Presentasi Feasibility Study Proyek Bali Harbour Town yang isinyamenindaklanjuti Nota Dinas Bappeda No. 552.3/1803/Bappeda tanggal 10Mei 2012 serta Surat Rekomendasi Gubernur No. 188.341

Jimbaran Hijau dan Arahan jjinPemanfaatan Ruang Untuk Kawasan Wisata Terpadu BIP dari GubernurBali Nomor : 188.341/2493/Bappeda tertanggal 24 Juni 2011, diberitanda bukti P7;Foto copy perceel, No. 472, Atas nama Repijeg Tempat Tinggal br.Uboeng, diberi tanda bukti P8;Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 1009/Padt.G/2020/PN Dps9.

TA. 2018;

/Mou.17-Huk/2017 dan Nomor 164.16/DPRD/XI/2017, tanggal 16 November 2017 tentang Prioritas dan Plafon ANggaran Sementara APBD Tahun 2018;

2017-2022;

/MOU.08-HUK/2019 dan Nomor : 164/07/DPRD/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Disamping itu sesuai ketentuannya, dengan surat GubernurSumsel tanggal 5 April 2011 Nomor 188.341/1031/III/201 1(bukti T 1.2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 ini telahdisampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentukHalaman 52 dari 80 halaman.

Dalam pertemuan tersebutmenyimpulkan adanya saran dari Alex Noerdin selaku Gubernur SumateraSelatan agar Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tiap tahunnya dapatmenerima dana Hibah dari APBD Pemprov Sumatera Selatan;Bahwa selanjutnya ada pengajuan Surat Gubernur Sumatera SelatanNo.188.341/III/1346/2014 tanggal 30 Mei 2014 untuk meminta tambahanprogram legislasi daerah tahun 2014 untuk pembangunan Masjid SriwijayaPalembang, atas permintaan ini disetujui oleh pihak DPRD Provinsi SumateraSelatan

Dalam pertemuan tersebutmenyimpulkan adanya saran dari Alex Noerdin selaku Gubernur SumateraSelatan agar Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tiap tahunnyadapat menerima dana hibah dari APBD pemerintah Provinsi SumateraSelatan.Bahwa selanjutnya ada pengajuan surat Gubernur Sumatera SelatanNo.188.341/III/1346/2014 tanggal 30 Mei 2014 untuk meminta tambahanprogram legislasi daerah tahun 2014 untuk pembangunan Masjid SriwijayaPalembang, atas permintaan ini disetujul oleh pihak DPRD ProvinsiSumatera

Dalam pertemuan tersebutmenyimpulkan adanya saran dari Alex Noerdin selaku Gubernur SumateraSelatan agar Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tiap tahunnyadapat menerima dana Hibah dari APBD pemerintah Provinsi SumateraSelatan.Bahwa selanjutnya ada pengajuan Surat Gubernur Sumatera SelatanNo.188.341/III/1346/2014 tanggal 30 Mei 2014 untuk meminta tambahanprogram legislasi daerah tahun 2014 untuk pembangunan Masjid SriwijayaPalembang, atas permintaan ini disetujul oleh pihak DPRD ProvinsiSumatera

Rujukan Prov.Banten, Nilai Kontrak sebesar Rp4.371.877.000, (empat milyar tiga ratustujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). 5 (lima) lembar Dokumen Kliping Berita KLIP/HUMAS2011112104 tanggal21 Nov 2011. 3 (tiga) lembar Surat Sekretaris Daerah No. 188.341/2663HMSP/2011tanggal 8 September 2011 perihal Pelaksanaan Pergub No. 16 Tahun 2011Provinsi Banten. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Bappeda No. 050.05/1033.5BAPP/2011 tanggal 23 September 2011 beserta lampirannya

Banten, Nilai Kontrak sebesar Rp4.371.877.000,00 (empat milyartiga ratus tujun puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh riburupiah).5 (lima) lembar Dokumen Kliping Berita KLIP/HUMAS2011112104tanggal 21 Nov 2011.3 (tiga) lembar Surat Sekretaris Daerah No. 188.341/2663HMSP/2011tanggal 8 September 2011 perihal Pelaksanaan Pergub No. 16 Tahun2011 Provinsi Banten.4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Bappeda No. 050.05/1033.5BAPP/2011 tanggal 23 September 2011 beserta lampirannya.4 (empat) lembar

Banten, Nilai Kontrak sebesar Rp4.371.877.000,00 (empatmilyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuhribu rupiah).5 (lima) lembar Dokumen Kliping Berita KLIP/HUMAS2011112104tanggal 21 Nov 2011.3 (tiga) lembar Surat Sekretaris Daerah No. 188.341/2663HMSP/2011 tanggal 8 September 2011 perihal Pelaksanaan PergubNo. 16 Tahun 2011 Provinsi Banten.4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Bappeda No.050.05/1033.5BAPP/2011 tanggal 23 September 2011 besertalampirannya.4 (empat) lembar

Sumsel Tanggal 16 Mei 2014, Surat Gubernur Sumsel Nomor: 188.341/III/1346/2014 Tanggal 30 Mei 2014 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Prov. Sumsel perihal tambahan program legislasi daerah Tahun 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
Salinan Keputusan Mendagri No.161.16-3572 Tahun 2014 Tanggal 08 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Prov. Sumsel Masa Jabatan Tahun 2014 2019.

Sumsel Tanggal 16 Mei 2014, Surat Gubernur Sumsel Nomor: 188.341/III/1346/2014 Tanggal 30 Mei 2014 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Prov. Sumsel perihal tambahan program legislasi daerah Tahun 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

Sumsel Tanggal 16 Mei 2014, Surat Gubernur Sumsel Nomor: 188.341/III/1346/2014 Tanggal 30 Mei 2014 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Prov. Sumsel perihal tambahan program legislasi daerah Tahun 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
Salinan Keputusan Mendagri No.161.16-3572 Tahun 2014 Tanggal 08 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Prov. Sumsel Masa Jabatan Tahun 2014 2019.