Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :Nama : SRI WAHYUNI MERITA SARI binti TUMADIalias TUNADI; Tanggal lahir : 21 September 1997 (umur 15 tahun, 5 bulan);Agama : Islam; Pekerjaan : Buruh Pabrik;Tempat kediaman di : Dusun Ndoro RT.019 RW. 003 Desa KarangwidoroKecamatan Dau Kabupaten Malang;dengan calon suaminyaNama : BAYU NOVALDI RAMADHAN bin SUNYOTO;Tanggal lahir : 22 Maret 1994, (umur 18 tahun);Agama : Islam; Pekerjaan : Pekerja Home Idustri; halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor

Bahwa karena hubungan yang sedemikian akrab tersebut, khawatir terjadihalhal yang melanggar etika agama maupun perundangundangan;e Bahwa ia tidak dalam pinangan lakilaki lain kecuali oleh calon suaminya(BAYU NOVALDI RAMADHAN bin SUNYOTO);e Bahwa ia sudah siap menjalani kehiduapan rumah tangga bersama calonsuaminya tersebut; Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan calon suami anakPemohon yang bernama :Nama : BAYU NOVALDI RAMADHAN bin SUNYOTO, umur 18 tahun, agamaIslam, pekerjaan Pekerja Home Idustri

DALAM EKSEPSIMenolak Eksepsi dari Terbantah I DALAM POKOK PERKARAMenyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Idustri pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.041/2007/Eks tertanggal 13 Nopember 2009 tetap berkekuatan Hukum ;Menghukum Pembantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang di anggarkan sebesar Rp. 454.000.- ( empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Bukti saksi :1. saksi I umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan idustri, tempat kediaman diKabupaten Tulungagung2. saksi II umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman diKabupaten TulungagungDi bawah sumpah saksisaksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi I kenal dengan penggugat dan tergugat karena ia adalah saudara seibupenggugat, sedangkan saksi II kenal dengan penggugat dan tergugat karena ia adalahtetangga penggugat; Bahwa saksisaksi tahu masalah rumah tangga

PUTUSANNomor : 1236/Pdt.G/2013/PA.Kab.MlgBISMILLAHIRROHMANIRROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat ceraiantara :PENGGUGAT , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Les,tempat tinggal Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat";LawanTERGUGAT , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan PekerjaHome Idustri, tempat tinggal

PUTUSANNomor : 0377/Pdt.G/2012/PA.Kab.MlgBISMILLAHIRROHMANIRROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata padatingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ceraitalak antara :telahPEMOHON umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerja Home Idustri, tempat tinggal diKota Batu, kemudian memilih kediaman hukum domisili di Jalan Flamboyan No.27 RT.013RW.003 Desa Pakisaji Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang

Akmal bin Husen, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh,tempat tinggal di Jalan Idustri Gang Timrah, KelurahanTaman sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.Hal 3 dari 10 Hal.

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkandakwaan tunggal, yang isinya sebagai berikut :Bahwa Terdakwa GABRIEL KELIK PURWOKO bin YOHANESMARIA PURWANTO pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul11.0 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 bertempat PTNippon Indosari Corpindo di Kawasan Idustri

Nippon Indosari Corpindo di Kawasan Idustri WijayaKusuma jalan Tugu Wyaya III No. 1 Semarang telah dilakukan pemeriksaanoleh Tim Penyidik Dit Reskrimsus Polda Jateng. dan diperoleh fakta bahwa12pada PT.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6(enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanansementara ditambah dengan denda sebanyak Rp. 250.000.000, (dua ratuslima puluh juta rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dandengan perintah terdakwa supaya ditahan.Menyatakan barang bukti berupa :3.1 SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua tentang Pembaharuan IzinUsaha Idustri Primer Hasil Kayu (IPHHK) No. 522.2/1.216 tanggal 1Juni 2004 ;3.2 SK Kepala Dinas

terdakwa kemudian petugaskepolisian menemukan tumpukan kayu yang ditutupi karungplastik warna putih dan ditutupi juga dengan kardus kardusdidalam mobil terdakwa , setelah diperiksa leh anggotakepolisian ternyata terdakwa mengangkut kayu ulin tersebuttidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan(SKSHH)Bahwa menurut ahli RAMLAN, S.Hut kayu jenis ulin dibeli olehterdakwa merupakan kayu yang diolah langsung di lokasitebangan dengan menggunakan gergaji rantai dan sejenisnyatanpa melalui idustri

Mitra Karya Sukses Nabatiyang beralamat di Jalan Idustri KM 19.7 Jl. Raya Daan Mogot KM 18.7Blok E No. 5 Batuceper Kota Tangerang; Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan caratidak menyetorkan uang hasil penjualan barang berupa minyak goringkepada kasir Perusahaan; Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa Jaya mengakui telahmelakukan perbuatan penggelapan terhadap uang perusahaan,Hal. 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 1820/Pid.B/2019/PN.

Mitra Karya SuksesNabati yang beralamat di Jalan Idustri KM 19.7 Jl.

Mitra Karya Sukses Nabati yangberalamat di Jalan Idustri KM 19.7 JI.

Mitra Karya SuksesNabati yang beralamat di Jalan Idustri KM 19.7 Jl.

Bahwa Akta Kerja Sama Nomor 163 tanggal 20 Oktober 1990 tersebutBatal demi Hukum oleh karena tidak mendapat persetujuan dari BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan BebasBatam (d/h Otorita Pengembangan Daerah Idustri Pulau Batam) (vide:Surat Perjanjian 007/UMPERJ/I/1991, tetanggal 31 Januari 1991 tentangPENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENGURUSAN TANAHATAS BAGIANBAGIAN TERTENTU DARIPADA TANAH HAKPENGELOLAAN OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRIPULAU BATAM), Jo.

CENTRAL MANUNGGAL PRAKARSA,adalah BATAL DEMI HUKUM karena :e Akta tersebut tidak mendapat persetujuan dari (Otorita PengembanganDaerah Idustri Pulau Batam yang sekarang dikenal sebagai BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan BebasBatam);30e Akta tersebut dilarang dan ataupun bertentangan dengan InstruksiMenteri Dalam Negeri No. 14 tahun 1982, tentang Larangan PenggunaanKuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah;e Dalam kaitannya dengan Akta No. 202 tanggal 25 Oktober 1990 tentangPEMBERIAN

Dalam hal ini tanah yang dialokasikandimaksud sudah digunakan oleh PIHAK KEDUA, hanya dapat dialihkan olehPIHAK KEDUA kepada pihak lain apabila sebelumnya memperoleh persetujuantertulis dari PPHAK KESATU (Otorita Pengembangan Daerah Idustri PulauBatam yang sekarang dikenal sebagai Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam);Selengkapnya menjadi :4.2. Bahwa sesuai dan berdasarkan AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS.P.T.

;Bahwa Akta Kerja Sama Nomor 163 tanggai 20 Oktober 1990 tersebut Bataldemi Hukum oleh karena tidak mendapat persetujuan dari Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (d/h OtoritaPengembangan Daerah Idustri Pulau Batam);(vide: Surat Perjanjian 007/UMPERJ/I/1991, tetanggal 31 Januari 1991 tentangPENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENGURUSAN TANAH ATASBAGIANBAGIAN TERTENTU DARIPADA TANAH HAK PENGELOLAANOTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM), Jo.Pasal 10 ayat (1) yang

peninjauan kembaliSeptember 2016 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 26 Oktober2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris dalam hal ini MahkamahAgung, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyatadalam putusan Judex Juris tersebut karena pertimbangannya telah tepat danbenar;Bahwa pertimbangan Judex Juris merupakan pertimbangan hukum yangmengoreksi atau memperbaiki kesalahan Judex Facti dalam penerapan hukum,yaitu menolak gugatan Penggugat padahal kedua desain idustri

Artinya, ganti rugi tersebut jelas tidak dapat memberikankelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomiPEMOHON sebelum terkena gusuran sebagaimana amanat Peraturan Presiden diatas.Bahwa Tanah PEMOHON terletak di Zone Kawasan Idustri KABIMA, dengan jarakkirakira 500 meter dari Jalan National ManadoBitung, Sebelah Utara PT.

Minahasa Utara seluas 5.872 M2, demikepentingan umum yaitu untuk proyek Pembangunan Jalan Tol ManadoBitung, serta didalam Tanah milik Pemohon tersebut terdapat sebuah bangunan rumah papanberukuran 6 m x 8 m, yang Tidak dimasukkan dalam biaya ganti kerugian oleh PihakTermohon dan atas penetapan ganti kerugian tersebut Pemohon berkeberatan karenaTanah PEMOHON terletak di Zone Kawasan Idustri KABIMA, dengan jarak kirakira500 meter dari Jalan National ManadoBitung, Sebelah Utara PT.

negeri.Mengusahakan biro bangunan dengan menerima, merencanakan danmelaksanakan pembangunan rumahrumah, gedunggedung, pabrikpabrik,jalananjalanan, jembatanjembatan, saluran air/irigasi, drainase danjaringan pengairan, landasan dan lokasi pengeboran darat, bendungan danperpipaan, atau bertindak sebagai general contractor.Mengusahakan perdagangan umum, termasuk import dan eksport dagangpulau dan lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitunganorang atau badan lain atas dasar komisi.Berusaha dibidang idustri

Berusaha dibidang idustri dan kerajinan tangan dalam arti kata seluasluasnya serta memperdagangkan hasilhasilnya.e. Berusaha dibidang perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dankehutanan serta mengerjakan segala sesuatu yang ada hubungannyadengan usahausaha tersebut.f. Berusaha dibidang pengangkutan atau transport dengan menerima danmengangkut orang dan/atau barang dari tempat yang satu ketempat yanglain.g.

kedua kalinya dalam pokok perkara yangsama pihak Pembantah.Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telahmemberikan Putusan Nomor 175/PDT.BTH/2010/PN.JKT.PST tanggal 27Oktober 2010 dengan amar sebagai berikut:Dalam Provisi Menolak permohonan provisi dari Pembantah.Dalam Eksepsi Menolak eksepsi dari Terbantah Dalam Pokok Perkara Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar; Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya; Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Idustri

Bahan bakar minyak jenis solartersebut dari orang orang yang mengantar kerumah adekterdakwa dengan menggunakan jerigen bersepeda motor danterdakwa hanya mempunyai ijin tempat usaha dari Kepala Kantorpelayanan ijin terpadu Kab Tapin sedangkan dari Kantor EnergiSumber daya alam terdakwa tidak mempuyai izin.Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui darimana asal solar yangdiperoleh dan diantar oleh orang orang yang menggunakansepeda motor kerumah adek terdakwa tersebut terdakwa tidakmengetahuinya apakah idustri

., di Jakarta dan telah disahkan oleh MenteriKehakiman RI melalui Keputusan No.05852.AH.01.01 tahun 2008 tanggal 6Februari 2008 ;Bahwa Penggugat bergerak dibidang idustri pengolahan biji coklat, dandalam menjalankan usahanya Penggugat bermitra dengan PT. SINAR PELITAJAYA ABADI (selanjutnya disebut PT.SPJA), sebuah Perusahaan yangbergerak dalam industri coklat dan berdomisili di Bandung ;Bahwa, pada sekitar bulan November 2007, lbu Yani dari PT.SPJAmenunjukkan sebuah surat kepada Penggugat.

18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 10ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.43/Menlhksetjen/2015 sebagai pelaksana UU RI Nomor : 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mengaturSetiap pengangkutan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersamasama dengandokumen angkutan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yangdigunakan untuk menyertai pengangkutan Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPKAntara, TPTKB, Idustri

Perusakan Hutan dan Pasal 10ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.43/Menlhksetjen/2015 sebagai pelaksana UU RI Nomor : 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mengaturSetiap pengangkutan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersamasama dengandokumen angkutan surat keterangan sahnya hasil hutan (GSKSHHK) yangdigunakan untuk menyertai pengangkutan Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPKHalaman 22 dari 27 Putusan Nomor : 125/Pid.B/2017/PN.BkoAntara, TPTKB, Idustri