Pertanggungjawaban Kegiatan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2018 yang telah diotentikasi oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manokwari Selatan;

dan TIMDU PKS Tahun 2018;

(FKUB) JUMLAH KESELURUHAN Rp. 720. 000. 000.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Rp. 200. 000. 000.JUMLAH KESELURUHAN Rp. 720. 000. 000.

kegiatan tersebut saksi bertugas sebagai Dirigen;Bahwa untuk kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)saksi mendapat honor Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) danuntuk kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) saksimendapat Honor Rp.450.000,00 (empat ratus ribu rupiah);Bahwa saksi tidak pernah menandatangani daftar pembayaran honorpanitia kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tanggal 5Desember 2018 dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)tanggal 27 Desember 2018 sebesar

dalam kegiatanForum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tanggal 5 Desember 2018;Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkandan tidak keberatan;Halaman 19 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PN Mnk8.

) dilaksanakanpada tanggal 5 Desember 2018 di aula penginapan Citra Oransbari, dankegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Manokwari Selatan;Bahwa pertanggungjawaban Terdakwa terhadap kegiatan Forum KegiatanUmat Beragama (FKUB) adalah sebagai berikut: Honor diterima langsung oleh para peserta yang Namanya terteradalam daftar penerimaan uang, kecuali untuk pembayaran honordewan penasihat Forum Kegiatan Umat Beragama (FKUB) tidak adayang menerima; Pembayaran yang tidak sesuai dengan daftar penerima

Kemudiansaksi SURIANSYAH sebagai umat Khatolik merasa tersinggung denganpostingan terdakwa dimana saksi SURIANSYAH menganggap tulisantersebut sangat menyudutkan agama lain yang dapat menjadi unsur SARAsehingga saksi SURIANSYAH melaporkan kejadian tersebut di Polres KutalBarat.Bahwa sebagaimana Rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama(FKUB) Kabupaten Kutai Barat Nomor: 04/REK/FKUB/III/2019 tanggal 09Maret 2019 yang ditandatangani oleh EV.

mayasehingga menurut pendapat FKUB hal ini harus dilakukan penanganansegera melalui Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kutai Barat dan memintasupaya Terdakwa di lakukan pembinaan oleh Majelis Ulama Indonesia;Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidakkeberatan;2.

) Kabupaten Kutai Barat Nomor: 04/REK/FKUB/III/2019 tanggal 09Maret 2019 yang ditandatangani oleh EV.

) Kabupaten Kutai Barat Nomor: 04/REK/FKUB/III/2019tanggal 09 Maret 2019 yang ditandatangani oleh EV.

Permohonan IMB dapat diproses lebih lanjut sepanjang adarekomendasi dari Kantor Agama Kota Samarinda dan Forum KerukunanUmat Beragama (FKUB) Kota Samarinda berdasarkan PeraturanBersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun2006; Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan TugasKepala DaerahWakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan KerukunanUmat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama,dan Pendirian Rumah lbadat.3.

pembangunan Mesjid Alfarug, tanggal 21Februari 2018;Foto copy sesuai foto copy Surat Undangan Sekretaris daerah PropinsiKalimantan Timur untuk acara Rapat Koordinasi maslah kelanjutanpembangunan Mesjid Pemprov kaltim tanggal 03 Agustus 2018;Foto copy sesuai foto copy Surat Undangan Gubenur Kalimantan Timuruntuk acara pembahasan masalah pembangunan Mesjid PemerintahDaerah, tanggal 14 Agustus 2018;Foto copy sesuai aslinya Surat Undangan Sekretaris Daerah KotaSamarinda untuk acara Rapat Fasilitasi FKUB

MariaPenolong Senantiasa Samarinda) beserta Lampiran Surat Rekomendasidari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota SamarindaMenimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohonmengajukan 1 (Satu) orang saksi dibawah sumpah an.

Kota, penyampaian dari Pak Ketua FKUB bahwa kondisi diLapangan umat masih belum rukun;Bahwa saksi menjadi Lurah di Kelurahan Jawa selama 3 tahun 9 bulan danmayoritas penduduk disana Islam;Bahwa Kelurahan Jawa tidak memiliki kewenangan perihal pemberian rekomdari FKUB karena rekom FKUB ini menjadi kewenangan penuh dari FKUBkota Samarinda;Bahwa saksi sudah memberikan surat pengantar untuk mendapatkanrekomendasi dari FKUB karena panitia sudah bisa memenuhi syarat 90penduduk atau 60 penerima manfaat

juga yang menghadiri undangan2 orang;Bahwa yang disampaikan FKUB saat itu panitia untuk bisa memenuhi syarat90, 60 itu, kKemudian ada pengantar dari Kelurahan dan dibawa ke FKUB danhasil pertemuan itu saksi sampaikan ke pak Camat;Bahwa setelah itu Kelurahan tidak melakukan pertemuan lagi, yangmelakukan pertemuan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota setelahada permohonan IMB;Bahwa kalau pertemuan yang dilakukan Pemerintah Propinsi hasilnyaPemerintah Propinsi tetap akan melakukan pembangunan Mesjid

Solichatin, SST sebagai Pembimbing Lab.Skill PS S1 Kebidanan FKUB, tanggal 17 Maret 2014, diberi tanda P8 ;9 Fotocopy Kartu Lembar Disposisi FKUB tanggal 17 Pebruari 2014 perihalPermohonan Klarifikasi atas diterimanya Sdr.

S/11/KK/034 (05.150.04) Malang, 12 November 2013,diberi tanda T.1T.24 ; Fotocopy brosur Program Studi Magister Kebidanan FKUB, diberi tanda T.1Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 1915/SKT/UN10.7/KU/2013 Malang, 01Oktober 2013, diberi tanda T.1T.26 ; Fotocopy Surat ditujukan Kepada yth. Direktur Program Pasca SarjanaMagister (S2) Kebidanan FKUB dan dekan FKUB di Malang, Malang,13 Pebruari 2014, Nomor: 119/Stikes/Sb.AU/II/2014, perihal: PermohonanKlarifikasi atas diterimanya Sdr.

Skill PS S1 Kebidanan FKUB,diberi tanda T.1T.28 ; Fotocopy Surat Lamaran/Permohonan Pekerjaan ditujukan kepada Yth. Ketuastikes Maharani Malang (Tergugat 1) dari Solichatin, S.St. (Penggugat),Malang, 02 Nopember 2011, diberi tanda T.1T.29 ; Fotocopy surat perihal permohonan/usulan Plt.

surat lamaran ditujukan kepadafakultas yang bersangkutan melalui personalia lalu ke dekan jadi sudah disaringbertahap ; Bahwa penggugat tidak pernah diterima tapi di proses di rekomendasi untukditerima lalu di proses, lalu ada surat dari stikes Maharani itu makanya tidakjadi diterima ; Bahwa saksi menjabat sebagai Dekan FKUB sejak 7 Pebruari 2011 sampai 2Pebruari 2015 ; Bahwa sewaktu saksi menjabat pernah terima surat seperti bukti surat bertandaBahwa atas surat ini ada jawaban dari saksi, yaitu

sejak tahun 2010 ; Bahwa saat menjabat KTU di FKUB benar saksi pernah terima surat dari StikesMaharani (pada bukti T1.T.2.7 diperlihatkan di persidangan) ;Bahwa atas surat ini pernah dijawab oleh FKUB (pada bukti T.1.T.28ditunjukkan dipersidangan) ; Bahwa mengenai isi suratnya intinya Stikes Maharani keberatan kalaupenggugat jadi pengajar di FKUB karena statusnya masih jadi dosen di StikesMaharani ; 22222 nnn nn nnn nnn nnn nnnBahwa penggugat belum diterima di FKUB ; Bahwa ada prosesnya, lamaran

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) PROVINSI SUMATRASELATAN dengan alamat di dekat (sebelah) Water Fun dekat GORJakabaring Kota Palembang atau d.a. Rumah Ketua FKUB Prov. Sumsel(Kiyai THOHLON ABDUL RAUF) JI. Sekundang No, 7 RT 01 Komplek PMDHalaman 1, dari 18 Hal.

dan No. 8tahun 2006 berkewajiban berdasarkan tujuannya, antara lain dalam rangkamenyelenggarakan otonomi, mempunyai kewajiban melaksanakan urusanwajib bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang sertakewajiban melindungi masyarakat menjaga persatuan, kesatuan dankerukunan nasional serta keutuhan NKRI; yang dalam melaksanakan tugasdan kevajibannya difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun,memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dankesejahteraan;Bahwa FKUB

Tergugat berdasarkan PBM Menteri Agama dan Mendagritersebut yang diberi wewenang seharusnya menampung aspirasi, meneliti,Halaman 6, dari 18 hal.Put.No.102/PDT/2016/PT.PLG.19.20.21.dengan saksama keberatan, apirasi masyarakat terutama yang berkaitandengan lokasi pembangunan Masjid Raya Tingkat Provinsi (MasjidSriwijayaPalembang) apakah tanahnya dalam sengketa/bermasalah atau tidak, dikuasiorang atau tidak; jika dalam sengketa harus diselesaikan dengan dialog yangharus dilakukan/difasilitasi oleh FKUB

(turut tergugat); setelah aman tidakbermasalah barulah memberikan pendapat dan rekomendasi kepadaGubernur untuk membangun Masjid Sriwijaya tersebut;Bahwa bahkan Kuasa Hukum Penggugat telah menyurati FKUB No.69/PerbanGRRek/VIIV2015 tanggal 28 Agustus 2015, bahkan telah menemuilangsung Ketuanya KIYAl!

THOHLON ABDUL RAUF di rumahnya jugamenyampaikan copy surat tersebut tanggal 16 Oktober 2015 yang inti isinyaagar FKUB 1.

Bahwa sehubungan dengan posita pada butir 8 diatas didasari atas fakta dan dallilsebagai berikut:9.1 Bahwa Objek Gugatan melanggar SKB Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006yang mana berdasarkan SKB tersebut Forum Kerukunan Umat Beragam(FKUB) maupun unsur pemerintahan Kota Tangerang/Tergugat selakuPembina kerukunan umat beragama harus beraudensi terlebih dulu denganmasyarakat sekitar tempat Gereja tersebut didirikan. Dalam permasalahanHalaman 9 dari 39 halaman.

Putusan Nomor 84 PK/TUN/20169.29.39.49.5pada Perkara a guo warga di wilayah tempat tinggal Para Penggugat tidakpernah dilibatkan dan dimintakan persetujuannya, justru Tergugat seolaholah menutupnutupi tentang permohonan IMB bagi pendirian Gerejatersebut;Bahwa selanjutnya, rekomendasi FKUB Kota Tangerang yang menjadi bahankebijakan bagi Tergugat untuk mengeluarkan Izin Mendirikan Gereja SantaBernadet tersebut patut dipertanyakan, karena fungsi FKUB yangseharusnya melakukan dialog dengan pemuka agama

ASIKIN WIRAYUDA, SH dan SYAMSUL BAHRIdan (Penggugat Nomor 33 dan Nomor 39) mendatangi KantorForum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tangerangditemui oleh Pengurus FKUB Kota Tangerang, antara lain BapakAmin Munawar (Ketua) dan Bapak H.

Rojali, SH (Sekretaris Il).Dalam kesempatan tersebut Para Penggugat tersebutmenyampaikan protes dan keberatan terhadap FKUB KotaTangerang karena menerbitkan Surat Rekomendasi untuk GerejaSanta Bernadet sehingga mengakibatkan diterbitkannya IzinMendirikan Bangunan (IMB) Gereja Santa Bernadet. Atas protestersebut Bapak Amin Munawar dan Bapak H.

bahwa pada sekitar tanggal 20 Desember 2013 wargamasyarakat Kelurahan Sudimara Pinang (seluruhnya adalah Para TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi / Para Terbanding /Para Penggugat) ada mendatangi kantor FKUB Kota Tangerang untukmenyampaikan atas rekomendasi dari FKUB, yang mengakibatkanditerbitkannya IMB Gereja Santa Bernadet tanggal 22 Agustus 2013.Bahwa pada saat itu saksi Rojali, SH menganjurkan kepada Para TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi

(Wakil Sekretaris FKUB) Kota Tangerang;Bahwa namun demikian, faktanya pihak Forum Umat Islam Bersatu(FUIB) Sudimara Pinang (Para Penggugat) tidak mengajukan GugatanHalaman 15 dari 43 halaman.

ASIKIN WIRAYUDA, SH dan SYAMSUL BAHRIdan (Penggugat Nomor 33 dan Nomor 39) mendatangi KantorForum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tangerangditemui oleh Pengurus FKUB Kota Tangerang, antara lain BapakAmin Munawar (Ketua) dan Bapak H.

Rojali, SH (Sekretaris Il).Dalam kesempatan tersebut Para Penggugat tersebutmenyampaikan protes dan keberatan terhadap FKUB KotaTangerang karena menerbitkan Surat Rekomendasi untuk GerejaSanta Bernadet sehingga mengakibatkan diterbitkannya IzinMendirikan Bangunan (IMB) Gereja Santa Bernadet. Atas protestersebut Bapak Amin Munawar dan Bapak H.

KotaTangerang Tanggal 20 September 2013 dan Keterangan Saksi Rojali,S.H., Anggota dan Wakil Sekretaris FKUB Kota Tangerang, padapersidangan tanggal 31 Oktober 2014 menerangkan dengan jelas bahwapada sekitar tanggal 20 September 2013 masyarakat Sudimara Pinang(seluruhnya adalah Para Penggugat/Para Termohon Kasasi) mendatangiKantor FKUB Kota Tangerang untuk menyampaikan keberatan atasrekomendasi FKUB Kota Tangerang yang mengakibatkan diterbitkannyaIMB Gereja Santa Bernadet Tanggal 22 Agustus 2013

/I.Int100 belum mendapat pengesahandari Lurah Sudimara Pinang sebagaimana ditentukan oleh Pasal 14 ayat (2)huruf 6 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam NegeriNomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, juga selarasdengan isi rekomendasi FKUB Kota Tangerang sebagaimana dimaksudBukti T14 dan Bukti T.

NUR PERMATASARI, MSi, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Dosen FKUB, Alamat Jalan Bendungan Riam Kanan 29, RT.03/RW.06, Kelurahan Sumbersari, KecamatanLowokwaru, Kota Malang, disebut sebagai PEMOHON ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malang No.930/Pdt.P/2012/PN.Mlg. tanggal 13 September 2012 tentang Penunjukkan Hakim dan Panitera Pengganti yangmemeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malang No.930/Pdt.P

NUR PERMATASARI, MSi , Umur 52 Tahun, Pekerjaan Dosen FKUB, AlamatJalan Bendungan Riam Kanan 29, RT.03/RW.06, Kelurahan Sumbersari,Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, disebut sebagai PEMOHON ; Susunan Persidangan adalah sebagai berikut :1; HARDIN, SH, M Ab sssssncssnonanswe acswmnarnnes canmsmeniweaascsewsars Hakim2.

NUR PERMATASARI, MSi, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Dosen FKUB,Alamat Jalan Bendungan Riam Kanan 29, RT.03/RW.06, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, disebut sebagaiPEMOHON ;Supayaia / mereka datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Malang yangterletak di Jalan. Jend. A. Yani Utara No. 198 di Malang pada hari : RABU tanggal 19SEPTEMBER 2012 Jam : 09.00 Wib.

Surat Rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama(FKUB) Nomor: 15/FKUBRH/X/2010 tanggal 30 Oktober 2010tentang Rekomendasi untuk mendirikan Bangunan Gereja KotolikParoki Santo Ignatius Pasir Pangaraian ;4. Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama Kantor KabupatenRokan Hulu) Nomor: Kd.04.09/I/BA.04/1892/2010 tanggal 10Nopember 2010tentang .........tentang Rekomendasi untuk mendirikan Bangunan Gereja Kotolik ParokiSanto Ignatius Pasir Pangaraian ;5.

Rekomendasi tertulis dari FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama)Kabupaten / Kota ;e Bahwa berdasarkan persyaratan tersebut, Tergugat Iltelah menerbitkan Surat Izin Pelaksanaan PekerjaanPembangunan GerejaKotolik .........Kotolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraian Nomor: 146/IPMBTRCK/X1/2010 tanggal 23 Nopember 2010 ;e Bahwa Surat Izin Pelaksanaan Nomor: 146/IPMBTRCK/X1/2010 tanggal 23 Nopember 2010 yang diterbitkan olehTergugat Il bukanlah merupakan Izin MendirikanBangunan atau dengan kata lain

(FKUB) Kabupaten Rokan Hulu, hal ini sesuai denganPasal 17 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri danMenteri Agama Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan TugasKepala.

dan CiptaKarya Pasir Pangaraian ;e Bahwa saksi tahu bahwa Bupati Rokan Hulu ada mengeluarkan suratteguran tentang pembangunan Gereja Katolik Pasir Pangaraian pada bulanMaret 2012 ;Bahwa saksi pernah mengikuti rapat di Kantor Bupati Rokan Hulu tentangpembangunan Gereja pada tanggal 19 Mater 2012 ;e Yang dibicarakan adalah tentang relokasi dan yang hadir waktu ituadalah :Bupati, Kapolres, Kejari dll ;e Waktu itu tidak ada ditentukan rencana relokasi ;e Pada saat pertemuan tsb, tidak dihadiri oleh FKUB

Pusate Tidak pernah ada rapat lain tentang Relokasi;Bahwa saksi tahu ada surat dari Panitia Pembangunan Gereja keGubernur Riau ;e Bahwa rekomendasi dari FKUB Daerah ada ;e Bahwa hal tersebut pernah dibicarakan dengan DinasDepartemen Agama dan memberi 2 (dua) pilihan yaitu Relokasi atauke Pengadilan;Bahwa lokasi 100 Ha pernah disampaikan wajib dikosongkan untukdaerah percontohan pertaniane Bahwa saksi keberatan apabila direlokasi ;e Bahwa mediasi pernah dilakukan ;e Bahwa mediasi dilakukan sebanyak

Putusan Nomor : 150/G/2017/PTUNBDGSaksi menyatakan diminta rekomendasi karena perintah membangunmasjid atas Allah SWT, barang siapa yang membangun masjid samadengan membangun rumahnya, apalagi saya sebagai ketua MUI Masjid itusaya tahu benar bahwa sangat diperlukan oleh karena itu ketika datangpanitia untuk meminta rekomendasi, Karena persyaratannya sudahlengkap dan ada rekomendasi dari MUI serta Kepala Departemen Agamamaka FKUB baru bisa mengusulkan kepada Walikota untuk dibuatkanSUI alt IJIN j

Jadi peran MUI disini adalah memberi masukan kepada FKUB dankepada pihakpihak lainnya berdasarkan tampungan aspirasi dariMasyarakat 2222222 o nnn enn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn eensSaksi menyatakan terkait persyaratan atau rekomendasi pendirianrumah ibadah yang berhak selain dari FKUB dan KementerianSaksi menyatakan mengetahui keberadaan Masjid Imam Ahmad binHanbal bermula dari Masjid sederhana kemudian oleh pihak pengurusMasjid Imam Ahmad dibongkar dan kemudian ada rencana dibangundengan gedung baru

Putusan Nomor : 150/G/2017/PTUNBDGtarekatnya mereka menyatakan anti padaSaksi menyatakan keluhan atau penolakan warga yang ditampungdari tokoh tokoh masyarakat sekitar Masjid tersebut yaitu kKecaman kecaman kepada mereka berupa pengkafiran terhadap fanham lain, dan itumembuat mereka sakit hari karena disebut kafir dan sesat, secara formalyang mengurus adalah FKUB, hal mana Majelis Ulama sejauh ini belumpernahn membuat diskusi diantara ulamaulama Kota Bogr dalammenanggapi keberadaan umat yang ada

Putusan Nomor : 150/G/2017/PTUNBDGorang yang ditandai dengan daftar nama dan KTP serta juga dukungan 60orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa setempat ;Saksi menyatakan Kementerian agama hanya memberikanpembinaan terkait kerukunan antar umat beragama secara spesifikdisampaikan oleh FKUB, kami hanya terkait dengan bagaimana masjid itubisa berjalan dengan optimal sesual denganfungsinya ;Saksi menyatakan tidak ada kewenangan dari Kementerian AgamaKota Bogor untuk mengawasi kegiatan yang ada

sebagai Ketua sejak bulan AprilSaksi menyatakan keanggotan FKUB berasal dari unsur 6 agama,Khatolik, Protestan, Budha, Hindu, Konghuchu dan Islam ;Saksi menyatakan dari Agama Islam ada unsur dari persis,muhammadiyah, NU, MUL 202 220 ene nen n ence nn ene ne nnneeSaksi menyatakan tugas dan kewenangan dari FKUB adalahmengembangkan tri kKerukunan umat beragama, melakukan dialog denganHal. 65 dari 93 Hal.

Tahun 2017, Tergugat juga telahberiktikat baik memenuhi panggilan Komite Etik Profesi KedokteranFakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB), karenapengaduan/laporan dugaan perselingkuhan Penggugat terhadap Komitetersebut. Dalam laporan tersebut Penggugat juga meminta Tergugatdiberikan sanksi dikeluarkan dari Program Pendidikan Dokter SpesialisFKUB.

Dari putusan Komite Etik Profesi Kedokteran Fakultas KedokteranUniversitas Brawijaya (FKUB) dinyatakan bahwa tidak didapatkanperselingkuhan antara Tergugat dengan teman wanita Tergugat, Tergugatkurang menjaga profesionalisme komunikasi dalam bersosial mediadengan teman wanita Tergugat dan pokok pengaduan/laporan tersebutbukan masuk ranah Komite Etik Profesi Kedokteran Fakultas KedokteranUniversitas Brawijaya (FKUB), namun masuk urusan Rumah Tanggakeduanya.

Tanpa mempertimbangkan keuangan keluargaDan bahwasannya sejak awal Penggugat telah mengetahui danmenyetujul bahwa Tergugat mengikuti Program Pendidikan DokterSpesialis FKUB yang mana akan mempengaruhi pendapatan keluarga.Persetujuan istri tersebut dapat dibuktikan dengan tandatangankesediaan pasangan suami/istri saat Tergugat mendaftarkan diri dalamProgram Pendidikan Dokter Spesialis tersebut.Meski demikian Tergugat selama menajalani Program PendidikanDokter Spesialis FKUB tetap memberikan nafkah

Dst.Kemudian, sebagaimana disampaikan oleh Tergugat selanjutnyatentang hasil Putusan Komite Etik Profesi Kedokteran FakultasKedokteran Universitas Brawijaya (FKUB).

Dimana jelas bahwateguran tersebut berkaitan dengan komunikasi yang tidakprofesional antara Tergugat dengan teman wanitanya itu.Hal ini berhubungan dengan apa yang telah dijelaskan olehPenggugat pada bagian terhadulu tentang hasil Putusan KomiteEtik Profesi Kedokteran Fakultas Kedokteran UniversitasBrawijaya (FKUB). Yang menyatakan diantaranya bahwa : ...

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)PROVINS! SUMATRA SELATAN, beralamat di dekat(sebelah) Water Fun dekat GOR Jakabaring KotaHalaman 1 dari 27 hal. Put. Nomor 1637 K/Pdt/2017Palembang atau d.a. Rumah Ketua FKUB Prov.

Bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) PorvinsiSumatra Selatan selaku Turut Tergugat sebagai Lembaga yang resmidibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteridalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 berkewajibanberdasarkan tujuannya, antara lain dalam rangka menyelenggarakanotonomi, mempunyai kewajiban melaksanakan urusan wajib bidangperencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta kewajibanmelindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunannasional serta

Bahwa FKUB atau Turut Tergugat yang difasilitasi dan mendapatgaji dengan menikmati uang rakyat berdasarkan Pasal 9 PBM Nomor 9dan 8 tahun 2006 tersebut mempunyai tugas: antara lain a. melakukandialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; b. menampungaspirasi Ormas Keagamaan dan aspirasi masyarakat; c. Menyalurkanaspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi(tertulis) sebagai bahan kebijakan Gubernur;18.

Nomor 1637 K/Pdt/2017berkaitan dengan lokasi pembangunan Masjid Raya Tingkat Provinsi (MasjidSriwijaya Palembang) apakah tanahnya dalam sengketa/bermasalah atautidak, dikuasi orang atau tidak; jika dalam sengketa harus diselesaikandengan dialog yang harus dilakukan/difasilitasi oleh FKUB (Turut Tergugat);setelah aman tidak bermasalah barulan memberikan pendapat danrekomendasi kepada Gubernur untuk membangun Masjid Sriwijayatersebut:19.

Bahwa bahkan Kuasa Hukum Penggugat telah menyurati FKUBNomor 69/PerbanGRRek/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015, bahkan telahmenemui langsung Ketuanya Kiyai Thohlon Abdul Rauf di rumahnya jugamenyampaikan copy surat tersebut tanggal 16 Oktober 2015 yang intiisinya agar FKUB 1. Merekomendasikan Gubernur Sumsel agar dapatmembayar ganti Kerugian yang layak kepada ahli waris yang berhak sesuaikesepakatan, sehingga pembangunan Masjid Sriwijaya dapat segeradimulai; 2.

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)PROVINS!I SUMATERA SELATAN, berkedudukan di dekat(sebelah) Water Fun, dekat GOR Jakabaring, KotaPalembang, atau da.

Rumah Ketua FKUB ProvinsiSumatera Selatan (Kiai Thohlon Abdul Rauf), JalanSekundang, Nomor 7, RT 01, Komplek PMD, belakangPTC, Kota Palembang;Para Turut Termohon Peninjauan Kembali:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan, paraPenggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriPalembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:A. Dalam Provisi:1.

demikian,pada tanggal 12 Nopember 2011, datang sekolompok orang dari OrmasFPI dengan tujuan untuk menyegel Masjid, tetapi tidak jadi danmembubarkanBahwa berselang kurang lebih satu tahun, selanjutnya pada tanggal 14Februari 2013, datang ke Masjid AlMisbah Jatibening unsur Muspida KotaBekasi, antara lain Camat Pondok Gede dengan Staf, Danramil denganAnggota, Kapolsek dengan Anggota, Satuan Polisi Pamong Praja(selanjutnya disebut Satpol PP), MUI, Forum Kerukunan Umat Beragama(selanjutnya disebut FKUB

Informasi ini terbukti benar adanya, dimana pada tanggal 8 Maret 2013, datang ke Masjid AlMisbah Jatibeningunsur Muspida Kota Bekasi, antara lain Camat Pondok Gede degan Staf,Danramil dengan Anggota, Kapolsek dengan Anggota dan satuan Dalmas,Satpol PP, MUI, FKUB, Kesbangpol/Kasospol, Kabag Hukum, Ormas FPI,Hal. 9 dari 61 Hal. Putusan Nomor 56/G/2013/PTUNBDGWartawan Media Visual & Umum, dengan tujuan akan melakukanpenyegelan Masjid AlMisbah.

dihentikan ;e bahwa benar saksi melihat para terdakwa tetapi tidak semua saksi ingat, diantara yang saksiinggat Erwin, Imam S, Joko dan Wahyudi ;e bahwa benar akibat pengrusakan kerugian yang saksi derita Rp. 50.000.000, (Lima puluhjuta rupiah) ;e bahwa benar pembangunan ada panityanya namun panitya terdiri dari dalam keluargasedang para terdakwa tidak ada yang menjadi panitya ;e bahwa benar semua sudah tahu kalau bangunan tersebut adalah mushola bukan masjid ;e bahwa benar saksi pernah menanyakan ke FKUB

Blitar ;bahwa benar tanah dan bangunan milik Kakek dan ayah para saksi ;bahwa benar pada saat demo bangunan sudah mencapai sekitar 50 % (bangunan temboksudah rata gawang) ;bahwa benar saran dari FKUB kalau untuk pembangunan mushola tidak perlu ada syaratseperti untuk pembangunan masjid ;bahwa benar ada surat dari Bupati yang berisi himbauan kalau kedaan tidak kondusifbangunan jangan dilanjutkan dulu ;bahwa benar sebetulnya dari pihak keluarga Anasruloh sudah menghentikan bangunantersebut untuk sementara

Blitar ;e bahwa benar saat akan membangun sudah minta ijin kepala Desa setempat ;e Saran dari FKUB kalau untuk pembangunan mushola tidak perlu ada syarat seperti untukpembangunan masjid ;e Bahwa benar sebetulnya dari pihak keluarga Anasruloh sudah menghentikan bangunantersebut untuk sementara, oleh karena keadaan saat itu tidak ada masalah keluargaAnasruloh bermaksud memasang papan pada bagian Imaman Musola ;e bahwa benar memang banyak material akan tetapi material tersebut bukan untuk mushola,tetapi

NTB, Kepala Kantor Kemenag KotaMataram, Ketua FKUB Prov. NTB, Tim Pakem Prov. NTB, Ketua FKUBkota Mataram, KA. Bakesbangpoldagri Kota Mataram, Kapolres KotaMataram, Camat Cakranegara, Lurah Karang Taliwang bersamapimpinan Pondok Pesantren Ubay Bin Kaab (UBK)..

NTB,Kepala Kantor Kemenag Kota Mataram, Ketua FKUB Prov. NTB, TimPakem Prov.

NIB, KepalaKantor Kemenag Kota Mataram, Ketua FKUB Prov. NTB, Tim Pakem Prov.NTB, Ketua FKUB kota Mataram, KA. Bakesbangpoldagri Kota Mataram,Kapolres Kota Mataram, Camat Cakranegara, Lurah Karang Taliwangbersama pimpinan Pondok Pesantren Ubay Bin Kaab (UBK).

NTB,Kepala Kantor Kemenag Kota Mataram, Ketua FKUB Prov. NTB, Tim PakemProv. NIB, Ketua FKUB kota Mataram, KA.

NTB, Kepala Kantor KemenagKota Mataram, Ketua FKUB Prov. NTB, Tim Pakem Prov. NTB, Ketua FKUBkota Mataram, KA.

;Bahwa PERBER 2 MENTERI telah juga mengatur mengenai perananlembaga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang terdiri dariunsur pemuka agama, tokoh masyarakat, ormas keagamaan danaspirasi masyarakat maka sudah seyogianya keputusankeputusanpenting dalam kerangka menjalankan kebebasan beragama dilekatkanpada lembaga FKUB ini termasuk keputusan dalam pendirian tempatperibadatan bukan diserahkan kepada orang perseorangan warganegara;Bahwa materimateri yang terdapat dalam PERBER 2 MENTERIharusnya diatur

calon pengguna rumahibadat sudah memenuhi keperluan nyata dan sungguhsungguh,maka pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianyalokasi pembangunan rumah ibadat.Ini berarti bahwa sekelompok umat beragama yang telahmemenuhi keperluan nyata dan sungguhsungguh tidak akanditolak keinginannya untuk mendirikan rumah ibadat, hanya sajalokasinya mungkin digeser sedikit ke wilayah lain yang lebihmendapat dukungan masyarakat setempat.Bahwa PBM juga mengatur mengenai Forum Kerukunan UmatBeragama (FKUB

Putusan Nomor 25 P/HUM/2020maka pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianyalokasi pembangunan rumah ibadat.Ini berarti bahwa sekelompok umat beragama yang telahmemenuhi keperluan nyata dan sungguhsungguh tidak akanditolak keinginannya untuk mendirikan rumah ibadat, hanya sajalokasinya mungkin digeser sedikit ke wilayah lain yang lebihmendapat dukungan masyarakat setempat.Bahwa PBM juga mengatur mengenai Forum Kerukunan UmatBeagama (FKUB) yang keberadaannya dibentuk oleh masyarakatdan

Bahwa Pihak Termohon tidak sependapat dengan dalil Pemohonangka 14 halaman 17 yang menyatakan pada pokoknya keputusankeputusan penting dalam kerangka menjalankan kebebasanberagama dilekatkan pada lembaga FKUB ini, dengan Jawabansebagai berikut:a.bahwa PBM juga mengatur mengenai pembentukan sebuahlembaga, yaitu Forum Kerukunan Umat Beagama (FKUB) yangkeberadaannya dibentuk secara mandiri oleh masyarakat dandifasilitasi oleh pemerintah provinsi, pemerintah kota maupunpemerintah kabupaten.

bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.bahwa perlu. dipahami bersama keberadaan FKUB yangkeanggotaannya berasal dari masyarakat, tentunya tidak secaraserta merta dapat secara mutlak keinginan masyarakat yangmungkin berbeda dalam hal beribadat, termasuk pendirian rumahibadat.bahwa pembentukan FKUB ini telah sesuai dengan harapanmasyarakat, yang diharapbkan akan mampu meredam potensikonflik atau kerawanan yang terjadi dalam masyarakat, danmelindungi hakhak kodrati masyarakat dalam hal beribadat,termasuk

Raya Stagen Sebelah Selatan berbatas dengan FKUB Sebelah Timur berbatas dengan Nita Susanti Kho Sebelah Barat berbatas dengan JI. Sungi Salak2. Bahwa Penggugat memiliki tanah itu berdasarkan jual beli dengan HairilAfgani berdasarkan Akta Nomor 137/SMYPLU/2013 Tahun 2013, RolitaLusyana, S.H. seorang Notaris/PPAT di Kotabaru, dimana tanah ituberdasarkan SHM Nomor 04629/2007, Surat Ukur Nomor 1044/SMY/2007Hal 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Ktb.tanggal 4 Desember 2007, luas 868 M2?

Raya Stagen Sebelah Selatan berbatas dengan FKUB Sebelah Timur berbatas dengan Nita Susanti Kho Sebelah Barat berbatas dengan JI. Sungi Salakberdasarkan SHM Nomor 04629/2007, Surat Ukur Nomor 1044/SMY/2007tanggal 4 Desember 2007, luas 868 m2;Hal 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Ktb.3.

Raya Stagen; Sebelah Selatan berbatas dengan FKUB; Sebelah Timur berbatas dengan Nita Susanti Kho; Sebelah Barat berbatas dengan JI. Sungi Salak;4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengaku sebagai pemilik tanah diatas kepunyaan hak milik Penggugat dan telah melakukan perbuatan untukpengukuran dan memasang patok tanpa seijin dan tidak atas perintahPenggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum;5.

Raya Stagen,sebelah Selatan berbatas dengan FKUB, sebelah Timur berbatas dengan NitaSusanti Kho, sebelah Barat berbatas dengan JI.

Raya Stagen,sebelah Selatan berbatas dengan FKUB, sebelah Timur berbatas dengan NitaSusanti Kho, sebelah Barat berbatas dengan Jl. Sungi Salak yang diperolehPenggugat dengan cara jual beli dengan Hairil Afgani berdasarkan Akta Nomor137/SMYPLU/2013 Tahun 2013, Rolita Lusyana, S.H. seorang Notaris/PPAT diHal 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Ktb.Kotabaru, dimana tanah itu berdasarkan SHM Nomor 04629/2007, Surat UkurNomor 1044/SMY/2007 tanggal 4 Desember 2007, luas 868 M?

Kerukunan Umat Beragama dan PendirianRumah Ibadat, pada Pasal 21 BAB IV Penyelesaian Sengketa, disebutkansebagai berikut:1 Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikansecara musyawarah oleh masyarakat setempat;2 Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan olehbupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agamakabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secaraadil dan tidak memihak dengan mempertimbangkanpendapat atau saran FKUB

sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya harus menyatakantidak berwenang mengadili perkara ini, karena termasuk dalam yurisdiksi peradilanlain, in casu Pengadilan Negeri Kepanjen, atau paling tidak, berdasarkan ketentuanayat (1) dan (2) di atas, perkara ini harus diselesaikan terlebih dahulu secaramusyawarah oleh masyarakat setempat, kalau tidak tercapai, penyelesaiannyadilakukan oleh Bupati Malang yang dibantu oleh Kepala Kantor KementerianAgama Kabupaten Malang dengan mempertimbangkan pendapat FKUB

Pemenggalan Pasal 21 ayat (3) di atas,jelas telah salah dalam pertimbangan hukum, karena ayat (3) terkait denganbunyi ayat (2), yaitu: Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikotadibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarahyang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkanpendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.

Peraturan Bersama Menteri Agama danMenteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 adalahsebagai berikut:1 Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawaraholeh masyarakat setempat;2 Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai,penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepalakantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yangdilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkanpendapat atau saran FKUB

Walaudemikian, pada tanggal 12 November 2011, datang sekolompokorang dari Ormas FPI dengan tujuan untuk menyegel Masjid, tetapitidak jadi dan membubarkan diri;Bahwa berselang kurang lebih satu tahun, selanjutnya pada tanggal14 Februari 2013, datang ke Masjid AlMisbah Jatibening unsurMuspida Kota Bekasi, antara lain Camat Pondok Gede dengan Staf,Danramil dengan Anggota, Kapolsek dengan Anggota, Satuan PolisiPamong Praja (selanjutnya disebut Satpol PP), MUI, ForumKerukunan Umat Beragama (selanjutnya disebut FKUB

Informasiini terbukti benar adanya, di mana pada tanggal 8 Maret 2013, datangke Masjid AlMisbah Jatibening unsur Muspida Kota Bekasi, antaralain Camat Pondok Gede dengan Staf, Danramil dengan Anggota,Kapolsek dengan Anggota dan satuan Dalmas, Satpol PP, MUI,FKUB, Kesbangpol/Kasospol, Kabag Hukum, Ormas FPI, WartawanMedia Visual & Umum, dengan tujuan akan melakukan penyegelanMasjid AlMisbah.

dengan tujuan untukmenyegel Masjid, tetapi tidak jadi dan membubarkan diri;Bahwa berselang kurang lebih satu tahun, selanjutnya pada tanggal 14Februari 2013, datang ke Masjid AlMisbah Jatibening unsur Muspida KotaBekasi, antara lain Camat Pondok Gede dengan Staf, Danramil denganAnggota, Kapolsek dengan Anggota, Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP), MUI, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kesbangpol/Kasospol, Kabag Hukum, FPI, Wartawan Media Visual & Umum, dengantujuan untuk melakukan penyegelan

Putusan Nomor 107 PK/TUN/2015Jatibening unsur Muspida Kota Bekasi, antara lain Camat Pondok Gededegan Staf, Danramil dengan Anggota, Kapolsek dengan Anggota dansatuan Dalmas, Satpol PP, MUI, FKUB, Kesbangpol/Kasospol, KabagHukum, FPI, Wartawan Media Visual & Umum, dengan tujuan akanmelakukan penyegelan Masjid AlMisbah.