BANGUN MAKMUR UTAMA VS KETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP PENGADAAN BARANG/JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN KONSULTASI SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017, UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) JAWA TENGAH;

(ULP) Jawa Tengah, Nomor07122017/POKJA.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja)Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi SatkerPelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jawa Tengah TahunAnggaran 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Tengah, Nomor07122017/POKJA. WIL. Il.

JATENG/17.01, Perihal: JawabanSanggahan Paket Penggantian Jembatan Tertonadi, tertanggal 07Desember 2017;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Ketua Kelompok Kerja(Pokja) Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Konstruksi danKonsultansi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi JawaTengah Tahun Anggaran 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP) JawaTengah, Nomor 07122017/POKJA. WIL. Il.

Putusan Nomor 237 K/TUN/20191) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat (Pembanding) UntukSeluruhnya;2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja)Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Konstruksi dan KonsultansiSatker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Jawa TengahTahun Anggaran 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Tengah,Nomor 07122017 / POKJA. WIL. Il.

JATENG / 17.01, Perihal: JawabanSanggahan Paket Penggantian Jembatan Tertonadi, tertanggal 07Desember 2017;3) Memerintahkan Tergugat (Terbanding) untuk mencabut Surat KetuaKelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Konstruksidan Konsultansi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II ProvinsiJawa Tengah Tahun Anggaran 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP)Jawa Tengah, Nomor 07122017 / POKJA. WIL. Il.

GARUDA NASIONAL diwakili oleh HADIJAH VS POKJA SDA 2 TAHUN 2021 KOTA BIMA

KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIH XI UKPBJ KABUPATEN ACEH SELATAN VS PT. BANGUN REZKI INDDI MAKMUR;

PUTUSANNomor 464 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN XI UKPBJKABUPATEN ACEH SELATAN, tempat kedudukan di JalanT.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KELOMPOK KERJA(POKJA) PEMILIHAN XI UKPBJ KABUPATEN ACEH SELATAN;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin,S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H.

POKJA SATKER PJN WILAYAH V PROVINSI PAPUA (PUNCAK JAYA) UNIT PELAYANAN PENGADAAN PAPUA VS PT. TELAGA MEGA BUANA;

Surat Pokja Satker PJN Wilayah V Provinsi Papua (Puncak Jaya)Npmor O9a/JS/JBT.KK24MYC/POKJA.PJN.V/2017, tertanggal 16Januari 2018. Perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalamDaftar Hitam terhadap PT.

Telaga Mega Buana;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah suratsurat kKeputusan objek sengketa,berupa:1.Surat Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilinan Penyedia PekerjaanKonstruksi Nomor 08/BAHP/JBTKK3Y2MYC/POKJA PJN.V/2017tanggal 15 Desember 2017;. Surat Pokja Satker PJN Wilayah V Provinsi Papua (Puncak Jaya)Nomor O9a/JS/JBT.KK24MYC/POKJA.PJN.V/2017, tertanggal 16Januari 2018.

Surat Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia PekerjaanKonstruksi Nomor 08/BAHP/JBTKK3Y2MYC/POKJA PJN.V/2017tanggal 15 Desember 2017;2. Surat Pokja Satker PUN Wilayah V Provinsi Papua (Puncak Jaya)Nomor O9a/JS/JBT.KK24MYC/POKJA.PJN.V/2017, tertanggal 16Januari 2018. Perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalamDaftar Hitam terhadap PT. Telaga Mega Buana;4.

Eksepsi mengenai Putusan Pokja Bukan Objek Sengketa Tata UsahaNegara;2. Eksepsi objek gugatan 2 tidak termasuk dalam pengertian KeputusanTata Usaha Negara;3.

Putusan Nomor 306 K/TUN/2019berupa data personal inti Penggugat yang diupload dan yang diperlihatkanpada Tergugat ketika pembuktian kualifikasi; Bahwa sedangkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objeksengketa kedua berupa Surat Pokja Satker PJN Wilayah V ProvinsiPapua (Puncak Jaya) No. O9a/JS/JBT.KK24MYC/POKJA.PJN.V/2017,tertanggal 16 Januari 2018. Perihal Usulan Penetapan SanksiPencantuman dalam Daftar Hitam terhadap PT.

MITRA PEMBANGUNAN SULTRA VS KELOMPOK KERJA (POKJA) B.3.5 BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2022;;

ANUGERAH ALAM SEJAHTERAKETUA POKJA ULP KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Memerintahkan kepada POKJA A Unit Layanan Pengadaan(ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir TahunAnggaran 2015 untuk mencabut Berita Acara Nomor631/BP2MPD/ULPA/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentangPekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pulau KijangSanglar,Kecamatan Reteh ;.

Untuk itu, gugatan Penggugat perludikesampingkan ;Bahwa Gugatan Penggugat yang menyatakan keputusan yangditerbitkan oleh Pokja A ULP Kabupaten Indragiri Hilir T.A 2015adalah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tidak sesuaidengan Pasal 1 Ayat 8 UU nomor 51 tahun 2009 yang isinya :Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan ataupejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkanperaturan perundangundangan yan berlaku, disini dapat kamiterangkan bahwa Pokja ULP bukanlah pejabat tata usaha

Bahwa Negara tidak pemah dirugikan atas asumsi dari penggugatpada angka 6 gugatan dari Penggugat tersebut, karena dalammelaksanakan pelelangan POKJA A ULP Kabupaten Indragiri Hilir T.A2015 memiliki dasar hukum. Adapun dasar pelaksanaan pelelangantersebut yaitu :9.1.

Anugerah AlamSejahtera dan Jawaban Pokja A ;(sesuai dengan fotokopi)55.

A ULP Kabupaten Indragiri Hilirmelalui Portal Website Layanan PengadaanSecara Elektronik (LPSE) Kabupaten IndragiriHilir (htto:/lpse.inhilkab.go.id) ; (sesuai dengan fotocopy): Print Out File Penjelasan Jawaban Sanggahanoleh POKJA A ULP Kabupaten Indragiri Hilirkepada PT.

DUTA CIPTA LEADER MelawanULP POKJA PEMERINTAH KOTA DUMAI

PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI UNITLAYANAN PENGADAAN (ULP) Pemerintah Kota Dumai NOMOR:005/PEN.PANG/ULPKONSTRUKSI/2014 Tentang Pembangunan TurapGuntung (lanjutan) Tanggal 4 Juli 2014 ;e Surat Keputusan PENETAPAN PEMENANG/PEMILIHAN LANGSUNGKETUA POKJA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI UNITLAYANAN PENGADAAN (ULP) Pemerintah Kota Dumai NOMOR:006/PEN.PANG/ULPKONSTRUKSI/2014 Tentang Pembangunan TurapJl.Mattain (lanjutan) Tanggal 4 Juli 2014 ;e Surat Keputusan PENETAPAN PEMENANG/PEMILIHAN LANGSUNGKETUA POKJA

Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan PENETAPANPEMENANG/PEMILIHAN LANGSUNG KETUA POKJA PENGADAANPEKERJAAN KONSTRUKSI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)Pemerintah Kota Dumai NOMOR: 006/PEN.PANG/ULPKONSTRUKSI/2014Tanggal 4 Juli 2014 tentang Pembangunan Turap J1.Mattain (lanjutan) ;6 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan PENETAPANPEMENANG/ PEMILIHAN LANGSUNG KETUA POKJA PENGADAANPENGADAAN KONSTRUKSI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)Pemerintah Kota Dumai NOMOR: 008/PEN.PANG/ULPKONSTRUKSI

PengadaanPekerjaan Kontruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) PemerintahKota Dumai Nomor 005/PEN.PANG/ULPKONSTRUKSI/2014tanggal 4 Juli 2014 tentang Pembangunan Turap Guntung(lanjutan) ;Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung Ketua Pokja PengadaanPekerjaan Kontruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) PemerintahKota Dumai Nomor 006/PEN.PANG/ULPKONTRUKSI/2014tanggal 4 Juli 2014 tentang =PembangunanTurap Jl.

tanggal 4 Juli 2014tentang Pembangunan Turap Guntung (lanjutan), Penetapan PemenangPemilihan Langsung Ketua Pokja Pengadaan Pekerjaan Kontruksi UnitLayanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Dumai Nomor 006/PEN.PANG/ULPKONTRUKSI/2014 tanggal 4 Juli 2014 tentangPembangunan Turap Jl.

Pengumuman Pemenang PemilihanLangsung Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi UnitLayanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota DumaiNomor 006/PENGPMG/ULPKONSTRUKSI/2014 tanggal 4Juli2014 Pekerjaan Pembangunan Turap Ji.Mattain (lanjutan) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;7 BuktiT7 : Surat Pengumuman Pemenang PemilihanLangsung Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi UnitLayananPengadaan .....Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota DumaiNomor 008/PENGPMG/ULPKONSTRUKSI/2014 tanggal 4 Juli2014 Pekerjaan Pembangunan Turap

KHAIRUNNISAKETUA ULP POKJA VI KONSTRUKSI KABUPATEN ROKAN HILIR

PT.SCIENCE & TECHNOLOGI INDONESIA >< KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PEGADAAN (POKJA/ULP),Cs

Pembanding/Penggugat : Samson Manurung
Terbanding/Tergugat : KEPALA POKJA ULP

SPECTA INTI PRIMA
Tergugat:
1.POKJA ULP Pokja I Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Fakfak
2.POKJA ULP Pokja IX Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak
3.POKJA ULP Pokja V Dinas Kesehatan
4.POKJA ULP Pokja IV Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak
5.Kepala Unit Layanan Pengadaan ULP Barang dan Jasa Kabupaten Fakfak
6.Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA VS KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (POKJA ULP)

Nomor 1265 K/Pdt.SusKPPU/2021pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untukberkoordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) KantorWilayah V Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraanpengadaan barang dan jasa, Pejabat Pembina Kepegawaian/Kepala UnitLayanan Pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku AtasanTerlapor IV untuk memberikan sanksi administratif terhadap personilpersonilpada Terlapor IV yaitu Pokja ULP Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupalarangan

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP)melawanKOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PUTUS ANNOMOR : 1/Pdt.SusKPPU/2021/PNNIAGA SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yangmemeriksa dan memutus permohonan Keberatan atas Putusan PerkaraNomor : 05/KPPU1/2020, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ataspermohonan KPPU yang diajukan oleh :Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP),Kabupaten Hulu Sungai Selatan padaPelaksanaan Pekerjaan PembangunanGedung Kolam Renang Tahap II KecamatanKandangan, beralamat di Jalan

Summary Tabel Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap Il Kecamatan Nama Pekerjaan Kandangan (1445282)Agency LPSE Kabupaten Hulu Sungai SelatanInstansi Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Satuan KerjaDinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu SungaiSelatan Kelompok KerjaKelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP),Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pelaksanaan PekerjaanPembangunan Gedung Kolam Renang Tahap Il KecamatanKandangan Sumber DanaAPBD Tahun Anggaran2017 HargaHPSRp30.496.758.000,00

Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 mengatur mengenai Pelelangan Gagal sebagai berikut:(1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilinan Langsung gagalapabila:e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadipersaingan tidak sehat.3.1.7.

Pejabat Pembina Kepegawaian/Kepala Unit Layanan PengadaanKabupaten Hulu Sungai Selatan selaku atasan Terlapor IV untukmemberikan sanksi administratif terhadap personilpersonil padaTerlapor IV yaitu Pokja ULP Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupalarangan untuk terlibat dalam Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa(UKPBJ) selama 1 (satu) tahun karena telah lalai dalam melaksanakantugas dan pembiaran terhadap indikasiindikasi yang mengakibatkanpersaingan usaha tidak sehat:No.

Pejabat Pembina Kepegawaian / Kepala Unit LayananPengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku atasanTerlapor IV untuk memberikan sanksi administratif ternadappersonilpersonil pada Terlapor IV yaitu Pokja ULP KabupatenHulu Sungai Selatan berupa larangan untuk terlibat dalam UnitKerja Pengadaan Barang atau Jasa (UKPBuJ) selama 1 (satu)tahun karena telah lalai dalam melaksanakan tugas danpembiaran terhadap indikasiindikasi yang mengakibatkanpersaingan usaha tidak sehat: No.

ILYAS ABDULLAH melawan POKJA II UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN ACEH BESAR

Kadri Sufi, SH, ;Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advocat RamliHusen, SH & Associates, beralamat di Jalan Cut MeutiaNo. 20 Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal04 Juli 2012;Selanjutnya disebut sebagai ......................LPENGGUGATwanna nn nnn nnn nnn nen anne nen LAWAN POKJA If UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN ACEHBESAR1Berkedudukan di jalan T.

;Semuannya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil, dan sebagai anggota KelompokKerja (Pokja) II Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Aceh Besar, Beralamat di jalan T. BachtiarPanglima Polem,SH. Kota Jantho, berdasarkan surat kuasatertanggal 16 Juli 2012; Selanjutnya disebut sebagai ................ ......

penundaan terhadap Pengumuman Tergugat Nomor :02 /ULP/AB/2012 tanggal 10 April 2012 tentang tender paket pekejaanpengadaan Alat Peraga SD (155 paket) kode Paket : DISDIKAB/2012 dari UnitLayanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Aceh Besar; Menunda Penetapan pelaksanaan Pengumuman Tergugat Nomor : 02 /ULP/AB/2012 tanggal 10 April 2012 tentang tender paket pekejaan pengadaan AlatPeraga SD (155 paket) kode Paket : DISDIKAB/2012 dari Unit LayananPengadaan (ULP) Kabupaten Aceh Besar;Dalam Pokok Perkara;1 Mengabulkan

Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menyatakan batal atau tidak sah Pengumuman Tergugat Nomor : 02 /ULP/AB/2012 tanggal 10 April 2012 tentang tender paket pekejaan pengadaan AlatPeraga SD (155 paket) kode Paket : DISDIKAB/2012 dari Unit LayananPengadaan (ULP) Kabupaten Aceh3 Mencabut Pengumuman Tergugat Nomor : 02 /ULP/AB/2012 tanggal 10April 2012 tentang tender paket pekejaan pengadaan Alat Peraga SD (155paket) kode Paket : DISDIKAB/2012 dari Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Aceh4 Menghukum

Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, pihak Tergugat telahmengajukan surat Jawabannya pada persidangan tanggal 24 Juli 2012, yang isinyasebagai berikut ; Bahwa terhadap gugatan penggugat yang diajukan kepada Tergugat/Kelompok Kerja (Pokja) II Unit layanan Pengadaan (ULP) Kaabupaten Aceh Besarberkenaan dengan terbitnya Pengumuman Nomor : 02 /ULP/AB/2012 tanggal 10April 2012 tentang pengadaan Alat Peraga SD (155 paket) dengan

ILYAAS ABDULLAHVSPOKJA II INIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN ACEH BESAR

HAKIKAT diwakili direktur HASRUDDIN JAMAL
Tergugat:
POKJA ULP POKJA I PENGADAAN BARANG DINAS PERKEBUNAN T.A 2018

Tidung V stapak 9 No. 123, Kota Makassar;selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;melawan:POKJA ULP Pengadaan Barang Dinas Perkebunan T.A 2018Tempat Kedudukan : Jl. Jend Urip Sumoharjo No. 296 Makassar, dalamhal ini diwakili oleh Ketua Pokja ULP Pengadaan Barang DinasPerkebunan Provinsi Sulawesi Selatan bernama IR.

Keputusan Pokja Ulp Pengadaan Barang Dinas Perkebunan ProvinsiSulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 Nomor043/BAHP/SAPRAS/APBD/X/2018 Tentang Berita Acara Hasil PelelanganTertanggal 16 Oktober 2018.Il.

Bahwa Keputusan POKJA ULP pokja Pengadaan Barang Dinas1.Perkebunan T.A 2018 Nomor : 043/BAHP/SAPRAS/APBD/X/2018tentang Berita Acara Hasil Pelelangan yang diputuskan olehTergugatsudah Definitif sehingga menimbulkan akibat hukumsebagaimana dalam Pasal 1 ayat 9 Undangundang Nomor 51 Tahun2009, sehingga menimbulkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yangbersifat :Konkrit ( nyata tidak abstrak ) ; sudah berbentuk Surat KeputusanPokja ULP Pokja Pengadaan Barang Dinas Perkebunan T.A 2018Nomor : 043/BAHP/

Hakikat adalah :Keputusan Pokja ULP Pengadaan Barang Dinas Perkebunan ProvinsiSulawesi Selatan Tahun Angaran 2018 Nomor :043/BAHP/SAPRAS/APBD/X/2018, Tentang Berita Acara Hasil Pelelangantertanggal 16 oktober 2018.Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor: 87G/2018/PTUN.Mks.Jawaban TERGUGAT Pokja ULP Pengadaan Barang Dinas PerkebunanProvinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :Pokja ULP Pengadaan Barang Dinas Perkebunan Provinsi SulwesiSelatan dalam mengambil keputusan mengacu pada Peppres 54 Tahun 2010dan

Hasil kerja Pokja ULP Pengadaan Barang Dinas PerkebunanProvinsi Sulawesi Selatan berupa surat penetapan pemenang danpenyedia yang ditetapkan sebagai pemenang, tidak bersifat abstrak,berwujud dan tertentu.2.

TIARA JAYA MELAWAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KELOMPOK KERJA (POKJA) II KABUPATEN BENGKALIS

) KELOMPOK KERJA (POKJA) IlKABUPATEN BENGKALIS, berkedudukan di JalanPertanian, Bengkalis, Provinsi Riau;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernamaMARYANSYAH OEMAR, SH, MOHD FENDROARRASYID, SH dan WAHYUDI HIDAYAT,S.HI,ketiganya PNS pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Bengkalis, berdasarkan Surat Kuasa KhususNo.

TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT. 02n222e see see2nn==Bahwa Tergugat membuat Pengumuman melaluiwww.lpsebengkaliskab.go.id mengenai adanya Lelang PekerjaanRehap Atap dan Plafon Rumah Jabatan Kepala Daerah tahun 2017UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) Kelompok Kerja (POKJA) IlKabupaten Bengkalis dengan HPS Rp. 1.837.685.000,00 (Satu MilyarDelapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh LimaFRIBU FRUPIaN) jean itiesBahwa Penggugat adalah salah satu peserta yang mendaftar ikutdalam pelelangan pekerjaan

Bahwa Penggugat Mengikuti Lelang Pekerjaan Rehap Atap dan PlafonRumah Jabatan Kepala tahun 2017di UNIT LAYANAN PENGADAAN(ULP) Kelompok Kerja (POKJA) Il Kabupaten Bengkalis dengan hargapenawaran Rp. 1.680.445.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus DelapanPuluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);.

AYUK JATI sebagaiPemenang Paket Pekerjaan Pekerjaan Rehap Atap dan Plafon RumahJabatan Kepala tahun 2017di UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)Kelompok Kerja (POKJA) Il Kabupaten Bengkalis dengan hargaPenawaran RP . 1.743.100.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus EmpatPuluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah ) ;. Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2017 Penggugat telahmengirimkan Sanggahan dengan Nomor Surat : 03/TJSG/IX/2017keKelompok Kerja (POKJA) II UNIT LAYANAN PENGADAAN PemerintahKab.

Bahwa Tergugat pada tanggal 29 September 2017 telah menjawabsanggahan Penggugat dengan Nomor Surat : 26/ULP/PK02/IX/017;. Bahwa Penggugat telah menyampaikan Surat kepada AP IP/InspektoratKabupaten Bengkalis dengan nomor surat : 06/TJPT.UN/IX/2017tanggal 02 Oktober 2017 perihal Meninjau ulang keputusan POKJA IIhalaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor : 47/G/2017/PTUNPBRnamun sampai kami mengajukan gugatan ini belum ada jawaban dariAP P/lnspektorat Kab. Bengkallis js=ses2=1

FELNI CONSTRUKSI MelawanPOKJA III KONSTRUKSI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN ROKAN HILIR

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN PEKERJAAN KONTRUKSISNVT PELAKSANA JALAN NASIONAL WILAYAH IIPROVINSI RIAU PAKET PEKERJAAN PEMELIHARAANBERKALA JEMBATAN SEI RAWA II TAHUNANGGARAN 2015, berkedudukan Komplek PerkantoranSoekarno Hatta Center Blok B 1 Jalan Arifin AhmadPekanbatu ; Selanjutnya disebut sebagai ..............008.. TERGUGAT I2.

September 2015,Tentang Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 32 / G / 2015 / PTUNTENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli2015 telah mengajukan gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Pekanbaru pada tanggal 24 Juli 2015 dengan Register Perkara Nomor : 32 /G / 2015 / PTUNPbr dan telah diperbaiki pada tanggal 09 Septemberadalah : 2270222222 22 n nanan1 Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 21 / LU/P// Pemenang / POKJA

BUMI RIAU INDAH JAYA MELAWAN KETUA ULP POKJA II KONSTRUKSI KABUPATEN ROKAN HILIR

PENGGUGAT;MELAWAN:KETUA POKJA KONSTRUKSI II (DUA) ULP KABUPATEN ROKAN HILIRTAHUN ANGGARAN 2016, berkedudukan di JalanPerwira No. 76 Bagansiapiapi;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:S. MUNIR, SH, MH, AKHIRZA, SH, MH, keduanyawarga negara Indonesia, pekerjaan Advokat padaKantor Hukum Akhirza, SH, MH S.