Ditemukan 49 data
90 — 8
penyelesaian proyek, dimana proses lelang sudah lamaberlangsung ;Bahwa saksi hanya melanjutkan tugas PPTK sebelumnya, yaitumembantu Pengguna Anggaran dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan,Putusan No.3193/Pdt.G/2014/PA.Cmi Halaman 5melaporkan pelaksanaan kegiatan ke Pengguna Anggaran, dan menyiapkandokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksaan kegiatan, seperti SPP(Surat Permintaan Pembayaran), SP2D (Surat Permintaan Pembayaran Dana),Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Pengguna Annggaran
Ir. SILAS, ST
Tergugat:
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
115 — 66
No. 1/G/2018/PTUN.PLKSatuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat PenggunaAnggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintan Kabupaten BaritoSelatan Tahun Anggaran 2014, Penggugat ditetapbkan sebagai PenggugunaAnggaran (PA) dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor675 Tahun 2014 tanggal 8 September 2014 tentang Penetapan danPenunjukkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat KuasaPengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum KabupatenBarito Selatan Tahun Annggaran
Putusan No. 1/G/2018/PTUN.PLKAnggaran (PA) dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor675 Tahun 2014 tanggal 8 September 2014 tentang Penetapan danPenunjukkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat KuasaPengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum KabupatenBarito Selatan Tahun Annggaran 2014 Sdr. Ir. Yuliansyah, M.T ditetapkansebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);Bahwa antara Sdr. Ir.
dan PenunjukkanKepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat PenggunaAnggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten BaritoSelatan Tahun Anggaran 2014, Penggugat ditetapbkan sebagaiPengguguna Anggaran (PA) dan berdasarkan Surat Keputusan BupatiBarito Selatan Nomor 675 Tahun 2014 tanggal 8 September 2014 tentangPenetapan dan Penunjukkan Kepala Satuan Kerja Perangkat DaerahSelaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan DinasPekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan Tahun Annggaran
Ir. SILAS, ST
Termohon:
KEPALA KANTOR INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
232 — 149
Bahwa dihubungkan dengan tugas, wewenang, fungsi dantanggung jawab Pengguna Anggaran (PA) dalam Surat Keputusan BupatiBarito Selatan No 45 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentangPenetapan dan Penunjukkan Kepala Satuan Kerja Perangkat DaerahSelaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di LingkunganPemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Annggaran 2014 dan KuasaPengguna Anggaran (KPA) dalam Surat Keputusan Bupati Barito SelatanNo 675 Tahun 2014 tanggal 8 September 2014 tentang Penetapan danPenunjukkan
Ir.Yuliansyah, M.T sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan No 675 Tahun 2014tanggal 8 September 2014 tentang Penetapan dan Penunjukkan KepalaSatuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten BaritoSelatan Tahun Annggaran 2014 (Vide Bukti P.5) dimana tugas, fungsidan wewenang Sdr. Ir.
BASTIAN SIHOMBING,SH
Terdakwa:
MULYADI Bin MUSTOFA
63 — 18
sekira Pukul11.00 WIB di Tower Telkomsel Medan Jaya II di Desa Pulau BaruKecamatan lpuh Kabupaten Mukomuko terdakwa datang menghampirisaksi Wawan karena isi chat saksi Wawan yang mengatakan jika tidaksenang tunggu saya ke kosan kamu atau temui saya di sini Bahwa setelah menghampiri saksi Wawan, terdakwa menanyakanapa kabar wan kenapa towernya mati dan tidak dilihat lalu saksiWawan mengatakan tidak ada anggaran untuk pergi memperbaikitower, kemudian terdakwa mengatakan bukan tupoksi sayamenanyakan annggaran
65 — 31
PulauMorotai adalah Sekertaris dan bendahara, sesuaidengan UU No.15 tahun 2011 pasal 77 tentangpenyelenggaraan pemilu yaitu tugas komisioner hanyasebatas mengawasi tahapan pemilukada sedangkanPerpres No.80 tahun 2012 pasal 13 tugas sekertariatmenyusun proogram kerja dan annggaran Panwasmelaksanakan tata kerja, mengelola sumberdayamanusia, keuangan dan barang milik negara.BahwaTugas sebagai Ketua Panwaslu tidak di atursecara spesifik, namun yang diatur hanya sebagaikomisioner/Panwas Kabupaten/Kota
Terdakwa tersebut diatas merupakan tugas Sekretaris danBendahara Panwaslu.Dengan demikian Terdakwa telah melakukantindakan yang melanggar peraturan Pasal 7 ayat (1) UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 Jo Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 12Tahun 2011 dan melanggar UU No.15 tahun 2011 pasal 77 tentangpenyelenggaraan pemilu yaitu. tugas komisioner hanya sebatasmengawasi tahapan pemilukada sedangkan serta melanggar PerpresNo.80 tahun 2012 pasal 13 ; Yaitu tugas sekertariat menyusun proogramkerja dan annggaran
Terbanding/Penuntut Umum I : HERY BASKORO, S.H
Terbanding/Penuntut Umum II : YOPPY GUMALA, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum III : RENDY BAHAR PUTRA, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : GUSTI MURDANI CHAN, SH
79 — 44
berupaPembangunan Rumah Sarang Burung Walet sebesar Rp.103.078.000,(seratus tiga juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) dilakukan oleh terdakwaRIDUANSYAH dengan cara membangun Bangunan Sarang Burung Waletyang sampai sekarang belum bisa difungsikan dan dinikmati hasilnya olehmasyarakat Desa Tumbang Baringei karena belum diselesaikan.Bangunan Sarang Burung Walet tersebut belum masuk sebagai Aset Desakarena belum di daftarkan sebagai Aset Desa Tumbang Baringei danpembangunan tersebut didasarkan atas Rencana Annggaran
Putusan No. 3/PID.SUSTPK/2019/PT.PLKpembangunan tersebut didasarkan atas Rencana Annggaran Biaya (RAB)yang tidak jelas serta mekanisme pembangunannya tidak melibatkan TimPelaksana Kegiatan (TPK) Desa Tumbang Baringel.Bahwa selain telah melakukan kegiatan yang tidak terdapat dalamAPBdes awal (Sebelum perubahan) terdakwa RIDUANSYAH dalam setiapkegiatan yang bersumber dari APBD Desa Tumbang Baringei Tahun 2016tidak pernah melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang telahdibentuk oleh terdakwa selaku
Terbanding/Jaksa Penuntut : RUDI SUSANTA, SH.
57 — 27
HandOver (PHO) Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan PerumahanMasyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2010 lokasi Tarakan ;h.Surat dari PT.KKARYA MALINAU UTAMA Nomor : 088/ PT.KMU/SP, PHO /RLH/XII/2010 tertanggal 1 Desember 2010 yang ditujukan kepada KuasaPengguna Anggaran perihal Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan36(Provision Hand Over/PHO) ;i.Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 30 Nopember 2010 KegiatanFasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat KurangMampu Tahun ANnggaran
53 — 18
masa kepengurusannya sejakdiangkat pada berdirinya LMDH HARAPAN MAKMUR Desa Sabrang padatahun 2006, bahwa Reposisi Pengurus adalah atas persetujuan SUPRAPTOsebagai Ketua dan Para Anggota Pengurus disaksikan dihadapan Kepala DesaSabrang sebagai Penasehat LMDH HARAPAN MAKMUR ;Menimbang, bahwa oleh karena pergantian Ketua tersebut dariSUPRAPTO kepada Penggugat atas dasar Rapat Pengurus tanggal 1 Agustus2008 tersebut dalam bukti P2 tersebut telah memenuhi syarat sebagaimanadiatur dalam pasal 17 ayat 2 Annggaran
Terbanding/Penggugat : Wiwin Teddy Vernando, MEWAKILI PT. ALAS PUTRA
Turut Terbanding/Tergugat III : PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DPRA
Turut Terbanding/Tergugat I : Cq Kepala Dinas Pengairan Aceh
29 — 19
yang telah Penggugat/Terbanding kerjakan seluruhnya untuk masing-masing Item pekerjaan sebagaimana di muat dalam tabel pada point 6 posita gugatan diatas adalah Rp.8.802.063.000,-(delapan milyar delapan ratus dua juta enam puluh tiga ribu rupiah) sah secara hukum dan mengikat Tergugat I / Turut Terbanding I, Tergugat II/Pembanding dan Tergugat III/Turut Terbanding II untuk menganggarkan dan mengesahkan Anggaran dalam APBA murni dan / atau APBA Perubahan tahun annggaran
, Kec.Blangjerango, Kab.Gayo Lues (BencanaAlam) yang telah Penggugat/Terbanding kerjakan seluruhnya untuk masingmasing Item pekerjaan sebagaimana di muat dalam tabel pada point 6posita gugatan diatas adalah Rp.8.802.063.000,(delapan milyar delapanratus dua juta enam puluh tiga ribu rupiah) sah secara hukum dan mengikatTergugat / Turut Terbanding , Tergugat II/Pembanding dan TergugatIl/Turut Terbanding I untuk menganggarkan dan mengesahkan Anggarandalam APBA murni dan / atau APBA Perubahan tahun annggaran
RIA RAMADHAYANTI, SH., M.Kn.
Terdakwa:
YOGI PERMANA BIN ALM SUTISNA
103 — 61
Oversindo Services;
- 1 (satu) berkas copy legalisir dokumen Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0052721.AH.01.02 tentang persetujuan perubahan annggaran dasar perseroan terbatas PT. Oversindo Services;
- 1 (satu) berkas copy legalisir minute of meeting antara PT. Tripatra dengan PT. Oversindo Services, tanggal 03 Desember 2019 dan copy legalisir invoice dan bukti transfer PT. Tripatra kepada PT. Oversindo Service sebesar Rp. 8.391.600.000.
Terbanding/Terdakwa : Ir. MACHFUDZ HB, M.Si BIN HASSAN BASRIE
44 — 23
Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 30 Nopember 2010 KegiatanFasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat KurangMampu Tahun ANnggaran 2010 lokasi Tarakan ;Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond :07.1.4019.0431.10 nilai bond10.11.12.13.14.15.43Rp.80.539.900 (delapan puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilanratus rupiah) tanggal 15 Oktober 2010 ;Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.
85 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
PHO/RLH/XII/2010 tertanggal 1 Desember 2010 yang ditujukan kepada Kuasa PenggunaAnggaran perihal Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provision HandOver/PHO) ;i Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 30 November 2010 KegiatanFasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang MampuTahun ANnggaran 2010 lokasi Tarakan ;7Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond : 07.1.4019.0431.10 nilai bondRp80.539.900,00 (delapan puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribusembilan ratus rupiah) tanggal
103 — 48
delapanratus lima puluh ribu Rupiah, sementara pekerjaan belum siap dilaksanakan sesuaidengan RAB dan Gambar Fisik sesuai Kontrak;Menimbang , bahwa sarat untuk pembayaran 100% harus ada Suratdiperlukan Keterangan Bobot Pekerjaan 100% atau MC. 100% yang ditanda tanganioleh Rekanan, terdakwa Iwan Sakai, ST selaku Konsultan Pengawas berita AcaraPemeriksaan PHO dan FHO serta yang diketahui oleh Pegawai Pengawas TeknisKegiatan PPTK serta Kuasa Pengguna Anggaran KPA serta seluruhnyadiketahui oleh Pengguna Annggaran
66 — 23
H.MOHAMAD ENGGOWA, MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Gorontalo Utara dan PA (Pengguna Annggaran);Halaman 191 dari 235 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2016./PN GtoMenimbang, bahwa apakah ditetapbkannya CV.
H.Mohamad Enggowa, MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenGorontalo Utara dan PA (Pengguna Annggaran);Halaman 205 dari 235 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPkK/2016./PN GtoMenimbang, bahwa sesuai dengan dokumen kontrak pengadaan Kapal KayuPenangkap Ikan 15 GT tersebut terdapat itemitem spesifikasi kayu untuk bahanyang harus digunaan dalam pembuatan kapal tersebut oleh CV.
99 — 40
Putusan No.9/PID.TIPIKOR/2015/PN.Amb48 Bahwa saksi tidak pernah mengenalkan terdakwa dengan MargarethaLilimwelat ; Bahwa saksi pernah memberitahu kepada terdakwa ketika ngobrol kalau adapekerjaan KM Wetar ; Bahwa saksi kenal dengan Hary Tan yang merupakan operator perintis yangpaling nakal ; Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dok Tawiri ; Bahwa saksi tidak mengetahui usaha terdakwa apa saja yang saksi tahu terdakwasering mengerjakan perbaikan kapal dengan baik termasuk kapalnya pak David ; Bahwa annggaran
1.HERY BASKORO, S.H
2.YOPPY GUMALA, S.H.
3.RENDY BAHAR PUTRA, SH
4.GUSTI MURDANI CHAN, SH
5.AGUS YULIANA I.S., S.H., M.H.
Terdakwa:
RIDUANSYAH
109 — 30
Bangunan Sarang Burung Walettersebut belum masuk sebagai Aset Desa karena belum di daftarkansebagai Aset Desa Tumbang Baringei dan pembangunan tersebutdidasarkan atas Rencana Annggaran Biaya (RAB) yang tidak jelas sertamekanisme pembangunannya tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan(TPK) Desa Tumbang Baringei.Bahwa selain telah melakukan kegiatan yang tidak terdapat dalamAPBdes awal (Ssebelum perubahan) terdakwa RIDUANSYAH dalamsetiap kegiatan yang bersumber dari APBD Desa Tumbang BaringeiTahun 2016
Bangunan Sarang Burung Walettersebut belum masuk sebagai Aset Desa karena belum di daftarkansebagai Aset Desa Tumbang Baringei dan pembangunan tersebutdidasarkan atas Rencana Annggaran Biaya (RAB) yang tidak jelas sertamekanisme pembangunannya tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan(TPK) Desa Tumbang Baringei.Bahwa selain telah melakukan kegiatan yang tidak terdapat dalamAPBdes awal (Sebelum perubahan) terdakwa RIDUANSYAH dalamsetiap kegiatan yang bersumber dari APBD Desa Tumbang BaringeiTahun 2016
156 — 87
KM Wetar dikerjakanoleh terdakwa ; Bahwa saksi tidak pernah mengenalkan terdakwa dengan MargarethaLilimwelat ; Bahwa saksi pernah memberitahu kepada terdakwa ketika ngobrol kalau adapekerjaan KM Wetar ; Bahwa saksi kenal dengan Hary Tan yang merupakan operator perintis yangpaling nakal ; Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dok Tawiri ; Bahwa saksi tidak mengetahui usaha terdakwa apa saja yang saksi tahu terdakwasering mengerjakan perbaikan kapal dengan baik termasuk kapalnya pak David ; Bahwa annggaran
49 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 25November 2005 tentang Penjabaran Perubahan APBDTahun Annggaran 2005, bahwa anggaran biayaperjalanan dinas khusus semula adalah sebesar Rp.6.098.480.000, (enam milyar sembilan puluh delapan jutaempat ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian diubahmenjadi Rp. 10.058.480.000, (sepuluh milyar lima puluhdelapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah),sedang anggaran biaya penunjang kegiatan/operasionalsemual adalah sebesar Rp. 10.544.285.734, (sepuluhmilyar lima ratus empat puluh empat
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
RAB (Rencana Annggaran Biaya) ;3. Kontrak (Untuk Tanggal, Bulan, Serb Nomor Kontrak / SPK, Saksilupa) ;Yang memberikan Saksi acuan / pedoman dalam pelaksanaan proyektersebut adalah JAYA SEMPURNA S.Pd. yang diberikan pada mingguterakhir bulan Oktober 2007 sekira pukul 11.00 Wib Dikantor DinasPariwisata seni dan Budaya Kab. Kepahiang Di desa Tebat Monok Kec.Kepahiang kab.
68 — 17
penyelenggaraan pemerintahan secaratertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;dan. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraanpemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahunanggaran;Sebagaimana yang tertuang dalam UndangUndang RI No. 6 Tahun 2014tentang DesaDalam pelaksanaan tugas pokok, kewajiban dan kewenangannya tersebutdiatas, terdakwa pada saat menjabat Kepala Desa Bojonggede telah menerimadana yang diterima oleh Desa Bojonggede Tahun Annggaran