Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;4.

PUTUSANNomor 23/Pdt.SusPHI/2019/PNJap.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Neger Jayapura yangmengadili perkara perselisihnan hubungan industnal pada tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:PT KUALA PELABUHAN INDONESIA, berkedudukan di Jalan Frans kaisepo No.1LIP Mile 32 Keluranan Kuala Kencana Distrik Kuala KencanaKabupaten Mimika yang diwakili oleh Jibril M. A.

Perum Bukit Panorama TunggulwulungBlok U, RT.002/RW.014 Kelurahan /Desa Tritin LorKecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Provinsi JawaTengah, sebagai Tergugat;Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;Membaca berkas perkara yang bersangkutan;Mendengar Penggugat;Memperhatikan buktibukt' yang diajukan oleh Penggugat;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juli2019yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industral padaPengadilan Negen Jayapura

sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU2/2004, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankankepada Negara;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1AJayapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniuntuk berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKelas 1A Jayapura

perselisinan hubungan industrial terlampir dalam berkas perkaraa quo, nyatalah bahwa perselisihan yang menjadi objek perkara a quo adalahperselisihan pemutusan hubungan kerja yang sudah terlebih dahulu dilakukanpenyelesaiannya melalui mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi danPerumahan Rakyat Kabupaten Mimika;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telahternyata Tergugat merupakan karyawan PT Kuala Pelabuhan Indonesia sejaktanggal 21 Juni 2012 yang ditempatkan di wilayah kerja Jayapura

Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patuttetapi tidak hadir;Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKelas 1A Jayapura berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;4.

berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 19 November 2019,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 9Oktober 2019 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterimadan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kata sepakatuntuk menyelesaikan perselisihan PHK tersebut pada tingkat Bipartit danMediasi, maka sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (1) UndangUndang Nomor2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU2/2004), Penggugat melanjutkan penyelesaian perselisinan PHK terhadapTergugat ke tingkat Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanHalaman 5 dari 29 Putusan Nomor 45/Pat.SusPHI/2019/PN Jap16.17,18.19,20.21.Negeri Kelas 1A Jayapura

Merehabilitasi, mengembalikan hak dan kedudukan Penggu gat sepertisemula;Atau, apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan NegeriKlas IA Jayapura Cq.

Menolak gugatan Penggugatselain dan selebihnya;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas A,pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020, oleh kami, Abdul Gafur Bungin, S.H.

Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;4.

Budi Utomo No. 143 Timika KabupatenMimika Provinsi Papuabersamasama dengan AntonioKresna Ardhityo, SH, karyawan perusahaanberdasarkansurat kuasa khusus tanggal 25September2018, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;LawanPAUL RONALD OKOSERAY, karyawan PT Freeport Indonesia, NomorID karyawan 900468, beralamat di jalan AmaiRt 03 Rw02 Kelurahan Waiya Kabupaten Jayapura ProvinsiPapua, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas

perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar Penggugat;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal15November 2018 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yangditerima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Klas 1A Jayapura tanggal 15November 2018 denganRegister Nomor 16/Pdt.SusPHI/2018/PN Jap, telah mengemukakan halhalsebagai berikut:1.

Menyatakan pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan NegenKelas 1A Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili danmemutuskan perkara ini;3.

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegenKlas 1A Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili danmemutus perkara ini;4.

Hubungan Industral pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sertadihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadin Tergugat;Hakim Anggota, Hakim Ketua,Muhammad Nur Amin, S.H., M.H.

PUTUSANNomor 10/Pdt.SusPHI/2019/PN Jap.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas Jayapura 1Ayang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkatpertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:PT FREEPORT INDONESIA, berkedudukan di plaza 89 It. 5 jalan HR. Rasuna SaidKav. X7 Nomor 6 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasakepada Albert Bolang, S.H, MH, Demsi.

.; Para Advokat dan Konsultan Hukum sertaAsisten Advokat pada kantor Advokat/Konsultan Hukum Law OfficeJustitia, beralamat di Jalan Garuda no. 180 blok D BIN SkylineKotaraja, Kota Jayapura Papua dan Jalan A.

., para advokatdan konsultan hukum pada kantor Advokat Azer Wanma, SH& Rekan, beralamat di jalan Sorong Kamkey Abepura KotaJayapura Provinsi Papua, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 27 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Jayapura;Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara ini;Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;Setelah meneliti buktibukti yang diajukan dalam persidangan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang

penyelesaian, yang diterima dan didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1AHalaman 1 dari 25 halaman Putusan nomor 10/Padt.SusPHI/2019/PN JapJayapura tanggal 29 Januari 2019 dengan Register Nomor 10/PdtSusPHI/2019/PNJap, telah mengemukakan halhal sebagai berikut:1.Bahwa Tergugat adalah karyawan/pekerja yang bekerja pada Penggugat sejaktanggal 3 Oktober 2009 sampai dengan gugatan a quo didaftarkan di PengadilanHubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Neger Jayapura

Menolak eksepsi Tergugat sepanjang mengenai kewenangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas 1A mengadiliperkara ini;2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJayapura Klas 1A dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas 1A berwenang untukmengadili perkara ini;3.

Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dengan Register Perkara Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Jap, tanggal 20 Februari 2019, Dicabut;3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara tersebut;4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jayapura dengan Register Perkara Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Jap,tanggal 20 Februari 2019, Dicabut;3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari registerperkara tersebut;4.

Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp606.000,00 (enamratus enam ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA,pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 oleh kami Dr. H.

Menghukum Penggugat untuk membayar upah proses tergugat dengan perhitungan upah pokok sebesar Rp. 11.312.700,- (sebelas juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah) sebelum dipotong pajak yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat setiap bulan selama 6 (enam) bulan berturut-turut kepada Tergugat terhitung sejak tanggal gugatan terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial Jayapura pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, yang setiap bulannya 6 x Rp. 11.312.700,- = Rp.67.876.200,- (Enam

PUTUSANNomor 07/PdtSusPHI/2019/PNJapDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura,yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industral pada tingkatpertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:PT FREEPORT INDONESIA, (PTFI), beralamat di Plaza 89 Lt. 5, JI. HR.Rasuna Said Kav.

X7 No. 6, Jakarta Selatan memberi kuasakepada Demsi, S.H. dan Eko Yadi Otto Masrukin Kubiari,S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum serta AsistenAdvokat pada kantor Advokat/Konsultan Hukum Law OfficeJustitia, beralamat di Jalan Garuda no. 180 blok D BTNSkyline Kotaraja, Kota Jayapura Papua dan Jalan A. YaniNomor 14, Kelurahan Kwamki, Timika, Kabupaten Mimika,Provinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8November 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;LAWANANTHONIUS F. R.

Seram, Kelurahan Saramom,Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua Barat, dan BarakG,BA R111 Mile 68, Tembagapura, Kabupaten Mimika, ProvinsiPapua selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 25Januar 2019 yang dilampin anjuran atau risalan penyelesaian, yang diterima

dandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industral pada Pengadilan NegenKelas IA Jayapura pada tanggal 29 Januar 2019, dibawah Register Nomor07/PdtSusPHI/2019/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;1.

Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KelasIA Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskanperkara ini;3.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jap tersebut;3. Membebankan biaya perkara kepada Negara yang hingga saat ini berjumlah Rp382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

PENETAPANNomor 7/Pdt.SusPHI/2020/PN JapDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:PT. FREEPORT INDONESIA, berkedudukan di Plaza 89 Lt.5 Jalan HR.Rasuna Said kav.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mencatatpencabutan perkara Nomor 7/Pdt.SusPHI/2020/PN Jap tersebut;3. Membebankan biaya perkara kepada Negara yang hingga saat ini berjumlahRp382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);Demikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas A, padahari Rabu, tanggal 29 April 2020, oleh kami, Abdul Gafur Bungin, S.H.

,M.M., masing masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jayapura Nomor 7/Pdt.SusPHI/2020/PN Jap tanggal 4 Maret2020, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh HakimHakim anggotatersebut, dibantu oleh Akhmad Zumroni, S.H.

Panitera Pengganti PengadilanNegeri Jayapura yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Muhammad Nur Amin, S.H., M.H. Abdul Gafur Bungin, S.H.Yance Pakaila S.T., M.M.Panitera Pengganti,Akhmad Zumroni, S.H.Perincian biaya : 1. Panggilan ........ Rp376.000,002. Maretai............ Rp6000,00Jumlah Rp382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 4/Pat.SusPHl/2020/PN Jap

AKTA PERDAMAIANPada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 dalam persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IAyang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraPengadilan Hubungan Industrial dalam tingkat pertama, antara pihakpihaksebagai berikut:1. Yoseph Chandra, karyawan PT. Karsatama Aneka Bangun, beralamat di KompleksKarsatama Perumnas Il RT. 003 RW. 004, Kec. Heram, Jayapura.Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;2.

Wahyu H Wibowo,S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Ondikleo 18 Waena Jayapura KotaJayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2020, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat;Melawan:PT. KARSATAMA ANEKA BANGUN, diwakili olen Josephine Tonbeng jabatansebagai Direktris Beralamat di Bumi Serpong Damai Sektor IV3 BlokW/85 RT. 001 RW. 003, Kelurahan Lengkong Wetan, Kec. Serpong,Kab. Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikankuasa kepada Dr.

Jayapura;Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;2. Nama : YOSEPH CHANDRAKebangsaan : IndonesiaPekerjaan : karyawan PT. Karsatama Aneka BangunAlamat : Komp. Karsatama Perumnas II RT. 003 / RW. 004,Kec. Heram, Jayapura;Nama : Andi Aldi MonteKebangsaan : IndonesiaPekerjaan : karyawan PT. Karsatama Aneka BangunAlamat : Komp. Karsatama Perumnas II RT. 003 RW. 004,Kec. Heram, Jayapura;Nama : Ismail IshakKebangsaan : IndonesiaPekerjaan : karyawan PT. Karsatama Aneka BangunAlamat : Komp.

Heram, Jayapura;Yang kemudian dikuasakan kepada Para Advokat Pada Kantor Advokat danKonsultan Hukum B. Wahyu H Wibowo, S.H., M.H., & Rekan, d/a Jl.Ondikleo 18 Perumnas Waena, Kota Jayapura;Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;Pihak pertama dan pihak kedua selanjutnya disebut sebagai Para Pihak, Para Pihakterlebih dahulu menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 11/Pdt.SusPHI/2020/PN Jap1.

Hasil pertemuan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua disepakatibahwa perhitungan hakhak dari Pihak Kedua berdasarkan kantorDisnaker Kabupaten Jayapura terdapat perhitungan sebagai berikut:a. Yoseph Chandra mendapatkan hak yang diterima sebesarRp.112.449.169,00 (seratus dua belas juta empat ratus empat puluhsembilan ribu seratus enam puluh Sembilan rupiah);b.

PUTUSANNomor38/Pdt.SusPHI/2019/PN JapDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura KelasIA, memeriksa dan memutus perkaraperkara perselisihan hubungan industrialpada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara :PT. FREEPORT INDONESIA,beralamat tinggaldi beralamat di Plaza 89 Lt. 5, Jl.HR. Rasuna Said Kav.

jalan merakBelakang Diskes Kotaraja Vim Distrik Abepura Kota JayapuraPapua, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar Penggugat;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal1 Agustus 2019 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterimadan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura

pada tanggal 5 Agustus 2019 dalamHalaman 1 dari 26 Putusan Nomor 38 /Padt.SusPHI/2019/PNJapRegister Nomor 38/Pdt.SusPHI/2019/PNJap, telah mengajukan gugatansebagai berikut:Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo didasarkan pada alasanalasansebagai berikut:1.Bahwa Tergugat adalah Karyawan/Pekerja yang bekerja pada Penggugatsejak tanggal 21 April 1995 sampai dengan gugatan a quo didaftarkan diPengadilan Hubungan Industrial ("PHI) pada Pengadilan Negeri Jayapura,berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor:

Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KelasIA Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskanperkara ini;3. Menyatakan bahwa perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia danPedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia berlaku bagiPenggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4. Menyatakan Tergugat telah melanggar Perjanjian Kerja Pasal 8 denganKeputusan Kepala Kantor Depnaker Kab.

ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jayapura Kelas IA Nomor 38/Pdt.SusPHI/2019/PN Japtanggal 23 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20Nopember 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh HakimKetua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Irman,S.T., S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan KuasaHukum Tergugat.Hakim Anggota Hakim Ketua,Tid.

PUTUSANNomor 11/PdtSusPHI/2017/PN Jap.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas A,yang memeriksa dan mengadili perkara perselisinan hubungan industial padaperadilan tingkat pertama telah menijatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara:PT. REDPATH INDONESIA, Berkantor di Gedung Plaza 89 Jalan. HRRasuna Said Kav. X7 Nomor 6 dan wilayah kerja di areaPT. Freeport Ihdonesia di Tembagapura, KabupatenMimika.

Wahyu H Wibowo &Rekan identtas PERADI Nomor 95.10184, 15.02074dengan alamat Jalan Ondikleo 18 Waena Jayapura,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugaty;Pengadilan Hubungan Industral tersebut;Setelah membaca surat gugatan serta suratsurat lainnya;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 11/Pdt.SusPHI/2017/PN JapTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7Desember 2017 yang

diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 7 Desember 2017 dibawahregister Nomor 11/PdtSusPH/2017/PN Jap telah mengajukan gugatan sebagaiberikut:Tergugat tidak masuk bekera tanoa keterangan tertulis dan dilengkapi dengan bukiiyang sah walau telah dipanggil secara patut dan tertulis oleh Penggugat.1.

Karena mediasi gagal mencapai kesepakatan mediatorHalaman 4 dari 44 Putusan Nomor 11/Pdt.SusPHI/2017/PN Japmenerbitkan Anjuran tertanggal 20 September 2017, No. 565/33/ANJ/(X/2017dimana Mediator menganiurkan Tergugat dapat diputuskan hubungankerjanya dengan Penggugat terhitung sejak 13 September 2017;Berdasarkan hathal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon agar MaielisHakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura memutussebagai berikut:Dalam pokok perkara.1.

44 Putusan Nomor 11/Pdt.SusPHI/2017/PN JapNegen Jayapura serfa dihadin oleh kuasa hukum Penggugat, dan kuasa hukumTergugat;Hakim Anggota: Hakim Ketua,Harnetje, S.H.

PENETAPANNomor 49/Pdt.SusPHI/2019/PN JapDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkanpenetapan sebagai berikutdalam perkara gugatan antara:1. PT. FREEPORT INDONESIA, berkedudukan di Plaza 89 Lt5Jalan HR. Rasuna Said kav.

PUTUSANNomor 29/Pdt.SusPHI/2019/PN.JapDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas1A yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrialpada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara:PT FREEPORT INDONESIA, berkedudukan di Plaza 89 Lt. 5 jalan HR RasunaSaid Kav X7 No. 6 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikankuasa kepada Demsi, SH, Steichy Selvy Pungus SH, MH., danEko

HasanudinJalur 3 RT. 018 Kelurahan Inauga, Kecamatan Wania, KabupatenMimika, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Hubungan Industial pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A;Setelan membaca suratsurat dalam berkas perkara ini;Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara;Setelah meneliti buktipukti yang diajukan dalam persidangan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Agustus2019 yang dilampin anjuran atau risalah

Bahwa Tergugat adalah karyawan/pekerja yang bekerja pada Penggugatsejak tanggal 5 Januari 2007 sampai dengan gugatan a quo didaftarkan diPengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jayapura,Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 29/Pat.SusPHI/2019/PN.Japberdasarkan perjanjian kerja nomor: 0014/Non Staff/LIP FabricationShop/FI/TPRA/01/2007 tertanggal 5 Januari 2007 (perjanjian kerja);Bahwa jabatan terakhir Tergugat adalah sebagai L/H WelderA5 denganupah pokok setiap bulannya sebesar

yang memeriksa dan mengadili perkara ini agarberkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:1.2sMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KelasIA Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskanperkara ini;Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Freeport Indonesia dan pedomanhubungan industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakati bersamaHalaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 29/Pat.SusPHI/2019/PN.Japantara

Menghukum Penggugat untuk membayar hakhak Tergugat sebagai akibatdari pemutusan hubungan kerja sejumlah Rp220.000.813,00 (dua ratus duapuluh juta delapan ratus tiga belas rupiah);Menolak gugatan Penggugatselain dan selebihnya;Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negarasejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A pada hariSelasa

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jap tersebut;3. Membebankan biaya perkara kepada Negara yang hingga saat ini berjumlah Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

PENETAPANNomor 9/Pdt.SusPHI/2020/PN JapDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:PT. FREEPORT INDONESIA, berkedudukan di Plaza 89 Lt.5 Jalan HR.Rasuna Said kav.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mencatatpencabutan perkara Nomor 9/Pdt.SusPHI/2020/PN Jap tersebut;3. Membebankan biaya perkara kepada Negara yang hingga saat ini berjumlahRp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);Demikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas A, padahari Rabu, tanggal 29 April 2020, oleh kami, Abdul Gafur Bungin, S.H.

,M.M., masing masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jayapura Nomor 9/Pdt.SusPHI/2020/PN Jap tanggal 4 Maret2020, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh HakimHakim anggotatersebut, dibantu oleh Sih Twi Yanti, S.H.

., paraadvokat dan asisten advokat padaLembaga Bantuan Hukum lustitia Papua (LBHIP) beralamat di jalan MuspagcoNo. 07 Entrop Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua,berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai ParaPenggugat;Lawan1. PT UNGGUL MITRAPRATAMA INTERINDO, berkedudukan di PerkantoranMajapahit Permai, Blok B2425, jalan Majapahit No. 1822 Jakarta Pusat10160, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;2.

,para advokat pada kantor advokat Khoirul Anam & Tito Hananta Kusmaberalamat di jalan Kabupaten No. 11 APO Jayapura, Provinsi Papua,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2019, selanjutnya disebutsebagai Para Tergugat;Pengadilan HubunganIndustrial tersebut;Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara ini;Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;Setelah meneliti buktibukti yang diajukan dalam persidangan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat

gugatannya tanggal25April 2019 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterimadan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Klas 1A Jayapura tanggal 26April 2019dengan RegisterNomor 17/Pdt.SusPHI/2019/PN.Jap, telah mengemukakan halhal sebagaiberikut:l.

Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebutselambatlambatnya dalam jangka waktu 10 (Sepuluh) hari kerjasetelah menerima surat anjuran ini. videsurat anjuran No. 560/1276;Demikian untuk diketahui dan menjadi perhatian ;Jayapura, 28 September2018MENGETAHUI An. MEDIATOR HUBUNGANKEPALA DINAS TENAGA KERJA INDUSTRIALPROVINSI PAPUA, PROVINSI PAPUA,CAP TTD, CAP TTD,Drs. YAN PIET RAWAR RUTH PAULUS,SE.

PETITUMBerdasarkan seluruh uraian fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas,Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura untuk menjatuhkanPutusan dengan amar, sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskalh perkara ini;3. Menyatakan bahwa perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indone >ia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia berlaku bagi Penggjgat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4. Menyatakan Tergugat telah melanggar peraturan Pasal 10 Perjar 003521/Non Staff/Mine-U/G Engineering/FI/TPFRA/03/2012/EX-BU VIA tertanggal 08 Maret 2012;5.

1 Agustus 2019dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian yang diterima d c didaftarkan di riKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Nege TA Jayapura Kelaspada tanggal 5 Agustus 2019 dalam Register Nomor 33/Pdt.Sus telah PHI/2019/PN Jap,mengajukan gugatan sebagai berikut:1.

Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian per& lisihan hubunganindustrial pada tahap Bipartit dan Mediasi maka perselisihs in a guo antaraPenggugat dan Tergugat dilanjutkan ke tingkat Pengadilan Hifcjungan Industrialpada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura berdasarkan ketentijan Pasal 14 Ayat (1)UU 2/2004;16.

$usPHI/2019/PN Jap.ASSOSIATES beralamat di Jalan Bhayangkara depan IGD RSPolri Bhayangkara, FuriaKotaraja, Jayapura Papua;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perjpamaian diantarapara pihak, namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan denganpembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tidak adaperubahan gugatan;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugatmemberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

melanggar pe gugatan Penggugat patut dikabulkan;Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 33/Pdt.SusPHI/2019/PN Jap.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mmpertimbangkanpetitum gugatan penggugat sebagai berikut;Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 Majelis hal*im berpoendapatbahwa karena perkara a quo menyangkut pemutusan hubungan kerja dan tempatkejadiannya masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Hubungan Indusrial padaHalaman 16 dari 22 Putusan Nomor 33/Pdt.SusPHI/2019/PN Jap.Pengadilan Negeri Jayapura

Kelas IA maka Pengadilan Hubungarj Industrial padapengadilan Negeri Jayapura Kelas IA berwenang memeriksa danmepgadili perkara a quo, dengan demikia petitum angka 2 dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3dipertimbangkantelah diberikan; ; a un 2003 sebagaiMenimbang, bahwa pengertian Perjanjian kerja Bersamasebagai berikut:penafsiran otentik dalam Pasal 1 angka 21 Undangundang No. 13 Tatberiut:Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hfesil perundinganantara

PUTUSANNomor25/Pdt.SusPHI/2019/PN.JapDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas1A yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrialpada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara:PT FREEPORT INDONESIA,berkedudukan di Plaza 89 Lt. 5 jalan HR RasunaSaid Kav X7 No. 6 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikankuasa kepada Demsi, SH, Steichy Selvy Pungus SH, MH., danEko Yadi

Kelapa 2Belakang Hasrat Abadi, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika,Provinsi Papua,selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar Penggugat;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2Agustus2019 yang dilampin anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Bahwa Tergugat adalah karyawan/pekerja yang bekerja pada Penggugatsejak tanggal 18 November 2009 sampai dengan gugatan a quo didaftarkandi Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jayapura,berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor: 001658/Non Staff/Security & RiskHalaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 25/Pat.SusPHI/2019/PN.JapManagement/FI/TPRA/11/2009/EX BUMA tertanggal 18 November 2009(perjanjian kerja);Bahwa jabatan terakhir Tergugat adalah sebagai C2Security Guard LeaderSr dengan

yang memeriksa dan mengadili perkara ini agarberkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KelasIA Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskanperkara ini;Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakati bersamaantara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSIPT Freeport Indonesiaberlaku

Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negarasejumlah Rp382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A pada hariSenin tanggal 28 Oktober 2019 oleh kami Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Nur Amin, S.H., M.H., danAsri Rahim, S.

Menghukum Penggugat membayar upah proses berupa upah pokok yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat setiap bulan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal gugatan ini terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jayapura, yakni sejumlah Rp69.895.200,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);DALAM REKONVENSIDALAM PROVISI:- Menolak tuntutan provisi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:- Menolak gugatan Rekonvensi

Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;4.

Kelurahan Kuala Kencana Distrik KualaKencana Kabupaten Mimika Provinsi Papua,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar Penggugat;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal15November 2018 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yangditerima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Klas 1A Jayapura

Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegenKelas 1A Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili danmemutuskan perkara ini;os Menyatakanperjanjian kerja bersama PTFI edisi XIX periode 20152017(PKB PTFI 20152017) dan pedoman hubungan industrial PTFI edisi IXperiode 20152017 (PHI PIFI 20152017) serta perjanjian kerjabersama PTFI edisi XX periode 20172019 (PKB PTFI 20172019) danpedoman hubungan industrial PTFI edisiX periode 20172019 (PHI PTFI20172019) yang telah disepakati bersama

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKlas 1A Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili danmemutus perkara ini;4.

Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepadanegara sejumlah Rp846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam riburupiah;Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industral pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura padahariSenin tanggal 17Desember 20180leh kami Cita Savitri, S.H., M.H., sebagaiHakim Ketua Majelis, Muhammad Nur Amin, S.H.,M.H.

,dan Asri Rahim, S.Kom, masingmasing Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 15/Pdt.SusPHI/2018/PN Japtanggal 15November 2018, putusan mana diucapkan dalam persidangan yangterouka untuk umum pada han itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakimhakim Anggota, dibantu olehElsi Mebri, S.H., selaku Panitera Pengganti PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura

PUTUSANNomor 53/Pdt.SusPHI/2019/PN.JapDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas1A yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrialpada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara:PT FREEPORT INDONESIA, berkedudukan di Plaza 89 Lt. 5 jalan HR RasunaSaid Kav X7 No. 6 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikankuasa kepada Eustagius Berkasa, SH., MH., Samuel Takndare,SH.

HAREWAN, kewarganegaraan Indonesia, karyawan PTFreeport Indonesia, nomor ID karyawan 903558, beralamat diKampung/Desa Pomako No. 15, Distrik Mimika Timur, KabupatenMimika, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Hubungan Industial pada Pengadilan Negeri Jayapura;Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara ini;Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;Setelah meneliti buktibukti yang diajukan dalam persidangan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat

serta PKB dan PHI PIFI20172019 tidak dapat diimplementasikan secara maksimal;Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kata sepakatuntuk menyelesaikan perselisihan PHK tersebut pada tingkat bipartit danmediasi, maka sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) UndangUndang Nomor 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU2/2004), Penggugat melanjutkan penyelesaian perselisihan PHK terhadapTergugat ke tingkat Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kelas 1A Jayapura

Menghukum Penggugat untuk membayar hakhak Tergugat sebagai akibatdari pemutusan hubungan kerja yaitu sejumlah Rp32.418.620,00 (tiga puluhdua juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus dua puluh rupiah);Menolak gugatan Penggugatselain dan selebihnya;Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negarasejumlah Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura